(GFD-2027-35221) Hoaks Hantavirus Dikaitkan dengan Agenda PBB 2030, Pakar Tegaskan Klaim Tidak Berdasar
Sumber:Tanggal publish: 15/06/2027
Berita
SUKABUMIUPDATE.com – Sebuah video yang beredar di media sosial mengklaim bahwa kemunculan Hantavirus merupakan bagian dari Agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Narasi tersebut mengaitkan penyebaran virus dengan program pembangunan global yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs).
Namun, benarkah klaim tersebut?
Klaim
Video yang beredar menyebut Hantavirus sengaja dimunculkan sebagai bagian dari Agenda 2030 PBB. Narasi itu juga menghubungkan program pembangunan berkelanjutan dengan berbagai teori konspirasi mengenai pengendalian populasi dan penyebaran penyakit global.
Penelusuran Fakta
Berdasarkan hasil penelusuran sejumlah lembaga pemeriksa fakta, klaim tersebut tidak didukung bukti ilmiah maupun dokumen resmi PBB.
Dikutip dari laporan pemeriksa fakta Tempo.co yang terbit pada 21 Mei 2026, Epidemiolog dari Heidelberg Institute of Global Health, Melani Ratih Mahanani, menegaskan bahwa tidak ada satu pun tujuan dalam Agenda 2030 yang berkaitan dengan penyebaran penyakit.
“Tidak ada satu pun dari 17 SDGs yang berkaitan dengan penyebaran penyakit” ujar Melani.
Melani menjelaskan bahwa Agenda 2030 atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan global yang disetujui oleh 193 negara anggota PBB untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Program tersebut mencakup berbagai target, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, hingga perlindungan lingkungan.
Pakar kesehatan masyarakat sekaligus epidemiolog, Dicky Budiman, juga membantah narasi yang menyebut Hantavirus sengaja diciptakan atau disebarkan sebagai bagian dari agenda tertentu.
Menurut Dicky, kemunculan kasus Hantavirus lebih dipengaruhi oleh faktor ekologis seperti perubahan iklim, urbanisasi, deforestasi, dan meningkatnya interaksi manusia dengan hewan pengerat yang menjadi inang virus tersebut.
"Hantavirus bukan virus baru. Virus ini sudah dikenal sejak Perang Korea pada era 1950-an dan telah lama menjadi objek penelitian medis," jelas Dicky.
Secara ilmiah, Hantavirus ditularkan melalui kontak dengan tikus atau hewan pengerat yang terinfeksi, baik melalui urine, kotoran, maupun air liurnya.
Penelusuran juga menunjukkan bahwa Agenda 2030 PBB kerap dikaitkan secara keliru dengan berbagai teori konspirasi, seperti depopulasi manusia, pemerintahan dunia tunggal, maupun kewajiban vaksinasi global. PBB sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa Agenda 2030 berisi target pembangunan berkelanjutan dan tidak memuat agenda penyebaran penyakit ataupun pengurangan populasi manusia.
Hasil Cek Fakta
Kesimpulan
Klaim bahwa Hantavirus merupakan bagian dari Agenda 2030 PBB adalah tidak benar atau HOAKS.
Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara kemunculan Hantavirus dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) PBB. Para pakar kesehatan menegaskan bahwa Hantavirus merupakan penyakit yang telah dikenal sejak puluhan tahun lalu dan penyebarannya berkaitan dengan faktor lingkungan serta kontak dengan hewan pengerat yang terinfeksi.
Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi kesehatan melalui sumber resmi dan tidak mudah mempercayai narasi yang beredar di media sosial tanpa dasar ilmiah yang jelas.
Sumber:
Tempo Cek Fakta (21 Mei 2026)Jala Hoaks DKI JakartaInformasi resmi Sustainable Development Goals (SDGs) PBB
Penulis: Annisa Nurizkiawan, Mahasiswa Magang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara kemunculan Hantavirus dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) PBB. Para pakar kesehatan menegaskan bahwa Hantavirus merupakan penyakit yang telah dikenal sejak puluhan tahun lalu dan penyebarannya berkaitan dengan faktor lingkungan serta kontak dengan hewan pengerat yang terinfeksi.
Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi kesehatan melalui sumber resmi dan tidak mudah mempercayai narasi yang beredar di media sosial tanpa dasar ilmiah yang jelas.
Sumber:
Tempo Cek Fakta (21 Mei 2026)Jala Hoaks DKI JakartaInformasi resmi Sustainable Development Goals (SDGs) PBB
Penulis: Annisa Nurizkiawan, Mahasiswa Magang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi
(GFD-2026-35218) [SALAH] Indonesia Tolak Permintaan Timor Leste Kembali ke NKRI
Sumber: Youtube.comTanggal publish: 15/06/2026
.jpg)
Berita
Beredar video [arsip] dari akun YouTube “KajianOnline” pada Selasa (9/6/2026) berisi narasi:
“INDONESIA TOLAK KERAS PERMOHONAN TIMOR LESTE KEMBALI KE INDONESIA😱 TEGASKAN TAK TERIMA PENGHIANAT!”
