Tempo memverifikasi narasi itu dengan menelusuri sumber kredibel dan mewawancarai pakar ekonomi. Hasilnya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan utang Indonesia mencapai Rp 24 ribu triliun.

Pernyataan soal angka Rp 24 ribu triliun disampaikan oleh mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, dalam program talk show di iNews pada 28 Oktober 2025. Ia menyebut Menkeu Purbaya membuka kotak pandora pemerintahan Jokowi dan menuding kebijakan Sri Mulyani membuat utang negara dari empat rumpun naik dari Rp 8 ribu triliun menjadi Rp 24 ribu triliun.

Pembawa acara Aiman Witjaksono kemudian mempertanyakan klaim itu dan merujuk pada pernyataan Sri Mulyani bahwa total utang pemerintah pada 2024 berkisar Rp 10 ribu triliun, mencakup utang jangka pendek dan panjang.

Said lalu menjelaskan bahwa hitungan Rp 24 ribu triliun mencakup utang pemerintah, utang BUMN, kewajiban pensiun, hingga utang yang ditunda pembayarannya. “Angka Rp 10 ribu triliun itu hanya utang negara,” kata Said.

Utang warisan Jokowi

Kementerian Keuangan menjelaskan utang pemerintah pusat berasal dari utang luar negeri, pinjaman dalam negeri dari BUMN atau pemda, serta surat berharga negara (SBN). Pada Desember 2024, saat kepresidenan bergeser dari Jokowi ke Prabowo Subianto, totalnya mencapai Rp 8.680 triliun.

Jika ditambah kewajiban lain, nilainya menjadi Rp 10.269 triliun seperti yang diberitakan Tempo. Selama satu dekade pemerintahan Jokowi, utang pemerintah naik dari Rp 3.113 triliun pada 2015 menjadi Rp 8.680 triliun pada akhir 2024.

Rasio utang terhadap PDB melonjak 9,14 poin persen pada 2020 karena penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah juga menarik utang baru untuk membiayai infrastruktur dan belanja militer, termasuk proyek Bandara Kertajati dan kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, I Wayan Nuka Lantara, meragukan klaim Said Didu soal total utang Rp 24 ribu triliun. Ia menilai pernyataan itu tanpa sumber data yang bisa diuji. “Klaim itu tidak bisa diperiksa kebenarannya,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 5 November 2025.

Pilihan editor: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Utang Negara Naik Terus

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Menteri Keuangan Purbaya menyatakan utang pemerintah mencapai Rp 24 ribu triliun adalah keliru.

Pertama-tama Tirto mencoba memasukan kata kunci judul artikel berita yang disertakan dalam unggahan klaim. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya satupun artikel berita dengan judul tersebut. Selanjutnya, kami melakukan penelusuran dengan menggunakan teknik reverse image search terhadap foto thumbnail yang digunakan dalam unggahan artikel berita tersebut.

Hasilnya, kami menemukan artikel identik dari media SindoNews.Kesamaan terdapat pada foto yang dipakai, nama penulis artikel dan waktu artikel diunggah. Meski demikian, artikel asli berjudul "Hari Ini Sidang Gugatan Ijazah SMA Gibran Digelar di PN Jakarta Pusat".

Artikel tersebut tidak membahas usulan Qodari agar Gibran menjadi pahlawan nasional. Artikel asli membahas sidang gugatan perdata ijazah SMA Wapres Gibran yang akan digelar Senin (27/10/2025) lalu di PN Jakarta Pusat.

Selanjutnya, Tirto juga tidak menemukan satupun pernyataan dari Kepala KSP Qodari yang mengusulkan nama Gibran sebagai pahlawan nasional. Sebagai informasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah memberikan berkas usulan daftar tokoh yang dianggap berhak menyandang gelar pahlawan nasional pada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.

Dari keseluruhan 40 nama yang telah resmi diajukan tersebut tidak ada nama Gibran. List lengkap daftar 40 tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional bisa dilihat di sini.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut bahwa Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari usulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka jadi pahlawan nasional bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tidak ada satupun pernyataan Qodari yang mengusulkan Gibran menjadi pahlawan nasional. Nama Gibran pun tidak termasuk dalam list resmi 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tim Riset Tirto mula-mula mengecek akun yang menyebarkan informasi tersebut. Diketahui, akun “new.loker.indonesia” menyertakan tautan pendaftaran pada bio akun. Lalu, kami memeriksa link tautan pendaftaran tersebut dengan memanfaatkan urlscan.io. Hasil penelusuran menunjukan tautan yang dibagikan tidak mengarah pada laman resmi Perusahaan Listrik Negara, PT PLN (Persero).

Tautan tersebut berkomunikasi dengan 3 IP di 2 negara melalui 3 domain untuk melakukan 12 transaksi HTTP. IP utama 104.21.39.218 terletak di Ascension Island, dikelola oleh CLOUDFLARENET dari AS. Domain utama yang digunakan adalah info.hexnas.it.com. Sertifikat TLS untuk keamanan komunikasi diterbitkan oleh WE1 pada 10 Oktober 2025 dan berlaku selama 3 bulan.

Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data nama lengkap, nomor handphone aktif dan asal provinsi. Disebut, pendaftaran akan dilakukan melalui akun Telegram. Akun pengunggah juga diketahui bukan akun resmi PT PLN, dan dibuat pada Oktober 2024. Akun tersebut juga hingga saat ini telah berubah nama akun sebanyak 3 kali.

