Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Menkeu Purbaya minta kenaikan gaji untuk TNI dan penurunan gaji untuk polisi” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan cnbcindonesia.com “Gaji PNS 2026 Naik atau Tidak? Ini Jawaban Purbaya”. Dalam berita yang tayang Rabu (29/10/2025) ini, dilaporkan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya mengungkapkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026 masih dalam proses diskusi. 

Mengutip berita cnnindonesia.com “Menpan RB Ungkap Syarat Gaji PNS Naik Tahun Depan”, tayang Selasa (18/11/2025). Dalam berita ini, dilaporkan kalau rencana pemerintah untuk menaikkan gaji ASN (PNS & PPPK), TNI/Polri, hingga pejabat negara pada tahun 2026 merupakan bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Rencana yang mencuat sejak Juni 2025 ini telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Menkeu Purbaya minta kenaikan gaji untuk TNI dan penurunan gaji untuk polisi”.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memeriksa video yang disertakan dalam unggahan menggunakan Google Lens. Hasilnya terdapat foto/video yang identik dalam pemberitaan beberapa media, antara lain:

• Berita  kompas.com “Usai Ada Peringatan Darurat Indonesia  Ratusan Mahasiswa UGM Turun Aksi Tolak Revisi UU Pilkada”. Dari berita yang tayang pada Kamis (22/8/2024) tersebut diketahui bahwa ratusan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sepakat menolak revisi UU Pilkada yang dinilainya berpotensi melanggengkan politik dinasti. Ratusan mahasiswa UGM itu telah berkumpul di Bundaran UGM dan berencana bergerak ke gedung DPRD DIY dan Titik Nol Km Yogyakarta .

• Berita cnnindonesia.com “UGM Izinkan Mahasiswa Fisipol Ikut Demo Darurat Indonesia”. Dari berita yang tayang pada Kamis (22/8/2025) tersebut diketahui bahwa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas'udi mengizinkan para mahasiswanya turun ke jalan untuk mengikuti Aksi Jogja Memanggil mengecam pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI yang abaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan pernyataan yang membenarkan klaim “alumni UGM menuju Jakarta minta Jokowi tunjukkan ijazah sarjana”.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri klaim dalam video dengan mengetikkan kata kunci “Puan Maharani larang DPR bahas RUU Perampasan Aset” di mesin pencarian Google. Namun, tidak ditemukan informasi relevan yang membenarkan klaim pada unggahan. 

Hasil penelusuran teratas merujuk pada berita cnnindonesia.com “PKB Sebut Rapat Puan dan 8 Fraksi DPR Belum Bahas RUU Perampasan Aset”. 

Berita yang tayang Jumat (5/9/2025) itu membahas mengenai belum adanya rapat internal pimpinan bersama delapan fraksi DPR RI yang menyinggung RUU Perampasan Aset.

Terbaru, menukil artikel dpr.go.id RUU Perampasan Aset terkait dugaan tindak pidana resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025-2026 yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (23/9/2025)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengetikkan kata kunci “Prabowo cari pengganti Gibran” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan bbc.com “Mengapa usulan Wapres Gibran diganti 'sangat sulit dilakukan' – 'Prabowo masih memerlukan Jokowi'”.

Berita yang tayang Selasa (29/4/2025) itu membahas tentang usulan Forum Purnawirawan TNI untuk mencopot Gibran Rakabuming dari posisinya sebagai Wakil Presiden RI. Disebutkan, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai landasan pelanggaran hukum untuk melakukan pemakzulan Gibran masih lemah, termasuk jika menggunakan alasan perubahan aturan batas usia yang melanggengkan Gibran menjadi cawapres.