Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan video yang identik dengan postingan. Video itu diunggah akun resmi @bimaskristenri di Instagram pada 19 April 2025 lalu.
Dalam video asli Dirjen Bimas Kristen menyampaikan ucapan selamat merayakan hari Paskah, bukan pengumuman pembagian bantuan non-muslim.
Simak video aslinya berikut ini:
Selain itu penelusuran dilanjutkan dengan menggunakan website pendeteksi AI, Hive Moderation. Di sana ditemukan bahwa audio dalam postingan merupakan hasil modifikasi AI.
Selain itu Bimas Kristen RI Kemenag dalam postingan pada 1 September 2025 lalu juga telah membantah adanya bantuan non-muslim. Berikut bantahannya:
"Salam #sobatkristenSehubungan dengan maraknya peredaran video dan berita hoaks yang dibuat oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah tertipu oleh informasi yang menyesatkan.
Perlu kami tegaskan bahwa Ditjen Bimas Kristen tidak pernah memberikan bantuan dengan syarat atau iming-iming pembayaran administrasi di awal atau dalam bentuk apapun.
Untuk itu, mari kita bersama-sama lebih bijak dalam bermedia sosial. Jika menemukan hal-hal yang mencurigakan, segera laporkan akun terkait agar dapat diblokir dan tidak merugikan masyarakat luas.
Informasi yang benar dan akurat hanya dapat diperoleh melalui website serta akun media sosial resmi Ditjen Bimas Kristen.Terima kasih atas perhatian dan kerja sama kita semua."
Di sisi lain permintaan pemilik akun untuk menghubungi nomor Whatsapp tertentu untuk mendapatkan bantuan adalah indikasi penipuan.
Sangat berbahaya jika kita mengisi data pribadi pada website atau nomor yang tidak jelas. Pasalnya hal ini bisa mengakibatkan pencurian data dan menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal.

Postingan cara pendaftaran untuk mendapatkan bantuan non-muslim sebesar Rp 250 juta hingga Rp 1 miliar dari Ditjen Bimas Kristen Kemenag adalah hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah Gelora.co dengan menggunakan foto dan waktu unggahan yang sama dengan postingan.
Namun dalam artikel asli berjudul "Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan".
Artikel ini sama sekali tidak membahas permintaan Mantan Menko Polkan Budi Gunawan pada Jaksa Agung untuk menangkap mantan presiden Jokowi karena korupsi selama dua periode.
Artikel asli membahas pernyataan politikus PSI, Sugeng Teguh Santoso terkait alasan pencopotan Budi Gunawan dari kabinet.

Postingan artikel Budi Gunawan meminta Kejaksaan Agung menjemput mantan presiden Jokowi karena korupsi selama dua periode adalah hoaks. Faktanya judul dalam artikel merupakan hasil suntingan.

Namun, setelah ditelusuri, tidak ditemukan artikel dengan judul seperti yang terlihat dalam tangkapan layar tersebut.

ANTARA mengecek artikel detikNews dengan nama penulis Inkana Putri yang diunggah pada Kamis, 4 September 2025 pukul 08.30 WIB. Hasil penelusuran menunjukkan artikel tersebut sebenarnya berjudul “Raih Kepercayaan Publik, Ini Peran Puspenkum Jaga Citra Kejaksaan”.

Dalam artikel itu tidak ada pernyataan Connie Bakrie yang menyebut Anies Baswedan siap menggantikan Prabowo sebagai presiden.

Dengan demikian, tangkapan layar artikel dalam unggahan tersebut merupakan suntingan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim: Artikel Anies nyatakan siap gantikan Prabowo jadi Presiden

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Sejumlah aksi unjuk rasa memang digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (9/9/2025). Namun, video yang beredar di Facebook bukan peristiwa di Indonesia.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens.

Hasilnya, visual yang mirip ditemukan dalam unggahan video TikTok ini. Peristiwa dalam video disebut unjuk rasa di Kathmandu, Nepal.

Kemudian, Kompas.com melakukan penelusuran lebih lanjut dengan memperhatikan petunjuk geolokasi yang terlihat dalam video Facebook tersebut.

Terlihat sebuah bangunan dengan logo Standard Chartered. Setelah ditelusuri dengan Google Street View, gedung itu merupakan kantor pusat Bank Standard Chartered di Kathmandu

Sebagaimana diberitakan BBC, ribuan orang menggelar demonstrasi di jalanan Kathmandu pada Senin (8/9/2025) untuk memprotes pembatasan terhadap platform media sosial dan permasalahan korupsi yang telah mengakar di pemerintahan. 

Diperkirakan 200 terluka dalam bentrokan dengan polisi, yang menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru tajam untuk menghalau massa.

Protes berlanjut pada Selasa (9/9/2025), dengan para demonstran membakar gedung parlemen, markas besar Partai Kongres Nepal, dan rumah mantan perdana menteri Sher Bahadur Deuba.

Rumah beberapa politisi lainnya juga telah dirusak.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, Video yang diklaim memperlihatkan demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Selasa (9/9/2025) perlu diluruskan.

Video tersebut dibagikan dengan konteks keliru. Peristiwa dalam video adalah unjuk rasa yang berlangsung di Kathmandu, Nepal, antara Senin (8/9/2025) hingga Selasa (9/9/2025).