(GFD-2025-30202) Hoaks BI Keluarkan Uang Baru Hasil Redenominasi

Sumber:
Tanggal publish: 20/11/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Wacana lama redenominasi rupiah kembali mengemuka. Pemantiknya adalah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan 2025-2029 yang ditetapkan 10 Oktober lalu oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa.

ADVERTISEMENT

Melalui Renstra yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 itu, terungkap bahwa Kementerian Keuangan tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi). RUU ini, kata Purbaya, akan menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan hingga 2029.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Di tengah ramai pembicaraan soal isu ini, beredar di media sosial narasi yang menampilkan desain baru uang rupiah hasil redenominasi. Narasi ini disebar oleh sejumlah akun di Facebook, di antaranya “Ayi Tohari”(arsip), “Mayyu Nandar” dan “Moh Rizal Maju” pada Sabtu (8/11/2025) hingga Senin (17/11/2025).

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Salah satu akun tersebut diketahui mengunggah gambar yang membandingkan perbedaan lembar uang kertas yang tengah beredar saat ini, dengan lembar uang yang diklaim sebagai uang kertas emisi baru tersebut.

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Terdapat redenominasi, perubahan warna dan perubahan gambar terhadap perbandingan uang kertas lama dengan uang kertas emisi baru tersebut. Terlihat, uang pecahan Rp20.000 menjadi Rp20, Rp50.000 menjadi Rp50 dan Rp100.000 menjadi Rp100.

“Mata uang baru negara Indonesia 2026,” tulis keterangan takarir salah satu unggahan tersebut.

ADVERTISEMENT

Periksa fakt BI Keluarkan Uang Baru Hasil Redenominasi. foto/hotline periksa fakta tirto

Sepanjang Sabtu (8/11/2025) hingga Rabu (19/11/2025) atau selama sebelas hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh 26 tanda suka, tiga komentar dan telah dibagikan sebanyak tiga kali. Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?

Hasil Cek Fakta

Tirto menelusuri situs resmi Bank Indonesia (BI), satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan uang kertas di Indonesia. Hingga Rabu (19/11/2025), tidak ditemukan satu pun uang dengan nominal hasil redenominasi seperti yang ditampilkan dalam unggahan. BI juga tidak mengumumkan adanya desain uang baru maupun rencana penerbitan uang redenominasi.

Tirto kemudian memeriksa gambar dalam klaim tersebut menggunakan perangkat pemindai AI, Hive Moderation. Hasil pemindaian menunjukkan indikasi 96,9 persen bahwa gambar itu merupakan hasil buatan kecerdasan buatan (AI), bukan dokumen resmi.

Dari laporan Tirto sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penyederhanaan digit rupiah tidak akan diterapkan tahun ini maupun tahun 2026. Meski RUU Redenominasi telah masuk Renstra Kemenkeu, keputusan penerapan kebijakan sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia.

"Redenom itu kebijakan Bank Sentral, dan itu dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi nggak sekarang atau tahun depan. Nggak, nggak tahun depan," ujar dia, kepada awak media, di Universitas Airlangga, dalam rekaman suara yang diterima Tirto, dikutip Selasa (11/11/2025).

Purbaya pun menegaskan, redenominasi mata uang Garuda merupakan menjadi tanggung Bank Indonesia. Karenanya kapan waktu yang tepat untuk menerapkan redenominasi rupiah pun akan ditentukan oleh Bank Sentral.

Penegasan serupa disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo. Ia mengatakan redenominasi membutuhkan waktu 5-7 tahun sejak undang-undang terkait diundangkan.

Sebab, sebelum kebijakan siap diimplementasikan, Bank Indonesia harus melakukan beberapa proses terlebih dahulu, mulai dari penyusunan undang-undang redenominasi hingga memastikan transparansi harga barang.

