GFD (Global Fact-Check Database)

  • (GFD-2025-30205) Cek Fakta: Tidak Benar Link Ini Pendaftaran Bantuan Insentif untuk Guru Non ASN

    Sumber:
    Tanggal publish: 20/11/2025

    KLARIFIKASI

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan klaim link pendaftaran bantuan insentif untuk guru non ASN. Postingan itu beredar di salah satu akun Facebook pada 17 November 2025.
    Berikut isi unggahannya:
    "BANTUAN INSENTIF HADIR UNTUK GURU NON ASN, GURU HONORER & PEGAWAI NEGERI BANTUAN SEBESAR RP.2.100.000
    DI CAIRKAN SERENTAK DI SELURUH INDONESIA
    Untuk dapatkan bantuan langsung daftar dengan cata klik link daftar
    https://daftaronlinevtikhkg.netlify.app
    https://daftaronlinevtikhkg.netlify.app
    https://daftaronlinevtikhkg.netlify.app"
    Unggahan menyertakan poster yang berisi narasi sebagai berikut:
    "BANTUAN INSENTIF
    HADIR UNTUK GURU NON ASN, GURU HONORER & PEGAWAI NEGERI
    BANTUAN SEBESAR RP 1.500.000
    Untuk dapatkan bantuan langsung daftar dengan cara klik daftar
    DI CAIRKAN SERENTAK DI SELURUH INDONESIA"
    Unggahan tersebut disertai menu pendaftaran, yang jika diklik akan muncul link berikut: https://daftaronlinevtikhkg.netlify.app/
    Link tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi, seperti nama dan nomor Telegram.
    Lalu benarkah klaim link pendaftaran bantuan insentif untuk guru non ASN tersebut? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
     

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran bantuan insentif untuk guru non ASN. Penelusuran mengarah pada artikel yang tayang di Liputan6.com berjudul: "Pendaftaran Insentif Palsu Incar Guru Non ASN, Begini Cara Deteksinya".
    Dalam artikel ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeluarkan peringatan terkait berbagai link atau laman palsu yang mengatasnamakan bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp 2,1 juta.
    Kemendikdasmen menyatakan, link pendaftaran insentif khusus untuk guru non ASN ini merupakan modus penipuan menggunakan metode phising untuk mencuri data pribadi.
    "Phising adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP (one-time password), atau informasi keuangan. Jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu," ujar Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, dikutip dariketerangan yang dimuat situs resmi Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, gtk.dikdasmen.go.id.
    Masyarakat pun diminta untuk waspada pada penipuan yang berupa tautan berkedok bantuan dan lain sebagainya yang mengatasnamakan Kemendikdasmen.
    Untuk mendeteksi penipuan bantuan insentif guru non ASN sebesar Rp 2,1 juta bisa dengan memastikan domain link pendaftaran yang beredar, biasanya pelaku penipuan menyebar link dengan domain tidak resmi atau diluar domain pemerintah. Sebab itu sebaiknya kita tidak mudah percaya percaya pada laman yang tidak menggunakan domain resmi.
    "Domain resmi kementerian diakhiri dengan .go.id," sebut keterangan tersebut.

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bantuan insentif untuk guru non ASN, tidak benar.

  • (GFD-2025-30204) [SALAH] Luhut Sebut Dana Bansos Rp500 Triliun Dipakai Jokowi untuk Kampanye dan Bayar Buzzer

    Sumber: Facebook.com
    Tanggal publish: 20/11/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Pada Rabu (22/10/2025) akun Facebook “Inara Utari” membagikan video [arsip] dengan narasi :

    “NAH LO...LUHUT MULAI SERANG JOKOWI MENGENAI DANA BANSOS 500 T

    mu5uh d4n tem4n dlm politik ad4 m45anya

    LUHVT 5UDAH MUL41 SERAN9 JOKOWI MEΝΘΕΝΑΙ BAN5OS 500 TRILIVN, MENURUTNY4 UAN9 BAN5OS 500 T ITU DIP4KE BU4T KAMP4NYE PRIODE TERAKHIR SELAIN ITU JU9A BU4T BAY4R PAR4 BUZZ3R, UC3P LUHUT.”

    Hingga Kamis (20/11/2025) unggahan telah mendapat 4.900 tanda suka, 677 komentar, serta dibagikan ulang 640 kali. 

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Luhut sebut dana bansos Rp500 triliun dipakai Jokowi untuk kampanye dan bayar buzzer” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan, antara lain:

    • Berita detik.com  “Luhut Ungkap Dana Bansos Rp 500 T, tapi yang Tepat Sasaran Cuma Separuh” yang tayang pada Jumat (7/2/2025). Berita tersebut memuat penjelasan Luhut bahwa dari total bansos Rp500 triliun, sebagian besar tidak tepat sasaran, antara lain karena data yang tidak akurat, penerima ganda, dan penerima yang tidak memenuhi syarat.

    • Artikel okezone.com “Luhut Bongkar Borok Penyaluran Bansos Rp500 Triliun di Era Jokowi, Separuhnya Tak Tepat Sasaran” yang tayang pada Senin (10/2/2025). Dalam artikel tersebut, juga hanya menyoroti kritik Luhut terhadap pendataan dan mekanisme distribusi bansos.

    Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Luhut sebut dana bansos Rp500 triliun dipakai Jokowi untuk kampanye dan bayar buzzer”.

