(GFD-2025-30515) Cek Fakta: Klarifikasi Video Jokowi Tinjau Bencana Banjir di Sumatera Ini Terjadi Tahun 2024 Bukan 2025
Sumber:Tanggal publish: 04/12/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan video mantan Presiden Jokowi meninjau korban banjir di Sumatera Barat pada awal Desember 2025. Postingan itu beredar sejak tengah pekan ini.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 3 Desember 2025.
Dalam video terdapat mantan Presiden Jokowi mengenakan kemeja putih digulung sedang berjalan didampingi beberapa orang dengan latar beberapa eskavator sedang bekerja membereskan puing.
Video itu disertai narasi:
"Jokowi Tiba di Lokasi Bencana Sumbar, jangan digoreng ya kubu sebelah Jokowi masih dicintai rakyat"
Akun itu menambahkan narasi:
"Jokowi sudah bukan presiden tapi masih datang ke lokasi bencana di sumbar, dan sambutan rakyat sumbar sangat luar biasa...Ternyata rakyat sangat cinta padamu..."
Lalu benarkah postingan video mantan Presiden Jokowi meninjau korban banjir di Sumatera Barat pada awal Desember 2025?
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan video yang identik dengan postingan. Video itu diunggah akun Official iNews di Youtube pada 21 Mei 2024.
Video tersebut berjudul "Temui Korban, Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Bandang di Agam, Sumbar - iNews Sore 21/05". Video itu juga disertai narasi:
"Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat penanganan banjir lahar dingin Sumatera Barat di Posko Pengungsian Batu Taba, Kabupaten Agam, Selasa (21/5/2024). Jokowi memerintahkan jajaran terkait agar menggencarkan proses evakuasi korban hilang agar dapat segera ditemukan."
Hasil pencarian di Youtube juga menemukan pemberitaan serupa seperti akun Sekretariat Presiden yang mengunggahnya pada 21 Mei 2024.
Video tersebut berjudul "Ket Pers Presiden Jokowi Usai Tinjau Lokasi Bencana Banjir Bandang dan Galodo,Kab. Agam, 21 Mei 2024"
Di sisi lain hingga saat ini belum ditemukan informasi mantan Presiden Jokowi meninjau lokasi bencana banjir di Sumbar yang terjadi pada akhir November kemarin.
Kesimpulan
Postingan video mantan Presiden Jokowi meninjau korban banjir di Sumatera Barat pada awal Desember 2025 adalah tidak benar. Faktanya video tersebut diambil pada Mei 2024.
Rujukan
(GFD-2025-30514) Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran CPNS Kemenkeu 2026
Sumber:Tanggal publish: 04/12/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar postingan di media sosial klaim tautan pendaftaran seleksi CPNS Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2026. Postingan tersebut beredar di salah satu akun Facebook pada 29 November 2025.
Berikut isi unggahannya:
"RESMI DI BUKA..!!
Loker CPNS kemenkeu tahun 2026
Info Pendaftaran 👇
http://lokerterkini.reqapk.com/"
Postingan turut menyertakan poster yang berisi tulisan sebagai berikut:
"RESMI DIBUKA
SELEKSI CPNS KEMENKEU
MENTERI KEUANGAN
PURBAYA BUKA 19.500 LOWONGAN CASN KEMENKEU 2025 2026
TERBUKA UNTUK SEMUA LULUSAN SMA/SEDERAJAT, S1 D3"
Saat link info pendaftaran diklik, akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital dan meminta sejumlah identitas pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif.
Lalu benarkah klaim link pendaftaran CPNS Kemenkeu 2026? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran CPNS Kemenkeu 2026. Penelusuran mengarah pada artikel dari Liputan6.com berjudul "Viral Pendaftaran Seleksi CPNS 2026, Simak Panduan Pendaftarannya"
Dalam artikel ini dijelaskan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara resmi belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait pembukaan seleksi CPNS 2026 .
Pemerintah masih berkonsentrasi penuh pada penyelesaian tahapan seleksi CASN 2024 yang sedang berlangsung.
