Tim Riset Tirto mula-mula melakukan penelusuran Google. Kami menggunakan beberapa variasi kata kunci, seperti “Puan Maharani" intext:koruptor juga manusia” dan “Puan Maharani*koruptor juga manusia” untuk menelusuri pernyataan Puan yang berhubungan dengan narasi itu dan lansiran-lansiran soal Puan yang memuat pernyataan terebut.

Hasilnya, kami tak menjumpai adanya sumber resmi maupun laporan kredibel yang mengonfirmasi klaim. Narasi serupa memang disebarkan oleh banyak akun media sosial, namun keseluruhannya bukanlah akun resmi maupun saluran berita dari media terpercaya.

Sejumlah unggahan yang memuat narasi ini juga hanya berbentuk foto atau pun video yang tidak berkaitan dengan klaim, seperti bisa dilihat di sini, di sini, sini, dan di sini.

Tirto lalu menelusuri foto Puan berbaju hitam yang disematkan dalam unggahan berseliweran. Dengan memasukkan gambar itu ke mesin telusur Google Image, kami menemukan potret identik dimuat di laman Antara dalam bentuk klip.

Foto itu rupanya merupakan momen Puan membicarakan acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-50. Dilaporkan Antara, Senin (9/1/2023), petinggi PDIP itu mengatakan aka nada kejutan yang disampaikan saat peringatan HUT partainya.

Dia mengaku tidak menutup kemungkinan jika Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan mengumumkan nama calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) yang diusung oleh PDIP di acara HUT tersebut.

“Pastinya setiap ada ulang tahun itu pasti ada surprise, tapi namanya surprise, saya juga gak tahu.yang tahu cuman ibu ketua umum, tapi pasti ada surprise yang akan disampaikan,” katanya dalam video asli. Dalam rekaman asli, Puan tak menyinggung perihal koruptor.

Menyoal koruptor, Puan sendiri pernah mengutarakan pandangan merespons kemungkinan hukuman mati bagi pelaku-pelaku itu. Menukil Kumparan, Kamis (12/12/2019), Puan menuturkan sebaiknya rencana itu dikaji lebih dalam agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Puan mengatakan, memang sudah terdapat undang-undang yang mengatur hukuman mati di Indonesia. Untuk itu, ia tak ingin rencana itu justru melanggar undang-undang yang telah ada. Tapi lagi-lagi, Tirto tak menemukan adanya pernyataan Puan meminta Kejagung untuk tidak menzalimi koruptor dan memikirkan kesejahteraan koruptor.

DPR memang sempat melontarkan narasi serupa, tapi hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas. Dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Selasa (20/5/2025), Hasbiallah meminta Kejagung tidak bersikap berlebihan dalam menindak perkara korupsi, dengan dalih jangan sampai tindakan hukum itu justru menzalimi para pelaku korupsi. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa bukan Puan yang menyatakan hal tersebut.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa narasi Puan menyebut koruptor juga manusia dan meminta Kejagung untuk tidak menzalimi koruptor serta memikirkan kesejahteraan mereka bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tirto tak menjumpai adanya sumber resmi maupun laporan kredibel yang mengonfirmasi klaim. Narasi serupa memang disebarkan oleh banyak akun media sosial, namun keseluruhannya bukanlah akun resmi maupun saluran berita dari media terpercaya.

Sejumlah unggahan yang memuat narasi ini juga hanya berbentuk foto atau pun video yang tidak berkaitan dengan klaim. Sementara foto Puan yang disertakan berasal dari potret lawas dirinya saat membicarakan acara perayaan HUT PDIP ke-50.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Setelah melacak isu soal suap Jokowi kepada Rektor UGM di mesin pencarian Google, tidak ditemukan pemberitaan resmi yang memuat informasi ini. Justru pihak kampus UGM telah mengklarifikasi keabsahan ijazah Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan berdasarkan keterangan pada laman resminya pada 21 Maret 2025.

Keterangan itu dimuat, setelah muncul klaim seorang mantan dosen dari Universitas Mataram bernama Rismon Hasiholan Sianipar, yang meragukan keaslian ijazah dan skripsi dari Jokowi sebagai lulusan UGM. Keraguannya berpangkal pada lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Times New Roman, yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Belakangan, Rismon menjadi salah satu tersangka yang dijerat kepolisian dengan UU ITE terkait kasus tudingan pemalsuan ijazah Jokowi ini.

