GFD (Global Fact-Check Database)

  • (GFD-2025-29680) [SALAH] Video "Pasukan Militer Malaysia Usir Nelayan Indonesia dari Laut Ambalat"

    Sumber: Facebook.com
    Tanggal publish: 27/10/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Akun Facebook “Bah Rama” pada Minggu (5/10/2025) membagikan video [arsip] berisi narasi:

    “GAWAT SITUASI DI LAUT AMBALAT MEMANAS PARA NELAYAN INDONESIA DIUSIR PAKSA OLEH PASUKAN MILITER MALAYSIA KETEGANGAN MEMUNCAK KETIKA KAPAL MILITER MEREKA TAMPAK GARANG TAK SEGAN MENABRAK PERAHU NELAYAN INDONESIA YANG”

    Per Senin (27/10/2025), konten tersebut telah mendapat 1.900-an tanda suka, 123 komentar, dan dibagikan ulang 95 kali.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menganalisis konten menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 76,9 persen.

    TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Malaysia usir paksa nelayan Indonesia di Ambalat” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan nasional.kompas.com “Malaysia Usir Nelayan Indonesia”, tayang Senin (1/6/2009). Dalam berita ini, dilaporkan kalau Tentara Laut Diraja Malaysia pernah mencegat dan mengusir kapal nelayan Indonesia yang beroperasi di perairan Ambalat pada tahun 2009. 

    Meski insiden pengusiran nelayan Indonesia oleh otoritas Malaysia di perairan Ambalat pernah terjadi di masa lalu, namun tidak ditemukan informasi terbaru dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “video pasukan militer Malaysia usir paksa nelayan Indonesia dari Ambalat”.

    Menukil berita kompas.tv “Malaysia Tegaskan Sikap Mengenai Sengketa Ambalat, Prabowo: Kita Cari Penyelesaian yang Baik”, tayang Jumat (8/8/2025). Berita ini melaporkan kalau sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia akan diselesaikan secara damai.

    Kesimpulan

    Unggahan video berisi klaim “pasukan militer Malaysia usir nelayan Indonesia dari Laut Ambalat” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-29679) [SALAH] Video "TNI Tangkap Warga Asing Pemasok Senjata Ilegal untuk KKB Papua"

    Sumber: Facebook.com
    Tanggal publish: 27/10/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Akun Facebook “Cece Idjah” pada Rabu (22/10/2025) membagikan video [arsip] berisi narasi:

    “VIRAL! DALAM SEBUAH PATROLI MILITER LAUT SEKELOMPOK PRAJURIT KOPASSUS BERHASIL MENANGKAP DAN MENGAMANKAN SEORANG WARGA NEGARA ASING YANG KEDAPATAN MEMBAWA PASOKAN SENJATA ILEGAL DIDUGA KUAT SENJATA-SENJATA TERSEBUT AKAN DIKIRIM KE PAPUA UNTUK KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA KKB NAMUN SAAT DIINTEROGASI PRIA ASING ITU JUSTRU MEMILIH BUNGKAM DAN ENGGAN MENGUNGKAP DALANG DI BALIK SEMUA INI”

    Per Senin (27/10/2025), konten tersebut telah mendapat lebih dari 21 ribuan tanda suka dan 2 ribuan komentar.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menganalisis konten menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,8 persen.

    TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “TNI tangkap pemasok asing senjata KKB Papua” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel regional.kompas.com “3 Oknum TNI Diperiksa, Berikut Kronologi Penjualan Senjata Api ke KKB”.

    Dalam artikel yang tayang Selasa (25/3/2025) itu, disebutkan kalau Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz 2025 bersama Ditreskrimum Polda dari Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur melakukan pemeriksaan terhadap saksi tiga oknum anggota TNI yang diduga terlibat jaringan penjualan senjata api lintas provinsi pada Jumat (21/3/2025). Hingga 20 Maret 2025, total 10 orang telah diamankan, termasuk tiga anggota aktif TNI.

    Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “video TNI tangkap warga asing pemasok senjata ilegal untuk KKB Papua”.