“(Proses itu) perlu kurang lebih 5-6 tahun dari sejak undang-undang sampai kemudian selesai” dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Perry memperinci bahwa pada tahap pertama Bank Indonesia harus menyusun undang-undang redenominasi. Terkait hal ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 sebagai inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia.

Kesimpulan

Hasil penelusuran fakta menunjukkan, narasi yang menampilkan desain baru uang rupiah hasil redenominasi bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hingga Kamis (20/11/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, Bank Indonesia belum mengumumkan adanya desain uang baru maupun rencana penerbitan uang redenominasi. Hasil pemindaian dengan Hive Moderation, ada kemungkinan sebesar 96,9 persen bahwa gambar itu merupakan hasil buatan kecerdasan buatan (AI), bukan dokumen resmi.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Rujukan

(GFD-2025-30201) Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Periode 15 November-20 Desember

Sumber:
Tanggal publish: 20/11/2025

KLARIFIKASI

Berita

Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan klaim link pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2025 periode 15 November - 20 Desember. Postingan tersebut beredar di salah satu akun Facebook pada 18 November 2025.
Berikut isi unggahannya:
"PENDAFTARAN CPNS DINAS PERHUBUNGAN 2025
PERSYARATAN:
1. Laki-Laki & Perempuan
2. Lulusan SMA/perguruan tinggi/D3/S1-53
3.Usia Min 18 Tahun Maks 45 Tahun
4. Sehat Jasmani Rohani & Berkelakuan Baik
5.Penempatan Daerah Masing-Masing
Domisili Peserta
PENDAFTARAN GRATIS TIDAK ADA BIAYA APAPUN, SILAHKAN KLIK WHATSAPP UNTUK INFO PENDAFTARAN NYA"
Unggahan menyertakan poster yang berisi narasi sebagai berikut:
"DIBUKA!
PENDAFTARAN CPNS DINAS PERHUBUNGAN 2025
15 NOVEMBER - 20 DESEMBER
UNTUK PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA"
Unggahan tersebut disertai link Whatsapp. Bila diklik, akan mengarah ke halaman yang menyarankan agar melanjutkan ke aplikasi Whatsapp.
Lalu benarkah klaim link pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2025 periode 15 November - 20 Desember? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

Hasil Cek Fakta

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2025 periode 15 November - 20 Desember. Penelusuran mengarah pada pernyataan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya @dishubdkijakarta.
"[WASPADA HOAX MENGATASNAMAKAN DINAS PERHUBUNGAN]
Tengah beredar informasi penipuan lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Dinas Perhubungan di media sosial. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan apapun baik itu petugas lapangan, staf operasional maupun pendaftaran CPNS atau sejenisnya. Jika mendapat informasi serupa, informasi tersebut dapat dipastikan TIDAK BENAR.
#TemanDishub diharapkan untuk selalu bijak dan berhati-hati dalam menerima informasi. Dapatkan informasi terkini Dinas Perhubungan DKI Jakarta hanya melalui kanal media sosial resmi kami"
Penelusuran juga mengarah pada artikel Liputan6.com yang tayang pada 29 September 2025. Artikel tersebut berjudul "Tahun Ini Mustahil Diadakan, BKN Ungkap Peluang Seleksi CPNS 2026".
Dalam artikel dijelaskan, peluang penerimaan CPNS secara umum pada tahun 2025 sangat kecil. Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen BKN, Aris Windiyanto, menjelaskan bahwa secara logis, sisa waktu tahun 2025 yang singkat tidak memungkinkan untuk proses rekrutmen yang panjang.
Saat ini, hanya tersisa beberapa bulan di tahun 2025, yang tidak cukup untuk seluruh tahapan seleksi.
Proses rekrutmen CPNS memerlukan serangkaian tahapan yang memakan waktu cukup lama. Mulai dari pengajuan formasi, verifikasi oleh Kementerian PANRB, penetapan kebutuhan, hingga pemeriksaan ulang oleh instansi, semua membutuhkan waktu lebih dari satu bulan.

