• (GFD-2025-29651) Video Jokowi Menegur Purbaya Soal Utang Kereta Cepat, Benarkah?

    Sumber:
    Tanggal publish: 23/10/2025

    Berita

    tirto.id - Baru-baru ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak tepat.

    ADVERTISEMENT

    Menyusul pernyataan Purbaya, beredar di media sosial, sebuah klip video Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), yang disebut sedang marah membahas kerugian operasional mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT), serta kereta cepat. Dalam video tersebut, narasi yang disisipkan menyebut Jokowi kesal karena beban utang moda transportasi itu tidak diakomodasi Kementerian Keuangan.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Video yang diunggah pada Minggu (19/10/2025) dan berdurasi 42 detik itu menampilkan Jokowi yang sedang berpidato. Dalam unggahan akun Facebook bernama "Naura Antik" (arsip), turut disisipkan narasi tambahan: “Pak Purbaya di-skak Jokowi, terlalu ikut campur urusan kereta cepat.”
    #inline3 {margin:1.5em auto}
    #inline3 img{margin: 0 auto;max-width:300px !important;}

    ins.adsbygoogle[data-ad-status="unfilled"] {
    display: none !important;
    }




    Temukan lebih banyakKursus pemasaran digitalInfografikPublikasi riset ekonomiWorkshop penulisan esaiLangganan majalah bisnisTirtoMendidikPendidikanAkses konten eksklusifRilis pers

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Adapun potongan pernyataan Jokowi dalam video tersebut berbunyi:

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    “Yang namanya MRT, LRT semuanya itu rugi, makanya harus ada PSO. APBD harus siap meng-cover biaya operasional. Saya berikan contoh MRT Jakarta itu setiap tahun keluar 800 miliar untuk menutup biaya MRT, betul Pak Heru. Hitungan saya kalau seluruh jalur sudah selesai kira-kira APBD harus keluar 4 triliun. Yang bapak-ibu harus tahu kalau tidak ada MRT-LRT itu kita kehilangan karena kemacetan 65 triliun.”

    PERIKSA FAKTA Hoaks Video Jokowi Marah Soal Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat.

    ADVERTISEMENT

    Unggahan tersebut per Rabu (22/10/2025), mendapat lebih dari 14 ribu komentar, 12 ribu tanda suka, dan dibagikan sebanyak 597 kali. Video serupa juga muncul di TikTok melalui akun "navas0102".

    Lantas, benarkah pernyataan klaim ini?

    Hasil Cek Fakta

    Tim Tirto menelusuri asal-usul video yang beredar tersebut. Melalui pencarian gambar terbalik (reverse image search) menggunakan Google Lens, ditemukan bahwa potongan video itu merupakan duplikasi dari unggahan media massa. Cuplikan yang digunakan identik dengan video di kanal YouTube Okezone.

    Sementara itu, video serupa diunggah pula oleh kanal Kompas.com. Berdasarkan video tersebut, konteks pernyataan Jokowi bukan terjadi pada 19 Oktober 2025 seperti klaim dalam unggahan, melainkan saat pertemuan dengan para kepala daerah di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), pada 13 Agustus 2024.

    Dalam forum itu, Jokowi menjelaskan besarnya pengeluaran untuk menutup biaya operasional transportasi massal seperti MRT dan LRT. Ia tidak menampik, bahwa pada tahap awal, operasional moda transportasi publik memang belum menguntungkan secara ekonomi. Namun, Jokowi juga menekankan bahwa kerugian akibat kemacetan jauh lebih besar dibanding beban subsidi transportasi publik.

    Tidak ada pernyataan dalam video yang menyinggung Purbaya. Selain itu, pada saat pidato disampaikan, Purbaya bahkan belum menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025. Dalam potongan video itu, Jokowi justru menyebut nama Heru Budi Hartono untuk mengonfirmasi data operasional LRT-MRT di Jakarta. Heru diketahui menjabat sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta periode 16 Oktober 2022–18 Oktober 2024.

