* Bukan peristiwa saat ini (2024) ketika pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, faktanya video yang dibagikan sudah beredar sebelumnya pada 2022 lalu.

* Masuk ke kategori konteks yang salah (false context) karena memelintir konteks ASDiKaMBa/5W1H (Apa Siapa Dimana Kapan Mengapa Bagaimana/What Who Where When How Why), spesifiknya konteks waktu (Kapan/When).

Unggahan dengan klaim Razman Arif Nasution mengamuk di Bandara karena tidak tahu bahwa Jokowi-Ma'ruf sudah pensiun termasuk kategori konteks yang salah (false context) karena memelintir konteks, faktanya bukan peristiwa saat ini (2024) ketika pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, video yang dibagikan sudah beredar sebelumnya pada 2022 lalu.

* Tidak berkaitan dengan Israel dan Hamas. Faktanya video sudah dipublikasikan sebelumnya pada tahun lalu (2023), berkaitan dengan konflik Ukraina vs Rusia. Selain itu, video direkam di dalam kendaraan HMMWV (Humvee), bukan di Tank.
* Masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content) karena memelintir menunggangi kondisi konflik Israel dengan Hamas yang masih terjadi hingga saat artikel ini disusun.

Post atau cuitan yang membagikan peristiwa ledakan dengan klaim SALAH menghubungkan dengan konflik antara Israel dengan Hamas masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content) karena faktanya video sudah dipublikasikan sebelumnya pada tahun lalu (2023) yang berkaitan dengan konflik Ukraina vs Rusia.

Tirto menemukan pernyataan dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, yang membantah hasil survei elektabilitas Pilkada Bone Bolango 2024 yang mengatasnamakan lembaganya. Unggahannya di Instagram menyebut Indikator menjadi korban pemalsuan survei.

“Kali ini terjadi (di) Kabupaten Bone Bolango. Modusnya salah satu kubu menyebar slide palsu dengan mengatasnamakan Indikator Politik Indonesia di medsos maupun media lokal,” ujar Burhanuddin.

Dia menyebut, survei terakhir yang pihaknya lakukan di Kabupaten Bone Bolango terjadi pada Agustus 2024. “Itupun hasilnya berbeda dengan survei yang diklaim dari Indikator, yang dikatakan dilakukan pada September. Hati-hati jika calon kepala daerah belum terpilih aja sudah menipu begini, apalagi nanti kalau sudah mendapat mandat,” ucap Burhanuddin dalam klarifikasinya di Instagram, 16 Oktober 2024.

Sama halnya dengan hasil survei di Kabupaten Pemalang yang diklaim didapat dari LSI. Narahubung LSI, Eka Novita, menyebut unggahan di media sosial tersebut sebagai hoaks. Menurut Eka, hasil survei yang dilakukan LSI pasti diterbitkan di situs resmi mereka.

“Rilis Lembaga Survei Indonesia hanya ada laman resmi kami, yaitu www.lsi.or.id,” ucapnya, mengutip informasi dari mediakita.co, salah satu media lokal di Jawa Tengah, Senin, (21/10/2024).

Pada 21 Oktober 2024, LSI baru merilis survei resmi untuk Kabupaten Pemalang per Oktober 2024. Hasil survei resmi LSI pada 9-13 Oktober 2024 tersebut menempatkan pasangan Vicky Prasetyo - Mochamad Suwendi di urutan paling buncit dengan perolehan suara 12,3 persen, diikuti Anom Widiyantoro - Nurkholes 15,3 persen dan Mansur Hidayat - Muhammad Bobby Dewantara unggul dominan dengan 69,1 persen suara. Sisanya hanya sekitar 3,4 persen responden yang masih menjawab tidak tahu.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan terdapat sejumlah klaim fiktif soal hasil survei yang tersebar di media sosial. Hasil survei Indikator untuk Kabupaten Bone Bolango, yang mengunggulkan Ismet-Risman, dan survei LSI untuk Kabupaten Pemalang, yang mengunggulkan Vicky-Suwendi, bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi telah membuat klarifikasi di Instagram yang menyebut informasi ini hoaks. Begitu juga LSI.

BRICS pada dasarnya adalah forum informal negara berkembang, yang mulanya diinisiasi oleh Rusia dan dimulai dengan pertemuan empat negara BRIC pada tahun 2006. Mereka menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) pertama pada tahun 2009 dan kemudian diikuti bergabungnya Afrika Selatan pada tahun 2010.

BRICS lahir karena keinginan kelima negara yang tergabung untuk memperkuat posisi di dunia melalui kerja sama aktif di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Salah satu rencana besar BRICS adalah membuat mata uang sendiri. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan ketergantungan negara-negara BRICS terhadap mata uang dolar Amerika Serikat.

Selain lima negara pendiri, sudah ada empat negara tambahan yang bergabung dengan BRICS yakni Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Indonesia belum secara resmi menyatakan bergabung dengan BRICS, tetapi sudah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung.

Hal ini setidaknya tercermin dari pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu), Sugiono, saat menghadiri KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 24 Oktober 2024 lalu.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” ujar Menlu Sugiono dalam keterangan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri.

Sugiono menilai, apa yang coba dikejar BRICS sejalan dengan program pemerintah yang baru. “Kita juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia,“ tambah dia.

Terkait dengan klaim terbit resminya mata uang kertas BRICS pada KTT Oktober 2024 lalu, Tirto mencoba menelusuri kebenarannya. Hasil penelusuran di mesin pencarian Google mengarahkan ke artikel berikut dari Kominfo dan RRI.

Dua sumber ini menyebut memang benar kalau KTT BRICS di Kazan turut dihadiri perwakilan Indonesia. Benar juga kalau ada bahasan soal kerja sama ekonomi, juga soal rencana dedolarisasi (upaya memutus ketergantungan pada dolar AS untuk perdagangan internasional), dan penggunaan mata yang berbasis blockchain.

Namun, tidak ada pengesahan mata uang resmi BRICS dan pengukuhan Indonesia sebagai anggota dari acara tersebut.

Sementara artikel dari Antara menyebut, berdasar Deklarasi Kazan, anggota BRICS menyadari manfaat dari instrumen pembayaran lintas batas yang cepat, dan berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif.

Mata uang BRICS juga dapat menegaskan kemandirian ekonomi negara anggota sambil bersaing dengan sistem keuangan internasional yang sudah ada. Tetapi artikel Antara tersebut menegaskan, dari KTT BRICS di Kazan, belum ada mata uang spesifik yang terbit, tetapi sistem pembayaran berbasis blockchain BRICS sedang dalam tahap pengerjaan.

Pencarian Tirto lebih jauh juga mengarahkan ke artikel dari Financial Express berikut. Artikel tersebut menegaskan kalau uang kertas yang dipegang Putin dalam acara tersebut adalah perangkat simbolis semata.

Sementara media Rusia, Sputnik, juga menegaskan kalau uang kertas yang muncul di KTT BRICS di Kazan hanyalah simbol dan bukan mata uang resmi. "Sebanyak 1.000 uang kertas seperti itu –dengan nominal 100 BRICS– dicetak di Kota Kirzhach, wilayah Vladimir, Rusia," begitu tulis laporan Sputnik.

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, uang kertas simbolis tersebut menjadi lambang kerja sama timbal balik antarnegara BRICS. Lebih lanjut disebut kalau pencetakan uang tersebut diprakarsai oleh pendiri sekaligus pemilik Kirzhach Typography JSC, Yevgeny Fyodorov.

Sementara laporan dari CNN Indonesia menyebut Presiden Putin belum berencana membuat mata uang khusus untuk negara anggota BRICS. Pembuatan mata uang diperkirakan akan membutuhkan proses panjang yang tidak mudah.

Narasi dan desain mata uang BRICS memang kerap menjadi bahan perbincangan selepas KTT BRICS. Pada tahun 2023 lalu, desain uang kertas BRICS yang memuat bendera Indonesia juga sempat menyebar pada September 2023 di media sosial. Namun, setidaknya sampai akhir Oktober 2024 ini, uang kertas BRICS belum terbit secara resmi dan ditemukan beredar di masyarakat luas.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan, klaim mata uang BRICS telah resmi diterbitkan pada Oktober 2024 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Uang kertas BRICS yang muncul dan sempat dipegang Putin hanyalah simbolis dan belum resmi diterbitkan. BRICS juga sejauh ini masih dalam tahap pengerjaan pengembangan sistem pembayaran berbasis blockchain.

Sampai dengan akhir Oktober 2024, mata uang BRICS belum terbit secara resmi dan disebarkan kepada publik.