Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa pesan berantai serupa pernah muncul beberapa bulan lalu. Kemenkes membantah bahwa pernah menelepon masyarakat untuk menanyakan status vaksinasi.
"Tidak ada lembaga pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan yang melakukan panggilan telepon terkait status vaksinasi masyarakat. Bila ada pesan berantai seperti di atas, dipastikan tidak benar alias hoaks," ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dokter Mohammad Syahril.
"Masyarakat dapat mengakses status vaksinasi melalui platform Satu Sehat. Ini merupakan yang merupakan situs resmi pemerintah untuk vaksinasi covid-19, Selain lewat Satu Sehat, masyarakat juga dapat berkomunikasi langsung dengan menghubungi WhatsApp Kemenkes RI 0811 1050 0567, email pedulilindungi@kemkes.go.id, atau Call Center di nomor 119 ext. 9," katanya menambahkan.
Pada tahun 2021, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi juga pernah menyampaikan bantahannya.
"Itu hoaks ya. Pemerintah melalui Kemenkes tidak pernah menelepon masyarakat untuk menanyakan status vaksinasi," ujarnya saat dihubungi Cek Fakta Liputan6.com, Sabtu (4/9/2021).
"Sesudah vaksin masyarakat akan mendapat sertifikat vaksin yang bisa diakses melalui aplikasi PeduliLindungi atau di websitenya," katanya menambahkan.

Pesan berantai yang mengklaim Kemenkes melakukan telepon pada masyarakat untuk menanyakan status vaksinasi adalah hoaks.

SUMBER membagikan foto hasil SUNTINGAN, FAKTA: judul asli artikel yang dimuat di POS-KUPANG.COM yang disunting adalah “BREAKING NEWS: Jokowi Kunjungi NTT, Begini Jadwal Kunker Presiden di Tiga Daerah”.

Artikel sumber tangkapan layar dengan judul ASLI, POS-KUPANG.COM pada 4 Des 2023: “Presiden RI jokowi kunjungi NTT. Kali ini kunjungan orang nomor satu di Indonesia dilakukan di tiga daerah.

Artikel-artikel dengan topik “Jokowi Kunjungi NTT” di situs POS-KUPANG.COM

Hasil SUNTINGAN, FAKTA: judul asli artikel yang dimuat di POS-KUPANG.COM yang disunting adalah “BREAKING NEWS: Jokowi Kunjungi NTT, Begini Jadwal Kunker Presiden di Tiga Daerah”.

SUMBER membagikan video yang memelintir konteks memanfaatkan isu yang sedang berlangsung yang menyebabkan kesimpulan yang MENYESATKAN. FAKTA: selain berisi pembacaan artikel dari situs opini, video sebenarnya berisi potongan-potongan video dari peristiwa yang konteksnya TIDAK berkaitan.

Salah satu sumber video dengan segmen yang identik dengan konteks yang BENAR, Kompas.tv pada 27 Okt 2020: “JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan bagaimana usaha kerasnya memperjuangkan kembali aset-aset negara yang lenyap di Era Presiden Soeharto, salah satunya Hotel Hilton Jakarta yang sudah berubah nama menjadi Hotel Sultan.

Hasil pencarian video di YouTube, kata kunci: “sri mulyani negara maju negara berkembang”.

MENYESATKAN, memelintir konteks memanfaatkan isu yang sedang berlangsung. FAKTA: selain berisi pembacaan artikel dari situs opini, video sebenarnya berisi potongan-potongan video dari peristiwa yang konteksnya TIDAK berkaitan.

Akun Old Women pada 19 November 2023 mengunggah video yang berjudul “AHOK RESMI GANTIKAN GIBRAN, TAK INGIN KONTROVERSI DENGAN PDIP KINI JOKOWI BATALKAN GIBRAN”. Unggahan yang berdurasi 6 menit 12 detik itu tidak menyampaikan tentang peresmian Ahok sebagai pengganti Gibran menjadi cawapres Prabowo dalam pilpres 2024. Judul dalam unggahan tersebut tidak sesuai dengan narasi yang disampaikan dalam unggahan. Narasi yang disampaikan memang tentang Gibran namun berbeda topik dengan judul yang ada pada unggahan.

Narasi pada unggahan tersebut adalah sebuah artikel berita dari seword.com yang berjudul “Cawe-Cawe Presiden Jokowi Dalam Mengkhianati Bangsa Indonesia” pada 16 November 2023. Artikel tersebut berisi tentang putusan MK tentang undang-undang baru yang membuat Gibran bisa maju menjadi cawapres. Artikel tersebut juga merupakan opini dari penulis tentang Jokowi yang diduga bertujuan untuk membuat politik dinasti atau politik keluarga.

Hasil periksa fakta Ummul Hidayah. Unggahan video dengan klaim Ahok resmi gantikan Gibran. Unggahan tersebut telah dimanipulasi dari cover hingga judul yang tidak sesuai dengan narasi yang disampaikan dalam unggahan tersebut. Unggahan tersebut menarasikan sebuah artikel yang membahas Gibran tetapi tidak membahas peresmian Ahok menggantikan Gibran.