• (GFD-2025-30272) Hoaks, Jokowi marahi Purbaya karena tolak tanggung utang Whoosh

    Sumber:
    Tanggal publish: 25/11/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah narasi di Facebook mengklaim Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudha, karena menolak menangani utang proyek kereta cepat Whoosh.

    Konten dengan video itu diawali sebuah cuplikan yang menampilkan Jokowi sedang berpidato membahas isu transportasi publik.

    Dalam paparannya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan bahwa Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), dan kereta cepat Whoosh memang masih menimbulkan kerugian negara secara pendapatan ekonomi.

    Walau demikian, kerugian yang dialami negara akibat kemacetan angkanya lebih besar, kata Jokowi dalam pidato itu.

    Unggahan tersebut disimpulkan sebagai bentuk kemarahan Jokowi terhadap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Dalam video di Facebook juga disematkan tulisan:

    Pak Purbaya Di Skak Jokowi, Terlalu Ikut Campur Urusan Kereta Cepat..!!!!!

    Baru kali ini liat Jokowi marah

    Beginilah pernyataan Jokowi atas kerugian kreta cepat yang Tak mau hutangnya di tanggung Pak Purbaya, Minggu (19/10/2025).

    Namun, benarkah konten itu memuat kemarahan Jokowi terhadap Purbaya yang menolak tanggung utang Whoosh?



    Hasil Cek Fakta

    Video yang menampilkan Jokowi di Facebook itu merupakan pidato lama, tepatnya pada 13 Agustus 2024.

    Saat itu, Jokowi masih menjabat sebagai Kepala Negara dan sedang memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Video aslinya dapat dilihat di sini.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa baru diangkat jadi Menteri Keuangan RI oleh Presiden Prabowo pada 8 September 2025, sebagaimana diberitakan Antara di sini.

    Purbaya memang sempat menarik perhatian publik karena pernyataannya soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan ikut menanggung beban utang Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Ia mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis itu dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), seperti dilansir berita Antara pada Oktober 2025.

    Namun, Purbaya mengaku akan ikuti arahan Presiden Prabowo soal penyelesaian utang Whoosh.

    Perbedaan waktu antara penayangan video pidato Jokowi dengan pernyataan Purbaya terkait Whoosh, memperlihatkan bahwa pengunggah konten di Facebook itu telah memuat narasi yang direkayasa.

    Faktanya, paparan Jokowi di video Facebook sama sekali tak terkait dengan pernyataan Purbaya soal utang Whoosh.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Klaim: Jokowi marahi Purbaya karena tolak tanggung utang Whoosh

    Rating: Hoaks

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-30271) Cek Fakta: Tidak Benar di Video Ini Menkeu Purbaya Resmikan Pinjaman Tanpa Bunga

    Sumber:
    Tanggal publish: 24/11/2025

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar postingan di media sosial klaim video Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meresmikan pinjaman tanpa bunga. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 20 November 2025.
    Dalam postingan terdapat tulisan:
    "silahkan mumpung ada keringanan,barangkali buat modal usaha"
     
    Narasi video berupa pernyataan Menkeu Purbaya tertanggal 12 September 2025, berbunyi sebagai berikut:
    "Kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI Rp 55 triliun, BSI Rp 10 triliun"
    Unggahan turut menyertakan poster yang berisi tulisan:
    "TELAH DIRESMIKAN PINJAMAN TANPA BUNGA UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT DI SELURUH WILAYAH INDONESIA
    MINIMAL PENGAJUAN 3JUTA SAMPAI 500 JUTA
    PROSES PENCAIRAN PALING LAMBAT 15-30 MENIT"
    Lalu benarkah klaim video Menkeu Purbaya meresmikan pinjaman tanpa bunga? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com
     

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Menkeu Purbaya meresmikan pinjaman tanpa bunga. Video tersebut identik dengan berita dari Kompas TV yang tayang di Youtube KompasTV berjudul "Purbaya ke Pegawai Kemenkeu soal Rp200 Triliun ke Bank Himbara: Jalan Kan Ya?.
    Dalam video tertulis tanggal 12 September 2025, dan berita ditayangkan pada 14 September 2025.
    Berikut narasi beritanya:
    "JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang ditarik dari Bank Indonesia, telah digelontoran ke lima bank BUMN pada Jumat (12/9/2025).
    Purbaya memastikan ke pegawai Kemenkau, dana tersebut berjalan sesuai rencana.
    "Jalan kan ya?" tanya Purbaya.
    "Jalan Pak," jawab pegawai Kemenkeu.
    Sahabat KompasTV, bagaimana pendapat kalian terkait berita ini, tulis di kolom komentar ya!
    #menkeu #purbaya"
    Tidak ada pernyataan dari Menkeu Purbaya yang meresmikan pinjaman tanpa bunga.
    Penelusuran juga mengarah pada artikel Liputan6.com yang tayang pada 12 September 2025 berjudul "Menkeu Purbaya Sudah Transfer Rp 200 Triliun, 3 Bank Ini Dapat Porsi Terbesar".
    Dalam artikel ini, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mencairkan dana Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara), yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN).
    "Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan. Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun akan masuk ke sistem perbankan hari ini," kata Menkeu Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
    Dari total dana Rp 200 triliun, Bank Mandiri, BRI dan BNI mendapat alokasi terbesar, masing-masing Rp 55 triliun. Sementara BTN dicairkan Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Menkeu Purbaya meresmikan pinjaman tanpa bunga, tidak benar.
  • (GFD-2025-30270) Hoaks Mahfud MD Usul Penghapusan Tilang ke Prabowo

    Sumber:
    Tanggal publish: 24/11/2025

    Berita

    tirto.id - Beredar sebuah unggahan di media sosial, dengan narasi yang menyebut Mahfud MD mengusulkan penghapusan tilang Satlantas kepada Presiden Prabowo Subianto.

    ADVERTISEMENT

    Unggahan tersebut disertai foto Mahfud MD berdampingan dengan Prabowo, dan dipublikasikan oleh akun Facebook "DefakoN" (arsip) pada Kamis (21/11/2025).

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Dalam narasi itu disebutkan, belum seminggu setelah pelantikan, Mahfud MD langsung “bikin heboh” dengan mengusulkan agar penilangan Satlantas dihapuskan dan diganti dengan sistem baru yang dinarasikan lebih adil untuk rakyat.

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Narasi tersebut juga menyertakan kutipan yang seolah berasal dari Mahfud MD, yang berbunyi, “Saya tidak ingin rakyat terus jadi korban penilangan yang bikin resah."

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Periksa Fakta Mahfud MD minta tilang dihilangkan.

    Sejumlah warganet terlihat mendukung klaim itu.

    ADVERTISEMENT

    Hingga Senin (24/11/2025), unggahan tersebut telah ditonton 21.900 kali, memperoleh 486 tanda suka, 49 komentar, dan 18 kali dibagikan.

    Unggahan dengan narasi serupa juga muncul melalui akun @ajmgrup_ig di Threads. Namun, benarkah Mahfud MD pernah mengusulkan penghentian tilang?

    Hasil Cek Fakta

    Tirto menelusuri klaim ini dengan memeriksa sumber visual, pemberitaan resmi, serta arsip pernyataan Mahfud MD. Melansir Kompas.com, Mahfud MD memang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia dilantik pada Jumat (7/11/2025) lalu.

    Namun, tidak ditemukan pernyataan resmi Mahfud yang mendukung ataupun memerintahkan penghentian tilang seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut.

    Pencarian menggunakan kata kunci “Mahfud MD Usulkan Hapus Tilang” dalam arsip berita maupun pernyataan publik Mahfud juga tidak mengarah pada informasi yang selaras dengan klaim itu.

    Melansir laman Polri, disebut bahwa kepolisian memang telah menghentikan praktik tilang manual dan beralih ke penegakan hukum berbasis teknologi, seperti ETLE dan sistem Cakra Presisi.

    Namun, perubahan ini merupakan kebijakan internal Polri dan tidak ada keterkaitan langsung dengan Mahfud MD dalam kapasitasnya saat ini. Tidak ada pula pernyataan resmi dari institusi kepolisian yang menyebutkan bahwa tilang dihentikan sepenuhnya; yang berubah hanyalah mekanisme penindakannya.

    Tirto juga menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan dengan melakukan reverse image search melalui Google Images.

    Hasilnya menunjukkan bahwa foto tersebut berasal dari dokumentasi Antara Foto yang diambil pada Rabu (22/11/2023). Saat itu, Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam, sementara Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    Foto tersebut memperlihatkan keduanya sedang berbincang menjelang pelantikan Panglima TNI di Istana Negara. Foto ini tidak memiliki keterkaitan dengan isu penghentian tilang maupun dengan posisi Mahfud MD saat ini. Penggunaan foto lama dari konteks berbeda menunjukkan adanya upaya membingkai narasi yang menyesatkan.

    Secara keseluruhan, penelusuran tidak menemukan dasar faktual yang mendukung klaim bahwa Mahfud MD mengusulkan penghentian tilang atau terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait. Foto yang dipakai dalam unggahan juga tidak relevan dengan isi narasi dan berasal dari peristiwa yang berbeda.

    Kesimpulan

    Klaim yang menyebut Mahfud MD meminta Polri menghentikan tilang adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

    Tidak ditemukan pernyataan resmi Mahfud MD terkait isu tersebut, sementara perubahan mekanisme tilang merupakan kebijakan internal Polri. Foto yang digunakan dalam unggahan juga tidak relevan dengan klaim dan diambil pada tahun 2023.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan

  • (GFD-2025-30269) Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran BSU 2025 Sebesar Rp 600.000

    Sumber:
    Tanggal publish: 24/11/2025

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan klaim tautan pendaftaran untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp 600.000. Postingan tersebut beredar di salah satu akun Facebook pada 17 November 2025.
    Berikut isi postingannya:
    "BSU Telah Dibuka Kembali!
    Nominal BSU 2025: Rp600.000/bulan. Untuk 2 bulan yang dibayarkan sekaligus.
    Dapatkan bantuan langsung dari pemerintah bagi pekerja aktif yang layak menerima.
    💼 Pemeriksaan status penerima dilakukan secara daring dan transparan.
    ✅ Layanan resmi, cepat, dan langsung terintegrasi dengan data Kemnaker"
    Unggahan turut menyertakan poster yang berisi narasi sebagai berikut:
    "BSU 2025
    BPJS KETENAGAKERJAAN MENYALURKAN
    BANTUAN SUBSIDI UPAH
    SENILAI Rp 600.000
    BAGI PEKERJA YANG AKTIF TERDAFTAR DI BPJS KETENAGAKERJAAN"
    Unggahan tersebut disertai menu pendaftaran, jika diklik akan muncul link berikut:
    https://registrasi7-bsu.updateterkini2025.com/?fbclid=IwY2xjawOQyj5leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwyNTYyODEwNDA1NTgAAR4VgKhR3CDJhElX1rPYf6G0kdNO5UFFNgKwuwBRQyumKlynU0VeW8kF9R7l4g_aem_Pbby2-ocAQJMjjwHj7DvZQ
    Link tersebut mengarah pada halaman situs yang meminta sejumlah identitas, seperti nama hingga nomor Telegram.
    Lalu benarkah klaim link pendaftaran BSU 2025 sebesar Rp 600.000? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran BSU 2025 sebesar Rp 600.000. Penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com yang tayang pada 13 Oktober 2025, berjudul "Resmi dari Pemerintah: Tak Ada BSU Tahap Kedua, Warganet Diminta Hati-hati!".
    Dalam artikel ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menepis kabar yang beredar di media sosial soal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap kedua pada tahun 2025. Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki kebijakan baru terkait program tersebut.
    "Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II," kata Yassierli dalam Konferensi Pers di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin 13 Oktober 2025.
    Sebelumnya, isu pencairan BSU di bulan Oktober sempat ramai diperbincangkan warganet, dengan banyak unggahan yang mengklaim bahwa dana bantuan segera cair.
    Namun, Menaker memastikan informasi itu tidak benar. Ia menegaskan bahwa BSU hanya disalurkan sekali pada pertengahan tahun ini yakni di Juni dan Juli saja.
    "Jadi, saya lihat juga ada di posting media, cek BSU bulan Oktober, itu sampai sekarang belum ada. Jadi mungkin bisa diasumsikan itu tidak ada. Jadi, BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni dan bulan Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU," ujar Yassierli.
    Penelusuran juga mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul "Kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair? Simak Jadwal dan Cara Cek Status Resmi Biar Tak Tertipu"
    Dalam artikel ini dijelaskan, beberapa kanal resmi yang dapat diakses untuk mengecek status penerimaan BSU. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di bsu.kemnaker.go.id. 
    Selain itu, situs resmi BPJS Ketenagakerjaan khusus BSU di  bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) juga menjadi alternatif praktis untuk mengecek status BSU.

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran BSU 2025 sebesar Rp 600.000, tidak benar.