Tirto memulai penelusuran melalui Google Search dengan kata kunci “Timur Kapadze jadi pelatih Timnas Indonesia”. Dari hasil pencarian, tidak ditemukan berita resmi maupun pernyataan dari PSSI yang menyebut Kapadze telah ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Baca juga:Mafindo: 1.593 Hoaks Selama Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sebaliknya, sejumlah laporan media justru memberitakan Kapadze telah resmi ditunjuk sebagai pelatih klub Liga Uzbekistan, Navbahor, terhitung sejak 1 Desember 2025.

Informasi ini sejalan dengan pemberitaan mengenai kunjungan Kapadze ke Indonesia pada akhir November 2025. Dalam laporan Antara, Kapadze memang mengakui dirinya pernah dihubungi oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji. Namun, dia menegaskan bahwa komunikasi itu masih bersifat awal dan belum menghasilkan pembicaraan serius.

“Jadi, memang pernah ada kontak dengan federasi, saya berbicara dengan Sumardji. Tapi, tidak konkret," ungkap Kapadze setelah salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada komunikasi awal, tidak ada keputusan atau kesepakatan terkait jabatan pelatih Timnas Indonesia.

Selanjutnya, Tirto juga melakukan pengecekan langsung ke situs Transfermarkt, sumber yang menjadi dasar klaim dalam unggahan yang beredar. Dengan memasukkan kata kunci “Timur Kapadze” pada kolom pencarian, halaman resmi profil Kapadze menunjukkan data yang konsisten dengan pemberitaan media.

Dia tercatat sebagai Pelatih Kepala Navbahor FC sejak 1 Desember 2025. Pun, tak ada informasi bahwa dia pernah menjabat sebagai Pelatih Timnas Indonesia.

Hal ini menegaskan bahwa tampilan pada tangkapan layar akun Aditya Anggoro tidak sesuai dengan data resmi Transfermarkt. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tangkapan layar tersebut kemungkinan besar telah dimodifikasi dan tidak mencerminkan informasi resmi.

Baca juga:Hoaks Rekrutmen Nasional PLN Beredar di Media Sosial

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tangkapan layar yang mengklaim Timur Kapadze menjadi pelatih Timnas Indonesia adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tangkapan layar yang memperlihatkan Kapadze seolah tercatat sebagai Pelatih Kepala Timnas Indonesia sejak 6 Oktober 2025 tidak didukung oleh bukti resmi dan kredibel. Pemeriksaan melalui situs Transfermarkt menunjukkan bahwa Kapadze justru tercatat sebagai pelatih Navbahor FC per 1 Desember 2025. Dengan demikian, unggahan tersebut kemungkinan besar merupakan hasil manipulasi dan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.

Pertama-tama Tim Riset Tirto melakukan Google Reverse Image pada gambar unggahan di Facebook yang beredar, dan kami diarahkan pada foto yang ada di situs resmi Presiden RI. Foto tersebut sama persis seperti yang diunggah di Facebook, namun konteks aslinya sama sekali berbeda.

Dalam laman resmi Presiden RI, foto Prabowo dan Lula berjabat tangan diambil ketika momen pertemuan bilateral antara Indonesia dan Brasil di Istana Merdeka, Jakarta, (23/10/2025).

Saat itu, Indonesia dan Brasil sepakat membangun kemitraan ekonomi komprehensif untuk memperkuat perdagangan dan investasi. Tidak ada sama sekali informasi terkait pemberian dana Rp16,7 Triliun untuk memulihkan hutan tropis di Brasil dalam pertemuan itu.

Tirto lantas mencari pemberitaan kredibel media nasional soal klaim itu dengan melakukan pencarian di mesin pencari Google. Alhasil, kami menemukan bahwa klaim Indonesia bakal memberikan dana Rp16,7 Triliun kepada Brasil untuk pemulihan hutan tropis, kemungkinan diambil dari informasi yang dicatut keliru saat perhelatan Konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (COP30) di Belem, Brasil.

Dalam laman resmi Kementerian Kehutanan, pemerintah Indonesia mendukung peluncuran Tropical Forest Forever Facility (TFFF) Country Access Platform, sebuah inisiatif baru yang dirancang mempercepat akses pendanaan jangka panjang terhadap negara-negara pemilik hutan tropis, termasuk Indonesia.

