Dilansir website resmi Polri, Polresta Bandung membantah narasi adanya rencana razia gabungan seperti yang disampaikan dalam narasi yang beredar. 

Antara menulis bahwa narasi tersebut merupakan hoaks yang disebarkan secara berulang, yakni pada tahun 2018, 2019, 2022, 2024, dan sekarang beredar lagi tahun 2025.

Pada tahun 2018, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri yang saat itu dijabat Irjen Pol Royke Lumowa mengatakan bahwa narasi tersebut hoaks. Saat itu, narasinya persis seperti yang beredar saat ini dan diberi keterangan bersumber dari grup WA Mitra Polri, padahal sesungguhnya informasinya salah.

Dilansir Detik.com, operasi razia kendaraan yang melanggar aturan model baru adalah tidak bertempat di satu titik operasi, melainkan bersifat mobile alias dilakukan dengan berpindah-pindah tanpa membuka loket penilangan sementara seperti yang sering dilakukan sebelumnya.

Saat itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan Operasi Zebra Jaya selama tanggal 14-27 Oktober 2024 itu juga lebih bersifat sosialisasi peraturan dan keselamatan di jalan raya, serta pencegahan atau preventif.

Untuk awal tahun 2025, Polri menyelenggarakan Operasi Keselamatan Lalu Lintas 2025 pada 10 sampai 23 Februari 2025, sebagaimana dilaporkan Bisnis.com. Sasarannya meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat saat berkendara.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Latif Usman, menyatakan selama pelaksanaan operasi tersebut, polantas tetap memberlakukan penindakan manual untuk pelanggaran tertentu.

"Seperti (pelanggaran) pemalsuan plat nomor dan tidak menggunakan plat nomor, begitu juga penggunaan lampu strobo. Ini akan kita tindak secara manual,” kata Latif, 10 Februari 2025.

Selain itu, pemeriksaan pengemudi dan penumpang kendaraan umum juga dilakukan pada masa pelaksanaan operasi tersebut. Untuk para pengemudi, pemeriksaan juga meliputi tes alkohol dan tes urine.

Operasi Keselamatan Lalu Lintas 2025 ini berbeda dengan yang digambarkan dalam narasi yang beredar. Dalam narasi yang beredar dikatakan operasi menyasar pemeriksaan STNK dan pembayaran pajak kendaraan, dan waktu pelaksanaannya sampai tengah malam.

Berikut sasaran Operasi Lalu Lintas 2025 dilansir dari Suara.com:

Jadwal:

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan akan ada operasi zebra gabungan oleh polres di seluruh Indonesia yang menyasar STNK dan ketelatan pembayaran pajak kendaraan adalah klaim yang keliru.

Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan mesin pencarian Google. Hasilnya, Anies Baswedan tidak pernah menyampaikan pesan berantai tersebut. Informasi serupa beredar pertama kali pada Agustus 2022. 

Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat gubernur DKI Jakarta, telah memberi klarifikasi melalui Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta.  Bantahan tersebut dipublikasikan di situs milik pemerintah DKI Jakarta pada 8 Agustus 2022 di sini.  

Awalnya, Gerakan 1821 disampaikan lebih awal oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro, Mahfudhoh Suyoto, pada Maret 2016, sesuai yang tercantum dalam laman Pemkab Bojonegoro. Berikut kutipannya:

“Kepada seluruh keluarga di Bojonegoro, Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro menghimbau agar orang tua dapat juga melakukan hal yang positif dalam menyisihkan sedikit waktu untuk mendampingi anak belajar, semisal membaca atau bercerita kepada mereka. Menurutnya Anak memiliki hak dirumah yakni untuk diperhatikan dan dilindungi serta dihormati. Jadi alangkah bijak adalah melakukan gerakan 1821 di kehidupan sehari-hari dalam keluarga dengan mematikan televisi dan menyimpan sementara gadget mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Gerakan 1821 adalah gerakan bersama untuk melindungi anak kita dan menjaga keluarga kita dengan kasih sayang dan penuh perhatian.” 

Bupati Lamongan juga menggalakan program yang sama pada Juli 2016. Dilansir situs Detik.com, Gubernur Jawa Timur Soekarwo sepakat dengan program 1821 yang sudah digalakkan Bupati Lamongan.Yakni gerakan menjadikan pukul 18.00-21.00 WIB, waktu bersama anak dan keluarga. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau produk unggulan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS) dalam rangka Peringatan Hari Keluarga XXIII Tingkat Provinsi Jawa Timur yang dipusatkan di Alun-alun Kota Lamongan, Rabu, 20 Juli 2016.

Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengeluarkan imbauan berjudul “Antisipasi Dampak Negatif Hp, Disdikbud Gagas Gerakan 1821” pada 08 April 2022.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa pesan berantai tentang imbauan Gerakan 1821 dari Anies Baswedan adalah keliru.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa peristiwa dalam video itu bukan bencana gempa Myanmar. Dua dari konten tersebut dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan.



Pada video pertama, Tempo memverifikasi menggunakan bantuan Yandex Image Reverse dan mesin pencarian Google. Hasilnya, video pendek tersebut pernah diunggah pada 25 November 2020 oleh akun YouTube berbahasa Cina, jauh sebelum gempa Myanmar terjadi pada 28 Maret 2025.  

Sejumlah akun YouTube lain seperti akun ini, ini, ini, ini dan ini, runtuhnya bangunan gedung bertingkat tersebut terjadi di Cina, bukan di Myanmar. Gedung tersebut sengaja dirobohkan oleh pengembang gedung.

Situs media Cina, Wion menulis bahwa krisis di sektor properti di Tiongkok semakin memburuk. Menurut laporan, di negara itu, kampanye pembongkaran gedung semakin gencar di tengah banyaknya pengembang Tiongkok yang terlilit utang.   



Video kedua yang memperlihatkan gelombang air di kolam renang, diunggah oleh akun @naturaldisaster. Akun tersebut memberi label konten tersebut buatan kecerdasan buatan. Akun tersebut mengunggah video yang seluruhnya dibuat dengan kecerdasan buatan.



Video serupa diunggah berkali-kali oleh sejumlah akun media sosial. Satu di antaranya oleh akun X Rox Kulliye pada 29 Maret 2025. Pada unggahan Rox tercantum bahwa video dibuat oleh AI.

Tempo juga memeriksa keaslian video dengan menggunakan Hive Moderation. Hasilnya bahwa video ini 95% merupakan buatan AI.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim video gempa Myanmar adalah keliru.

Untuk mencari keaslian tangkapan layar berita yang disertakan, Tim Riset Tirto mencoba memanfaatkan alat telusur gambar Yandex. Usai menyalin foto Nasaruddin ke mesin penelusuran tersebut, kami menemukan header identik pernah digunakan dalam artikel Berita Satu bertajuk “Barang Diduga Gratifikasi untuk Menteri Agama Nasarudin Umar Dikirim ke Masjid Istiqlal”.

Namun demikian, penulis dan waktu terbit artikel tidak sama dengan unggahan yang beredar di media sosial. Tirto lalu melakukan penelusuran lanjutan menggunakan Google Lens. Dengan memasukkan foto Nasaruddin yang lebih jernih, kami menjumpai artikelBerita Satu dengan penulis dan waktu publikasi yang sama persis.

Judul artikelnya tidak seperti dalam tangkapan layar yang tersebar, melainkan “Menag Nasaruddin Umar: KPK Cegah Orang Masuk Neraka!”. Tajuk laporan itu rupanya telah dimanipulasi dan dibungkus narasi yang tidak sesuai.

Artikel aslinya memuat pernyataan Menag, Nasaruddin soal pencegahan korupsi yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mencegah orang masuk neraka.

Nasaruddin mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak memandang KPK sebagai sesuatu yang seram, tetapi KPK harus dijadikan sebuah pendorong untuk hidup berintegritas.

"Apa yang dilakukan oleh KPK sebetulnya itu artinya pencegahan neraka. Saya ingin mengatakan bahwa dengan adanya KPK, banyak sekali orang tercekal untuk tidak masuk neraka," kata Nasaruddin, menukil Berita Satu, Rabu (12/3/2025).

Dalam artikel itu, Menag juga menekankan integritas bukan hanya tuntutan hukum, tetapi juga kewajiban agama. Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyerukan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit.

Tidak dijumpai pernyataan Nasaruddin soal penggunaan dana zakat dan infak untuk kepentingan masjid di IKN.

Ketika Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Menag sebut uang zakat dan infak akan digunakan untuk masjid di IKN”, kami juga tidak menemukan adanya sumber resmi maupun pemberitaan media kredibel yang mengonfirmasi klaim ini.

Narasi yang bertebaran justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, unggahan yang beritakan pernyataan Menteri Agama, Nasaruddin Umar menggunakan uang zakat dan infak untuk masjid IKN, bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tangkapan layar itu diketahui merupakan hasil suntingan dari laporan Berita Satu berjudul “Menag Nasaruddin Umar: KPK Cegah Orang Masuk Neraka!”. Artikel aslinya memuat pernyataan Menag, Nasaruddin soal pencegahan korupsi yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mencegah orang masuk neraka.

Narasi yang bertebaran juga sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tirto tidak menemukan adanya sumber resmi maupun pemberitaan media kredibel yang mengonfirmasi klaim ini.