    Sebagai tambahan konteks, hubungan antara Jokowi dan Purbaya yang disebut dalam unggahan sebenarnya merujuk pada isu berbeda, yakni soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukan LRT-MRT.

    Dalam kasus tersebut, Danantara sempat berencana merestrukturisasi utang proyek perusahaan pembuat kereta cepat, KCIC, melalui skema pembiayaan pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya kemudian menyatakan menolak skema ini. Ia menilai lembaga pengelola kekayaan negara seharusnya mampu menyelesaikan masalah utangnya secara mandiri karena sebelumnya telah memperoleh penyertaan modal dari dividen yang tidak disetorkan ke negara.

    Purbaya juga menegaskan agar utang yang timbul dari proyek BUMN tidak serta-merta dibebankan kepada APBN.

    “Kalau ke APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu,” ujar Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Pasca penolakan itu, Jokowi sempat ditanya awak media mengenai sikap Menkeu terhadap skema pembiayaan proyek Whoosh. Dalam kesempatan menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025), Jokowi memilih tidak menanggapi langsung pertanyaan tersebut, seperti yang terlihat di video yang diunggah Kompas.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim Jokowi marah kepada Menteri Keuangan Purbaya terkait kerugian operasional LRT dan MRT adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

    Pernyataan Jokowi dalam video itu disampaikan pada Agustus 2024, jauh sebelum Purbaya menjabat Menkeu, dan tidak ada kaitannya dengan isu utang kereta cepat.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:3501:19UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan

  • (GFD-2025-29650) Cek Fakta: Hoaks Tautan Pendaftaran Menjadi Petugas Haji 2026

    Sumber:
    Tanggal publish: 23/10/2025

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar kembali di media sosial postingan tautan pendaftaran untuk petugas haji tahun 2026. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.
    Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 19 Oktober 2025.
    Berikut isi postingannya:
    "Syarat menjadi petugas haji meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) beragama Islam, sehat jasmani dan rohani.
    Syarat-syarat lain termasuk usia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat mendaftar
    Posisi:
    * Akomodasi
    * Transportasi
    * Tenaga kesehatan
    * Pembimbing ibadah
    * Pelindung jamaah
    * Konsumsi
    * Media center
    * Layanan Kandi & disabilitas
    Keterangan:
    * penempatan sesuai domisili
    * Pendidikan minimal SMA
    * Terbuka bagi semua kalangan & gaji 25juta sekali keberangkatan
    * Melaksanakan ibadah haji GRATIS
    Link pendaftaran ada di bio atau klik link berikut"
    Postingan itu juga disertai dengan link yang mengarah ke website tertentu.
    Lalu benarkah postingan tautan pendaftaran untuk petugas haji tahun 2026?

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran petugas haji untuk tahun 2026.
    Penelusuran mengarah pada artikel berita yang tayang di Liputan6.com berjudul "Wamen Haji: Info Loker Petugas Haji di Medsos Hoaks".
    Dalam artikel, Kementerian Haji dan Umrah memastikan informasi lowongan kerja (loker) baik petugas haji maupun ASN Kementerian Haji dan Umrah yang beredar di media sosial (medsos) merupakan kabar bohong atau hoaks.
    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan saat ini Kementerian Haji dan Umrah belum membuka proses rekrutmen petugas haji, karena masih dalam tahap konsolidasi dan alih tugas aparatur sipil negara (ASN) dari sejumlah kementerian dan lembaga.
    "Soal di media sosial ada loker macam-macam, ada petugas haji, ASN haji, dan lain-lain, itu tidak benar. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Haji melakukan rekrutmen, itu hoaks," kata Dahnil di Jakarta, Selasa (30/9/2025), seperti dilansir dari Antara.
    Ia menjelaskan hingga kini proses pengisian SDM di Kementerian Haji dan Umrah masih difokuskan pada pemindahan ASN dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, KPK, serta sejumlah institusi lainnya.
    "Kami masih fokus pada pergeseran ASN dari kementerian-kementerian yang sudah ada. Jadi belum ada rekrutmen baru untuk umum," ujar Dahnil.
    Selain itu Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun resmi Kemenag di Instagram, @kemenagri. Dalam unggahan 26 Juli 2025, Kemenag membantah telah membuka pendaftaran untuk petugas haji tahun depan.
    "Assalamu’alaikum #TamuAllah,
    Belakangan ini banyak sekali beredar informasi tentang rekrutmen petugas haji tahun 2026 yang tidak jelas sumbernya.
    Kami tegaskan itu hoaks. Hingga saat ini Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) belum membuka rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1447 H/2026 M.
    Selalu waspada dan jangan mudah percaya pada informasi yang tidak valid ya! Selalu update informasinya melalui website dan media sosial resmi Kemenag dan Informasi Haji."
    Di sisi lain sangat berbahaya untuk memberikan data pribadi seperti nama, nomor WhatsApp atau nomor Telegram kepada orang atau akun yang tidak dikenal di media sosial.
    Pasalnya hal tersebut bisa membuat kita terjebak dalam scam, pencurian data atau terhubung ke pinjaman online ilegal.