Penting untuk diingat bahwa seluruh proses pendaftaran dan seleksi CPNS 2026 hanya akan dilakukan melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik BKN. Alamat portal resmi tersebut adalah https://sscasn.bkn.go.id.
Tidak ada jalur pendaftaran lain yang sah, sehingga calon pelamar harus berhati-hati terhadap situs atau pihak yang mengklaim dapat memfasilitasi pendaftaran di luar portal ini.
Kesimpulan
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran CPNS Kemenkeu 2026, tidak benar.
(GFD-2025-30513) Hoaks Video Kunjungan Jokowi ke Banjir Sumatra Tahun 2025
Sumber:Tanggal publish: 04/12/2025
Berita
tirto.id - Banjir di Sumatra masih terus menarik perhatian masyarakat. Sejumlah pejabat publik pun mulai memantau langsung lokasi dan turun memberikan bantuan.
ADVERTISEMENT
Di media sosial beredar sebuah unggahan video yang menampilkan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, meninjau lokasi terdampak banjir. Video tersebut diklaim sebagai rekaman terbaru dari kunjungan Jokowi ke wilayah banjir di Sumatra. Dalam potongan video itu, Jokowi tampak berjalan menyusuri area yang terdampak banjir serta memeriksa beberapa titik kerusakan, ditemani oleh sejumlah pengawal yang mengikutinya.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Unggahan tersebut disertai narasi negatif yang mengatakan seolah Jokowi datang untuk menjadi pahlawan.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
“Presiden sudah bukan, menteri juga bukan, DPR juga bukan, eh, tiba-tiba videonya muncul sedang meninjau lokasi bencana alam di Sumatra Barat. Wah, presiden yang sekarang kalah start dengan Wawak ini. Sudah begitu, datangnya beliau ke sana, meninjau masyarakat yang terdampak bencana atau mungkin menghitung gelondongan (kayu) yang hanyut? Itu saja, ada dua kemungkinan.” ucap narator dalam unggahan yang disebar melalui akun Facebook @Agus Setiyowidodo (arsip) pada Senin (1/12/2025).
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Header Periksa Fakta Jokowi Kunjungi Lokasi Bencana Sumatra.
Hingga Kamis (4/12/2025), unggahan tersebut telah ditonton sebanyak 6,9 ribu kali, memperoleh 121 tanda suka, 102 komentar, dan dibagikan sebanyak 17 kali.
ADVERTISEMENT
Klaim serupa juga ditemukan menyebar di TikTok melalui beberapa unggahan yang menampilkan potongan video yang sama, seperti unggahan ini, ini, ini dan ini.
Kolom komentar dipenuhi beragam respon masyarakat. Sebagian pengguna tampak mempercayai narasi video tersebut merupakan kunjungan terbaru Jokowi ke lokasi banjir di Sumatra. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan keaslian konteks video.
Lantas bagaimana kebenarannya? Benarkah Jokowi baru-baru ini mengunjungi bencana banjir di Sumatra?
ADVERTISEMENT
Di media sosial beredar sebuah unggahan video yang menampilkan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, meninjau lokasi terdampak banjir. Video tersebut diklaim sebagai rekaman terbaru dari kunjungan Jokowi ke wilayah banjir di Sumatra. Dalam potongan video itu, Jokowi tampak berjalan menyusuri area yang terdampak banjir serta memeriksa beberapa titik kerusakan, ditemani oleh sejumlah pengawal yang mengikutinya.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Unggahan tersebut disertai narasi negatif yang mengatakan seolah Jokowi datang untuk menjadi pahlawan.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
“Presiden sudah bukan, menteri juga bukan, DPR juga bukan, eh, tiba-tiba videonya muncul sedang meninjau lokasi bencana alam di Sumatra Barat. Wah, presiden yang sekarang kalah start dengan Wawak ini. Sudah begitu, datangnya beliau ke sana, meninjau masyarakat yang terdampak bencana atau mungkin menghitung gelondongan (kayu) yang hanyut? Itu saja, ada dua kemungkinan.” ucap narator dalam unggahan yang disebar melalui akun Facebook @Agus Setiyowidodo (arsip) pada Senin (1/12/2025).