    Kesimpulan

    Unggahan video berisi klaim “TNI tangkap warga asing pemasok senjata ilegal untuk KKB Papua” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-29678) Hoaks! Prabowo alihkan pemberantasan judol dari Polri ke TNI

    Sumber:
    Tanggal publish: 27/10/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Presiden Prabowo Subianto diklaim telah memberikan wewenang kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan pemberantasan praktik judi online (judol) di Tanah Air.

    Narasi tentang Kepala Negara itu termuat dalam sebuah grafis yang beredar di Facebook pada Oktober 2025.

    Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelimpahan wewenang ke TNI ini dilakukan lantaran Presiden Prabowo telah kehilangan kepercayaan terhadap kinerja Polri terkait penanganan judol.

    Berikut narasi yang dibubuhkan dalam unggahan di Facebook:

    "KABAR BAIK...!

    Geger.. Prabowo Akhirnya Akan Percayakan Pemberantasan Judol Penyeludupan Kepada Tni Karena Polisi Tidak Bisa Dipercaya

    Polisi Sekarang Tugas Nya Nangkap Maling Dan Nangkap Begal Saja

    Siap2 Tni Akan Menggunduli Oknum Polisi Yng Menjadi Baking Judol Dll

    tanggapannya gimana menurut kalian..??,".

    Namun, benarkah Presiden Prabowo alihkan pemberantasan judol dari Polri ke TNI?



    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Hasil Cek Fakta

    Faktanya, penanganan dan pemberantasan judol di Indonesia tidak pernah menjadi wewenang tunggal sebuah instansi.

    Ketegasan Presiden Prabowo Subianto terkait judol telah disuarakannya pada November 2024. Kala itu, Polri mengungkap keterlibatan beberapa oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus judol, hanya sepekan setelah Presiden Prabowo dilantik.

    Prabowo pun dengan tegas meminta kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih agar tidak "mem-backing" para pelaku dan bandar judi online, dilansir berita Antara ini.

    Budi Gunawan, yang saat itu menjabat sebagai Menko Polkam, menindaklanjuti pengungkapan kasus tersebut dengan membentuk Desk Khusus Penanganan Judi Online pada 4 November.

    Desk ini dikomandoi oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dibersamai oleh Komdigi, sebagaimana dimuat di berita ini.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    ANTARA juga mencatat, TNI membentuk satgas berantas judi online pada bulan yang sama. Namun, pemantauan satgas tersebut hanya diberlakukan pada internal TNI.

    Bahkan, dalam perkembangannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) hingga Kementerian Sosial (Kemensos) juga terlibat dalam penanganan dan pemberantasan judol.

    Pernyataan Presiden Prabowo soal pengalihan wewenang pemberantasan judol dari Polri ke TNI juga tidak ditemukan sumber resminya.

    Oleh karena itu, narasi di Facebook dapat disebut sebagai informasi salah atau hoaks.

    Klaim: Prabowo alihkan pemberantasan judol dari Polri ke TNI

    Rating: Hoaks

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29677) Hoaks! Prabowo bentuk tim audit subsidi BBM Pertamina

    Sumber:
    Tanggal publish: 27/10/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video di TikTok menyatakan Presiden Prabowo membentuk tim untuk mengaudit subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina.

    Video itu juga menarasikan bahwa harga dasar Pertalite adalah Rp4.000, sementara harga jual saat ini Rp10.000.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “PRESIDEN PRABOWO MEMBENTUK TIM AUDIT SUBSIDI BBM

    HARGA DASAR PERTALITE ADALAH RP 4000”

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Namun, benarkah Prabowo bentuk tim audit subsidi BBM Pertamina?



    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi ataupun pernyataan resmi pemerintah mengumumkan pembentukan tim audit subsidi BBM oleh Presiden Prabowo.

    Klaim harga dasar Pertalite Rp4.000 juga pernah dibantah oleh ANTARA dan Kementerian Keuangan di laman resminya.

    Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak berdasar.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Klaim: Prabowo bentuk tim audit subsidi BBM Pertamina

    Rating: Hoaks

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan