Setelah menyaksikan video dari awal sampai akhir, Tim Riset Tirto tak menemukan adanya rekaman pembacaan putusan soal Gibran dinyatakan melanggar UU dan KUH Perdata. Dalam video, narator hanya mengatakan bahwa agenda sidang hari itu yakni pembacaan gugatan oleh pihak penggugat.

Untuk mencari asal mula dan konteks utuh rekaman aslinya, kami mencoba mengambil salah satu frame video dan memasukkannya ke mesin telusur Google Image. Hasilnya, Tirto menemukan klip identik diunggah kanal YouTube tvOneNews pada hari sidang gugatan digelar, yakni Senin (3/11/2025).

Menurut keterangan, penggugat menuduh Gibran dan KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena syarat pendaftaran calon wakil presiden diduga tidak terpenuhi. Agenda sidang hari itu merupakan pembacaan penetapan, setelah sebelumnya sempat tertunda karena keberatan penggugat atas kuasa hukum KPU.

“Penggungat yakni Subhan Palal menegaskan, seluruh dokumen dan bukti telah dipersiapkan untuk dibuka pada tahap pembuktian. Ia juga mengungkapkan kekecewaan terhadap perbedaan data pendidikan Gibran di situs resmi KPU, yang menyebutkan pendidikan terakhirnya adalah S1,” ujar narator dalam video asli.

Sepanjang video, tidak ada informasi terkait putusan hakim atas gugatan yang dilayangkan. Saat melakukan penelusuran Google, Tirto juga tidak menemukan adanya berita kredibel maupun resmi yang melaporkan hakim menyatakan Gibran melanggar UU.

Sebagai tambahan informasi, seorang pengacara bernama Subhan Palal menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025).

Subhan mengatakan bahwa dalam sidang perdananya ini dia membawa sejumlah dokumen gugatan yang harus diserahkan. Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah.

“Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” tutur Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025).

Dalam gugatannya, Subhan menunjuk dua pihak sebagai tergugat, yaitu Gibran secara pribadi serta KPU sebagai penyelenggara pemilu. Jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun, dengan perhitungan agar dibagi rata ke seluruh warga negara.

Teranyar, Subhan juga membacakan isi gugatan perdatanya terhadap Gibran di persidangan pada Senin (3/11/2025), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Bahwa Tergugat 1 saat mencalonkan diri sebagai Wapres RI diketahui dan sadar bahwa syarat pendidikannya cacat hukum, tidak memenuhi syarat cawapres karena tidak pernah tamat SMA atau sederajat,” ujar Subhan membacakan isi petitum dalam sidang di PN Jakpus.

Namun, belum ada putusan dari persidangan ini.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa narasi hakim menyatakan Gibran melanggar UU dan KUH Perdata bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video yang beredar identik dengan klip yang diunggah kanal YouTube tvOneNews pada hari sidang gugatan Gibran digelar, yakni Senin (3/11/2025). Menurut keterangan, penggugat menuduh Gibran dan KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena syarat pendaftaran calon wakil presiden diduga tidak terpenuhi.

Sepanjang video asli, tidak ada informasi terkait putusan hakim atas gugatan yang dilayangkan. Saat melakukan penelusuran Google, Tirto juga tidak menemukan adanya berita kredibel maupun resmi yang melaporkan hakim menyatakan Gibran melanggar UU.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0201:27UnmuteMuteP

Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, pertama-tama Tim Riset Tirto mengecek akun Instagram resmi milik Bank BNI, @bni46, yang telah terverifikasi.

Terdapat informasi soal rejeki wondr BNI sebagai berikut. Namun berdasar informasi dalam unggahan akun resmi tersebut dijelaskan kalau pengguna kartu debit BNI dan wondr by BNI otomatis terdaftar dalam program ini. Program rejeki wondr BNI bekerja dengan sistem poin yang didapat dari menambah saldo tabungan dan transaksi harian.

Lebih lanjut, kami melakukan penelusuran lewat mengecek tautan pendaftaran yang tertera dalam unggahan. Hasilnya, kami diarahkan ke salah satu alamat situs website yang tidak ada kaitannya dengan situs resmi milik Bank BNI.

Lewat situs WhereGoes, pelacakan ujung dari situs tersebut mengarah kepada domain yang bertulis https://sandybrown-camel-839048.hostingersite.com/. Domain tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan BNI.

Kami juga menengarai bahwa tautan tersebut merupakan situs phishing yang mengarahkan nasabah agar mengisi data pribadi. Hal ini terungkap dari ujung situs di atas yang mengarah kepada tautan dengan nama https://datanya.html/. Namun tautan tersebut sudah tidak dapat diakses.

Baca juga:Apa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya?

