Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran Internet Rakyat gratis tiga bulan. Penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul "Cara Daftar Internet Rakyat: Cek Link Pendaftaran dan Informasi Tarif Lengkap". Artikel ini tayang pada 22 November 2025.
Dalam artikel ini dijelaskan mengenai cara mendaftar Internet Rakyat. Begini alurnya:
1. Buka situs Internetrakyat.id atau mytelemedia.id
2. Setelah itu, isi formulir data diri lengkap mulai dari nomor telepon hingga alamat
3. Kirim pendaftaran dan tunggu notifikasi selanjutnya via email
Adapun detail paket Internet Rakyat yang akan pengguna terima, termasuk gratis langganan bulan pertama hingga tidak dikenakan biaya saat pemasangan.
Internet Rakyat adalah layanan internet inovatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konektivitas masyarakat Indonesia. Dengan tarif flat sekitar Rp100.000 per bulan, pengguna dapat menikmati kecepatan hingga 100 Mbps tanpa batasan kuota data dan pemasangan gratis.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran Internet Rakyat gratis tiga bulan, tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video erupsi gunung di tengah banjir Sibolga, dengan menghubungi pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM.
Kepala PVMBG Hadi Wijaya menjelaskan, Sibolga yang terletak di Sumatera Utara dan gunung api yang aktif di wilayah tersebut adalah Gunung Sinabung. Namun, saat ini Gunung Sinabung sedang tidak dalam periode erupsi.
Dia pun menyebut klaim video erupsi gunung di tengah banjir Sibolga diragukan kebenarannya.
"Sehingga kemungkinan video tsb diragukan kebenarannya," kata Hadi, saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (1/12/2025).
Hadi melanjutkan, selain Gunung Sinabung di Sumatera Utara juga ada Gunung Sorik Marapi yang terletak di wilayah Tapanuli Selatan, tetapi saat ini juga tidak dalam kondisi erupsi.
Penelusuran dilanjutkan dengan memeriksa unsur AI dalam video tersebut dengan menggunakan perangkat pendeteksi AI pada situs hivemoderation.com.
Hasil pemeriksaan menunjukkan video tersebut 99% mengandung konten yang dihasilkan AI atau deepfake.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com klaim video erupsi gunung di tengah banjir Sibolga tidak benar.
Bedasarkan data PVMBG, dua gunung api yang ada di Provinsi Sumatera Utara tidak sedang mengalami erupsi saat banjir Sibolga berlangsung.
Perangkat pendeteksi AI pada situs hivemoderation.com menunjukan hasil penelusuran klaim video erupsi gunung di tengah banjir Sibolga 99% mengandung konten yang dihasilkan AI atau deepfake.

Tempo memverifikasi klaim itu dengan pencarian gambar terbalik dan mewawancarai organisasi HAM di Papua. Hasilnya, unjuk rasa tersebut bentuk protes masyarakat Papua atas maraknya rasisme pada 2019.  

Menggunakan alat pencarian gambar terbalik Google Images, Tempo menemukan video dengan durasi lebih panjang diunggah oleh akun Tiktok Acel.bob. Pada detik ke-33, terdapat kesamaan pada pendemo berbaju biru muda dan berbaju putih garis hitam. Terdengar pula teriakan, “usir pendatang sekarang juga”.



Pada detik ke-2, terlihat warga membawa poster bertuliskan: “Stop Intimidasi dan Intoleransi Rasis”, “Stop Intimidasi dan Rasis Terhadap Orang Asli Papua”.

Dengan petunjuk tersebut, Tempo menggunakannya sebagai kata kunci pada mesin pencari Google. Hasil pencarian memunculkan beberapa foto dan video pendek lain yang identik diunggah oleh akun YouTube 90001 official dan Media Hukum Indonesia. Video tersebut dipublikasikan pada 19 Agustus 2019. 



Foto yang identik lainnya berukuran lebih besar, dipublikasikan oleh situs media Voice of America pada artikel  “Koalisi Masyarakat Sipil Minta Agar Kekerasan Rasis Tak Terulang”. Peristiwa itu merupakan unjuk rasa warga Manokwari, Papua yang memprotes insiden kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada 16-17 Agustus 2019. 



Protes Antirasisme di Papua 2019

Dikutip dari buku Veronica Koman Gerakan West Papua Melawan (2019), unjuk rasa bernama Gerakan West Papua Melawan itu terjadi di 23 kota di Papua, 17 kota di Indonesia, dan 3 kota di luar negeri sejak 19 Agustus hingga 30 September 2019. 

Tiga tuntutan utama Gerakan Melawan adalah mengutuk rasisme, mengadili pelaku insiden rasisme di Jawa, dan menuntut hak menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan.

Pemicu Gerakan Melawan adalah persekusi rasis terhadap mahasiswa Papua di beberapa kota di Indonesia. Secara berurutan persekusi itu terjadi di Malang pada 15 Agustus 2019, di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019, serta di Semarang pada 18 Agustus 2019. 

Namun pemicu utamanya adalah insiden di Surabaya. Beberapa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berulang kali meneriakkan kata “monyet” kepada para mahasiswa. Kata “monyet” belakangan direbut kembali oleh gerakan dan menjadi simbol resistensi Gerakan Melawan, serta masih banyak digunakan hingga hari ini. 

Pada tahun 2020, banyak orang Papua memperingati 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai Hari Anti-Rasisme Nasional.

Protes damai tersebut kemudian berubah menjadi kerusuhan di sejumlah titik. Menurut Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada 1 September 2019, masalah tersebut membesar karena pemerintah terlambat menangani insiden di Surabaya dan Malang. Padahal kejahatan itu terjadi di hadapan aparat hukum.  

Apalagi, Usman mengatakan permasalahan Papua tak hanya menyoal isu rasisme dan diskriminasi. Tanah Papua memiliki sejarah panjang dalam urusan konflik dengan pemerintah. Berbagai pelanggaran HAM hingga ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan otonomi khusus di sana, membuat permasalahan di Papua semakin rumit.

Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti, mengatakan peristiwa yang terjadi di Papua tersebut tidak berdiri sendiri. Berdasarkan riset LIPI pada 2009, ada empat akar masalah di Papua yang seharusnya diselesaikan pemerintah. Empat masalah itu adalah stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pembangunan, dan status serta sejarah politik Papua.  

Narasi Usir Pendatang

Kalimat “usir pendatang sekarang juga” memang diteriakkan oleh pendemo tolak rasisme pada 19 Agustus 2019. Namun, Koordinator KontraS Papua, Sam Awom mengatakan, narasi tersebut bertujuan mengalihkan perhatian masyarakat dari situasi pelanggaran HAM yang marak terjadi di Papua. 

Selama ini, masyarakat Papua menghadapi perampasan hutan adat, kekerasan akibat investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke dan Intan Jaya, konflik agraria di Yahukimo, hingga operasi besar-besaran yang melibatkan pasukan TNI. 

Dampaknya, 103 ribu masyarakat adat terpaksa mengungsi dari tanahnya. Konten-konten yang memecah belah itu, dapat melemahkan fokus advokasi terkait isu lingkungan. “Potongan video tersebut mengakibatkan masalah utama di Tanah Papua menjadi bias,” ujar Sam kepada Tempo, Jumat, 28 November 2025.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo, klaim bahwa masyarakat Papua berdemo untuk mengusir pendatang termasuk orang Jawa adalah keliru. Video tersebut berasal dari protes damai warga Papua yang menolak rasisme sepanjang 2019.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengamati terdapat ikon pemberitaan "inilah.com" dalam video tersebut. TurnBackHoax kemudian menelusuri akun Instagram “inilah_com” dan menemukan salah satu unggahan yang menampilkan foto Bobby Nasution dengan desain grafis identik.

Dalam unggahan tersebut, inilah.com memuat opini Abdul Ficar Hadjar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, yang menanggapi dugaan kasus suap proyek jalan di Sumatra Utara. Ia menegaskan bahwa dalam hukum, semua orang memiliki kedudukan yang sama dan dapat dipanggil secara paksa jika diperlukan, termasuk Bobby Nasution yang dapat dihadirkan sebagai saksi. Bukan pernyataan Bobby.

"Hanya iblis saja yang tidak bisa dipanggil oleh penegak hukum, termasuk KPK", ujar Abdul Ficar Hadjar seperti yang diwartakan inilah.com pada Sabtu (8/11/2025).

Faktanya, pernyataan tersebut disampaikan Abdul Ficar Hadjar (pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti) saat menanggapi dugaan kasus suap proyek jalan di Sumatra Utara. Jadi, unggahan video berisi klaim “Bobby Nasution mengatakan ‘hanya iblis yang tak bisa dipanggil penegak hukum’” itu merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).