• (GFD-2025-29082) Video Kritik Ahok ke Kemenkeu Tak terkait Pencopotan Sri Mulyani

    Sumber:
    Tanggal publish: 16/09/2025

    Berita

    tirto.id - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Kuangan menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati. Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara, Senin (8/9/2025) lalu.

    ADVERTISEMENT

    Di hari yang sama Sri Mulyani dicopot, berseliweran berbagai narasi, yang sayangnya beberapa di antaranya meragukan. Akun Instagram "topohartonows" (arsip) misalnya, membagikan video reaksi mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Ahok diklaim sedang mengkritik pemberhentian Sri Mulyani. Dalam klip, Ahok mengatakan bahwa Kemenkeu harusnya tidak terus-terusan memalak pajak dari rakyat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    "Ini mengelola anggaran APBN ya sama, bukan malakin rakyat. Pajak apa, kurang pajak apa. Itu mah tugas kasir bos. kalau Kementerian Keuangan cuman bisa begitu, gak usah sekolah. Nenek gue juga bisa kalau gitu," kata Ahok di video.
    #inline4 {margin:1.5em 0}
    #inline4 img{max-width:300px !important;margin:auto;display:block;}

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Rekaman Ahok sedang memakai kemeja biru itu disandingkan dengan foto Sri Mulyani berpakaian kemeja putih. Akun pengunggah juga membubuhi keterangan, berbunyi “Ibu Sri Mulyani di copot oleh Presiden Prabowo! koh ahok berkata begini guyyys”.

    Sejak dibagikan pada Senin (8/9/2025) sampai Selasa (16/9/2025), unggahan ini sudah mengumpulkan 69 ribu tanda suka dan hampir 3 ribu komentar. Sejumlah pengguna Instagram di komentar menyapakati pernyataan Ahok dan ada pula yang melontarkan hormat kepada keputusan Prabowo.

    ADVERTISEMENT

    Periksa Fakta Video Kritik Ahok ke Kemenkeu Tak terkait Pencopotan Sri Mulyani.

    Beberapa akun Facebook juga terlihat membagikan video serupa, seperti ini dan ini.

    Namun, benarkah video yang beredar merupakan kritik Ahok ke Kemenkeu setelah Sri Mulyani dicopot?

    Hasil Cek Fakta

    Setelah menyaksikan klip selama 15 detik, Tim Riset Tirto mencoba mencari asal muasal rekaman Ahok tersebut. Kami memasukkan kata kunci potongan pernyataan Ahok, yakni “itu mah tugas kasir bos. kalau Kementerian Keuangan cuman bisa begitu, gak usah sekolah. Nenek gue juga bisa kalau gitu” ke mesin pencarian Google.

    Dari penelusuran itu, Tirto menemukan cuplikan identik diunggah kanal YouTube “KetawaItuSehatOfficial” dalam bentuk short. Menurut keterangan, video Ahok ini berasal dari siaran YouTube Big Alpha.

    Saat mengunjungi kanal YouTube Big Alpha, kami menjumpai dokumentasi ini sebelumnya disiarkan pada 28 Agustus 2025, alias sebelum adanya reshuflle Sri Mulyani dan beberapa menteri lain. Judul video aslinya “Ahok: Gue Berani Gaji Menteri 1 Juta Dolar Per Tahun | Unfiltered E89”.

    Dalam siaran asli, Ahok menyebut menjalankan negara seharusnya seperti mengoperasikan perusahaan, tapi perusahaan yang baik hati, termasuk dalam hal keuangan. Ia menekankan, efisiensi APBN tidak bisa dilakukan dengan mengurangi efektivitas atau pendapatan di masa depan.

    Dalam terminologi kepemimpinan perusahaan, Menurut Ahok, yang perlu dilakukan adalah optimalisasi anggaran. Dengan begitu, pola pikir yang muncul tidak terus-menerus menambah pajak, melainkan meningkatkan nilai atau hasil dari optimalisasi.

    “Nah, mengelola anggaran APBN ya sama, bukan malakin rakyat, kurang pajak apa, kurang pajak apa, itu mah tugas kasir, Bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, enggak usah sekolah. Nenek gua juga bisa kalau begitu,” kata Ahok pada durasi 41:49.

    Ia lalu menyinggung terkait perjalanan dinas pejabat publik. Ahok menyebut, kenikmatan dan kekayaan hidup ini membuat orang tidak mampu lagi apa itu kebenaran dan keadilan. Klip aslinya lagi-lagi tidak ada kaitannya dengan pencopotan Sri Mulyani, dan tak spesifik mengomentari Kemenkeu.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta memperlihatkan kalau video Ahok mengkritik Kementerian Keuangan tak ada sangkut pautnya dengan pencopotan Sri Mulyani pada reshuffle kabinet Senin (8/9/2025).