Dalam artikel yang dimuat UGM, ada keterangan para pejabat kampus dan teman Jokowi semasa kuliah. Salah satunya Ketua Senat Fakultas Kehutanan, San Afri Awang, yang bilang bahwa “Dia (Joko Widodo) lulus dari sini dan buktinya ada kok."

Salah satu teman seangkatan Jokowi bernama Frono Jiwo, juga mengatakan Jokowi merupakan teman satu angkatannya. Jokowi dan Frono sama-sama masuk kuliah tahun 1980 dan wisuda bersama pada 1985.

“Kami seangkatan dengan Pak Jokowi. Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari Universitas dan Fakultas,” kata Frono.

Pun, tak ada indikasi atau bukti bahwa Jokowi juga melakukan suap Rp100 miliar untuk ijazah palsu.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, unggahan akun Facebook yang menarasikan ada suap dari Jokowi ke Rektor UGM Ova Emilia sebesar Rp100 miliar adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Pihak UGM juga telah mengeluarkan klarifikasi pada Maret 2025 terkait keaslian ijazah Jokowi.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran program BLT Kesra akhir tahun, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Cara Resmi Daftar BLT Kesejahteraan Rakyat 2025, Simak untuk Hindari Penipuan" yang dimuat Liputan6.com, pada 19 Oktober 2025. 
Artikel Liputan6.com menyebutkan, bagi masyarakat yang merasa memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam DTKS, pemerintah menyediakan jalur resmi untuk mengajukan diri. Proses pendaftaran ini harus dilakukan melalui saluran resmi untuk menghindari potensi penipuan.
Salah satu cara pendaftaran adalah melalui Aplikasi Cek Bansos. Setelah mengunduh aplikasi, buat akun baru, lalu login dan pilih menu 'Daftar Usulan'. Isi data diri lengkap, unggah foto tempat tinggal serta dokumen pendukung, dan kirim permohonan. Status pengajuan dapat dipantau melalui menu 'Riwayat Usulan'.
Alternatif lain, masyarakat dapat mendatangi kantor kelurahan atau desa setempat untuk memastikan data sudah masuk DTKS atau mengajukan usulan pendaftaran.
Penelusuran juga mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran program BLT Kesra akhir tahun tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.

Tempo menelusuri konten itu dengan kata kunci di mesin pencari lalu mencocokkan nama penulis dan waktu terbit. Hasil verifikasi menunjukkan judul dalam tangkapan layar tersebut telah disunting dari versi asli oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.



Tempo menelusuri laporan yang ditulis Yustinus Patris Paat pada 5 November 2025 pukul 11.24 WIB. Berita aslinya terbit di situs Berita Satu berjudul KPK: Gubernur Riau Abdul Wahid Terima Uang Pemerasan Rp1,6 Miliar. Judul itu tidak sama dengan yang muncul dalam tangkapan layar yang beredar.

Laporan tersebut mengulas langkah KPK menangani dugaan suap dan gratifikasi di Pemprov Riau yang menjerat Abdul Wahid. Ia diduga memeras berbagai pihak terkait proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Riau.



Analisis manipulasi gambar menggunakan Fakeimagedetector.io, juga menunjukkan ketidakberaturan pada elemen judul pada tangkapan layar yang beredar. Ketidakberaturan ini menjadi salah satu ciri adanya modifikasi dari gambar asli.

Hingga artikel ini diturunkan, hasil penyidikan KPK belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo dalam kasus itu. Dilansir Tempo, Abdul Wahid sejatinya menjabat untuk periode 2025-2030 atau setelah Jokowi tidak lagi menjadi Presiden RI.   

Dalam kasus tersebut, KPK menyita uang sebanyak Rp1,6 miliar dalam berbagai mata uang, yakni rupiah, USD dan poundsterling. Sebagian uang lainnya telah ia gunakan untuk perjalanan ke luar negeri di antaranya ke Inggris dan Brasil sebagaimana dilaporkan Antara.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan gambar yang beredar memperlihatkan berita tentang KPK menyatakan duit korupsi Abdul Wahid dikirim ke Jokowi adalah klaim keliru.