• (GFD-2026-35132) [SALAH] Malaysia Kecam Indonesia atas Peledakan Kapal Narkoba

    Sumber: Youtube.com
    Tanggal publish: 09/06/2026

    Berita

    Beredar video [arsip] dari akun YouTube “KajianOnline” pada Rabu (20/5/2026) berisi narasi:

    “MALAYSIA PROTES KERAS KE INDONESIA KARENA KAPAL BANDAR NARKOBOY MALAYSIA DIMUSNAHKAN RI! TERNYATA.”

    Hingga Selasa (9/6/2026) unggahan ini telah mendapatkan 1 ribu tanda suka, menuai 455 komentar, dan ditonton ulang lebih dari 40 ribu kali.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menyimak video berdurasi 14 menit 15 detik tersebut dari awal hingga akhir. Hasilnya, isi video sama sekali tidak membahas peristiwa yang sesuai dengan narasi pada judul.

    Video tersebut hanya membahas beberapa kasus kapal-kapal berbendera Malaysia dan Filipina yang kerap tertangkap melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

    Selain itu, pencarian Google menggunakan kata kunci “kapal narkoba Malaysia diledakkan Indonesia” juga tidak menemukan pemberitaan kredibel yang menyebut pemerintah Indonesia pernah meledakkan kapal pengangkut narkoba dari Malaysia hingga memicu kemarahan pemerintah Malaysia.

    Kesimpulan

    Isi video hanya membahas tentang kasus-kasus pencurian ikan yang pernah dilakukan kapal-kapal berbendera Malaysia dan Filipina. Jadi, unggahan berisi klaim “Malaysia kecam Indonesia atas peledakan kapal narkoba” adalah konten menyesatkan (misleading content).

    Rujukan

  • (GFD-2026-35133) [SALAH] Lepas dari Malaysia, Sabah-Sarawak Resmi Jadi Bagian Indonesia

    Sumber: Youtube.com
    Tanggal publish: 09/06/2026

    Berita

    Beredar video [arsip] dari akun YouTube “KajianOnline” pada Senin (1/6/2026) berisi narasi:

    “SABAH SARAWAK UMUMKAN GABUNG INDONESIA MALAYSIA LANGSUNG KETAKUTAN TANPA SABAH SARAWAK FEDERASI MALAYSIA AKAN LANGSUNG BUBAR”

    Hingga Selasa (9/6/2026) unggahan ini telah mendapatkan 1,2 ribu tanda suka, menuai 405 komentar, dan ditonton ulang lebih dari 46 ribu kali.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menyimak video berdurasi 14 menit 55 detik tersebut dari awal hingga akhir. Video membahas tentang isu tentang ketidakpuasan masyarakat di daerah Sabah dan Sarawak kepada pemerintah Malaysia, hingga menyebabkan adanya ancaman warga Sabah dan Sarawak untuk merdeka dari Malaysia.

    Namun, tidak ada pembahasan yang mengonfirmasi jika kedua wilayah tersebut telah resmi lepas dari Malaysia dan bergabung dengan Indonesia. Jika dicari dengan kata kunci “Sabah dan Sarawak resmi masuk ke Indonesia” di pencarian Google, tidak ditemukan satupun pemberitaan resmi yang melaporkan hal tersebut.

    Isu Sabah dan Sarawak ingin keluar dari Malaysia adalah isu lama yang muncul dari tahun ke tahun karena sebagian masyarakat di sana merasa hak-hak yang dijanjikan saat pembentukan Malaysia tahun 1963 belum sepenuhnya dipenuhi. Ini berkaitan dengan Malaysia Agreement 1963 (MA63), yaitu perjanjian yang menjadi dasar bergabungnya Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia.

    Meski sering memanas tapi hingga saat ini belum ada pernyataan resmi bahwa Sabah dan Sarawak telah merdeka dari Malaysia, sekaligus bergabung menjadi wilayah otonomi Indonesia.

    Kesimpulan

    Tidak ada pernyataan valid yang membenarkan Sabah dan Sarawak bergabung ke Indonesia. Jadi, unggahan berisi klaim “Lepas dari Malaysia, Sabah-Sarawak resmi jadi bagian Indonesia” adalah konten menyesatkan (misleading content).

    Rujukan

  • (GFD-2026-35134) [SALAH] Porsi MBG Bakal Ditambah Jadi Sarapan dan Makan Siang

    Sumber: TikTok
    Tanggal publish: 09/06/2026

    Berita

    Beredar foto [arsip] dari akun TikTok “bolonemase_semarang” pada Senin (25/5/2026), isinya memperlihatkan Presiden Prabowo sedang bersama sejumlah pelajar Sekolah Dasar (SD).

    Unggahan disertai narasi:

    “Karena ada secuil pihak yang terus meminta agar program MBG dihentikan

    Maka per 1 Juni 2026 porsi MBG akan ditambah menjadi 2 porsi per hari (sarapan dan makan siang”

    Hingga Selasa (9/6/2026), konten itu menuai hampir 70 tanda suka dan dibagikan ulang belasan kali.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “porsi MBG bakal ditambah jadi sarapan dan makan siang” di mesin pencari Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.

    TurnBacHoax kemudian mencari lebih lanjut dengan kata kunci “porsi MBG yang diterima siswa”. Hasilnya, ditemukan pemberitaan kompas.com berjudul “Di Sekolah Rakyat, MBG Diberikan Tiga Kali Sehari “.

