tirto.id - Sebuah unggahan beredar di media sosial TikTok mengklaim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hanya cukup untuk 3 bulan dan rupiah bisa menyentuh Rp20 ribu per dolar AS.



Unggahan tersebut disebarkan oleh akun TikTok bernama @investoria.co, (arsip) pada Rabu (23/04/2026). Unggahan tersebut menampilkan gambar Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa tengah berbicara dalam suatu rapat.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

“23 April 2026. APBN RI Hanya Cukup untuk 3 Bulan, Rupiah Bisa Sentuh Rp20.000,” begitu narasi tertulis dalam gambar.
#inline3 {margin:1.5em auto}
#inline3 img{margin: 0 auto;max-width:300px !important;}

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Pengunggah juga menuliskan keterangan bahwa kesehatan keuangan nasional kini menjadi perbincangan hangat seiring munculnya analisis publik terkait sinkronisasi beban belanja besar dengan ketersediaan ruang fiskal hingga periode Juli 2026. Dengan alokasi program strategis yang menyerap dana sangat masif setiap harinya, muncul kalkulasi independen yang menyoroti potensi tekanan likuiditas dalam jangka pendek.
#inline4 {margin:1.5em 0}
#inline4 img{max-width:300px !important;margin:auto;display:block;}

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

“Jika keseimbangan kas ini tidak segera diperkuat, kemampuan anggaran negara dalam menjaga momentum pertumbuhan di kuartal mendatang dikhawatirkan akan menemui tantangan besar.

Kondisi tersebut mulai mempengaruhi persepsi pasar, dimana proyeksi pelemahan nilai tukar ke arah angka psikologis baru mulai dibahas sebagai risiko makro yang perlu diwaspadai. Tekanan terhadap mata uang dipicu oleh lonjakan beban impor energi dan sentimen publik terhadap fleksibilitas anggaran. Sejumlah pengamat menyoroti bahwa logika ekspansi belanja saat ini perlu diimbangi dengan realisasi pendapatan yang kuat, terutama di tengah perlambatan ekonomi global yang menekan sektor perpajakan.

Secara operasional, sinyal efisiensi mulai terdeteksi di berbagai daerah. Muncul laporan dari sektor riil mengenai adanya penyesuaian jadwal penyelesaian kewajiban pada beberapa kegiatan publik. Pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok pemerintah mulai merasakan adanya instruksi penghematan yang lebih ketat dari biasanya. Narasi mengenai kebijakan "rem darurat" ini semakin mengemuka karena publik merasa belum mendapatkan penjelasan mendalam mengenai strategi mitigasi dalam menutup selisih anggaran yang diprediksi akan muncul.

Masyarakat kini menantikan transparansi data yang lebih komprehensif untuk menjawab keraguan yang berkembang. Batas waktu tiga bulan ke depan akan menjadi fase pembuktian apakah asumsi pesimis yang viral tersebut memiliki dasar yang kuat atau sekadar kekhawatiran pasar. Tanpa kepastian informasi dan jaminan data yang valid, spekulasi mengenai ketahanan anggaran akan terus menjadi bola liar yang berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi di tingkat akar rumput,” begitu narasi dituliskan pada keterangan unggahan.

Sampai artikel ini ditulis pada Jumat (24/04/2026), unggahan tersebut telah mendapatkan 2447 likes, 333 komentar, dan 111,3 ribu kali ditayangkan. Kolom komentar terbagi dua, sebagian masyarakat mempercayai informasi tersebut dan mengkritik program pemerintah yang dirasa merugikan, sementara yang lainnya mempertanyakan kebenaran dari informasi tersebut.

Lantas, benarkah APBN RI hanya cukup untuk 3 bulan dan rupiah bisa menyentuh Rp20 ribu?

Baca juga:Purbaya Yakin Inflasi Terkendali & Defisit APBN di Bawah 3%

Periksa Fakta APBN RI Cukup 3 Bulan. foto/Hotline periksa fakta tirto

Liputan6.com, Jakarta - Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan postingan artikel demonstrasi mahasiswa di Jakarta menuntut Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan pada 20 April 2026. Postingan itu beredar sejak tengah pekan ini.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 22 April 2026.
Dalam unggahannya terdapat tangkapan layar dari Merdeka.com artikel berjudul:
"Demo para Mahasiswa di Jakarta menuntut Prabowo dan Gibran segera di makzulkan dan Jokowi di nepalkan"
Akun itu menambahkan narasi:
"Kata para #TERMUL Jokowi itu mantan Presiden paling terbaik, terbaik kok sampai di DEMO begini sama mantan Rakyatnya buat di NEPALKAN"
Lalu benarkah postingan artikel demonstrasi mahasiswa di Jakarta menuntut Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan pada 20 April 2026?
 
 
 
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan menggunakan Google Images. Hasilnya ada foto yang identik dengan postingan.
Foto itu diunggah oleh Kompas.id dalam artikel berjudul "Demonstrasi Mahasiswa Indonesia dari Masa ke Masa" yang tayang pada 18 April 2022.
Sehingga bisa dipastikan foto dalam postingan bukan foto unjuk rasa pada 20 April 2026 lalu.
 
Pencarian juga dilanjutkan dengan membuka situs berita Merdeka.com. Hasilnya tidak ditemukan artikel seperti dalam postingan.
Di sisi lain, aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta pada 20 April 2026 memang digelar di Monas dan Gedung DPR/MPR. Namun jumlah massa dan tuntutan yang disampaikan tidak sesuai dengan postingan.