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Header Periksa Fakta Jokowi Kunjungi Lokasi Bencana Sumatra.
Hingga Kamis (4/12/2025), unggahan tersebut telah ditonton sebanyak 6,9 ribu kali, memperoleh 121 tanda suka, 102 komentar, dan dibagikan sebanyak 17 kali.
ADVERTISEMENT
Klaim serupa juga ditemukan menyebar di TikTok melalui beberapa unggahan yang menampilkan potongan video yang sama, seperti unggahan ini, ini, ini dan ini.
Kolom komentar dipenuhi beragam respon masyarakat. Sebagian pengguna tampak mempercayai narasi video tersebut merupakan kunjungan terbaru Jokowi ke lokasi banjir di Sumatra. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan keaslian konteks video.
Lantas bagaimana kebenarannya? Benarkah Jokowi baru-baru ini mengunjungi bencana banjir di Sumatra?
Hasil Cek Fakta
Tirto menelusuri sumber asli video dalam unggahan untuk memastikan keaslian konteks video, dengan menggunakan penelusuran gambar terbalik (reverse image search). Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut identik dengan rekaman kunjungan Joko Widodo saat meninjau lokasi bencana banjir di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 21 Mei 2024.
Video asli itu berasal dari kanal YouTube resmi @Sekretariat Presiden berikut, yang berjudul “Ket Pers Presiden Jokowi Usai Tinjau Lokasi Bencana Banjir Bandang dan Galodo,Kab. Agam, 21 Mei 2024”.
Dalam video yang beredar, Jokowi juga terlihat mengenakan lencana merah putih yang merupakan tanda jabatan resmi yang hanya digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat (Regulasip).
Dikarenakan Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden, penggunaan lencana tersebut menunjukkan bahwa video itu berasal dari masa saat ia masih menjabat. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa cuplikan yang digunakan dalam unggahan viral tersebut bukanlah video baru.
Dengan demikian, jelas bahwa video yang beredar tidak memiliki kaitan dengan klaim yang menyebutkan bahwa Jokowi baru saja mengunjungi lokasi banjir terbaru di Sumatra. Faktanya, video itu merupakan dokumentasi lama dari tahun 2024.
Selain itu, pemantauan Tirto melalui mesin pencari tidak menemukan informasi atau laporan resmi mengenai adanya kunjungan terbaru Jokowi ke wilayah banjir di Sumatra. Hal ini semakin menguatkan bahwa klaim dalam unggahan tersebut tidak berdasar.
Video asli itu berasal dari kanal YouTube resmi @Sekretariat Presiden berikut, yang berjudul “Ket Pers Presiden Jokowi Usai Tinjau Lokasi Bencana Banjir Bandang dan Galodo,Kab. Agam, 21 Mei 2024”.
Dalam video yang beredar, Jokowi juga terlihat mengenakan lencana merah putih yang merupakan tanda jabatan resmi yang hanya digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat (Regulasip).
Dikarenakan Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden, penggunaan lencana tersebut menunjukkan bahwa video itu berasal dari masa saat ia masih menjabat. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa cuplikan yang digunakan dalam unggahan viral tersebut bukanlah video baru.
Dengan demikian, jelas bahwa video yang beredar tidak memiliki kaitan dengan klaim yang menyebutkan bahwa Jokowi baru saja mengunjungi lokasi banjir terbaru di Sumatra. Faktanya, video itu merupakan dokumentasi lama dari tahun 2024.
Selain itu, pemantauan Tirto melalui mesin pencari tidak menemukan informasi atau laporan resmi mengenai adanya kunjungan terbaru Jokowi ke wilayah banjir di Sumatra. Hal ini semakin menguatkan bahwa klaim dalam unggahan tersebut tidak berdasar.
Kesimpulan
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim kunjungan terbaru Joko Widodo ke lokasi banjir di Sumatra adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).
Video yang beredar bukan merupakan rekaman dari peristiwa banjir yang terjadi baru-baru ini, melainkan dokumentasi kunjungan Jokowi ke Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Mei 2024. Bukti dalam video menunjukkan video diambil tahun lalu, saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Tidak ditemukan adanya laporan resmi mengenai kunjungan terbaru mantan Presiden tersebut ke wilayah banjir di Sumatra. Dengan demikian, unggahan yang beredar menggunakan konteks yang keliru dan memunculkan narasi yang menyesatkan.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Video yang beredar bukan merupakan rekaman dari peristiwa banjir yang terjadi baru-baru ini, melainkan dokumentasi kunjungan Jokowi ke Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Mei 2024. Bukti dalam video menunjukkan video diambil tahun lalu, saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Tidak ditemukan adanya laporan resmi mengenai kunjungan terbaru mantan Presiden tersebut ke wilayah banjir di Sumatra. Dengan demikian, unggahan yang beredar menggunakan konteks yang keliru dan memunculkan narasi yang menyesatkan.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Rujukan
(GFD-2025-30512) Tidak Benar, Iuran BPJS Naik 50 Persen
Sumber:Tanggal publish: 04/12/2025
Berita
tirto.id - Sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, telah mengajukan kenaikan tarif iuran BPJS kepada Presiden Prabowo Subianto hingga 50 persen.
ADVERTISEMENT
Klaim tersebut dibagikan oleh akun bernama “Ilham Nugraha” (arsip) di Facebook.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
“Bpjs ingin ajukan kenaikan tarif bayar bulanan 50%,” tulis akun tersebut.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Unggahan tersebut juga menyebut bahwa layanan BPJS selama ini sangat merugikan masyarakat, bahkan ada pasien yang tidak mendapatkan pelayanan yang layak saat berobat.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta iuran BPJS naik 50%.
Unggahan ini disertai gambar Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti dan cuplikan narasi berisi keluhan masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan.
ADVERTISEMENT
Hingga artikel ini ditulis pada Kamis (4/12/2025), unggahan yang diunggah pada 11 November 2025 tersebut telah memperoleh 35 tanda suka, 22 komentar, dan dibagikan dua kali.
Lantas, benarkah Dirut BPJS Kesehatan mengajukan kenaikan iuran hingga 50 persen seperti yang diklaim?
ADVERTISEMENT
Klaim tersebut dibagikan oleh akun bernama “Ilham Nugraha” (arsip) di Facebook.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
“Bpjs ingin ajukan kenaikan tarif bayar bulanan 50%,” tulis akun tersebut.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Unggahan tersebut juga menyebut bahwa layanan BPJS selama ini sangat merugikan masyarakat, bahkan ada pasien yang tidak mendapatkan pelayanan yang layak saat berobat.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta iuran BPJS naik 50%.
Unggahan ini disertai gambar Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti dan cuplikan narasi berisi keluhan masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan.
ADVERTISEMENT
Hingga artikel ini ditulis pada Kamis (4/12/2025), unggahan yang diunggah pada 11 November 2025 tersebut telah memperoleh 35 tanda suka, 22 komentar, dan dibagikan dua kali.
Lantas, benarkah Dirut BPJS Kesehatan mengajukan kenaikan iuran hingga 50 persen seperti yang diklaim?
Hasil Cek Fakta
Tim Tirto menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci “BPJS ajukan kenaikan tarif bayar bulanan 50%” ke mesin pencarian Google.
Hasilnya, kami menemukan unggahan akun Instagram resmi BPJS Kesehatan, yakni “bpjskesehatan_ri”, yang berisi klarifikasi terkait kabar kenaikan iuran tersebut.
“Hingga saat ini tidak ada kenaikan iuran ataupun perubahan regulasi terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan,” tulis akun resmi BPJS Kesehatan di Instagram pada 3 November 2025.
