Tempo memverifikasi konten itu lewat pencarian gambar terbalik Google dan membandingkannya dengan sumber kredibel. Hasilnya, Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyatakan bahwa gaji anggota DPR, DPD, MPR dan BUMN seharusnya setara PNS.



Foto Prabowo dalam konten itu identik dengan materi yang diunggah oleh situs Sindonews.com pada 7 Mei 2025. Peristiwa dalam foto itu saat Presiden Prabowo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 5 Mei 2025.

Pidato Prabowo itu disiarkan secara langsung lewat  YouTube Sekretariat Presiden pada hari yang sama berjudul “Arahan Presiden Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna, Kantor Presiden, 5 Mei 2025”.

Sidang tersebut untuk mengevaluasi kinerja enam bulan pertama Kabinet Merah Putih sejak dilantik. Presiden Prabowo menyampaikan klaim capaian pemerintahannya berupa 28 kebijakan baru dengan lebih dari 100 hingga hampir 200 produk hukum.

“Kalau kita melihat secara objektif, saya mau katakan bahwa dalam enam bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa,” kata Presiden dalam acara itu.

Presiden Prabowo tidak menyatakan menyinggung mengenai gaji anggota DPR, DPD, MPR, dan BUMN.

Ketentuan Gaji DPR, DPD, dan MPR

Ketentuan gaji DPR, DPD dan MPR di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Dalam Bab II yang terdiri dari tiga pasal menyebutkan bahwa pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Aturan tentang tunjangan ini adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Selain itu kepada anggota MPR yang bukan anggota DPR mendapatkan uang kehormatan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Nominal gaji diatur dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PP 75/2000 bahwa Ketua MPR dan DPR memperoleh gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sedangkan Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR sebesar Rp.4.620.000 per bulan. Untuk gaji pokok anggota DPR sebesar Rp4.200.000 setiap bulan.

Bagi PNS, aturan terkait gaji pokok tercantum dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS. Dalam aturan itu terdapat skema gaji bagi PNS berdasarkan golongannya.

Besaran gaji pokok PNS ditentukan berdasarkan golongan. Golongan terendah yakni golongan Ia (juru muda), mendapatkan kisaran Rp1.685.700-Rp2.522.600. Sementara golongan tertinggi yakni golongan IVe (pembina utama) bergaji sebesar Rp3.880.400-Rp6.373.200.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Prabowo pernah menyatakan gaji DPR dan BUMN seharusnya setara PNS adalah keliru.

Tempo memverifikasi video itu dengan bantuan Google Lens, menganalisis isinya, lalu membandingkannya dengan pemberitaan kredibel. Hasilnya, rekaman tersebut buatan akal imitasi (AI) bukan peristiwa nyata.

Video identik pernah diunggah akun TikTok CWX1121 beraksara Cina pada 6 Oktober 2025. Pemilik akun menulis bahwa tsunami yang dahsyat melanda desa pesisir, seketika menelan banyak korban dan menghancurkan rumah-rumah. Kreator melabeli video tersebut sebagai video yang dihasilkan oleh AI.



Akun tersebut rutin memproduksi konten bencana yang terjadi di sejumlah negara dengan bantuan akal imitasi atau AI. Namun warganet lain mengunggah ulang video tanpa menyebut bahwa konten itu merupakan hasil buatan AI. 

Tempo juga menganalisis video dengan alat pendeteksi kecerdasan buatan, Hive Moderation. Hasilnya menunjukkan 99 persen video yang beredar itu dibuat menggunakan akal imitasi.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim video bencana tsunami keliru. Video itu hasil buatan AI, bukan peristiwa nyata.

Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menelusuri klaim yang beredar dengan menggunakan mesin pencarian Google dengan kata kunci Erick Thohir menyesal telah memecat STY. Hasilnya terdampat pemberitaan tentang statemen Erick Thohir terkait keputusan memutus kontrak Shin Tae-yong.



Tim Cek Fakta Murianews.com juga mencarinya dengan menggunakan google lens untuk mencocokan video yang beredar tersebut. Hasilnya, beberapa bagian dari video itu identik dengan video yang diunggah di kanal YouTube Official iNews dengan judul Erick Thohir Mengaku Bertanggung Jawab atas Kekalahan Timnas Indonesia: Saya Minta Maaf.



