Mula-mula, Tirto menyaksikan keseluruhan video konferensi pers Mensesneg Prasetyo tersebut. Di video tersebut tidak ada pernyataan langsung dia yang menyatakan kalau MBG akan diganti dengan uang tunai.

Kami kemudian melakukan pencarian sumber video asli dengan metode reverse image search (pencarian gambar terbalik). Hasilnya ditemukan sumber video asli berasal dari kanal YouTube resmi Tribunnews dengan judul “Ribuan Siswa Alami Keracunan MBG di Berbagai Daerah, Istana Minta Maaf: Bukan yang Kita Harapkan”.

Video tersebut pertama kali tayang pada 19 September 2025. Di dalamnya memuat pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang meminta maaf atas sejumlah kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam video lengkap tersebut, bagian yang menjadi potongan pada unggahan Facebook memperlihatkan Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan mengenai usulan mengubah skema MBG menjadi uang tunai. Ia menjelaskan bahwa ide tersebut sah-sah saja disampaikan oleh siapa pun, namun bukan berarti merupakan opsi terbaik.

Menurutnya, skema pemberian makan secara langsung kepada siswa di sekolah saat ini dinilai pemerintah sebagai konsep yang paling tepat. "Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik, tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap oleh pemerintah dan BGN yang terbaik untuk dikerjakan," ujar Prasetyo dalam video tersebut.

Lebih lanjut, penelusuran Tirto justru mengarahkan ke pernyataan tegas dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menolak usulan mengganti MBG dengan bantuan uang tunai.

Detik melansir, Dadan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengganti skema MBG menjadi bantuan uang tunai langsung ke orang tua penerima manfaat. Ia menilai mekanisme penyaluran uang berpotensi menghilangkan manfaat utama program, termasuk tujuan jangka panjang membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan.

"Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan langsung tunai (BLT). Jadi kami tidak ingin melakukan itu (ubah skema)," kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Dia juga menambahkan, pemberian uang tunai membuka risiko penyaluran yang tidak tepat sasaran dan menghambat pengembangan ekosistem pangan lokal.

Teranyar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga membantah narasi yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diganti dengan uang tunai.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan, narasi yang beredar luas di media sosial TikTok tersebut merupakan berita bohong atau hoaks.

"Beredar unggahan pada platform media sosial TikTok mengenai Menteri Keuangan yang mengusulkan MBG diganti dengan uang. Dengan ini, kami menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks," tegas Deni, dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/12/2025).

Pada kesempatan yang sama, Deni juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati atas penipuan yang mengatasnamakan Menkeu, pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan lainnya. Selain itu, ia juga meminta kepada masyarakat untuk bisa lebih bijak dalam bermedia sosial.

"Harap berhati-hati terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan. Marilah kita bijak bermedia sosial," tuturnya.

Berdasarkan penelusuran fakta, tidak ditemukan bukti bahwa pemerintah akan mengganti program MBG menjadi uang tunai. Potongan video yang beredar di media sosial menempelkan klaim yang tidak sesuai dengan konteks asli.

Pihak BGN yang menjadi penanggung jawab program MBG bahkan telah menegaskan kalau tidak ada rencana untuk mengganti program MBG menjadi bantuan tunai. Skema makan langsung di sekolah tetap dipertahankan.

Dengan demikian, klaim bahwa MBG akan diganti menjadi uang tunai adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tirto menelusuri tautan registrasi7-bsu.updateterkini2025.com yang dicantumkan dalam unggahan untuk memverifikasi kebenaran klaim. Saat situs dibuka, halaman tersebut menampilkan formulir pengecekan BSU 2025 dengan mencantumkan logo milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Pengunjung diminta mengisi sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap, memilih provinsi, serta mencantumkan nomor Telegram aktif sebelum dapat menekan tombol “Cek Status”.

Untuk menelusuri asal-usul situs tersebut, Tirto memeriksanya melalui layanan urlscan.io. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa domain tersebut berlokasi di Ascension Island dan domain tersebut tidak memiliki afiliasi apa pun dengan Kemnaker.

Perlu diketahui, mengutip Tirto, BSU merupakan program pemerintah untuk meringankan beban pekerja terdampak inflasi dan kondisi ekonomi, terutama bagi pekerja dengan upah di bawah batas tertentu.

Hingga saat ini, pemerintah melalui Kemnaker menyatakan bahwa belum ada arahan mengenai pencairan BSU Tahap 2. Sebelumnya, pemerintah juga menegaskan bahwa Bantuan Subsidi Upah tidak akan dicairkan pada Oktober 2025, meskipun beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa tahap kedua akan segera disalurkan.

Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menegaskan bahwa hingga kini tidak ada instruksi resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan program BSU. Dengan demikian, pencairan bantuan tahun ini dipastikan hanya berlangsung pada periode Juni-Juli 2025.

Pengecekan status BSU dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Setelah membuka laman tersebut, pengguna yang belum memiliki akun diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, sementara mereka yang sudah terdaftar dapat langsung masuk menggunakan email, NIK, dan kata sandi.

Pengguna kemudian perlu memastikan seluruh data profil telah terisi lengkap dan sesuai dengan informasi yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, status penerimaan bantuan dapat dilihat dengan membuka menu “Bantuan Subsidi Upah”.

Selain itu, pengecekan juga bisa dilakukan melalui situs BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pada laman ini, pengguna diminta mengisi NIK, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, serta nama ibu kandung. Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan menampilkan status kepesertaan BSU, termasuk apakah pengguna terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 kembali dibuka dengan nominal Rp600 ribu per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk dua bulan adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tidak terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Situs tersebut juga meminta data pribadi seperti nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram tanpa mencantumkan instansi resmi yang bertanggung jawab, sehingga berpotensi membahayakan keamanan data pengguna.

Selain itu, pemerintah melalui Kemnaker telah menegaskan bahwa belum ada arahan terkait pencairan BSU Tahap 2.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tirto menelusuri klaim tersebut dengan menonton video yang beredar dari awal hingga akhir. Sekilas, rekaman itu memang memperlihatkan kerumunan warga di tepi jalan yang tampak menyambut kedatangan Dedi Mulyadi.Namun, setelah menelaah seluruh bagian video, tidak ditemukan satu pun petunjuk yang dapat mengonfirmasi klaim bahwa momen itu terjadi di Aceh atau Padang, apalagi bahwa Dedi disambut oleh “ribuan warga” di dua daerah tersebut.Sebaliknya, dalam video justru terlihat sebuah mobil dinas berpelat merah milik Dinas Perhubungan yang mengawal rombongan. Nomor polisi kendaraan itu menggunakan kode Z yang merupakan kode pelat untuk wilayah Jawa Barat bagian timur--meliputi Garut, Tasikmalaya (kota dan kabupaten), Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar, dan Sumedang.Sementara itu, Padang menggunakan kode BA dan Aceh menggunakan kode BL. Temuan ini menjadi indikasi kuat bahwa peristiwa dalam video tidak terjadi di Padang maupun Aceh.

Baca juga:Dedi Mulyadi Sesalkan OJK Tak Loloskan Helmy Yahya Komisaris BJB

Tirto

reverse image search

@lusi.mustika6

Baca juga:Nama Dedi Mulyadi Dicatut dalam Gratifikasi Proyek PJU di Jabar

situs resmi

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Hasil penelusuran fakta menunjukkan, beredar video di media sosial yang mengklaim menunjukkan momen ketika Dedi Mulyadi disambut ribuan warga di Aceh dan Padang bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).Video yang tersebar adalah momen saat Dedi Mulyadi menghadiri perayaan milad Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya pada September lalu. Video itu sama sekali tidak berkaitan dengan kunjungan Dedi Mulyadi, ke Sumatera pada awal Desember 2025 untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir yang melanda tiga provinsi di wilayah tersebut.
#inline3 {margin:1.5em auto}
#inline3 img{margin: 0 auto;max-width:300px !importa

Faktanya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak pernah menyatakan bahwa gaji tersebut akan atau harus disetarakan dengan anggota DPR. Unggahan berisi narasi “Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut gaji guru harus setara DPR” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).