Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Faktanya melalui media sosial resminya Presiden Joko Widodo mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1443H. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa hijrahnya Rasulullah Saw. dapat dijadikan pelajaran dan renungan bahwa dibutuhkan pengorbanan untuk meninggalkan hal-hal yang menghambat kemajuan, “Perbedaan latar belakang sosial dan budaya justru menjadi kekuatan,” tulis Presiden dalam takarirnya.

Kemudian, melalui media sosial resmi Kementerian Agama, Yaqut Cholil memberikan ucapan Selamat Tahun Baru Islam melalui video. Pada kesempatan tersebut Menteri Agama mengajak untuk memperkuat spirit hijrah dengan gotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19, “Spirit hijrah salah satunya adalah kemampuan melakukan perpindahan, perubahan, dan adaptasi dalam merespons situasi dan kondisi.” Ujar Menteri Agama dalam Videonya.

Selain itu, setelah ditelusuri TV Nasional seperti TVRI maupun TV Swasta lainnya memberikan ucapan Selamat Tahun Baru Islam Rabu, 10 Agustus 2021.

Dengan demikian klaim Presiden, Menteri Agama, dan TV nasional tidak mengucapkan Tahun Baru Islam merupakan hoax dengan kategori Konten yang Salah.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)

Klaim tersebut salah, faktanya melalui akun media sosial pribadinya Presiden Joko Widodo memberikan ucapan Selamat Tahun Baru Islam. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama, Yaqut Cholil, melalui media sosial resmi Kementerian Agama juga memberikan Selamat Tahun Baru Islam.

Setelah ditelusuri klaim tersebut salah. Faktanya dilansir dari apnews.com Public Health England (PHE) tidak pernah menunjukkan data orang yang divaksinasi lebih rentan meninggal akibat varian delta virus corona. Sebaliknya, data, yang diterbitkan pada 18 Juni 2021, menunjukkan vaksin Pfizer dan AstraZeneca sangat efektif mengurangi gejala Covid-19 varian delta.

Dilansir dari afp.com, juru bicara Public Health England, James McCreadie, mengonfirmasi bahwa cara menghitung persentase data tersebut salah. Devon Greyson dari Fakultas Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat Universitas British Columbia menjelaskan bahwa perhitungan data dalam artikel tersebut salah dan berakibat fatal dalam pengambilan kesimpulan.

Media publikasi tersebut menghitung tingkat kematian yang menerima suntikan dengan membagi jumlah kematian akibat varian delta yang sudah divaksin dengan jumlah pasien yang sudah divaksinasi yang masuk rumah sakit.

Menurut Greyson, seharusnya penyebut yang benar adalah total populasi Inggris yang divaksinasi. Demikian pula, untuk menghitung tingkat kematian orang yang tidak divaksinasi, penyebutnya adalah jumlah total orang yang tidak divaksinasi.

Greyson menyamakan skenario dengan mengukur efektivitas sabuk pengaman. Misalnya, bayangkan populasi 1.000, yang terdiri dari 900 orang memakai sabuk pengaman dan 100 tidak. Jika sabuk pengaman tidak berfungsi, sembilan kali lebih banyak kematian kendaraan bermotor akan terjadi pada kelompok sabuk pengaman karena mengandung proporsi populasi yang lebih besar.Namun, karena sabuk pengaman memang memberikan perlindungan, kelompok orang yang tidak memakainya bertanggung jawab atas lebih dari bagian kematiannya. Logika yang sama berlaku untuk kelompok yang divaksinasi dan tidak divaksinasi.

Dengan demikian, klaim orang yang sudah divaksinasi lebih banyak terpapar varian delta dan peluang kematian lebih tinggi merupakan hoaks dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)

Klaim tersebut salah. Setelah ditelusuri, melalui apnews.com, tidak ada bukti bahwa orang yang sudah divaksinasi lebih rentan meninggal akibat terpapar varian Delta Covid-19.

Dari hasil pemeriksaan, Tim Cek Fakta Tempo tidak menemukan pemberitaan di Al Jazeera maupun media Arab lainnya tentang serbuan gagak dan nyamuk berukuran besar di Cina ini. Sementara itu, narasi dan video yang ditampilkan pernah beredar pada Januari 2020, saat virus penyebab Covid-19, SARS-CoV-2 pertama kali mewabah di Wuhan, Cina. Namun ribuan burung di langit Cina tersebut tidak terkait dengan Covid-19. 
Untuk menelusuri klaim tersebut, Tempo memasukkan berbagai kata kunci terkait serbuan gagak dan nyamuk jumbo di Cina dalam bahasa Inggris dan Arab ke mesin pencari Google. Termasuk menelusurinya di situs media Al Jazeera. Hasilnya, Tempo tidak menemukan pemberitaan mengenai hal tersebut pada 2021. 
Beberapa artikel berbahasa Arab yang muncul, merujuk pada beberapa video viral pada Januari-Februari 2020 yang mengklaim ribuan gagak menyerbu Wuhan sebagai tanda kematian. Seperti yang dipublikasikan oleh situs Sky News Arab pada 14 Februari 2020. Namun klaim ini sudah dibantah oleh pemeriksa fakta AFP. Menurut AFP, video tersebut diambil oleh seorang pria bernama Hua Yi di Jalan Wencheng, Xining, Qinghai. Kawanan burung gagak itu menjadi fenomena yang biasa terjadi sejak dia pindah pada September 2019, di awal musim dingin. 
Tempo juga menelusuri video-video kawanan burung yang dikompilasi dalam video di Facebook tersebut. Hasilnya, seluruh video itu pernah dimuat oleh kanal Epoch Times di Youtube pada 28 Januari 2020 dengan judul Video kawanan burung gagak di langit di Jingzhou, Hubei dan Video burung gagak di langit di Yichang, Hubei.
Menurut organisasi nirlaba yang memeriksa bias media, Media Bias Fact Check, mengkategorikan pemberitaan Epoch Times cenderung bias karena memuat publikasi pseudosains, mempromosikan teori propaganda, konspirasi serta banyak gagal melakukan pemeriksaan fakta. 
Video kawanan burung di langit Cina adalah bagian dari migrasi burung tahunan. Dikutip dari situs media Cina, Xinhua pada 2018 misalnya, ada 20 ribu burung terbang ke timur laut Cina untuk singgah di Cagar Alam Nasional Danau Xingkai, sebelum bermigrasi menuju lebih jauh ke selatan pada musim dingin. "Setiap tahun, dari pertengahan September hingga pertengahan November, burung migran dari Rusia singgah di cagar alam tersebut," kata Liu Huajin dari cagar alam.
Total ada delapan rute migrasi burung di dunia. Tiga rute di antaranya melewati China.Terkait nyamuk berukuran jumbo
Sedangkan terkait klaim serangan nyamuk berukuran jumbo juga tidak terjadi setelah Covid-19. Dikutip dari Cek Fakta Tempo, Sejak 2017, Beijing memang menghadapi peningkatan populasi nyamuk, terutama jenis nyamuk harimau Asia (Aedes albopictus). Nyamuk ini adalah salah satu spesies nyamuk paling invasif di dunia yang membawa penyakit demam berdarah, virus Zika, dan penyakit mematikan lainnya.
Nyamuk harimau Asia menyumbang sekitar 14 persen dari total populasi nyamuk di Beijing pada 2017, hampir empat kali lipat ketimbang pada 2013. Pada Mei 2018, Beijing pun meluncurkan kampanye pengendalian nyamuk untuk mengurangi risiko penyakit menular seperti demam berdarah.

Dari pemeriksaan fakta di atas, klaim berita serbuan burung gagak dan nyamuk-nyamuk besar di Cina yang menggemparkan Arab adalah keliru. Sebagian dari narasi ini disebarkan sejak akhir Januari 2020, ketika wabah SARS-CoV-2 terjadi di Wuhan, Tiongkok. Kawanan burung seperti dalam video adalah fenomena migrasi burung migran tahunan. Cina memang menjadi jalur migrasi berbagai jenis burung migran di musim dingin. Selain itu terkait klaim serangan nyamuk berukuran jumbo terjadi sejak 2017. 
Tim CekFakta Tempo

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim Cek Fakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut dengan menggunkan tool InVid. Selanjutnya, gambar-gambar ditelusuri jejak digitalnya dengan menggunakan reverse image Google dan Yandex. Hasilnya, video di atas hanya berisi cuplikan beberapa pernyataan Megawati dalam sejumlah forum. Tidak ada sama sekali pernyataan Megawati yang menyebut dirinya mundur dari PDIP.
Video yang identik pernah diunggah ke Youtube oleh kanal POLITIK NUSANTARA pada 6 Agustus 2021 dengan judul, “Berita Terkini ~ Mundur Dari PDIP ! Megawati Tunjuk Jokowi Gantikan Jadi Ketua Umum PDIP.”
Video di atas dimulai dengan gambar tangkapan layar Megawati pada Pelatihan Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami sekaligus peluncuran Bagunan PDI Perjuangan. Videonya pernah diunggah ke Youtube oleh kanal PDI Perjuangan pada 4 Agustus 2021 dengan judul, “PELATIHAN MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI - BAGUNA DPP PDI PERJUANGAN RABU, 4 AGUSTUS 2021.”
Video selanjutnya merupakan cuplikan dari pidato Megawati saat peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan. Video yang identik pernah diunggah ke Youtube oleh kanal BeritaSatu pada 10 Januari 2017 dengan judul, “Sambutan Megawati di HUT ke-44 PDI Perjuangan.”
Cuplikan selanjutnya identik dengan video yang pernah diunggah ke Youtube oleh kanal PDI Perjuangan pada 30 Mei 2021 dengan judul, “Peresmian Kantor PDI Perjuangan, Tingkat DPD, DPC dan PAC.”
Terdapat pula cuplikan video pidato Presiden Jokowi pada Global Healt Summit 2021. Video yang identik pernah diunggah ke Youtube oleh kanal Sekretriat Presiden pada 21 Mei 2021 dengan judul, “Pidato Presiden Jokowi untuk Global Health Summit, 21 Mei 2021.”
Video di atas juga disertai narasi yang dibacakan pengisi suara. Narasi tersebut bersumber dari tiga situs berbeda.
Pada bagian awal naskah video yang dibacakan pengisi suara bersumber dari situs seword.com yang diunggah pada 4 Agustus 2021 dengan judul, ”Lelah, Megawati Siap Mundur, Pengganti: Prananda, Puan atau Jokowi?”
Selanjutnya, pengisi suara juga mengutip artikel yang dimuat situs beritasatu.com yang dimuat pada 25 Februari 2021 dengan judul, “Pengamat: Berkat Jokowi Effect, Elektabilitas PDIP Makin Naik.”
Berikut Kutipannya:
"Membaca hasil survei dan melihat elektabilitas PDIP cenderung naik, membuat saya terkejut. Pasalnya, serangan ke partai ini datang bertubi-tubi akhir-akhir ini. Sang banteng dijadikan target," ujar pengamat politik dan pegiat media sosial, Kajitow Elkayeni.
Menurut pengamatannya dari sisi intensitas serangan yang bermain di kubangan ini bukan main-main. Framing yang biasanya disasarkan ke Joko Widodo, kali ini merembet ke partai moncong putih.
Dia pun mengungkapkan, serangan tersebut dalam upaya membusukkan PDIP dengan menyeret para pentolan seperti Herman Hery dan istilah ‘Madam' dalam kasus bansos adalah upaya sistematis untuk menghancurkan kredibilitas PDIP.
"Namun yang mengejutkan, upaya untuk meredupkan pamor PDIP melalui kasus korupsi bansos, ternyata sia-sia. PDIP menjadi satu-satunya partai yang justru mengalami kenaikan elektabilitasnya," jelasnya.
Diketahui, hasil survei Parameter menunjukkan bahwa PDIP memiliki elektabilitas tertinggi dibanding partai politik lainnya yaitu 25,1 persen. Sementara Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan elektabilitas PDIP sebagai partai teratas dengan 20,1 persen. Bahkan jika dilakukan semi terbuka, PDIP masih diposisi pertama 24,5 persen. Survei LSI juga menunjukkan PDIP paling dekat dengan rakyat sebesar 35,4 persen.
Kemudian pada bagian akhir, naskah yang dibacakan pengisi suara mengutip artikel yang bersumber dari situs pikiranrakyat.com yang dimuat pada 19 Maret 2021 dengan judul, “Jokowi Disebut Pantas Jadi Ketum PDIP, Bang Arief: Apa Megawati Rela Dipimpin di Luar Trah Soekarno?”
Berikut kutipannya:
Seiring dengan isu tersebut, kini muncul isu yang menyebut jika Presiden Jokowi yang nantinya sudah tidak menjabat menjadi Presiden, akan menjadi Ketua Umum PDIP.
“Muncul lagi satu isu tentang kemungkinan Pak Jokowi menggantikan MegawatiSoekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP” ujar Bang Arief.
“Ini yang menarik namun kita lihat nanti apakah Ibu Mega (Megawati) rela kepemimpinan partai merah ini di luar trah Soekarno,” lanjut Bang Arief.
Pernyataan Bang Arief tersebut menanggapi sebuah pemberitaan mengenai pernyataan Pengamat Politik Wempy Hadir.
Pengamat Politik Wempy Hadir menuturkan bahwa Jokowi sangat cocok menggantikan posisi Megawati menjadi Ketua Umum PDIP.
Terlebih, jika Presiden Jokowi sudah tidak menjabat menjadi Presiden kembali, Bang Arief menuturkan bahwa tidak mungkin Jokowi kembali membuka meubel kembali di Solo.
Meskipun begitu, Bang Arief melihat keadaan saat ini di mana Presiden Jokowi tidak selalu beriringan dan satu pendapat dengan Megawati.
Menurutnya, hal itu mungkin saja Megawati akan menyerahkan partainya kepada trah Soekarno kembali, yaitu anak-anaknya.

Berdasarkan penelusuran fakta Tempo, video disertai narasi bahwa Megawati mundur dari PDIP dan menunjuk Jokowi sebagai ketua umum keliru. Tak ada sama sekali pernyataan Megawati yang menyebut dirinya mundur dari PDIP dan menunjuk Jokowi sebagai ketua umum. Video di atas hanya berisi cuplikan beberapa kegiatan Megawati dan Jokowi disertai opini dan pernyataan sejumlah pengamat politik.
TIM CEK FAKTA TEMPO