ADVERTISEMENT

Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Seluruh tautan tersebut mengarahkan kami ke halaman situs yang menampilkan formulir pendaftaran yang meminta data diri seperti nama, nomor telepon dan jenis kelamin.

Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi milik instansi resmi pemerintah manapun, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkaitan dengan klaim ini.

Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran .go.id, mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Lebih lanjut, akun penggunggah klaim tersebut juga bukan merupakan akun Facebook resmi milik Kemendikdasmen ataupun instansi pemerintah lain yang terkait.

Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain.

Kemendikdasmen melalui keterangan resminya, telah mengeluarkan peringatan mengenai beredarnya berbagai tautan dan laman palsu yang mengatasnamakan bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta. Dalam penjelasannya, instansi tersebut menegaskan bahwa tautan tersebut merupakan modus penipuan berbentuk phishing yang bertujuan mencuri data pribadi para calon korban.

"Phising adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP (one-time password), atau informasi keuangan. Jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu," ujar Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen dalam postingan Instagram, dikutip Senin (1/9/2025).

Hasil penelusuran fakta menunjukkan unggahan yang menyertakan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan insentif bagi guru non-ASN, guru honorer, dan pegawai negeri dengan nilai Rp2,1 juta bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Kemendikdasmen melalui keterangan resminya, telah mengeluarkan peringatan mengenai beredarnya berbagai tautan dan laman palsu yang mengatasnamakan bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video penemuan ubi ungu mirip seperti orang, dengan menangkap layar video tersebut untuk dijadikan bahan penelusuran menggunakan prangkat pendeteksi AI lewat situs hivemoderation.com.
Dari hasil penelusuran lewat situs hivemoderation.com menunjukan 99.9 persen video tersebut hasil buatan AI.
 
Sumber:https://hivemoderation.com/ai-generated-content-detection?gad_source=1&gad_campaignid=19609884447&gclid=CjwKCAiAuIDJBhBoEiwAxhgyFu4kFAjQHEZhpaemvKPT-WJqPWHp7Fk5CHlPrHIvIGl65Z0roF7AlRoC6KYQAvD_BwE

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video penemuan ubi ungu mirip seperti orang tidak benar.
Video tersebut hasil manipulasi AI

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar dari pemerintah. 
Penelusuran mengarah pada informasi dari akun Instagram resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni @kkpgoid seperti dikutip pada Jumat 21 November 2025.
Unggahan KKP tersebut berisi:
"Waspada Penipuan dan Hoax Mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Hai #SahabatBahari, yuk lebih cermat dan cerdas dalam memilih dan memilah informasi!! Dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kamu harus lebih waspada lagi yaa. Segala bentuk informasi resmi bisa kamu akses melalui website dan media sosial KKP ?"
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar dari pemerintah, tidak benar.

Tempo memverifikasi unggahan itu dengan menelusuri dan mencocokkannya dengan sumber kredibel. Hasilnya, Presiden Prabowo memang pernah mewacanakan pusat pengobatan bagi warga Gaza di Pulau Galang, namun rencana ini belum mendapat persetujuan resmi dari Palestina.

Saat masih menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Prabowo mengarahkan kabinet menyiapkan bantuan medis untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Pernyataan itu dikutip kantor berita Antara. Rencana layanan medis ditempatkan di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Hasan mengatakan Pulau Galang dipilih karena fasilitas kesehatannya memadai. Pulau ini pernah menjadi lokasi pengungsian dan pusat penanganan pandemi COVID-19. Ia menambahkan bahwa rumah sakit dan fasilitas pendukung di pulau itu dapat dimanfaatkan untuk merawat korban luka, termasuk menampung keluarga yang mendampingi pasien.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, rencana evakuasi dan pemberian layanan medis bagi warga Gaza tersebut sudah disampaikan oleh Prabowo kepada negara-negara tetangga Palestina. Namun, belum ada kesepakatan dan persetujuan mereka karena masih tahap pembicaraan.

Seperti dilansir dari Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat total korban tewas sejak perang dimulai pada Oktober 2023 mencapai 61.430 orang dan 153.213 orang luka-luka.

Rencana Prabowo itu disambut oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Hendri Kurniadi mengatakan dukungan ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan di Gaza. 

"Saat ini kami sedang menunggu petunjuk teknis dari kementerian,” ujar Hendri dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Kritik Merelokasi Warga Gaza ke Pulau Galang 

Rencana merelokasi warga Gaza ke Pulau Galang untuk pengobatan menuai kritik luas. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena meminta pemerintah berhati-hati karena langkah itu bisa sejalan dengan skenario Israel dan pemerintahan Trump yang ingin mengosongkan Gaza dengan memindahkan jutaan warganya ke luar wilayah mereka.

Amnesty menegaskan bahwa setiap pemindahan warga Palestina tanpa kesukarelaan berpotensi menjadi kejahatan perang. Rencana ini dikhawatirkan memberi kesan mendukung pendudukan ilegal Israel. Indonesia perlu menolak setiap upaya yang memungkinkan pengosongan Gaza dan justru mendesakkan penghentian genosida serta apartheid Israel, gencatan senjata permanen, dan pembukaan jalur kemanusiaan untuk mengakhiri kelaparan akut.

Dosen Hubungan Internasional UMRAH Tanjungpinang Ady Muzwardi menilai rencana Presiden Prabowo sarat kepentingan politik dan berpotensi menjadi ajang pencitraan. Dari perspektif hubungan internasional, ia menilai kebijakan itu tidak memberi keuntungan berarti bagi Indonesia, baik ekonomi maupun pertahanan. Ia melihat langkah tersebut lebih menyerupai strategi politik luar negeri ala pemerintahan Sukarno dan Soeharto ketika ekonomi dalam negeri lesu.

Sejalan dengan Amnesty, Ady juga mengkhawatirkan adanya peran Israel dan Amerika Serikat dalam upaya pengosongan Gaza, yang mendapat dukungan Presiden AS Donald Trump.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Prabowo resmi menampung 2.000 warga Gaza di Pulau Galang adalah klaim menyesatkan. Meski sempat ada wacana soal menampung warga Gaza, tapi wacana itu belum mendapat persetujuan Palestina. Kritik juga bergulir di tanah air.