BPJS Kesehatan juga mengimbau seluruh masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala jenis informasi mengenai BPJS Kesehatan yang belum diketahui kebenarannya, terutama konten-konten di media sosial tentang penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang tidak memiliki sumber yang jelas.
“Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu memastikan kebenaran informasi tersebut melalui kanal-kanal resmi BPJS Kesehatan,” terang BPJS Kesehatan.
Pihak BPJS menulis, jika terdapat informasi yang mencurigakan yang mengatasnamakan BPJS, masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pengaduan resmi BPJS Kesehatan atau menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165.
Perlu diketahui, melansir Tirto, hingga saat ini, kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum final. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, usai mengadakan pembahasan tarif BPJS dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (8/10/2025).
“Ada (pembahasan iuran), tapi belum final. Baru permukaannya aja jadi belum bisa dibawa, didiskusikan ke media, jadi belum clear,” kata Purbaya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Mengutip pemberitaan Tirto, Purbaya menyebut iuran BPJS Kesehatan akan naik apabila ekonomi Indonesia tumbuh enam persen. Ia menilai, dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, masyarakat akan lebih mampu menyerap dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"(Kenaikan) iuran BPJS (Kesehatan) yang jelas kan gini, ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih. Dalam pengertian, ekonominya tumbuh ada 6 persen lebih," ujarnya, kepada awak media, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (23/10/2025).
Namun, hingga kini, belum ada pengumuman resmi terkait kenaikan tarif iuran BPJS, apalagi sebesar 50 persen.
Hasilnya, kami menemukan unggahan akun Instagram resmi BPJS Kesehatan, yakni “bpjskesehatan_ri”, yang berisi klarifikasi terkait kabar kenaikan iuran tersebut.
“Hingga saat ini tidak ada kenaikan iuran ataupun perubahan regulasi terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan,” tulis akun resmi BPJS Kesehatan di Instagram pada 3 November 2025.
BPJS Kesehatan juga mengimbau seluruh masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala jenis informasi mengenai BPJS Kesehatan yang belum diketahui kebenarannya, terutama konten-konten di media sosial tentang penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang tidak memiliki sumber yang jelas.
“Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu memastikan kebenaran informasi tersebut melalui kanal-kanal resmi BPJS Kesehatan,” terang BPJS Kesehatan.
Pihak BPJS menulis, jika terdapat informasi yang mencurigakan yang mengatasnamakan BPJS, masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pengaduan resmi BPJS Kesehatan atau menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165.
Perlu diketahui, melansir Tirto, hingga saat ini, kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum final. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, usai mengadakan pembahasan tarif BPJS dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (8/10/2025).
“Ada (pembahasan iuran), tapi belum final. Baru permukaannya aja jadi belum bisa dibawa, didiskusikan ke media, jadi belum clear,” kata Purbaya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Mengutip pemberitaan Tirto, Purbaya menyebut iuran BPJS Kesehatan akan naik apabila ekonomi Indonesia tumbuh enam persen. Ia menilai, dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, masyarakat akan lebih mampu menyerap dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"(Kenaikan) iuran BPJS (Kesehatan) yang jelas kan gini, ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih. Dalam pengertian, ekonominya tumbuh ada 6 persen lebih," ujarnya, kepada awak media, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (23/10/2025).
Namun, hingga kini, belum ada pengumuman resmi terkait kenaikan tarif iuran BPJS, apalagi sebesar 50 persen.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta, klaim bahwa terdapat pengajuan kenaikan iuran BPJS sebesar 50 persen adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).
Penelusuran Tirto menemukan bahwa akun resmi BPJS Kesehatan justru menegaskan tidak ada kenaikan iuran maupun perubahan regulasi terkait penyesuaian tarif hingga saat ini.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Penelusuran Tirto menemukan bahwa akun resmi BPJS Kesehatan justru menegaskan tidak ada kenaikan iuran maupun perubahan regulasi terkait penyesuaian tarif hingga saat ini.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Rujukan
Halaman: 9/6985