    Dokumentasi ini sebelumnya disiarkan pada kanal YouTube Big Alpha pada 28 Agustus 2025, alias sebelum adanya reshuflle Sri Mulyani dan beberapa menteri lain. Dalam siaran asli, Ahok menyebut menjalankan negara seharusnya seperti mengoperasikan perusahaan, tapi perusahaan yang baik hati, termasuk dalam hal keuangan.

    Menurut Ahok, alih-alih efisiensi, negara sebaiknya melakukan optimalisasi anggaran. Dengan begitu, pola pikir yang muncul tidak terus-menerus menambah pajak, melainkan meningkatkan nilai atau hasil dari optimalisasi.

    Jadi, rekaman Ahok mengkritik Kemenkeu usai Sri Mulyani dicopot bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29081) Hoaks Mahfud MD Ditunjuk Prabowo untuk Urusi Korupsi

    Sumber:
    Tanggal publish: 16/09/2025

    Berita

    tirto.id - Kabar mengenai perombakan anak buah presiden, alias reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto, masih menjadi perbincangan publik. Sebelumnya, Senin (8/9/2025) lalu, Prabowo mengganti sejumlah posisi menteri di kabinetnya dengan nama-nama baru.

    ADVERTISEMENT

    Di media sosial, ikut ramai narasi mengenai mantan Menkopolhukam era Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Mahfud MD, yang diklaim sudah ditunjuk Presiden Prabowo masuk ke dalam pemerintahannya. Narasi yang beredar, Mahfud MD diklaim mengurusi lembaga antikorupsi, yakni Kejaksaan Agung RI.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Klaim ini di antaranya disebarkan oleh akun Facebook bernama "Wejra Goldrain" (arsip) pada Minggu (14/9/2025).

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Dalam bentuk video pendek, akun pengunggah menunjukkan kompilasi video Mahfud yang tengah diwawancarai wartawan dengan latar di area Istana Kepresidenan. Kemudian video itu disandingkan dengan foto Mahfud dan Prabowo dengan setelan formal.

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Dalam klip tersebut, Mahfud tampak mengenakan baju putih. Selain menyematkan teks soal pengangkatan Mahfud menjadi menteri Presiden Prabowo, pengunggah juga menambahkan narasi tentang pengangkatan Mahfud di lembaga yang berfokus memberantas korupsi.

    “Mahfud Md Di kabarkan Akan Di Lantik Untuk Menduduki Jabatan Di Salah Satu Lembaga Pemerintahan Untuk Memberantas Korupsi,” bunyi keterangan teks dalam video.

    ADVERTISEMENT

    periksa fakta hoaks Mahfud MD masuk Kabinet Prabowo.

    Sampai Selasa (16/9/2025), unggahan itu sudah mendapatkan lebih dari 17 ribu likes, 1.500 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 684 kali. Narasi serupa juga ditemukan dalam unggahan lain seperti ini dan ini.

    Lantas, benarkah klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo mengangkat Mahfud masuk ke dalam kabinet dan menempatkannya sebagai Jaksa Agung?

    Hasil Cek Fakta

    Setelah menyaksikan video secara utuh, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran di mesin pencari Google dengan kata kunci “Mahfud MD ditunjuk Prabowo masuk dalam Kabinet Merah-Putih”. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid yang mendukung klaim tersebut.

    Tirto kemudian mencari asal usul footage utama di mana Mahfud mengenakan baju putih dan diwawancarai wartawan dengan latar Istana Kepresidenan. Hasil penelusuran dengan perangkat reverse image search (pencarian gambar terbalik) Google Image, mengantarkan kami ke informasi bahwa cuplikan itu identik dengan potongan video dalam unggahan kanal YouTube resmi Tribunnews, yang diunggah pada 2019 silam

    Video yang disiarkan enam tahun lalu itu rupanya cuplikan berita terkait Mahfud MD yang dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan untuk menjadi salah satu menteri di kabinet Kerja Jilid II. Kepada wartawan Istana, Mahfud menyatakan bahwa diminta untuk kembali datang ke Istana Negara pada Rabu, 23 Oktober 2019.

    Dalam video itu juga tidak ditemukan adanya pembahasan mengenai pengangkatan Mahfud MD sebagai Jaksa Agung.

    Tirto juga pernah menerbitkan pemberitaan tersebut, pada Senin (21/10/2019), Mahfud MD menjadi orang pertama yang terlihat datang ke Istana Negara untuk memenuhi panggilan Presiden Jokowi.

    "Hari Rabu jam 07.00 diundang ke sini pertama untuk diperkenalkan kepada Anda. Ini kan satu-satu ini ya. Hari ini. Rabu besok diperkenalkan semua, sesudah itu jam 07.00 diperkenalkan kemudian jam 09.00 penyerahan SK keputusan Presiden untuk masing-masing orang sesudah itu pelantikan," kata Mahfud kala itu.

    Setelah dicocokkan, pernyataan Mahfud ketika 2019 tersebut memang identik dengan video di Facebook yang mengklaim Mahfud ditunjuk masuk ke dalam kabinet presiden Prabowo. Maka, video yang beredar sebetulnya merupakan cuplikan lawas pada 2019 ketika Mahfud memenuhi panggilan Presiden Jokowi ke Istana.