Platform yang diluncurkan oleh Pemerintah Brasil ini bertujuan membantu negara-negara hutan tropis memenuhi persyaratan teknis dan institusional untuk memperoleh pembiayaan dari mekanisme TFFF. Dukungan tersebut mencakup proses diagnostik cepat, penyediaan bantuan teknis yang terkoordinasi, serta penguatan kerja sama negara-negara berkembang agar dapat saling bertukar pengalaman dan solusi dalam perlindungan hutan.

Baca juga:Komisi I: Perjanjian Damai Palestina-Israel Harus Lekas Terwujud

Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Selain berpartisipasi aktif dalam pengembangan platform, Indonesia juga terlibat sebagai anggota Interim Steering Committee yang mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam diplomasi kehutanan global.

“Platform ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas negara dalam mengakses pembiayaan jangka panjang, meningkatkan sistem pemantauan hutan, serta memastikan tata kelola keuangan publik yang akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat adat dan lokal,” kata Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati.

Sementara itu, pendanaan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam agenda pembukaan Leader’s Summit COP30 di Belem, Brasil, rencananya dikumpulkan melalui nilai ekonomi karbon sebagai solusi. Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam acara Belém Leader Summit, Brasil, Jumat (7/11) waktu setempat.

Baca juga:Menkeu Sebut Daerah Tetap Nikmati Belanja Pusat Meski TKD Turun

Dilansir Antara, Hanif menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan transaksi senilai Rp16 triliun dari perdagangan karbon dengan mutu tinggi di semua sektor. Namun bakal diprioritaskan pada sektor alam maupun sektor energi dan industri.

"Terutama di sektor alam, yaitu sektor forestry dan ocean. Kemudian di sektor tech-based dari sektor energi dan industri. Jadi dua sektor itu kita harapkan berkontribusi sampai di angka 90 juta ton CO2 dengan nilai transaksi kami perkirakan sampai Rp16 triliun," kata Hanif.

Indonesia disebutnya telah mencapai reduksi emisi dengan volume mencapai 1 miliar ton CO₂ ekuivalen dalam kurun 2015–2024 yang telah diverifikasi UNFCCC, badan PBB yang menaungi perundingan iklim global. Indonesia memiliki catatan penurunan emisi sebesar 550 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2015–2020, serta hampir 400 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2020–2024. Jika ditotal, emisi direduksi mendekati 1 miliar ton CO₂ ekuivalen, yang telah diakui secara internasional.

Baca juga:Pemerintah Siapkan Sistem Integrasi Pembelian LPG 3 Kg Pakai KTP

“Angka inilah yang menurut kami alangkah baiknya dipublikasikan di IDX [bursa karbon] untuk ditawarkan, sehingga angka ini yang harus kembali ke hutan dalam bentuk pendanaan TFFF, ini salah satu usulan dari kami,” kata Hanif.

Dengan begitu, Indonesia sebetulnya berjanji berkomitmen mengumpulkan dana sebesar Rp16,7 Triliun untuk dialokasikan ke dalam mekanisme TFFF. Angka itu diproyeksi didapat dari kredit karbon yang diungkap ketika perhelatan COP30 di Brasil, November 2025.

TFFF memang diusulkan Brasil sebagai tuan rumah COP30. Tapi mengartikan bahwa target alokasi dana TFFF akan dipakai langsung oleh Brasil adalah keliru. TFFF adalah platform yang diisi oleh berbagai negara untuk pendanaan jangka panjang terhadap negara-negara pemilik hutan tropis, termasuk Indonesia.

false & misleading

Foto yang ditampilkan dalam unggahan Facebook tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan klaim yang dibagikan. Tirto menduga narasi ini terbangun karena kekeliruan dalam mencatut informasi dalam Konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (COP30) di Belem, Brasil.

