KOMPAS.com - Beredar unggahan media sosial berupa tangkapan judul artikel yang mengeklaim Menteri BUMN, Erick Thohir mengancam kepolisian untuk tidak mengusut dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Artikel itu diklaim terbitkan oleh CNBC Indonesia pada 8 Juli 2025. Namun, setelah ditelusuri judul artikel tersebut merupakan hasil manipulasi.

Tangkapan layar judul artikel yang mengeklaim Erick Thohir mengancam polisi untuk tidak mengusut dugaan ijazah palsu Jokowi dibagikan di Facebook, misalnya oleh akun ini, ini, ini, ini, dan ini.

Akun tersebut membagikan tangkapan layar artikel dengan judul: 

"Erick Thohir Minta ke Polisi Tidak Usah lagi usut Ijazah Palsu Jokowi Jika Diusut Mau Mati Tragis Kayak Laskar FPI Berapa Tahun yang lalu". 

Akun Facebook Judul artikel yang mengeklaim Erick Thohir mengancam polisi supaya tidak mengusut kasus dugaan ijazah palsu Jokowi

KOMPAS.com - Anggota keluarga kerajaan Arab Saudi, Al Waleed bin Talal tutup usia pada Sabtu (19/7/2025) setelah mengalami koma selama 20 tahun.

Pria yang dijuluki sleeping prince atau pangeran tidur ini meninggal dunia di usia 36 tahun.

Pengguna media sosial menyebarkan kabar duka tersebut, disertai foto seorang laki-laki belia mengenakan pakaian Thawb, yang diklaim sebagai sosok Al Waleed.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.

Foto menampilkan sosok Al Waleed disebarkan oleh akun Facebook ini pada Senin (21 Juli 2025). Arsipnya dapat dilihat di sini.

Berikut penggalan narasinya:

Kisah sedihPangeran Al-Waleed,...

PangeranArab Saudi Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al-Saud, yang dijuluki sebagai "Sleeping Prince atau Pangeran Tidur", telah meninggal dunia pada Sabtu (19/7/2025) setelah lebih dari 20 tahun koma akibat kecelakaan mobil pada tahun 2005.

Kisahnya menjadi simbol harapan yang tak tergoyahkan dan pengabdian ayahnya.

tirto.id - Beredar di media sosial, informasi yang menyebut bahwa pekerja migran asal Indonesia dikabarkan akan masuk daftar hitam atau blacklist dari perusahaan dan pemerintah Jepang mulai tahun 2026. Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa Jepang mempertimbangkan pemutusan kerja sama tenaga kerja dengan Indonesia akibat ulah sejumlah oknum WNI.

ADVERTISEMENT

Perilaku sejumlah WNI di Jepang belakangan ini memang tengah menjadi sorotan. Belum lama ini misalnya, tiga orang WNI kedapatan melakukan perampokan di Hokota, Prefektur Ibaraki. Mereka bertiga merampok di rumah seorang warga Jepang berusia 45 tahun dengan disertai aksi kekerasan. Akibatnya, pemilik rumah mengalami cedera serius karena didorong hingga terjatuh.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Sebelumnya, sempat viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan sekelompok WNI membentangkan spanduk organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dari atas jembatan di Jepang. Aksi tersebut menuai kritik dari masyarakat lokal. Namun, pihak KBRI Tokyo telah mengklarifikasi bahwa peristiwa tersebut sebenarnya terjadi sekitar tiga tahun lalu.
#inline3 img{margin: 20px auto;max-width:300px !important;}

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Di tengah ramai sorotan tentang perilaku WNI di Jepang, akun Facebook bernama “Luthfi Nurhamid”(arsip), “Min Nuna”(arsip), “Ita Fengjianyu” dan “Nanang Krisanto” mengunggah klaim yang menyebut bahwa pekerja migran Indonesia akan di-blacklist di Jepang mulai tahun 2026 pada Minggu (13/7/2025) hingga Selasa (15/7/2025).
#inline4 img{max-width:300px !important;margin:20px auto;}

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Salah satu video yang diunggah, memuat kolase tangkapan layar dari berbagai pemberitaan mengenai kasus kriminal yang melibatkan WNI di Jepang. Di dalamnya juga disertakan pernyataan dari seorang konten kreator atau YouTuber yang menyatakan bahwa tahun 2026 kemungkinan besar akan menjadi tahun terakhir bagi warga negara Indonesia untuk dapat bekerja di Jepang.

“Rentetan kasus ini telah mendorong sejumlah serikat pekerja di Jepang untuk mempertimbangkan ulang penerimaan pekerja dari Indonesia. Bahkan, muncul wacana untuk mencari negara alternatif sebagai sumber tenaga kerja,” bunyi keterangan takarir salah satu unggahan tersebut.

ADVERTISEMENT

Periksa Fakta Pekerja Migran Indonesia di Blacklist Jepang Mulai 2026. foto/Hotline periksa fakta tirto

Sepanjang Selasa (15/7/2025) hingga Selasa (22/7/2025) atau selama tujuh hari tersebar di Facebook, salah satu unggahan itu telah memperoleh 36 reaksi, 53 komentar dan lima kali dibagikan. Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?

KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan berupa video dengan narasi yang mengeklaim pemerintah memberikan dana bantuan sosial Rp 275 juta kepada 20 tenaga kerja Indonesia (TKI).

Menurut unggahan, bantuan itu akan disalurkan melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Video yang mengeklaim pemerintah memberikan dana bantuan sosial Rp 275 juta kepada 20 orang TKI salah satunya dibagikan akun Facebook ini dan ini.

Video itu menampilkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan mantan Kepala B2MI Benny Rhamdani.

Masyarakat yang tertarik mendapat bantuan diminta mendaftar melalui nomor WhatsApp yang tertera dalam unggahan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, unggahan tersebut merupakan gabungan dua video yang berbeda dan tidak terkait dengan pemberian bantuan Rp 275 juta kepada 20 orang TKI.

Video pertama yang menampilkan Erick Thohir dan Benny Rhamdani identik dengan unggahan di kanal YouTube KEMENTERIAN BUMN RI pada 2020.

Adapun video itu adalah momen ketika Kementerian BUMN dan BP2MI menandatangani nota kesepahaman terkait upaya memberikan fasilitas kepada pekerja migran Indonesia (PMI).

Dalam kerja sama itu, Kementerian BUMN berkomitmen memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon PMI, keberangkatan dan kepulangan PMI, serta remitansi bagi PMI.

Kementerian BUMN juga menjanjikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk purna PMI.

Sementara, video kedua yag menampilkan Benny Rhamdani sedang diwawacara identik dengan yang ada di kanal YouTube IDXChannel pada 2021.

Video itu menampilkan peluncuran program pembebasan tanggungan kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan TKI dari Bank Negara Indonesia (BNI).

Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid pemerintah memberikan bantuan Rp 275 juta kepada 20 orang TKI.

Unggahan itu mengarah pada penipuan, terlebih masyarakat diminta mendaftar melalui nomor WhatsApp yang tidak jelas.