    Dari hasil penelusuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa potongan video dan foto yang dimuat akun Facebook “Wejra Goldrain” tidak ada kaitannya dengan klaim bahwa Mahfud MD diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Jaksa Agung, atau masuk dalam kabinetnya.

    Bahkan, narasi serupa sempat beredar pada akhir tahun lalu. Kala itu, Tirto sudah melabeli informasi ini sebagai hoaks. Mahfud MD sendiri bahkan sudah membantahnya secara langsung lewat media sosial pribadinya.

    Dalam unggahannya, Mahfud menyatakan, “Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax. Berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi jaksa agung itu tidak berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi. Jangan bertanya kepada saya lagi, tanya kepada yang memproduksi saja. Saya benar-benar tidak tahu soal ini.”

    Kesimpulan

    Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, klaim video di Facebook menyebutkan Mahfud MD masuk ke dalam kabinet Merah Putih, atau diangkat sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Prabowo, tidak terbukti kebenarannya.

    Footage utama dalam video tersebut merupakan cuplikan wawancara Mahfud ketika ia dipanggil ke Istana Kepresidenan oleh Jokowi pada tahun 2019, untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja Jilid II. Video diedit dan sengaja ditambahkan narasi seolah baru terjadi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29080) Hoaks! Wapres Gibran imbau ormas kumpulkan sedekah untuk pembangunan IKN

    Sumber:
    Tanggal publish: 17/09/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah artikel yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak dibagikan di Facebook pada pekan kedua September ini.

    Artikel yang terlihat menggunakan logo "Gelora News" ini memuat judul sebagai berikut:

    "Wapres Gibran Himbau Kepada Ansor Dan Banser Meminta Infak, Shodaqoh Di lampu merah Gibran: Uangnya Kita Gunakan Melanjutkan Ibukota IKN,".

    Hingga Selasa (16/9), unggahan berisi artikel tersebut telah mendapatkan 613 komentar dan direspon 550 lebih pengguna Facebook.

    Namun, benarkah Wapres Gibran imbau ormas kumpulkan sedekah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagaimana termuat di Facebook?



    Hasil Cek Fakta

    ANTARA memverifikasi artikel Facebook tersebut dengan memeriksa situs asli media ini.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Hasilnya, terdapat artikel yang memuat tanggal dan gambar serupa dengan unggahan yang ada di Facebook.

    Kendati demikian, judul yang dicantumkan berbeda. Judul dalam versi aslinya tertulis sebagai berikut "Sidang Gugatan Ijazah Gibran di PN Jakpus, KPU Siap Hadapi".

    ANTARA juga tidak menemukan kabar resmi yang menyatakan bahwa Wapres Gibran telah mengimbau ormas kumpulkan sedekah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dari penelusuran itu, dapat disimpulkan bahwa unggahan di Facebook merupakan artikel dengan judul yang direkayasa, sehingga informasi yang disiarkan adalah hoaks.

    Klaim: Wapres Gibran imbau ormas kumpulkan sedekah untuk pembangunan IKN

    Rating: Disinformasi

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29079) Hoaks! Tautan token gratis PLN September 2025

    Sumber:
    Tanggal publish: 17/09/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah akun Facebook bernama Informasi Bantuan 2025 mengunggah informasi yang menarasikan bahwa PLN membagikan token listrik gratis senilai Rp250.000.

    Dalam unggahan itu, terdapat tautan yang disebut bisa digunakan masyarakat untuk mendaftar dan mengklaim token gratis.

    Isi unggahan tersebut menuliskan:

    “Kami bagikan Rp250.000 token listrik gratis untuk masyarakat Indonesia.

    Caranya sangat mudah: klik link, isi data singkat, dan token siap diklaim.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Buruan! Program ini hanya berlaku selama persediaan masih ada. Daftar di sini”

    Namun, apakah benar ada program resmi token listrik gratis dari PLN pada September 2025?



    Hasil Cek Fakta

    Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi PLN ataupun pemerintah.

    Tautan itu justru meminta data diri pengguna, sehingga terindikasi sebagai phishing atau upaya pencurian data pribadi.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Terkait program listrik, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moergiarso, menjelaskan bahwa stimulus berupa diskon tarif listrik masih dalam tahap kajian.

    "Itu masih dalam proses ya, teman-teman PLN kan juga (mengkaji)," ujar Susiwijono, dilansir dari ANTARA.

    Ia menegaskan bahwa PLN dan pemerintah masih membahas kebijakan tersebut. Sebelumnya, pemerintah memang pernah memberikan diskon tarif listrik pada Januari - Februari 2025 untuk membantu daya beli masyarakat.

    Masyarakat diimbau untuk selalu mencari informasi resmi mengenai tarif maupun program listrik melalui situs web dan media sosial resmi PLN.

    Klaim: Tautan token gratis PLN September 2025

    Rating: Hoaks

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan