KOMPAS.com - Di media sosial beredar tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) khusus Ramadhan 1446 Hijriah.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan tersebut palsu.

Tautan yang diklaim untuk pendaftaran bansos PKH Ramadhan dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini pada Kamis (20/1/2025).

Berikut narasi yang dibagikan:

SPESIAL BULAN RAMADHAN 1446 HBANTUAN SOSIAL PKH MERATA UNTUK MASYARAKAT INDONESIABANTUAN PKH SEBESAR Rp.1.500.000, Per Orang.

Daftarkan Diri Anda Dibawah Ini & Ikuti Persyaratannya.Dapatkan Sekarang

Screenshot Hoaks, tautan diklaim pendaftaran bansos PKH Ramadhan

Suara.com - Beredar video di media sosial yang menarasikan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam video Facebook berdurasi kurang dari semenit tersebut menampilkan seorang pria mengenakan topi, masker dan rompi merah tahanan kejaksaan.

Diketahui sebelumnya, KPK memang melakukan penggeledahan rumah Ridwan Kamil pada Senin, 10 Maret 2025 untuk mengusut dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023.

Adapun narasi dalam unggahan tersebut:

"Ridwan Kamil ditangkap

seret semuanya pak biar dipenjara berjamaah"

Akan tetapi, apakah benar video itu merupakan saat Ridwan Kamil ditahan KPK?

Jakarta Senin, 3 Maret 2025 - Tim Koalisi Cek Fakta yang terdiri dari AMSI, AJI dan Mafindo, didukung oleh Google News Initiative melakukan audiensi terkait perlindungan bagi pemeriksa fakta dengan Komnas HAM di sekretariatnya, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.
Koordinator CekFakta, Adi Marsiela memaparkan hasil riset internal di jaringan pemeriksa fakta kepada perwakilan Komnas HAM yang dipimpin Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing. Riset dengan metodologi survei dan wawancara mendalam ini menemukan 21,05% pemeriksa fakta pernah mengalami intimidasi hingga doxxing di media sosial.

Para pemeriksa fakta itu juga mengakui sudah mendapatkan pendampingan psikososial terkait intimidasi yang dialaminya. Salah satu temuan penting dalam riset itu, hanya setengah dari responden yang memiliki SOP perlindungan pemeriksa fakta di lembaga atau organisasinya.

Kerentanan terhadap pemeriksa fakta ini semakin bertambah seiring belum adanya aturan hukum yang menjamin perlindungan bagi pemeriksa fakta berlatar belakang non jurnalis. Alih-alih memberikan perlindungan, aturan hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik malah potensial mengancam pemeriksa fakta.

Direktur Eksekutif AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia), Felix Lamuri menambahkan, dalam 5 tahun terakhir misinformasi sulit ditangkal karena persebarannya masif dan warganet lebih percaya informasi di media sosial dibandingkan dengan informasi dari media arus utama.
“Maka butuh pengembangan jejaring karena tsunami misinformasi sangat besar dan membutuhkan orang-orang untuk membongkar itu dan dibutuhkan keselamatan terhadap pemeriksa fakta,” ungkapnya.

Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing mengungkapkan, lembaganya kerap menggunakan informasi yang ada di portal cekfakta.com untuk memastikan informasi yang beredar mengandung kebohongan atau tidak.

Terkait perlindungan bagi pemeriksa fakta, Uli memaparkan, lembaganya memiliki mekanisme perlindungan bagi pembela HAM. Namun untuk memastikan apakah pemeriksa fakta dapat dikategorikan sebagai pembela HAM, pihaknya perlu melakukan asesmen terpisah. “Tidak harus mereka yang sudah menjadi korban namun bagi yang potensial menjadi korban juga bisa,” imbuh Uli.

Anggota Divisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Rifanti Laelasari menyatakan produksi dan penyebaran pembongkaran informasi bohong sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini termasuk dalam ranah HAM.
“Jika teman-teman ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kerja teman-teman tentunya bisa mengadukan ke Komnas HAM melalui pengaduan sesuai dengan dokumen-dokumen dan juga bukti,” tuturnya.

Pada akhir pertemuan, Koalisi CekFakta juga membuka diri untuk bekerjasama dengan Komnas HAM dan jaringannya terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait identifikasi dan pembongkaran informasi bohong.

Akun TikTok “pakpenjas21” pada Rabu (18/03/2025) mengunggah video [arsip], isinya memperlihatkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sedang menjelaskan tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Unggahan disertai narasi:
Prabowo Resmi Setop Pengangkatan PPPK. Pengangkatan PPPK Akan Dihapus.
Tidak Ada Lagi Pengangkatan Pppk Di Tahun-Tahun Berikutnya. Terus Nasib Yang Pppk Nanti Kemana Arah Nya ? Yok Diskusi

Per Senin (24/03/2025), video tersebut sudah disukai lebih dari 50,8 ribu pengguna dan dibagikan ulang 25,5 ribu kali.