Kesimpulan

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2025 periode 15 November - 20 Desember tidak benar.

(GFD-2025-30200) Keliru: Video Kapal Pesiar The Grand Aurelian Membuang Sampah ke Laut

Sumber:
Tanggal publish: 20/11/2025

KLARIFIKASI

Berita

VIDEO yang memperlihatkan kapal pesiar The Grand Aurelian membuang sampah dan limbah di laut saat sedang berlayar beredar di TikTok, Threads dan Facebook [arsip]. Video ini viral setelah diunggah oleh akun Instagram Sihem Ayadi. Ia mengaku sebagai jurnalis sekaligus mantan Menteri Luar Negeri dan Mantan Menteri Pemuda, Olahraga, dan Integrasi Profesional di Tunisia.

Tempo menerima permintaan pembaca untuk memeriksa kebenaran narasi tersebut. Benarkah rekaman video itu asli?

Hasil Cek Fakta

Tempo memverifikasi video itu lewat pengamatan visual, pemindaian memakai aplikasi pendeteksi konten akal imitasi (AI), dan pencocokan narasi dengan informasi dari sumber kredibel. Verifikasi menunjukkan video tersebut buatan mesin AI.

Analisis visual menemukan banyak kejanggalan dalam video itu. Pada detik ke-3 perekam tampak berada di atas perahu karet berwarna hitam, tetapi pada detik ke-15 perahu itu berubah menjadi putih. Pada detik yang sama struktur kapal pesiar ikut berubah. Video awal menampilkan atap polos tanpa tonjolan besar, namun di detik ke-15 muncul bagian mirip cerobong asap hitam yang sebelumnya tidak ada.

Keganjilan lain muncul di detik ke-13 ketika sebuah benda tampak menempel di jendela kapal tanpa menyatu dengan desain badan kapal. Suara orang dalam rekaman juga tidak konsisten karena berubah-ubah di sepanjang video.

Analisis Pakar

Pemeriksaan Deepfakes Analysis Unit (DAU) dari Misinformation Combat Alliance dan Contrails AI ikut mengindikasikan konten itu palsu. Tim mula-mula menjalankan skrining mendalam pada suara deepfake menggunakan aplikasi buatan Aurigin AI dari Swiss. Hasilnya menunjukkan penggunaan akal imitasi yang ditandai dengan area berwarna merah pada visual analysis.

DAU juga memindai video dengan Hiya Audio Intelligence. Hasilnya, penggunaan AI dalam elemen suara video tersebut terdeteksi kuat. Sementara pemeriksaan visual mereka lakukan menggunakan Was It AI dan AI or NOT. Hasilnya, video itu dibuat dengan melibatkan mesin AI.

Salah satu visual janggal yang ditemukan DAU adalah botol dengan dua tutup di bagian atas dan bawah pada detik ke-28. Menurut mereka, video juga memiliki efek berbintik yang sering ditemukan dalam konten AI.

“Saya ingin menambahkan bahwa berdasarkan hasil alat, sulit untuk menganggap video ini autentik,” kata analis DAU pada Tempo, Rabu, 19 November 2025.

Tidak Ada Kapal Pesiar Bernama The Grand Aurelian

Tempo melacak nama kapal pesiar The Grand Aurelian di sejumlah situs database kapal pesiar seperti Cruises.com, Rolcruise.co.uk, Cruikings.co.uk, dan Cruissemapper.com, tetapi nama itu tidak pernah tercatat. Tempo hanya menemukan kapal bernama mirip, MS Aurelia, yang bentuknya jelas berbeda dari kapal dalam video.

Kesimpulan

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa video yang diklaim sebagai rekaman kapal pesiar The Grand Aurelian membuang sampah dan limbah ke laut adalah keliru.