Ketika situs yang diklaim sebagai laman pendaftaran dicek menggunakan URLScan, tidak ditemui tautan resmi yang terhubung dengan situs resmi BNI. Justru ditampilkan poster yang mengatasnamakan pengambilan kupon Wondr Bank BNI yang sudah sering kali digunakan dalam situs-situs penipuan.

Baca juga:Hoaks Kenaikan Biaya Admin Bank Negara, dari BRI, sampai MandiriHoaks Tautan Diskon Listrik PLN selama 3 BulanHoaks Undian Berhadiah Mencatut Nama Bank Jateng

Sebagai informasi, situs resmi Bank BNI adalah https://www.bni.co.id/id-id/, kami menelusuri akun Facebook pengunggah klaim kupon berhadiah dari BNI tersebut. Disimpulkan bahwa sejumlah akun tersebut bukanlah akun media sosial resmi milik Bank BNI.

Bahkan, lewat keterangan pers di situs resmi pada 6 Juni 2025, BNI mengingatkan nasabah untuk berhati-hati terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan BNI. Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menegaskan bahwa BNI tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apapun kepada nasabah untuk proses klaim hadiah undian, termasuk dalam program undian terbaru rejeki Wondr BNI.

“Kami minta masyarakat untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengaku sebagai admin BNI dan menipu dengan modus undian berhadiah. Itu hanya jebakan agar korban mentransfer sejumlah uang ke pelaku. Jangan mudah percaya,” ujar Corina dalam keterangan tersebut.

Dijelaskan Corina, Rejeki Wondr BNI 2025 merupakan program loyalitas nasabah yang digelar sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026. Program ini bertujuan untuk mengapresiasi nasabah Setia sekaligus mendorong pertumbuhan transaksi dan tabungan melalui aplikasi digital Wondr by BNI.

Kupon undian rejeki Wondr BNI akan ter-generate secara otomatis setiap kali nasabah melakukan transaksi yang memenuhi syarat, seperti pembukaan rekening, transaksi perbankan, aktivasi aplikasi Wondr, dan peningkatan saldo tabungan. Kupon tersebut dapat langsung dilihat melalui aplikasi Wondr.

Selain itu, nasabah juga dapat menukarkan Poin+ yang dimiliki menjadi kupon undian, namun penukaran ini hanya dapat dilakukan sendiri oleh nasabah melalui aplikasi Wondr, dan tidak melalui pihak manapun.

Corina juga menegaskan bahwa seluruh program undian resmi BNI, termasuk rejeki Wondr BNI 2025, tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI.

Maka, dapat dipastikan laman Facebook penyebar narasi tautan undian berhadiah khusus bertajuk “Hadiah Wondr BNI” bukanlah dari akun resmi BNI dan berpotensi penipuan.

Hasil penelusuran fakta yang dilakukan menunjukan laman Facebook yang menyebarkan informasi soal kupon undian berhadiah khusus bertajuk “Hadiah Wondr BNI” bukanlah akun resmi milik Bank BNI.

Tautan pendaftaran yang disertakan dalam unggahan juga tidak mengarah ke situs resmi milik Bank BNI. Pihak Bank BNI menyebut agar berhati-hati terhadap penipuan yang kerap mengatasnamakan Wondr by BNI.

Jadi, informasi soal kupon undian berhadiah khusus bertajuk “Hadiah Wondr BNI” bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Berdasarkan penelusuran Tirto per Selasa (11/11/2025), atau saat artikel periksa fakta ini ditulis Zohran Mamdani sendiri belum dilantik secara resmi sebagai Wali Kota New York. Dikutip dari NBC, Zohran sendiri baru akan dilantik pada 1 Januari 2026. Artinya, belum ada acara pelantikan seperti yang diklaim dalam narasi unggahan.

Untuk memverifikasi kebenaran klain ini, Tirto menghubungi langsung Imam Shamsi Ali. Kami mendapatkan video yang berisi klarifikasi langsung dari Imam Shamsi Ali yang membantah unggahan yang mengeklaim dirinya membacakan Al-Qur'an saat pelantikan Zohran.

Imam Shamsi Ali menegaskan video dirinya yang membaca Al-Qur'an di pelantikan Wali Kota New York, Zohran Mamdani tidaklah benar. Hal ini disebabkan bahwa Zohran baru akan dilantik pada 1 Januari 2026. Konteks asli video itu adalah rekaman lama saat ia membacakan Al-Qur'an setelah tragedi 9/11 pada tahun 2001 lalu.

“Pembacaan Al-Quran (dalam) video itu tidak ada hubungannya dengan Zohran Mamdani. Al-Quran itu saya baca ketika setelah terjadi (peristiwa) 9/11 pada tahun 2001 yang lalu,” ujar Imam Shamsi Ali dalam video yang diterima Tirto, Senin (11/11/2025).

