Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini.

Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri.

Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan.

Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05).

“Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat.

Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar.

Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake.

“[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu.

Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat.

Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya.

Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id.

Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan video yang mengklaim Purbaya menawarkan bantuan dana dengan membagikan uang hasil rampasan aset koruptor sejumlah Rp50 triliun bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Pada Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center (JEC) di Yogyakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme bahwa nilai tukar rupiah berpeluang menguat hingga berada di kisaran Rp15.000 per dolar AS pada Juni 2026. Purbaya tidak sama sekali menawarkan bantuan dana senilai Rp50 triliun.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tidak ditemukan pernyataan resmi dari ASEAN yang menyebut Indonesia akan bangkrut akibat utang negara. Unggahan dengan narasi “ASEAN sebut Indonesia bakal bangkrut tahun 2030” merupakan konten palsu (fabricated content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Mahfud Md mengumumkan bantuan modal usaha di Hari Raya Idul Adha. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hive Moderation.  
Hasil analisis Hive Moderation mengungkap bahwa 0,7 persen video dihasilkan oleh AI. Kemudian 98,9 persen suara dalam video klaim juga dihasilkan oleh AI.
Penelusuran juga dilakukan melalui google image. Penelusuran menemukan video klaim identik dengan kegiatan Mahfud Md saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 11 Juni 2023. Saat itu, Mahfud menanggapi utang pemerintah terhadap pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka.
Dikutip dari Antara, Mahfud mempersilakan Jusuf Hamka, untuk menagih utang kepada Kementerian Keuangan, sesuai arahan presiden. 
"Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan, nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu, misalnya dengan memo-memo atau surat-surat yang diperlukan, kalau Bapak memerlukan itu," kata Mahfud dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam RI, Minggu 11 Juni 2023.
Mahfud menjelaskan bahwa dia memang sudah ditugasi oleh Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasi pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat.
Perintah itu, lanjut Mahfud, disampaikan secara resmi oleh Presiden Jokowi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei 2022 yang segera ditindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2022 pada 30 Juni 2022.
Mahfud menjelaskan Keputusan Menkopolhukam Nomor 63/2022 tersebut berisikan arahan untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang memiliki piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan untuk membayarnya.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Mahfud Md mengumumkan bantuan modal usaha di Hari Raya Idul Adha, tidak benar. 

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks.

Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS.

Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun.

“Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya.

China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia.

Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen.

Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit.

Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024.

Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD.

Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan yang mengklaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dollar AS ke yuan bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Penerbitan Panda Bond bukan untuk mengganti Dolar ke Yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.