Rujukan

(GFD-2025-30199) Keliru: Banyaknya Kasus Keracunan MBG untuk Menjatuhkan Prabowo

Sumber:
Tanggal publish: 20/11/2025

KLARIFIKASI

Berita

KONTEN dengan klaim kasus keracunan MBG bertambah setelah Presiden Prabowo berpidato di PBB, beredar di TikTok [arsip]. Klaim itu juga menyebutkan bahwa kasus-kasus keracunan yang terjadi dianggap janggal dan diduga sengaja untuk menjatuhkan Presiden Prabowo.

Video itu memuat teks lengkap sebagai berikut: “Perhatiin deh, semenjak Pak Prabowo berpidato di PBB, makin banyak kasus MBG yang gak masuk akal. Harus diusut, pasti ada sabotase untuk jatuhin Pak Prabowo”.

Benarkah banyaknya kasus MBG mencuat untuk menjatuhkan Presiden Prabowo?

Hasil Cek Fakta

Tempo menelusuri klaim itu lewat sumber kredibel dan wawancara dengan pengamat pendidikan. Hasilnya, lonjakan kasus MBG tidak terkait pidato Prabowo di PBB maupun skenario politik. Kementerian Kesehatan menjelaskan keracunan muncul akibat paparan bakteri, virus atau zat kimia, bukan karena manuver menjatuhkan Presiden.

Jaringan Pemantau Pendidikan mencatat 16.109 korban keracunan sejak program makan bergizi gratis berjalan pada 6 Januari hingga 31 Oktober 2025. Koordinator Pengamat Pendidikan JPPI Ubaid Matraji menyebut kasus pada September dan Oktober mencapai 6.823, naik dari 2.226 pada Agustus. Data ini menegaskan persoalan utama berada pada higienitas dan pengawasan rantai pangan, bukan pidato di international forum.

Lima provinsi dengan korban keracunan MBG terbanyak yakni Jawa Barat dengan 549 korban, DI Yogyakarta dengan 491 korban, Jawa Tengah 270 korban, Sumatera Utara 99 korban, dan Nusa Tenggara Barat 84 korban.

“Hasil pantauan JPPI angka kasus MBG terus meningkat, terutama tiga bulan terakhir,” kata Ubaid Matraji kepada Tempo, Selasa, 18 Oktober 2025.

Namun, kasus keracunan yang terjadi tak berkaitan dengan pidato Prabowo di PBB. atau agenda menjatuhkan Prabowo. Menurut Ubaid, banyaknya kasus keracunan karena tata kelola yang buruk seperti belum adanya standar operasional MBG.

Selain itu, menurut Ubaid, meski banyak dapur yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, namun masih diperbolehkan beroperasi. “Masalahnya tidak hanya soal keracunan, tapi juga makanan yang tidak berkualitas dan tidak bergizi,” kata dia.

Penyebab Keracunan Versi Pemerintah

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pemicu keracunan MBG berasal dari bakteri, virus, hingga zat kimia. Delapan bakteri yang teridentifikasi ialah salmonella, escherichia coli, bacillus cereus, staphylococcus aureus, clostridium perfringens, listeria monocytogenes, campylobacter jejuni, dan shigella.

Kementerian juga menemukan dua virus yakni norovirus atau rotavirus serta hepatitis A. Pemicu dari zat kimia mencakup nitrit dan scombrotoxin atau histamine.

Kepala BGN Dadan Hindayana membenarkan lonjakan keracunan pada September dan Oktober. Ia menyebut banyak dapur MBG tidak mematuhi standar operasional yang sudah ditetapkan sehingga prosedur keamanan pangan kerap terabaikan. “Kejadian itu rata-rata muncul karena SOP tidak dipatuhi dengan saksama,” ujar Dadan.

Pilihan editor: Menteri Budi Gunadi Beberkan Penyebab Keracunan MBG

Kesimpulan

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim semakin banyak kasus MBG mencuat untuk menjatuhkan nama Prabowo karena pidatonya di PBB adalah klaim keliru.