Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Prabowo tantang Malaysia perang untuk Pulau Ligitan dan Sipadan” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke dua pemberitaan antara lain:
Berita tvonenews.com “Kisah Anwar Ibrahim Memenangkan Perundingan dengan Soeharto soal Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan”. Dalam berita yang tayang Rabu (23/7/2025) ini, dilaporkan bahwa pada tahun 1996, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pernah ditugaskan untuk berunding dengan Presiden Soeharto terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Akhirnya, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia pada tahun 2002.
Berita tempo.co “Catatan Soal Prabowo Bertemu PM Anwar Ibrahim: Blok Ambalat hingga Konflik Kawasan” yang tayang Minggu (3/8/2025). Laporan ini menyebut bahwa Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim pada Selasa (29/7/2025). Dalam pertemuan itu, Anwar memastikan bahwa sengketa Blok Ambalat di Laut Sulawesi antara Indonesia dengan Malaysia akan diselesaikan melalui jalur diplomasi.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim”Prabowo tantang Malaysia berperang karena merebut Pulau Ligitan dan Sipadan dari Indonesia”.

Unggahan video berisi klaim “Prabowo tantang Malaysia untuk berperang karena merebut Pulau Ligitan dan Sipadan dari Indonesia” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Puan dijemput KPK atas korupsi e-KTP” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke artikel tempo.co “Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi”.
Dalam artikel yang tayang Selasa (27/9/2021) itu, disebutkan daftar mantan pimpinan DPR yang tersandung kasus korupsi, antara lain:
Setya Novanto, korupsi proyek e-KTP yang dilakukan pada 2011-2012,
Taufik Kurniawan, menerima imbalan Rp4,85 miliar atas pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kebumen dan Purbalingga, serta
Azis Syamsuddin, kasus dugaan korupsi DAK Kabupaten Lampung Tengah.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Puan Maharani dijemput paksa KPK atas kasus korupsi e-KTP”.
Sebelumnya, TurnBackHoax mengupas klaim “Puan Maharani terlibat korupsi e-KTP” lewat artikel turnbackhoax.id “[SALAH] Cagub Jakarta Pramono Anung dan Ketua DPR RI Puan Maharani Terlibat Korupsi e-KTP”, tayang Rabu (30/10/2025).

Unggahan video berisi klaim “Puan Maharani dijemput paksa KPK” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “kapal bantuan sudah sampai di Gaza” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, pencarian mengarah kepada rombongan Global Sumud Flotilla dan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.

Selanjutnya Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kapal Global Sumud Flotilla di Google. Hasilnya ditemukan artikel dari antaranews.com berjudul “Semua 44 kapal Global Sumud Flotilla ditahan Israel” yang dimuat Sabtu (04/10/2025). Artikel tersebut menjelaskan semua kapal dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut yang berjumlah 44 kapal dipastikan telah dicegat pihak Israel.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) kemudian menelusuri lebih dalam terkait unggahan dengan memasukan potongan tangkapan layar ke dalam Google Lens. Hasilnya ditemukan unggahan serupa dari akun tiktok antaramegapolitan disertai takarir “Ribuan warga Tunisia tumpah ruah di pesisir, mengibarkan bendera Tunisia dan Palestina untuk menyambut kedatangan Global Sumud Flotilla.”

Unggahan berisi klaim “kapal bantuan sudah sampai di Gaza” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Modus phishing menggunakan tautan yang diklaim untuk mendapatkan token listrik gratis dari PLN telah berulang kali beredar.

Phishing adalah upaya memancing calon korban untuk memberikan data pribadinya. Aksi ini biasa dilakukan dengan menawarkan hadiah menarik.

Sama seperti modus yang telah beredar sebelumnya, tautan yang diklaim untuk mendapatkan token listrik gratis pada Oktober 2025 juga mengarah ke situs mencurigakan.

Situs tersebut meminta pengunjung memasukkan nama lengkap, domisili, dan nomor akun Telegram aktif. Awas, jangan masukkan data apa pun ke situs tersebut.

Sebelumnya, informasi yang mengeklaim PLN membagikan token listrik gratis dalam rangka perayaan HUT ke-80 RI juga beredar di media sosial pada Agustus 2025.

Perwakilan PLN mengonfirmasi kepada Kompas.com pada 5 Agustus 2025 bahwa pembagian token listrik gratis itu hoaks.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi yang mengeklaim PLN membagikan token listrik gratis pada September 2025 adalah hoaks.

Informasi semacam itu adalah modus phishing atau pencurian data yang telah berulang kali beredar. Perwakilan PLN mengatakan bahwa pembagian token listrik gratis itu hoaks.