    Kesimpulan

    Unggahan video berisi klaim “Luhut sebut dana bansos Rp500 triliun dipakai Jokowi untuk kampanye dan bayar buzzer” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-30203) [SALAH] Program MBG akan Diganti Uang Tunai

    Sumber: Facebook.com
    Tanggal publish: 20/11/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Pada Rabu (12/11/2025) akun Facebook “Kanza Caca” membagikan video [arsip] dengan narasi :

    “PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS AKAN DIGANTI DENGAN UANG TUNAΙ”

    Hingga Kamis (20/11/2025) unggahan telah mendapat 27.000 tanda suka, 692 komentar, serta dibagikan ulang 124 kali.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar video melalui Google Lens. Hasil pencarian mengarah ke kanal YouTube ‘Kementerian Sekretariat Negara RI’ berjudul “Keterangan Pers Mensesneg di Ruang Wartawan Istana Kepresidenan Jakarta, 19 September 2025” yang diunggah pada Jumat (19/9/2025).

    Dalam video tersebut, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberikan penjelasan kepada para jurnalis terkait sejumlah insiden dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tidak ada pernyataan bahwa pemerintah berniat mengganti MBG menjadi bantuan uang tunai. Prasetyo justru menjelaskan bahwa berbagai ide mengenai skema MBG memang banyak muncul, namun pemerintah menilai konsep yang saat ini dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai yang paling tepat. 

    Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan skema makanan siap konsumsi karena dianggap paling efektif untuk memastikan kecukupan gizi anak, seraya mengakui masih ada catatan pelaksanaan yang akan terus diperbaiki.

    Kesimpulan

    Unggahan video berisi klaim “program MBG akan diganti uang tunai” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-30202) Hoaks BI Keluarkan Uang Baru Hasil Redenominasi

    Sumber:
    Tanggal publish: 20/11/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    tirto.id - Wacana lama redenominasi rupiah kembali mengemuka. Pemantiknya adalah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan 2025-2029 yang ditetapkan 10 Oktober lalu oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa.

    ADVERTISEMENT

    Melalui Renstra yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 itu, terungkap bahwa Kementerian Keuangan tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi). RUU ini, kata Purbaya, akan menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan hingga 2029.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Di tengah ramai pembicaraan soal isu ini, beredar di media sosial narasi yang menampilkan desain baru uang rupiah hasil redenominasi. Narasi ini disebar oleh sejumlah akun di Facebook, di antaranya “Ayi Tohari”(arsip), “Mayyu Nandar” dan “Moh Rizal Maju” pada Sabtu (8/11/2025) hingga Senin (17/11/2025).

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Salah satu akun tersebut diketahui mengunggah gambar yang membandingkan perbedaan lembar uang kertas yang tengah beredar saat ini, dengan lembar uang yang diklaim sebagai uang kertas emisi baru tersebut.

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Terdapat redenominasi, perubahan warna dan perubahan gambar terhadap perbandingan uang kertas lama dengan uang kertas emisi baru tersebut. Terlihat, uang pecahan Rp20.000 menjadi Rp20, Rp50.000 menjadi Rp50 dan Rp100.000 menjadi Rp100.

    “Mata uang baru negara Indonesia 2026,” tulis keterangan takarir salah satu unggahan tersebut.

    ADVERTISEMENT

    Periksa fakt BI Keluarkan Uang Baru Hasil Redenominasi. foto/hotline periksa fakta tirto

    Sepanjang Sabtu (8/11/2025) hingga Rabu (19/11/2025) atau selama sebelas hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh 26 tanda suka, tiga komentar dan telah dibagikan sebanyak tiga kali. Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?

    Hasil Cek Fakta

    Tirto menelusuri situs resmi Bank Indonesia (BI), satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan uang kertas di Indonesia. Hingga Rabu (19/11/2025), tidak ditemukan satu pun uang dengan nominal hasil redenominasi seperti yang ditampilkan dalam unggahan. BI juga tidak mengumumkan adanya desain uang baru maupun rencana penerbitan uang redenominasi.

    Tirto kemudian memeriksa gambar dalam klaim tersebut menggunakan perangkat pemindai AI, Hive Moderation. Hasil pemindaian menunjukkan indikasi 96,9 persen bahwa gambar itu merupakan hasil buatan kecerdasan buatan (AI), bukan dokumen resmi.

    Dari laporan Tirto sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penyederhanaan digit rupiah tidak akan diterapkan tahun ini maupun tahun 2026. Meski RUU Redenominasi telah masuk Renstra Kemenkeu, keputusan penerapan kebijakan sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia.

    "Redenom itu kebijakan Bank Sentral, dan itu dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi nggak sekarang atau tahun depan. Nggak, nggak tahun depan," ujar dia, kepada awak media, di Universitas Airlangga, dalam rekaman suara yang diterima Tirto, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Purbaya pun menegaskan, redenominasi mata uang Garuda merupakan menjadi tanggung Bank Indonesia. Karenanya kapan waktu yang tepat untuk menerapkan redenominasi rupiah pun akan ditentukan oleh Bank Sentral.

    Penegasan serupa disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo. Ia mengatakan redenominasi membutuhkan waktu 5-7 tahun sejak undang-undang terkait diundangkan.

    Sebab, sebelum kebijakan siap diimplementasikan, Bank Indonesia harus melakukan beberapa proses terlebih dahulu, mulai dari penyusunan undang-undang redenominasi hingga memastikan transparansi harga barang.

    “(Proses itu) perlu kurang lebih 5-6 tahun dari sejak undang-undang sampai kemudian selesai” dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

    Perry memperinci bahwa pada tahap pertama Bank Indonesia harus menyusun undang-undang redenominasi. Terkait hal ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 sebagai inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan, narasi yang menampilkan desain baru uang rupiah hasil redenominasi bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

    Hingga Kamis (20/11/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, Bank Indonesia belum mengumumkan adanya desain uang baru maupun rencana penerbitan uang redenominasi. Hasil pemindaian dengan Hive Moderation, ada kemungkinan sebesar 96,9 persen bahwa gambar itu merupakan hasil buatan kecerdasan buatan (AI), bukan dokumen resmi.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan