Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link portal resmi rekrutmen SKK Migas, klaim tersebut pun telah dibantah SKK Migas dalam unggahan akun Instagram resminya @skkmigasofficial.
Unggahan @skkmigasofficial menyebutkan, rekrutmen hanya dapat diakses melalui portal resmi https://jobs.talentics.id/skk-migas.
Berikut informasi yang diunggahan tersebut.
"Waspada modus penipuan berkedok lowongan kerja hulu migas.
Belakangan ini marak penipuan yang mengatasnamakan proses rekrutmen di lingkungan hulu migas agar terhindar dari modus tersebut, perhatikan hal-hal berikut.
1. Pastikan sumber resmi
Informasi rekrutmen hanya dapat diakses melalui portal resmi.
https://jobs.talentics.id/skk-migas
2. Periksa dengan cermat
Selalu teliti nama perusahaan pembuka lowongan, jadwal; rekrutmen, serta prosedur pendaftarannya.
3. Waspadai permintaan biaya
SKK Migas dan seluruh KKKS tidak pernah memungut biaya dalam bentuk apapun selama proses rekrutmen.
4. Jangan sebarkan informasi belum terverikasi
Pastikan lowongan tercantum di portal rekrutmen bersama hulu migas sebelum dibagikan kepada pihak lain."
 
Unggahan tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
"Sobat Migas, admin mau ingatkan nih!Belakangan ini makin banyak lowongan palsu yang ngaku-ngaku dari hulu migas. Jangan sampai kejebak ya. ❗️❗️
Ingat ya, semua info rekrutmen SKK Migas hanya ada di kanal resmi dan tidak pernah meminta biaya apa pun.Kalau ada nama perusahaan yang aneh, prosedurnya janggal, atau minta biaya.Langsung merapat ke sumber resmi dan jangan diterusin.
Kalau ragu, cek ulang.Kalau mencurigakan, tinggalkan.Yuk sama-sama jaga diri dan bantu sebarkan info yang benar. Sobat Migas pasti bisa lebih waspada!
#MigasUntukKetahananEnergi#HuluMigasUntukIndonesia#LiftingNaik#EnergiUntukRakyat"
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com klaim link portal resmi rekrutmen SKK Migas tidak benar.
Rekrutmen hanya dapat diakses melalui portal resmi https://jobs.talentics.id/skk-migas.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran pegawai Koperasi Desa Merah Putih 2026 dengan gaji Rp 5 - 8 juta. Penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Koperasi melalui akun Instagram @kemenkop.
Dalam unggahan pada 15 April 2026, pemerintah membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung dalam Rekrutmen Nasional 30.000 Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Masa pendaftaran resmi berlangsung mulai tanggal 15 hingga 24 April 2026.
Seluruh proses pendaftaran dan informasi terperinci mengenai persyaratan dapat diakses melalui laman resmi: phtc.panselnas.go.id. 
Penelusuran juga mengarah pada website https://phtc.panselnas.go.id/. Disebutkan bahwa hasil seleksi pengadaan sumber daya manusia pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026 dilakukan penyesuaian jadwal dan akan diumumkan paling lambat pada 10 Juni 2026 berdasarkan pengumuman nomor 7 tahun 2026.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran pegawai Koperasi Desa Merah Putih 2026 dengan gaji Rp 5 - 8 juta, tidak benar dan merupakan hoaks.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah menyebut penjualan hutan Papua sebagai langkah untuk mendukung program MBG.

Foto Prabowo dalam unggahan tersebut identik dengan dokumentasi pemberitaan Kompas saat Presiden Prabowo mengunjungi pabrik VKTR Sakti di Magelang pada 9 April 2026.

Dalam pemberitaan tersebut tidak terdapat pernyataan mengenai penjualan hutan Papua maupun pembiayaan program MBG dari hasil penjualan hutan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sebaliknya, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terus mendorong pelestarian ekosistem hutan, termasuk di wilayah Papua.

Dilansir melalui ANTARA, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua menjalankan berbagai program konservasi dalam kerangka Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang mencakup pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, restorasi ekosistem, serta penguatan penegakan hukum di sektor kehutanan.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo menjual hutan Papua demi keberlangsungan program MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Klaim: Prabowo jual hutan Papua demi keberlangsungan MBG

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menampilkan foto serupa yaitu Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Palace, Tokyo, Jepang, pada Senin (31/3/2026). Adapun pertemuan bilateral tersebut untuk membahas kerjasama strategis.

Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat untuk memperkuat koordinasi terkait keamanan energi nasional. Langkah ini diambil menyusul konflik Timur Tengah yang masih berlangsung.

Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyepakati penguatan kemitraan strategis kedua negara sekaligus mendorong peran aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, Selasa (31/03/2026).

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kedua pemimpin menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya deeskalasi konflik.

“Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian,” begitu keterangan dari Presiden.

Pertemuan bilateral antara Prabowo dan Sanae Takaichi di Tokyo membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Jepang, khususnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik di tengah ketidakpastian global. Tidak ada pembahasan terkait ajakan WNI pindah ke Jepang dan akan diberikan pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan.

Kedua pemimpin sepakat mendorong deeskalasi berbagai konflik internasional dan menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai mediator jika diperlukan. Selain isu keamanan dan perdamaian, mereka juga membahas peningkatan kerja sama pembangunan ekonomi, pendidikan, serta kesempatan belajar, dan magang bagi pemuda Indonesia di Jepang. Pertemuan tersebut turut menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin lama dan memperkuat peran Indonesia dan Jepang sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas kawasan.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Jepang ajak WNI pindah negara” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan bahwa tidak ditemukan informasi valid bahwa Pemerintah Jepang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming pekerjaan bergaji Rp27 juta per bulan. Selain itu, unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas.

Mengutip Kompas, Kementerian Luar Negeri RI menyebut informasi tersebut tidak benar. “Berita tersebut tidak benar,” tulis Kementerian Luar Negeri Ri, Senin (8/6/2026).

Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan pernyataan dari Pemerintah Jepang yang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming memberikan pekerjaan bergaji Rp27 juta. Pemerintah Indonesia dan Jepang memang memiliki program kerja sama di bidang ketenagakerjaan, namun bukan ajakan dari pemerintah Jepang kepada WNI untuk pindah negara.

Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Jepang akan mengajak WNI pindah negara dan akan memberi pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan adalah tidak benar, dan tidak didukung dengan informasi kredibel.

Baca juga:Daftar Pemain Timnas Jepang Piala Dunia 2026: Tanpa Kaoru Mitoma

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan Jepang akan mengajak WNI pindah negara dan akan memberikan pekerjaan dengan gaji Rp27 juta bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Gambar yang beredar menampilkan pertemuan antara Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, di Istana Akasaka, Tokyo pada 31 Maret 2026.

Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Jepang, khususnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah Jepang tidak pernah meminta atau mengajak Warga Negara Indonesia untuk pindah kewarganegaraan. Namun, Jepang dan Indonesia memang memiliki kerja sama dalam hal ketenagakerjaan. Selain itu, Jepang memang membuka kesempatan kepada tenaga kerja asing, salah satunya Indonesia, untuk bekerja pada berbagai sektor industri di Jepang.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pem