    Kesimpulan


    Postingan tautan pendaftaran untuk petugas haji tahun 2026 adalah hoaks.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29649) [PENIPUAN] Seleksi PPPK Guru Kemenag Tahap 3 Tahun 2025

    Sumber: Tiktok
    Tanggal publish: 23/10/2025

    Berita

    Beredar video [arsip] dari akun tiktok “info_akurat8” pada Minggu (19/10/2025) disertai takarir:

    “RESMI DIBUKA
    SELEKSI PENGAKATAN GURU SWASTA KEMENAG TAHAP 3 Tahun 2025
    (Tgl 19 Okt- 20 Νον)
    Pendaftaran Silahkan klik web link bio profil"

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “seleksi PPPK guru Kemenag tahap 3 tahun 2025” ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel terkait klaim.

    Selanjutnya Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri website resmi Kementerian agama. Hasilnya tidak ditemukan informasi terkait seleksi PPPK Guru Kemenag Tahap 3 Tahun 2025.

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) kemudian menelusuri lebih dalam dengan mengunjungi tautan dalam klaim, tautan mengarah kepada link non resmi pemerintah. Berdasarkan mistar.id bahwa CPNS dan PPPK seluruh proses pendaftarannya dipusatkan melalui portal resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.go.id.

    Hingga artikel ini terbit, tidak ditemukan informasi seleksi PPPK guru Kemenag tahap 3 tahun 2025.

    Kesimpulan

    Unggahan berisi klaim “seleksi PPPK guru Kemenag tahap 3 tahun 2025” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-29648) [SALAH] Inggris, Prancis dan Spanyol Bombardir Israel

    Sumber: Tiktok
    Tanggal publish: 23/10/2025

    Berita

    Beredar video [arsip] dari akun tiktok “wahyadiyadi421” pada Senin (10/10/2025) yang menampilkan video disertai takarir:

    “negara Eropa mulai murka,karena Israel trs melanggar gencatan senjata dan masih membunuh warga Gaza
    kini Inggris Francis dan Spanyol akhirnya bombardir Israel”

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Inggris, Prancis dan Spanyol bombardir Israel” ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (Turnbackhoax) kemudian mencari lebih dalam terkait sikap 3 negara tersebut terhadap Israel. Hasilnya, ditemukan artikel dari antaranews.com dengan judul “Prancis, Inggris, dan Jerman tolak aneksasi Gaza oleh Israel”. Dalam artikel yang terbit pada Sabtu (26/07/2025) tersebut Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan tanpa syarat semua sandera, serta pencabutan pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan.

    Selain itu, dalam artikel erakini.id yang berjudul “Eropa Bersatu! Inggris, Prancis hingga Spanyol Desak Israel Mundur dari Gaza” juga tidak ditemukan pendekatan militer yang dilakukan 3 negara tersebut dengan menyerang Israel, melainkan dengan pendekatan diplomatik berupa pernyataan bersama dalam sesi Dewan Keamanan PBB, Minggu (10/8/2025).

    Kesimpulan

    Unggahan berisi klaim “Inggris, Prancis dan Spanyol bombardir Israel” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan