Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi dalam video tersebut adalah tidak benar alias hoaks.

Melalui klarifikasi resmi dari akun Humas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditegaskan bahwa video yang mengklaim Gubernur Khofifah menawarkan motor murah seharga Rp500 ribu merupakan konten menyesatkan yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah.

Berikut pernyataan resmi dari Humas Pemprov Jatim:

“Sebuah video telah beredar di media sosial TikTok yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Video tersebut mengklaim bahwa menawarkan motor murah seharga Rp500.000,- khusus untuk warga Jawa Timur.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa unggahan tersebut TIDAK BENAR.

Mohon masyarakat selalu memeriksa informasi melalui akun resmi pemerintah guna menghindari kesalahpahaman.”
Sumber: https://www.instagram.com/p/DIacgPwy05T/

Berdasarkan hasil analisis, video tersebut merupakan hasil editan yang dibuat dengan menggunakan Artificial Intelligence (AI). Hal itu dibuktikan dengan beberapa keganjilan, seperti suara Gubernur Jatim Khofifah, yang berbeda dengan biasanya, hingga gerakan mulut yang nampak tidak natural.

Selain itu, tidak ditemukan bukti bahwa Pemprov Jatim ataupun Khofifah Indar Parawansa pernah mengumumkan program pembagian atau penjualan motor murah sebagaimana diklaim dalam video tersebut.

Video yang menyebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menawarkan motor murah seharga Rp500 ribu untuk warga Jawa Timur adalah tidak benar dan merupakan konten menyesatkan (misleading content).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran, tangkapan layar berita dalam unggahan tersebut menampilkan foto, waktu, dan tanggal terbit yang identik dengan salah satu artikel CNN Indonesia berjudul “AHY Wanti-wanti Dampak Perang Tarif Trump secara Global”.

Isi artikel asli memuat pernyataan AHY selaku Direktur The Yudhoyono Institute (TYI), yang mengingatkan dampak dari kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. AHY menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu perlawanan kolektif dari berbagai negara terhadap Amerika Serikat.

Namun demikian, tangkapan layar yang beredar menunjukkan judul yang telah disunting dan tidak sesuai dengan isi artikel yang sebenarnya. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa judul berita dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi dan tergolong sebagai informasi hoaks.

Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi yang beredar di media sosial dan merujuk pada sumber resmi guna menghindari penyebaran berita palsu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), pelaporan penipuan online atau kejahatan siber lainnya melalui tautan https://patrolisiber.id/submit-report/.

Berikut cara mengirimkan pengaduan kejahatan siber:

1. Kronologi Kejadian :

Uraikan dengan jelas urutan kejadian menjelang dan setelah insiden kejahatan siber. Sertakan tanggal, waktu, dan informasi kontekstual apa pun yang relevan.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2. Detil Pelaku :

Berikan rincian apa pun yang tersedia tentang individu atau entitas yang dicurigai terlibat. Ini mungkin termasuk nama pengguna, nama akun media sosial, nomor telepon, alamat email, URL, atau informasi identitas apa pun.



3. Bukti Digital:

Lampirkan bukti digital yang mendukung laporan Anda. Ini mungkin termasuk tangkapan layar, dokumen, bukti transaksi, atau file apa pun yang relevan. Semakin detail dan spesifik bukti Anda, tim investigasi kami akan semakin siap.

Polri melalui Divisi Propam Polri, dalam Instagram resminya, menyatakan menyediakan hotline yang memudahkan masyarakat dalam membuat laporan pengaduan tanpa harus datang ke kantor Polisi. Dengan mengirim pesan ke WhatsApp Yanduan Propam Presisi di nomor 0855-5555-4141.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Setelah ditelusuri, peristiwa dalam video adalah kejadian lama di Aceh pada 2022.

Video tersebut dimuat dalam pemberitaan Merdeka.com, 1 Juli 2022, berjudul "TNI vs Brimob di Tambang Emas Ilegal, Ini Penyebab dan Fakta Sebenarnya".

Artikel itu menyebutkan, terjadi cekcok antara personel TNI dan Brimob pada saat penindakan tambang emas ilegal di Pegunungan Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh.

Sempat terjadi salah paham dan adu mulut, hingga aksi mendorong yang dilakukan oleh personel Brimob terhadap seorang prajurit TNI.

Sejumlah personel Brimob menyangka bahwa warga meminta TNI ikut mengadang mereka. Karena warga keberatan jika alat berat dibawa ke Mapolda Aceh.

Dandim 0102/Pidie, Letkol Inf Abd Jamal Husin mengatakan, pihaknya memerintahkan personel disiagakan di wilayah Pegunungan Bangkeh untuk menenangkan warga.

"Kami membantu meredam kemarahan warga Kecamatan Geumpang terkait adanya penertiban alat berat yang dilakukan aparat penegak hukum," kata Jamal.

Situasi kurang kondusif, menyebabkan terjadinya cekcok. Namun, setelah dijelaskan duduk perkara dan alat berat tak jadi disita, barulah warga membubarkan diri.

Pihak kepolisian akhirnya mengamankan empat terduga pelaku penambangan ilegal, serta satu unit alat berat ekskavator.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan kerusuhan antara personel TNI dan Brimob perlu diluruskan.

Peristiwa dalam video adalah cekcok antara personel TNI dan Brimob pada saat penindakan tambang emas ilegal di Pegunungan Bangkeh, Aceh pada 2022.

Situasi akhirnya berangsur kondusif dan tidak terjadi kerusuhan.