=========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran bansos PKH dan BLT. Penelusuran mengarah pada artikel yang tayang di Liputan6.com berjudul "Cara Daftar Bansos Desember 2025 untuk Keluarga Miskin dan Rentan" yang tayang pada 2 Desember 2025.
Dalam artikel dijelaskan, untuk dapat masuk dalam daftar penerima bantuan sosial, masyarakat wajib memenuhi serangkaian kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. 
Kriteria ekonomi menjadi sangat penting, di mana penerima harus masuk kategori miskin atau rentan miskin, idealnya berada pada desil 1-4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain itu, rumah tangga calon penerima harus terdaftar dalam DTKS/DTSEN dan tidak menerima bantuan ganda dari program serupa.
Ada dua cara utama untuk mendaftar:
1. Pendaftaran Online melalui Aplikasi "Cek Bansos" Kemensos
Pemerintah telah menyediakan aplikasi dan platform digital resmi untuk mempermudah proses pendataan. Langkah pertama adalah mengunduh aplikasi "Cek Bansos" Kemensos RI dari Google Play Store atau App Store. 
2. Pendaftaran Offline melalui Desa atau Kelurahan
Bagi masyarakat yang lebih nyaman dengan metode tatap muka, pendaftaran juga dapat dilakukan secara offline. Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria dapat mendaftarkan diri ke kantor desa atau kelurahan setempat pada jam kerja. Pastikan membawa dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bansos PKH dan BLT, tidak benar.

Tempo memverifikasi konten itu dengan pencarian gambar terbalik dan membandingkannya dengan sumber terpercaya. Hasilnya, Australia tidak meminta dana bantuan tsunami Aceh dikembalikan pada 2025.

Pemerintah Australia memang menyumbangkan sekitar Rp 13 triliun yang terdiri dari $250 juta dalam bentuk bantuan tanggap darurat dan rekonstruksi di Aceh dan Nias setelah bencana gempa dan tsunami pada 2004. Sumbangan itu juga termasuk paket bantuan sebesar USD 1 miliar bagi Indonesia sebagai program Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD).

Pada 2015, Perdana Menteri (PM) Tony Abbott mengungkit-ungkit bantuan yang pernah diberikan tersebut saat meminta Indonesia membatalkan eksekusi mati duo "Bali Nine" asal Australia. "Saya ingin katakan kepada penduduk dan Pemerintah Indonesia bahwa kami di Australia selalu ada untuk membantu Anda, dan kami berharap Anda akan membalas (kebaikan itu-red) sekarang," kata Abbott saat itu, dikutip dari Antara.

Duo "Bali Nine" yang dieksekusi mati itu adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Keduanya dihukum karena perdagangan heroin dan dieksekusi oleh regu tembak di Nusa Kambangan pada 29 April 2015 bersama beberapa narapidana narkoba lainnya, setelah grasi mereka ditolak Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Tony Abbott sempat menyinggung warga Aceh. Namun hingga saat ini, pemerintah Australia tidak pernah meminta bantuan gempa dan tsunami tersebut dikembalikan. 



Potongan dalam video yang beredar terjadi saat Prabowo Subianto, menerima kunjungan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, pada Kamis, 14 November 2024 di salah satu hotel di Lima, Peru. Video ini diunggah oleh akun Sekretariat Presiden, 15 November 2024.

Pertemuan tersebut tidak membahas permintaan Australia agar Indonesia mengembalikan atau membayar bantuan gempa dan tsunami sebesar Rp 13 triliun. Kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia serta memperkuat kemitraan di berbagai bidang.  

Bantuan Asing Dapat Mempercepat Pemulihan Bencana Sumatera

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia Avianto Amri mengatakan menerima bantuan asing seharusnya menjadi modal untuk mempercepat pemulihan bencana Sumatera. Sebab bencana yang melanda 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi di Sumatera tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. 

Besaran bantuan pemerintah pusat yakni Rp20 miliar kepada masing-masing provinsi dan Rp 4 miliar untuk kabupaten dan kota, dinilai tidak cukup dengan kebutuhan pemulihan bencana dengan jumlah korban mencapai 3,3 juta orang.

Menurut Avianto, pengalaman Indonesia menerima bantuan internasional saat tsunami Aceh dan gempa di Palu justru terbantu dengan dukungan global. “Bantuan tidak bisa dari pemerintah saja,” kata dia seperti dimuat Tempo edisi 16 Desember 2025. 

Co-founder Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), Badrul Irfan, mengatakan masyarakat menyesalkan kebijakan pemerintah yang menolak bantuan kemanusiaan dari luar negeri di tengah masih banyaknya wilayah yang belum tersentuh bantuan.

“Faktanya, sudah hampir sebulan masih ada daerah yang terisolasi,” kata Badrul kepada Tempo, Selasa, 23 Desember 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim Australia minta dana bantuan tsunami Aceh Rp 13 triliun dikembalikan adalah menyesatkan.