Hingga Senin (15/6/2026) unggahan ini telah mendapatkan 550 ribu tanda suka, menuai 345 komentar, dan ditonton ulang lebih dari 14 ribu kali.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menyimak video berdurasi 17 menit 35 detik tersebut dari awal hingga akhir. Sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak.
Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Dilansir dari artikel Detik “80% Kebutuhan Pokok di Timor Leste Diimpor dari Indonesia” yang tayang Senin (26/5/2026), memang benar bahwa sekitar 80% kebutuhan pokok di Timor Leste mengimpor dari Indonesia.
Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia.
Kesimpulan
Tidak ada pernyataan valid yang membenarkan Timor Leste telah mengajukan permintaan bergabung ke Indonesia. Jadi, unggahan berisi klaim “Timor Leste minta gabung lagi jadi bagian Indonesia” adalah konten menyesatkan (misleading content).
Rujukan
(GFD-2026-35219) [PENIPUAN] Tautan Pendaftaran Lowongan JNE
Sumber: tiktok.comTanggal publish: 15/06/2026
Berita
Akun TikTok “Loker Resmi JNE Indonesia” pada Minggu (10/5/2026) mengunggah video [arsip] disertai narasi:
Loker Resmi JNE Indonesia📢 LOWONGAN KERJA JNE RESMI 2026
Semua posisi dibuka di seluruh Indonesia!
Daftar cepat ➡️ klik link di bio!
#LokerJNE #LokerTerbaru #FYP #FYPTiktok #InfoLoker
Dibutuhkan karyawan/karyawati untuk semua posisi di seluruh cabang Indonesia!Cocok untuk fresh graduate & pencari kerja baru.
✓ Pendaftaran GRATIS
✓ Proses mudah
✓ Penempatan sesuai domisili🗓️ Periode Rekrutmen 2026 — segera daftar sebelum kuota penuh!
👉 Klik link di bio untuk cara daftar!
Hingga Senin (15/6/2026), unggahan tersebut telah ditonton 106.700-an kali, mendapatkan 800-an tanda suka, 180-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 200 kali.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam bio akun TikTok “Loker Resmi JNE Indonesia”. Diketahui, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan nomor telegram.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “lowongan kerja jne 2026” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman recruitment.jne.co.id.
Dalam laman tersebut diketahui bahwa perusahaan saat ini memang sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Cara mengikuti proses rekrutmennya adalah calon pelamar harus memilih lowongan yang tersedia untuk melihat detail persyaratannya. Calon pelamar pun diharuskan membuat akun terlebih dahulu.
Perusahaan melalui akun Instagram resminya "jne_id" meminta masyarakan untuk mengakses informasi resmi dari kanal sebagai berikut:
Kesimpulan
Unggahan berisi video “pendaftaran lowongan JNE” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).
Rujukan
(GFD-2026-35220) [SALAH] Prabowo Melarang Demo Kenaikan Harga BBM
Sumber: tiktok.comTanggal publish: 15/06/2026
Berita
Beredar unggahan foto [arsip] dari akun TikTok “TENTANG MEDIA” pada Kamis (11/6/2026) berisi narasi:
Pertamax 92 naik 16.250, rakyat dilarang berdemo TNI Polri pastikan rakyat harus tunduk pada pemerintah
Prabowo melarang adanya demo, TNI Polri pastikan para pendemo tidak akan selamat jika melawan pemerintah
Rakyat harus patuh dan tunduk terhadap kebijakan pemerintah baik itu tekanan dan mental jika tidak ingin disiram Air keras.
Hingga Senin (15/6/2026), unggahan tersebut telah ditonton 53.000-an kali, mendapat 270-an tanda suka, serta dibagikan ulang lebih dari 40 kali.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “prabowo melarang demonstrasi setelah harga bbm naik” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi Prabowo yang membenarkan klaim.
TurnBackHoax lalu memeriksa foto dalam unggahan menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com “Presiden Prabowo tanggapi wacana pembiayaan MBG gunakan dana zakat”.
Dari pemberitaan yang tayang pada Kamis (16/1/2025) itu diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Prabowo menjawab pertanyaan wartawan setelah menghadiri rangkaian acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Prabowo menanggapi adanya wacana menggunakan dana zakat untuk pembiayaan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dalam momen tersebut, Prabowo tidak menyampaikan tentang larangan demonstrasi terkait kenaikan harga BBM.
Sebagai informasi, dilansir dari cnnindonesia.com, Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Berdasarkan keterangan pers Pertamina pada Selasa (9/6/2026), mulai Rabu (10/6/2026) harga BBM non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi Prabowo yang membenarkan klaim “Prabowo melarang demo kenaikan harga BBM”.
Kesimpulan
Tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan berisi klaim “Prabowo melarang demo kenaikan harga BBM” merupakan konten palsu (fabricated content).
Rujukan
Halaman: 1/8120