Baca juga:Dari Pelita ke Cahaya: Perjalanan Tandeallo Menjemput Terang

Menukil situs resmi PLN, dalam siaran pers bertanggal 17 Oktober 2025, dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80, PT PLN memang kembali memberikan promo diskon tambah daya listrik 50 persen yang berlaku mulai 17 hingga 30 Oktober 2025.

Promo ini dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Adapun ketentuannya yaitu telah menjadi pelanggan PLN sebelum 1 Oktober 2025.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud terima kasih PLN atas kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang terus mendukung pelayanan kelistrikan nasional.

“Dalam momentum HLN ke-80, PLN ingin memberikan apresiasi kepada pelanggan setia melalui program OOTD. Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat melalui akses listrik yang andal dan terjangkau,” ujar Adi.

Melalui program ini, pelanggan dapat menghemat biaya penyambungan secara signifikan, yakni cukup membayar 50 persen dari biaya normal. Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin meningkatkan daya ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.512.625, dari biaya normal Rp7.025.250.

Alih-alih mendaftar ke akun Telegram, Adi menjelaskan untuk memperoleh e-voucher diskon tambah daya, pelanggan cukup melakukan minimal satu kali transaksi di aplikasi PLN Mobile selama periode promo. Bagi pelanggan prabayar, melalui pembelian token listrik, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik.

Baca juga:PLN Siap Jalankan Proyek Smart Grid Meski Biaya Tinggi

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya melalui fitur Reward di PLN Mobile atau e-mail terdaftar. Selanjutnya, pelanggan cukup memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan tambah daya di aplikasi PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil penelusuran fakta memperlihatkan bahwa tautan yang beredar terkait diskon tarif listrik selama 3 bulan bagi masyarakat, tidak mengarah tidak mengarah pada laman resmi Perusahaan Listrik Negara, PT PLN (Persero), maupun instansi pemerintah lainnya, sehingga informasi yang berseliweran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli PLN dan sudah mengubah nama sebanyak 3 kali. Promo diskon tambah daya PLN juga bisa cukup diakses melalui transaksi di PLN Mobile.

==

Baca juga:Dirut PLN Targetkan Pembangkit Listrik Diesel 'Lenyap' di 2028

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:4701:19UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tim Riset Tirto mula-mula melakukan pemindaian tautan yang disertakan menggunakan perangkat urlscan.io. Hasil penelusuran menunjukkan tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi BPJS Kesehatan maupun institusi resmi pemerintah lainnya.

Di halaman awal, laman tersebut justru meminta sejumlah data pribadi, seperti nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Telegram, dan provinsi tempat tinggal. Kemudian masyarakat diarahkan untuk klik tombol “putihkan” seolah-olah dengan hanya mengisi data-data tersebut maka tunggakan otomatis dihapuskan.

Padahal, tidak semua pemegang BPJS Kesehatan akan mendapat pemutihan dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan hanya akan diberikan kepada peserta tertentu, terutama mereka yang mengalami perubahan status atau kategori kepesertaan.

“Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen. Dulunya itu katakanlah mandiri, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tetapi masih punya tunggakan,” Kata Ghufron di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Selain mereka yang kini masuk kategori PBI, pemutihan juga cuman berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu sesuai data pemerintah. BPJS Kesehatan juga hanya akan menghapus tunggakan iuran hingga dua tahun. Jika peserta memiliki tunggakan lebih dari 24 bulan, sisa kewajiban di luar batas tersebut tidak akan dihapus.

Adapun langkah-langkah mengecek tunggakan melalui aplikasi JKN Mobile yakni dengan memilih menu "Info Peserta". Dalam menu tersebut, masyarakat bisa melihat status kepesertaan aktif atau tidak.

Lalu untuk mengetahui apakah Anda punya tunggakan iuran, pilih "Menu Lainnya" dan pencet "Info Iuran". Dengan begitu, publik bisa mengetahui besar iuran yang harus dibayarkan sesuai kelas yang telah dipilih. Hingga kini tidak ada informasi tautan seperti dalam narasi beredar untuk melakukan pendaftaran pemutihan iuran BPJS Kesehatan.

Modus menyertakan tautan pendaftaran di media sosial banyak dilakukan berbagai akun. Hal ini bisa mengarah ke upaya pencurian data, phising. Dalam beberapa waktu belakangan modus seperti ini Tirto temukan terkait pencairan bansos.

Baca juga:Hoaks Tautan Pencairan BLT Kesra Periode Oktober 2025Salah, Tautan Pendaftaran Digitalisasi Bansos KemensosSalah, Klaim Bantuan Tunai Rp300 Ribu untuk Pemilik LPG 3 Kg

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa tautan pendaftaran pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan yang beredar bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Hasil penelusuran menggunakan urlscan.io menunjukkan tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi BPJS Kesehatan maupun institusi resmi pemerintah. Di halaman awal, laman tersebut justru meminta sejumlah data pribadi, seperti nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Telegram, dan provinsi tempat tinggal.

Kemudian masyarakat diarahkan untuk klik tombol “putihkan” seolah-olah dengan hanya mengisi data-data tersebut maka tunggakan otomatis dihapuskan. Padahal, tidak semua pemegang BPJS Kesehatan akan mendapat pemutihan dari Pemerintah Indonesia.

Hingga kini tidak ada informasi tautan seperti dalam narasi beredar untuk melakukan pendaftaran pemutihan iuran BPJS Kesehatan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

cl