Faktanya, tautan yang beredar tidak mengarah pada laman resmi Kementerian Sosial maupun instansi pemerintah lainnya. Jadi unggahan berisi narasi“ pendaftaran lowongan kerja guru Sekolah Rakyat” merupakan konten palsu (fabricated content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim peringatan siaga darurat dari BMKG terkait siklon 97S untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "BMKG Bantah Hoaks Siklon 97S akan Kepung Pulau Jawa" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 6 Desember 2025.
BMKG membantah informasi yang menyebut ada siklon 97S akan mengepung Pulau Jawa. Postingan itu beredar di media sosial sejak tengah pekan lalu.
Dalam informasi yang beredar terdapat unggahan yang diklaim dari BMKG dengan narasi sebagai berikut:
"BMKG Sebut Bahwa Siklon 97S Berpotensi Besar Akan Mengepung Kepulauan Jawa"
Dalam akun Instagram resminya, @infobmkg yang diunggah pada 5 Desember 2025 terdapat penjelasan sebagai berikut:
"HOAKS soal “Siklon 97S Mengepung Jawa”
Sobat BMKG, informasi yang beredar di Facebook terkait siklon 97S yang disebut akan mengepung Pulau Jawa adalah TIDAK BENAR.
Faktanya:
BMKG tidak pernah mengeluarkan peringatan maupun informasi terkait kejadian tersebut. Info tersebut bukan berasal dari BMKG dan tidak memiliki dasar data meteorologi yang valid.
Kondisi cuaca terkini selalu kami sampaikan melalui kanal resmi BMKG dan diperbarui setiap saat.
Tetap tenang dan jangan mudah percaya info viral tanpa sumber.
Gunakan kanal resmi BMKG untuk memastikan kebenaran informasi:
? www.bmkg.go.id
? @infoBMKG
? Aplikasi InfoBMKG
Mari bersama lawan hoaks dan sebarkan info yang benar"
Penelusuran dilanjutkan dengan menangkap layar infografis untuk dijadikan bahan penelusuran menggunakan Google Image.
Penelusuran mengarah pada unggahan infografis akun Instagram @bandres.id, akun tersebut mengunggah rangkaian informasi terkait status siaga darurat bencana yang diumumkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 18 kabupaten dan 9 kota di Jawa Barat hingga April 2026. Dalam unggahan tersebut terdapat infografis yang identik.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim peringatan siaga darurat dari BMKG terkait siklon 97S untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat tidak benar.
BMKG tidak pernah mengeluarkan peringatan maupun informasi terkait kejadian siklon 97S akan mengepung Pulau Jawa.
Infografis tersebut terkait status siaga darurat bencana yang diumumkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tempo memverifikasi narasi tersebut dengan mewawancarai Kementerian Agama serta menelusuri situs-situs kredibel. Hasilnya, surat edaran itu palsu dan Kementerian Agama tidak pernah membagikan bantuan dari Australia.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Asyhar, membantah pernah menyebarkan surat seperti yang beredar di Facebook tersebut.

"Berdasarkan info Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, konten itu hoaks. Jadi abaikan saja," kata Thobib kepada Tempo, Jumat, 5 Desember 2025.

Thobib lantas membagikan surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen bernomor B-431/DJIV/HM 00/09/2025. Surat itu berisi imbauan agar masyarakat mewaspadai maraknya konten palsu yang mencatut nama lembaga tersebut. 

Seluruh informasi resmi terkait Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama hanya disampaikan melalui kanal resmi www.bimaskristen.kemenag.go.id dan akun media sosial yakni Instagram, Facebook, X, YouTube dan TikTok.

"Segala bentuk kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan, dan Ditjen Bimas Kristen tidak bertanggung jawab atas hal tersebut," bunyi penggalan surat resmi itu.

Tempo turut menyandingkan format surat di Facebook dengan dokumen asli. Perbedaan mencolok langsung terlihat. Surat palsu itu tak mencantumkan nomor dan judul surat. Kejanggalan lain tampak pada format tulisan serta absennya stempel dan tanda tangan pejabat.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa konten dengan klaim Kementerian Agama membagikan bantuan dari Australia untuk warga nonmuslim dan gereja adalah keliru.

Tempo memverifikasi klaim itu melalui situs-situs kredibel dan analisis visual. Hasilnya, permintaan dari KKB tersebut memang pernah terjadi, namun pada Mei 2023, bukan November 2025.

Komunikasi antara pemilik maskapai Susi Air dengan Karel Phil Erari pernah diulas sejumlah media, termasuk Tempo edisi 6 Mei 2023. Phil merupakan tokoh gereja di Papua yang menjembatani komunikasi antara Susi dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Konteks percakapan itu muncul setelah OPM membakar pesawat dan menculik pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens. Susi menumpahkan amarahnya lantaran OPM tak kunjung melepas Philip dan justru menembak prajurit TNI dalam misi penyelamatan.  

Pembicaraan bermula dari tuntutan OPM agar pemerintah menarik seluruh pasukan non-organik dari Papua. Phil menyatakan bakal melibatkan pimpinan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di pedalaman Papua untuk membebaskan Philip. Tujuannya agar persoalan tak berlarut dan pasukan TNI dapat ditarik.

Namun, Susi menegaskan pasukan TNI bersiaga di Papua untuk menunggu perintah evakuasi sipil. "Bukan untuk menyerang KKB. Jadi Tim Kopassus itu bukan untuk menyerang KKB, untuk mengevakuasi kalau Tim Cartenz sudah jadi negosiasi. Tapi kenapa mereka tembakin pasukan yang mau evakuasi? Saya marah Pak Phil!" ujar Susi dengan nada tinggi dalam rekaman yang diperoleh Tempo pada Jumat, 5 Mei 2023.

Susi menyesalkan tindakan OPM yang membunuh anggota TNI, padahal permintaan mediasi damai datang dari kubu separatis itu. Ia menilai tewasnya prajurit TNI bakal mempersulit negosiasi damai.

Di sisi lain, hasil verifikasi terhadap foto pria yang dicitrakan sebagai anggota KKB menunjukkan gambar itu adalah produk akal imitasi. Analisis manual menyingkap sejumlah kejanggalan, seperti busur panah tak utuh pada pria di sisi kanan serta wajah orang-orang di latar belakang yang buram.



Analisis menggunakan Zhuque AI Detection Assistant menunjukkan probabilitas 43,37 persen konten itu memuat elemen akal imitasi. Temuan serupa diperoleh dari alat Was It AI yang menyimpulkan gambar tersebut sebagai produk akal imitasi.

Berdasarkan verifikasi, Tempo menyimpulkan klaim bahwa KKB meminta Susi Pudjiastuti mendesak penarikan pasukan TNI non-organik dari Papua adalah sebagian benar. Peristiwa tersebut faktanya terjadi pada 2023, bukan 2025.