Klip dengan narasi Erick Thohir menyesal pecat STY yang beredar menggunakan potongan video wawancara Erick Thohir pada detik ke 17 sampai detik ke 23 sebagaimana yang tayang di kanal Official iNews.



Ketika diputar penuh  video aslinya merupakan momentum saat Erick Thohir memberikan komentarnya terkait kekalahan Timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4, Jumat (15/11/2024) malam.



Pembuat video kemudian mengedit video itu dan menempelkan klip tersebut dengan klip lainnya yang kemudian diberi narasi seolah-olah Erick Thohir menyesal telah pecat STY usai Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi.



Kesimpulan dari penelusuran di atas dapat disimak di halaman berikut.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com, video dengan klaim Erick Thohir menyesal telah memecat STY merupakan konten disinformasi dengan kategori misleading content atau konten menyesatkan.



Tak ada pernyataan resmi yang menyebutkan Erick Thohir telah menyesal memecat STY usai Timnas Indonesia kalah vs Arab Saudi 2-3.



Klip yang beredar merupakan hasil edit video moment saat Erick Thohir memberikan komentar hasil Timnas Indonesia vs Jepang. Di mana skuad Garuda kalah 0-4.

Mula-mula, Tim Riset Tirto mengunjungi bio akun pengunggah untuk mengecek kredibilitasnya. Akun itu nyatanya merupakan akun seumur jagung, yakni baru dibuat pada 30 September, sama dengan tanggal unggahannya soal pendaftaran program Kartu Prakerja.

Tak seperti akun Facebook resmi “Kartu Prakerja” yang diikuti oleh 357 ribu orang dan bercentang biru, akun “seputar terupdate prakerja” itu hanya memiliki 10 pengikut. Indikasi kuat, akun yang menyebarkan tautan pendaftaran Kartu Prakerja 2025 merupakan akun palsu.

Tirto lantas mencoba menelusuri tautan yang disertakan menggunakan pemindai tautan urlscan.io. Hasilnya, tautan yang dibubuhkan dalam unggahan tidak mengarah pada situs resmi Kartu Prakerja maupun situs resmi pemerintah lainnya.

Di halaman depan, situs itu justru meminta data pribadi masyarakat seperti nama lengkap dan nomor Telegram. Modus semacam itu perlu diwaspadai agar public tak terjebak dalam penipuan maupun pencurian data atau phishing.

Baca juga:Apa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya?

Jika mengecek akun Facebook dan Instagram asli @pekerja.go.id, Tirto juga tak menjumpai adanya informasi pendaftaran Kartu Prakerja 2025. Pemerintah sendiri saat ini tengah menyiapkan proses transisi Kartu Pekerja, dari yang sedianya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dilaporkan Detik, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sunardi Manampiar Sinaga, menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan perubahan regulasi untuk mengalihkan pengelolaan program Prakerja ke bawah Kemnaker.

"Sampai saat ini sedang dilakukan penyusunan draft Perpres (Peraturan Presiden) transisi Prakerja ke Kemnaker dan masih proses," kata Sunardi, Jumat (16/5/2025).

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, belum bisa bicara banyak terkait konsep baru Prakerja di bawah Kemnaker. Ia meminta semua pihak bersabar hingga proses transisi selesai.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa unggahan yang menyertakan tautan pendaftaran program Kartu Prakerja 2025 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Akun pengunggah bukanlah akun resmi Kartu Prakerja dan tautan yang disertakan pun tidak mengarah ke laman resmi program Kartu Prakerja. Situs itu justru meminta data pribadi masyarakat seperti nama lengkap dan nomor Telegram. Modus semacam itu perlu diwaspadai agar publik tak terjebak dalam penipuan maupun pencurian data atau phishing.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menyiapkan proses transisi Kartu Pekerja, dari yang sedianya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan demikian, hingga kini belum ada informasi terbaru terkait pendaftaran Kartu Prakerja.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.