    Berita yang tayang Senin (21/7/2025) tersebut mengutip pernyataan Staf Khusus Badan Gizi Nasional (BGN) Redy Hendra Gunawan yang menjelaskan bahwa sekolah umum hanya mendapatkan satu kali makan siang. Peserta didik di Sekolah Rakyat menerima tiga kali makan (sarapan, makan siang, dan makan malam), serta dua kali kudapan (pagi dan sore hari). Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan formal berbasis asrama (boarding school) yang diinisiasi pemerintah. 

    Tidak ditemukan rencana penambahan porsi MBG menjadi makan siang dan sarapan. Lebih lanjut, berita terkini soal MBG adalah perombakan jajaran pimpinan di BGN, yakni lembaga pemerintah nonkementerian yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pemenuhan gizi nasional, termasuk mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dilansir dari laporan bisnis.com, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru (menggantikan Dadan Hindayana).

    Kesimpulan

    Faktanya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan foto berisi klaim “porsi MBG bakal ditambah jadi sarapan dan makan siang ” itu merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan

  • (GFD-2026-35135) Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Pendamping Lokal Desa Bergaji Rp 9 Juta

    Sumber:
    Tanggal publish: 09/06/2026

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran Pendamping Lokal Desa (PLD) 2026 dengan gaji Rp 7 - 9 juta per bulan. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 31 Mei 2026.
    Berikut isi unggahannya:
    "TELAH DI BUKA KEMBALI Rekrutmen Pendamping Lokal Desa (PLD Kemendesa) 2026 kerja seluruh Indonesia sesuai Domisili Pendaftaran gratis tidak Memungut biyaya apapun, pendaftaran via telegram
    Halo, sahabat karir! Apakah kamu sedang mencari > pekerjaan yang menantang, bermanfaat, dan berdampak positif bagi masyarakat? Jika ya, maka kamu harus tahu tentang Pendamping Lokal Desa (PLD)! PLD adalah program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9.374 (Kemendesa) yang bertujuan untuk memberdayakan desa-desa di Indonesia melalui pendampingan, fasilitasi, dan advokasi. Tunggu apa lagi daftar sekarang link ada di bio dan jadi dari bagian kemendes
    #LOKER_TERBARU#PENDAFTARAN_VIA_ONLINE"
    Unggahan menyertakan poster dengan tulisan sebagai berikut:
    "KEMENDES
    REKRUTMENT PENDAMPING DESA
    PETUGAS_PENGAWAS & PKK
    PETUGAS_PENYULUHAN & KESEHATAN
    Gaji 7juta - 9juta/Bulan
    MASUKKAN LAMARAN & AKAN DI SELEKSI DI DAERAH MASING-MASING
    PENDAFTARAN GRATISS
    INFO Link Di BIO"
    Unggahan disertai link daftar. Jika diklik akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi, seperti nama lengkap hingga nomor Telegram.
    Lalu benarkah klaim link pendaftaran Pendamping Lokal Desa 2026 dengan gaji Rp 7 - 9 juta per bulan? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran Pendamping Lokal Desa 2026 dengan gaji Rp 7 - 9 juta per bulan.  Penelusuran mengarah pada artikel berita dari Antara berjudul "Mendes Yandri tegaskan belum ada rekrutmen pendamping desa" yang tayang pada 3 Februari 2026.
    Dalam artikel ini, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pihaknya belum menyelenggarakan rekrutmen tenaga pendamping profesional desa atau pendamping desa.
    "Jadi, kami tegaskan di forum terhormat ini belum ada rekrutmen terhadap pendamping desa," kata Yandri dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 3 Februari.
    Hal tersebut disampaikan Yandri menanggapi pertanyaan mengenai rekrutmen pendamping desa yang disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI di rapat tersebut. Dia menambahkan, penegasan yang diberikan juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penipuan terkait rekrutmen pendamping desa.
    "Penipuan melalui medsos (media sosial) banyak sekali sekarang, yang gaji Rp17 juta, Rp15 juta, akhirnya banyak yang tertipu," kata dia.
    Dia menambahkan, saat ini, yang dilakukan oleh Kemendes PDT adalah evaluasi terhadap kinerja pendamping desa. Dari total 34.000 pendamping desa, Mendes Yandri mengatakan sekitar 8.000 pendamping desa telah dievaluasi.
    Ke depan, kata dia, rekrutmen pendamping desa pun akan dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. "Yang merekrut itu bukan Kemendes, melainkan perguruan tinggi. Jadi, ini adil dan transparan, pakai CAT dan sebagainya," kata Yandri.
    Penelusuran juga mengarah pada unggahan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui akun Instagram resminya @kemendespdt.
    "Kami mengingatkan seluruh masyarakat untuk berhati-hati terhadap akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kementerian Desa dan PDT," demikian tulis Kemendes PDT yang dikutip pada 9 Juni 2026.
    Kemendes menyatakan, akun-akun ini sering digunakan untuk penipuan, penyebaran informasi hoaks, dan tindakan merugikan lainnya. Pastikan hanya mengikuti akun resmi kami yang terverifikasi. Selain itu, jangan mudah percaya dengan permintaan data pribadi atau transfer uang.
    "Hati-hati penipuan, kami memperingatkan sobat desa untuk selalu waspada terkait info rekrutmen pendamping desa yang ada, selain dari website resmi Kemendes PDT itu hoax."
     
     

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran Pendamping Lokal Desa 2026 dengan gaji Rp 7 - 9 juta per bulan, tidak benar dan merupakan hoaks. 

    Rujukan