Dalam video terlihat jelas bahwa petugas marshaller (juru parkir pesawat) tersebut memakai rompi keselamatan bertuliskan “SKADRON UDARA 16”. Skadron Udara 16 merupakan salah satu skadron tempur andalan TNI Angkatan Udara yang berada di bawah Komando Operasi Udara I (Koopsud I), berbasis di Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Skadron itu mengoperasikan pesawat tempur F-16 C/D Fighting Falcon Block 52ID dan memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan udara wilayah barat Indonesia. Baca selengkapnya di sini.

Dengan keberadaan Skadron Udara 16 di Lanud Roesmin Nurjadin, TNI AU memiliki kekuatan strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah udara Indonesia, khususnya di kawasan barat.

Dengan demikian klaim tersebut adalah keliru. Pesawat tempur F16 dalam video tersebut adalah milik Skadron Udara 16 TNI AU.

Baca juga : TNI AU tampilkan atraksi pesawat tempur F16

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri foto yang diklaim tank milik Israel dijadikan lapak sayur dan buah. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah foto tersebut ke situs Google Images.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang menjelaskan mengenai foto tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Esad'ın tankları meyve tezgahı oldu" yang dimuat situs ntv.com.tr pada 16 Desember 2024.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa tank yang dijadikan lapak sayur dan buah merupakan tank milik pasukan rezim eks Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
Tank dalam foto tersebut sengaja dimanfaatkan seorang warga Suriah untuk berjualan buah sayuran dan buah-buahan, setelah rezim Bashar al-Assad runtuh.
 

Foto yang diklaim tank milik Israel dijadikan lapak sayur dan buah ternyata tidak benar. Faktanya, tank dalam foto tersebut merupakan tank milik pasukan rezim eks Presiden Suriah Bashar al-Assad.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang 25 ruas jalan di Jakarta bakal dikenakan tarif pada awal Mei 2025. Dari hasil penelusuran, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membantah kabar tersebut.
Informasi ini dikutip dari akun Instagram Dishub DKI Jakarta, @dishubdkijakarta. Dalam salah satu postingannya, Dishub DKI Jakarta menyebut, Pemprov DKI belum berencana menerampkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan.
Selain itu, akun Instagram @dishubdkijakarta juga memberikan stampel hoaks pada poster berisi klaim bahwa 25 ruas jalan di Jakarta bakal dikenakan tarif.
"#TemanDishub, saat ini tengah beredar informasi mengenai penerapan tarif ERP (Electronic Road Pricing) di 25 ruas jalan di Jakarta seperti yang terlihat pada gambar. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan informasi tersebut TIDAK BENAR.
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki rencana untuk menerapkan ERP (Electronic Road Pricing) di 25 ruas jalan tersebut seperti yang disebutkan dalam narasi pada gambar.
#TemanDishub, selalu berhati - hati dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi. Pastikan kebenaran informasi yang diterima melalui sumber resmi tepercaya, ya!" tulis akun Instagram @dishubdkijakarta pada 7 Mei 2025.
 

Kabar tentang 25 ruas jalan di Jakarta bakal dikenakan tarif pada awal Mei 2025 ternyata tidak benar atau hoaks. Faktanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki rencana untuk menerapkan ERP (Electronic Road Pricing) di 25 ruas jalan tersebut seperti yang disebutkan dalam postingan tersebut.
 

Berdasarkan mengklarifikasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui Instagram resminya, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki rencana untuk menerapkan ERP di 25 ruas jalan tersebut seperti yang disebutkan dalam narasi pada gambar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan belum menerapkan kebijakan sistem ERP karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

"Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta memastikan kebijakan tersebut belum dilaksanakan," kata Syafrin.