Tirto mengamati keseluruhan video berdurasi hampir 3 menit tersebut. Dalam video tidak terdapat keterangan tempat dan waktu yang spesifik.

Video terlihat seperti suntingan yang menggabungkan sejumlah kejadian. Terlihat beberapa latar belakang tempat dan kejadian yang berbeda. Pengunggah juga menambahkan beberapa ilustrasi seperti kebun sawit dan meja dengan tumpukan uang.

Tirto kemudian mencoba melakukan pencocokan visual terhadap beberapa potongan gambar dalam video. Potongan yang paling mencolok, yang menunjukkan Purbaya berdiri di depan tumpukan uang menjadi fokus kami.

Hasil pencarian gambar terbalik (reverse image search) mengarahkan kami ke video berikut dari unggahan Sekretariat Presiden. Video tersebut adalah momen saat Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Di kesempatan itu Purbaya sempat berfoto dengan memegang piagam bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Momen serupa unggahan di media sosial bisa ditemukan di sekitar menit 18, video Sekretariat Presiden.

Tumpukan uang tersebut bukan hasil penyitaan uang konglomerat, melainkan hasil dari denda administratif dari 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang melanggar aturan di kawasan hutan, serta hasil rampasan perkara korupsi besar (minyak goreng dan gula). Uang tunai tersebut dipajang di lobi Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan diserahkan langsung oleh Jaksa Agung kepada negara dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Tirto juga menemukan informasi dari akun Instagram @ppid.kemenkeu. ditemukan unggahan yang memberikan pernyataan bahwa berita yang menyatakan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mastermind dibalik penyitaan duit korupsi adalah tidak benar.

"Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mastermind di balik penyitaan duit korupsi adalah tidak benar atau hoaks," demikian pernyataan tertulis yang dikutip dari akun Instagram resmi PPID Kemenkeu, Senin (29/12/2025).

Berdasar rangkuman Tirto, dana Rp6 triliun yang dimaksud berasal dari dua sumber. Pertama, penagihan denda administratif kehutanan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kedua, hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan kasus dugaan korupsi di sektor kehutanan.

Uang tersebut sebelumnya dipamerkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers yang turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sementara itu terkait klaim dana senilai Rp13 triliun, atau tepatnya Rp13.255.244.538.149 diserahkan Kejaksaan Agung pada Senin (20/10/2025). Dana tersebut merupakan uang pengganti dari korporasi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi CPO, antara lain Wilmar Group senilai Rp11,88 triliun, Permata Hijau Group Rp1,86 miliar, dan Musim Mas Rp1,8 triliun.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang mengklaim Purbaya adalah mastermind dibalik penyitaan uang korupsi konglomerat adalah adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Video yang beredar di media sosial menggunakan potongan klip dari kejadian lain yang tidak terkait dengan penyitaan uang korupsi konglomerat. Pihak Kementerian Keuangan juga telah menekankan kalau informasi yang tersebar di media sosial adalah hoaks.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Pertama-tama, Tirto mencoba mengecek keaslian laman yang diunggah akun Facebook tersebut. Analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi Pertamina. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain oklv.buzz, dibuat pada 5 Desember 2025 dan berlaku selama 3 bulan.

Kemudian Tirto mencoba membuka tautan tersebut, pengunjung diarahkan pada pengisian kuesioner singkat yang diklaim untuk mengundi hadiah dengan mengisi pertanyaan: “Apakah kamu tahu? Pertamina? Berapa usiamu? Bagaimana menurutmu tentang Pertamina? Apakah anda pria atau wanita?”.

Baca juga:Pertamina Prediksi Konsumsi BBM Naik 3,2 % di Periode Nataru

Jawaban akan diverifikasi, lalu muncul ucapan "selamat jawaban telah disimpan". Setelah itu pengunjung seolah diberi kesempatan untuk mendapatkan hadiah dengan memilih kotak berwarna biru sebanyak 3 kali. Pengunjung yang berhasil membuka kotak berisi uang akan diminta mempromosikan hadiah tersebut ke 5 grup atau 20 teman dan mengklaim hadiah dengan menghubungi nomor WhatsApp tertera.

Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Phishing merupakan modus penipuan siber untuk mendapatkan data-data pribadi dengan menyamar sebagai pihak terpercaya seperti bank atau lembaga lain menggunakan tautan berbahaya untuk mencuri data korban.

Sebab, tidak ada satu pun informasi resmi yang menyatakan Pertamina mengadakan hadiah tahun baru berupa uang tunai.

Vice President Corporate Communicaton Pertamina, Muhammad Baron, kepada Tirto menegaskan seluruh program promosi Pertamina disampaikan melalui saluran komunikasi resmi perusahaan yakni website www.pertamina.com, akun sosial media @pertamina serta aplikasi resmi MyPertamina.

Salah satu promo yang dilakukan Pertamina diunggah akun Instagram resmi @pertaminapatraniaga. Dalam unggahan itu, PT Pertamina memberikan hadiah spesial akhir tahun di SPBU dengan memberikan beragam promo. Hadiah yang dibagikan yaitu, menukar poin MyPertamina jadi merchandise eksklusif; hemat hingga Rp20.000 untuk pengisian Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex; lebih hemat hingga Rp10.000 untuk pembelian tabung & isi ulang Brightgas dan berbagai promo cashback sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian klaim Pertamina bagikan tautan pendaftaran hadiah tahun baru sebesar Rp1.500.000 adalah tidak benar. PT Pertamina tidak pernah membagikan tautan dan informasi tersebut.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim informasi tautan pendaftaran hadiah tahun baru dari PT Pertamina bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi Pertamina dan berujung permintaan untuk membagikan data pribadi pengunjung lewat WhatsApp. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

Baca juga:Pertamina Tambah Layanan Serambi MyPertamina di 34 Titik

Pertamina mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan undian atau hadiah Natal 2025 & Tahun Baru 2026 yang mengatasnamakan Pertamina, baik disampaikan melalui Whatsapp, SMS, maupun email.

Pertama-tama, kami menelusuri akun pengunggah klaim. Akun ini tidak menyertakan tautan yang berhubungan dengan situs resmi BRI, yaitu bri.co.id. Hanya ada tautan ke sebuah nomor WhatsApp.

Lalu, untuk mengetahui kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian di Google dengan kata kunci pinjaman BRI.Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman resmi Bank Rakyat Indonesia yang menunjukan macam-macam pinjaman BRI, termasuk KUR. Dari penelusuran tersebut, diketahui bahwa pinjaman dengan plafon hingga Rp500 juta memang tersedia, namun hanya melalui skema KUR dan dengan ketentuan tertentu.

BRI menjelaskan bahwa KUR merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur individu, badan usaha, maupun kelompok usaha yang produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum mencukupi. Pinjaman KUR dengan plafon maksimal Rp500 juta terbagi dalam dua jenis kredit, yakni Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI).

Untuk Kredit Modal Kerja (KMK), BRI memberikan pinjaman dengan plafon maksimal Rp500 juta dengan jangka waktu hingga empat tahun. Sementara Kredit Investasi (KI) juga memiliki plafon maksimal Rp500 juta dengan jangka waktu hingga lima tahun. Seluruh skema KUR 2026 dikenakan suku bunga mulai dari 6 persen per tahun sesuai kebijakan pemerintah.

Dalam laman resmi BRI dijelaskan bahwa KUR terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu KUR Mikro dan KUR Kecil. KUR Mikro BRI memiliki plafon maksimal Rp50 juta per debitur. Jenis pinjaman KUR Mikro meliputi Kredit Modal Kerja dengan jangka waktu maksimal tiga tahun dan Kredit Investasi dengan jangka waktu maksimal lima tahun. Skema ini dikenakan suku bunga efektif sebesar 6 persen per tahun serta bebas biaya administrasi dan provisi.

Sementara itu, KUR Kecil BRI diberikan dengan plafon pinjaman mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta per debitur. Untuk KUR Kecil, Kredit Modal Kerja memiliki jangka waktu maksimal empat tahun, sedangkan Kredit Investasi maksimal lima tahun. Skema ini juga dikenakan suku bunga efektif 6 persen per tahun.

Terkait agunan, BRI menetapkan ketentuan bahwa pinjaman hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Namun, untuk pinjaman di atas Rp100 juta, debitur diwajibkan melampirkan agunan sesuai penilaian perbankan. Ketentuan ini sekaligus membantah klaim bahwa seluruh pinjaman hingga Rp500 juta dapat diperoleh tanpa jaminan atau agunan.

Baca juga:BRI-Kemenpora Perkuat Literasi Keuangan Atlet

BRI juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon debitur. Untuk KUR Mikro, pemohon harus merupakan individu yang menjalankan usaha produktif dan layak, telah menjalankan usaha secara aktif minimal enam bulan, serta tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit. Persyaratan administrasi meliputi identitas diri berupa KTP, Kartu Keluarga, dan surat izin usaha.

Adapun KUR Kecil mensyaratkan debitur memiliki usaha produktif dan layak, telah menjalankan usaha secara aktif minimal enam bulan, tidak sedang menerima kredit perbankan lain selain kredit konsumtif, serta memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau izin usaha lain yang dapat dipersamakan. Untuk sektor ekonomi produksi, usaha harus telah berjalan minimal dua kali siklus tanam atau satu tahun dan telah menghasilkan laba. Sementara sektor industri rumahan dan perdagangan diwajibkan telah beroperasi setidaknya satu tahun.

Proses pengajuan KUR dilakukan melalui kantor cabang BRI terdekat atau secara daring melalui aplikasi BRImo. Dengan demikian, pinjaman KUR tidak dapat diperoleh tanpa proses survei dan verifikasi sebagaimana diklaim dalam video yang beredar.

Masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati dengan informasi yang mencatut nama Bank Rakyat Indonesia dan dapat memastikan informasi melalui laman resmi BRI bri.co.id atau langsung datang ke kantor cabang terdekat.

Lebih lanjut, melansir Antara, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pemerintah meningkatkan plafon KUR menjadi Rp320 triliun pada 2026 dan menghapus pembatasan frekuensi pengambilan pinjaman.

Ia menuturkan, bunga pinjaman juga akan ditetapkan flat sebesar 6 persen. Kedua kebijakan baru tersebut berlaku mulai 1 Januari 2026.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyebut Bank Rakyat Indonesia (BRI) resmi mengeluarkan pinjaman online sebesar Rp5 juta hingga Rp500 juta tanpa jaminan, agunan, dan survei adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Akun pengunggah tak terlihat terafiliasi sama sekali dengan BRI. BRI memang menyalurkan KUR dengan suku bunga flat sebesar 6 persen per tahun per 1 Januari 2026. Namun, pinjaman tersebut hanya dapat diakses melalui skema KUR dengan persyaratan tertentu. Selain itu, meski pinjaman hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan, pinjaman di atas Rp100 juta tetap mensyaratkan adanya agunan atau aset sesuai ketentuan bank.

Dengan demikian, informasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan skema dan prosedur resmi KUR BRI. Unggahan tersebut berpotensi merupakan penipuan yang mencatut nama BRI dan perlu diwaspadai oleh masyarakat.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkanny

Klaim bahwa video tersebut memperlihatkan TNI memarahi, menangkap, dan akan mengaudit kepala desa yang menyelewengkan dana desa atau bansos adalah hoaks. Video yang beredar merupakan konten hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI). Pun tidak didukung oleh fakta maupun pernyataan resmi dari TNI. Konten ini tergolong fabricated content karena membangun narasi palsu tentang sesuatu.