Imam Shamsi Ali juga telah memberikan keterangan resmi yang membantah klaim itu di akun Instagram resminya pada Jumat (7/11/2025) berikut ini.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan video di media sosial dengan narasi yang menyebut Imam Shamsi Ali membacakan Al-Qur’an dalam acara pelantikan Zohran sebagai wali kota New York bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Kepada Tirto, Imam Shamsi Ali telah membantah klaim tersebut. Ia menyebut, konteks asli video itu adalah rekaman lama saat ia membacakan Al-Qur'an pasca tragedi 9/11 pada tahun 2001 lalu.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0701:19UnmuteMutePlayplay_arrowvolume_mute AD Powered by GliaStudios

Tirto melakukan penelusuran dengan memeriksa sumber visual, verifikasi berita atau informasi resmi, meninjau pemberitaan media internasional, serta mencari dasar klaim mengenai “1000 Rudal Khan”.

Hasil pemeriksaan terhadap gambar yang beredar menunjukkan bahwa visual tersebut bukan dokumentasi asli dari sidang PBB. Foto thumbnail yang digunakan berasal dari video YouTube yang diunggah oleh akun @suara irma dengan judul yang sama.

Video tersebut jika ditonton secara penuh, berisi penjelasan dampak dan apa yang akan terjadi jika terjadi perobekan bendera Indonesia oleh Israel. Seluruh visual dramatis hanya terdapat pada thumbnail, tidak terdapat dalam isi video. Ini menunjukkan bahwa gambar dan judul pada thumbnail itu sengaja direkayasa untuk meningkatkan daya tarik dan memancing klik.

Dalam keterangan deskripsi video, pihak Youtube juga telah memberi label video label sebagai "Altered or synthetic content" yang mengindikasikan konten memuat atau sepenuhnya dibuat dengan kecerdasan buatan atau suntingan digital.

Hasil pemindaian menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasilnya menunjukan salah satu potongan gambar dari video itu dinilai 95,9 persen kemungkinan buatan AI.

Sementara pemindaian sepotong video tersebut bahkan menunjukkan 99 persen konten tersebut terindikasi buatan AI, baik konten audio maupun visualnya.

Periksa Fakta Israel Robek Bendera Indonesia. FOTO/Hotline Periksa Fakta tirto

Sementara itu hasil penelusuran di mesin pencarian, tidak ditemukan berita atau informasi resmi yang menyiarkan informasi ini. Hingga Jumat (21/11/2025), tidak ditemukan satupun dokumentasi yang memverifikasi insiden perobekan bendera Indonesia oleh Israel.

Jika benar ada tindakan provokatif seperti itu, PBB hampir pasti akan mengeluarkan pernyataan resmi mengingat hubungan diplomatik antarnegara menjadi salah satu isu yang sangat sensitif. Namun hingga tulisan ini dibuat, tidak ada rilis atau catatan dari Sekretariat PBB terkait kejadian tersebut.

Selain itu, tidak ditemukan pula respons atau pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia maupun Israel. Insiden menyangkut simbol negara biasanya akan memicu reaksi cepat dari pihak yang dirugikan, termasuk nota diplomatik atau konferensi pers, tetapi tidak ada satu pun langkah itu yang dapat ditelusuri. Ketiadaan reaksi resmi dari dua negara serta tidak adanya pemberitaan di media internasional menegaskan bahwa narasi tersebut tidak berlandaskan fakta.

Bagian lain narasi pada unggahan yang menyebut adanya serangan “1000 Rudal Khan” juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hasil pencarian, tidak ditemukan jenis rudal bernama “Khan” yang digunakan dalam konflik modern sebagaimana diklaim warganet. Serangan berskala besar seperti penembakan ribuan rudal biasanya akan menjadi perhatian utama media internasional karena dampak keamanan yang sangat besar. Namun tidak ada satu pun berita kredibel yang melaporkan peristiwa semacam itu pada rentang waktu yang disebutkan.

Dengan demikian, seluruh klaim mengenai perobekan bendera Indonesia dan serangan rudal tersebut tidak memiliki landasan faktual, baik dari segi dokumentasi visual, pemberitaan resmi.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebut Israel merobek bendera Indonesia di sidang PBB serta adanya serangan “1000 Rudal Khan” ke Tel Aviv adalah salah dan menyesatkan (false & misleading).

Gambar yang beredar bukan dokumentasi peristiwa, melainkan rekayasa visual yang digunakan sebagai thumbnail. Tidak terdapat laporan resmi dari PBB, pemerintah Indonesia, atau Israel mengenai insiden tersebut.

Dengan tidak adanya sumber kredibel yang mendukung narasi tersebut, konten yang beredar dapat dipastikan sebagai hoaks dan bagian dari disinformasi visual yang dirancang untuk memancing emosi serta memicu viralitas.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios