Tirto menelusuri klaim ini dengan memeriksa sumber visual, pemberitaan resmi, serta arsip pernyataan Mahfud MD. Melansir Kompas.com, Mahfud MD memang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia dilantik pada Jumat (7/11/2025) lalu.

Namun, tidak ditemukan pernyataan resmi Mahfud yang mendukung ataupun memerintahkan penghentian tilang seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut.

Pencarian menggunakan kata kunci “Mahfud MD Usulkan Hapus Tilang” dalam arsip berita maupun pernyataan publik Mahfud juga tidak mengarah pada informasi yang selaras dengan klaim itu.

Melansir laman Polri, disebut bahwa kepolisian memang telah menghentikan praktik tilang manual dan beralih ke penegakan hukum berbasis teknologi, seperti ETLE dan sistem Cakra Presisi.

Namun, perubahan ini merupakan kebijakan internal Polri dan tidak ada keterkaitan langsung dengan Mahfud MD dalam kapasitasnya saat ini. Tidak ada pula pernyataan resmi dari institusi kepolisian yang menyebutkan bahwa tilang dihentikan sepenuhnya; yang berubah hanyalah mekanisme penindakannya.

Tirto juga menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan dengan melakukan reverse image search melalui Google Images.

Hasilnya menunjukkan bahwa foto tersebut berasal dari dokumentasi Antara Foto yang diambil pada Rabu (22/11/2023). Saat itu, Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam, sementara Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Foto tersebut memperlihatkan keduanya sedang berbincang menjelang pelantikan Panglima TNI di Istana Negara. Foto ini tidak memiliki keterkaitan dengan isu penghentian tilang maupun dengan posisi Mahfud MD saat ini. Penggunaan foto lama dari konteks berbeda menunjukkan adanya upaya membingkai narasi yang menyesatkan.

Secara keseluruhan, penelusuran tidak menemukan dasar faktual yang mendukung klaim bahwa Mahfud MD mengusulkan penghentian tilang atau terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait. Foto yang dipakai dalam unggahan juga tidak relevan dengan isi narasi dan berasal dari peristiwa yang berbeda.

Klaim yang menyebut Mahfud MD meminta Polri menghentikan tilang adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tidak ditemukan pernyataan resmi Mahfud MD terkait isu tersebut, sementara perubahan mekanisme tilang merupakan kebijakan internal Polri. Foto yang digunakan dalam unggahan juga tidak relevan dengan klaim dan diambil pada tahun 2023.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tirto melakukan penelusuran dengan memeriksa sumber visual, verifikasi berita atau informasi resmi, meninjau pemberitaan media internasional, serta mencari dasar klaim mengenai “1000 Rudal Khan”.

Hasil pemeriksaan terhadap gambar yang beredar menunjukkan bahwa visual tersebut bukan dokumentasi asli dari sidang PBB. Foto thumbnail yang digunakan berasal dari video YouTube yang diunggah oleh akun @suara irma dengan judul yang sama.

Video tersebut jika ditonton secara penuh, berisi penjelasan dampak dan apa yang akan terjadi jika terjadi perobekan bendera Indonesia oleh Israel. Seluruh visual dramatis hanya terdapat pada thumbnail, tidak terdapat dalam isi video. Ini menunjukkan bahwa gambar dan judul pada thumbnail itu sengaja direkayasa untuk meningkatkan daya tarik dan memancing klik.

Dalam keterangan deskripsi video, pihak Youtube juga telah memberi label video label sebagai "Altered or synthetic content" yang mengindikasikan konten memuat atau sepenuhnya dibuat dengan kecerdasan buatan atau suntingan digital.

Hasil pemindaian menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasilnya menunjukan salah satu potongan gambar dari video itu dinilai 95,9 persen kemungkinan buatan AI.

Sementara pemindaian sepotong video tersebut bahkan menunjukkan 99 persen konten tersebut terindikasi buatan AI, baik konten audio maupun visualnya.

Periksa Fakta Israel Robek Bendera Indonesia. FOTO/Hotline Periksa Fakta tirto

Sementara itu hasil penelusuran di mesin pencarian, tidak ditemukan berita atau informasi resmi yang menyiarkan informasi ini. Hingga Jumat (21/11/2025), tidak ditemukan satupun dokumentasi yang memverifikasi insiden perobekan bendera Indonesia oleh Israel.

Jika benar ada tindakan provokatif seperti itu, PBB hampir pasti akan mengeluarkan pernyataan resmi mengingat hubungan diplomatik antarnegara menjadi salah satu isu yang sangat sensitif. Namun hingga tulisan ini dibuat, tidak ada rilis atau catatan dari Sekretariat PBB terkait kejadian tersebut.

Selain itu, tidak ditemukan pula respons atau pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia maupun Israel. Insiden menyangkut simbol negara biasanya akan memicu reaksi cepat dari pihak yang dirugikan, termasuk nota diplomatik atau konferensi pers, tetapi tidak ada satu pun langkah itu yang dapat ditelusuri. Ketiadaan reaksi resmi dari dua negara serta tidak adanya pemberitaan di media internasional menegaskan bahwa narasi tersebut tidak berlandaskan fakta.

Bagian lain narasi pada unggahan yang menyebut adanya serangan “1000 Rudal Khan” juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hasil pencarian, tidak ditemukan jenis rudal bernama “Khan” yang digunakan dalam konflik modern sebagaimana diklaim warganet. Serangan berskala besar seperti penembakan ribuan rudal biasanya akan menjadi perhatian utama media internasional karena dampak keamanan yang sangat besar. Namun tidak ada satu pun berita kredibel yang melaporkan peristiwa semacam itu pada rentang waktu yang disebutkan.

Dengan demikian, seluruh klaim mengenai perobekan bendera Indonesia dan serangan rudal tersebut tidak memiliki landasan faktual, baik dari segi dokumentasi visual, pemberitaan resmi.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebut Israel merobek bendera Indonesia di sidang PBB serta adanya serangan “1000 Rudal Khan” ke Tel Aviv adalah salah dan menyesatkan (false & misleading).

Gambar yang beredar bukan dokumentasi peristiwa, melainkan rekayasa visual yang digunakan sebagai thumbnail. Tidak terdapat laporan resmi dari PBB, pemerintah Indonesia, atau Israel mengenai insiden tersebut.

Dengan tidak adanya sumber kredibel yang mendukung narasi tersebut, konten yang beredar dapat dipastikan sebagai hoaks dan bagian dari disinformasi visual yang dirancang untuk memancing emosi serta memicu viralitas.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

ADVERTISEMENT

Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Seluruh tautan tersebut mengarahkan kami ke halaman situs yang menampilkan formulir pendaftaran yang meminta data diri seperti nama, nomor telepon dan jenis kelamin.

Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi milik instansi resmi pemerintah manapun, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkaitan dengan klaim ini.

Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran .go.id, mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah. Lebih lanjut, akun penggunggah klaim tersebut juga bukan merupakan akun Facebook resmi milik Kemendikdasmen ataupun instansi pemerintah lain yang terkait.

Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain.

Kemendikdasmen melalui keterangan resminya, telah mengeluarkan peringatan mengenai beredarnya berbagai tautan dan laman palsu yang mengatasnamakan bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta. Dalam penjelasannya, instansi tersebut menegaskan bahwa tautan tersebut merupakan modus penipuan berbentuk phishing yang bertujuan mencuri data pribadi para calon korban.

"Phising adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP (one-time password), atau informasi keuangan. Jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu," ujar Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen dalam postingan Instagram, dikutip Senin (1/9/2025).

Hasil penelusuran fakta menunjukkan unggahan yang menyertakan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan insentif bagi guru non-ASN, guru honorer, dan pegawai negeri dengan nilai Rp2,1 juta bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Kemendikdasmen melalui keterangan resminya, telah mengeluarkan peringatan mengenai beredarnya berbagai tautan dan laman palsu yang mengatasnamakan bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tirto melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci ‘puan maharani anies baswedan pemilu 2029’ ke mesin pencarian. Hasilnya tidak ada pemberitaan resmi, pernyataan tokoh, ataupun rilis partai politik yang mendukung narasi bahwa Puan Maharani akan menggandeng Anies Baswedan sebagai pasangan untuk Pemilu 2029, ataupun narasi kalau kolaborasi keduanya telah menargetkan 68 persen suara.

Sebaliknya, yang justru banyak ditemukan adalah laporan-laporan pemeriksa fakta dari berbagai media dan lembaga verifikasi yang menegaskan bahwa klaim mengenai Puan dan Anies tersebut merupakan informasi palsu. Narasi serupa pernah beberapa kali beredar sebelumnya dan telah dibantah karena tidak memiliki dasar yang jelas untuk mendukung klaim tersebut. Situs Jabar Saber Hoaks dan Radio Republik Indonesia, sempat melabeli konten serupa sebagai hoaks.

Tirto juga melakukan penelusuran dengan reverse image search terhadap foto yang digunakan dalam video tersebut. Foto yang digunakan merupakan foto Puan Maharani saat menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Video lengkap sidang dapat dilihat di sini.

Dalam rapat tersebut, Puan terlihat mengenakan kebaya hijau dengan selendang merah, serupa dengan potongan di media sosial. Dalam pidato sekitar 50 menit itu, Puan menyampaikan beragam hal, terutama soal pencapaian, tapi tidak ada keterangan yang berhubungan dengan gagasan untuk menggandeng Anies Baswedan di pemilu 2029 sama sekali.

Di lain sisi, Anies Baswedan melalui akun media sosialnya belum mengunggah langkah politik yang akan diambilnya untuk pemilu 2029. Anies justru asyik mengikuti beberapa kegiatan bersama keluarga seperti trekking, menonton bioskop, hingga menghadiri seminar sebagai pembicara.

Hingga saat ini, PDI-P, tempat Puan bernaung juga belum memberikan keterangan resmi apapun soal pasangan calon mana yang akan diusung di Pemilu 2029 nanti.

Dengan begitu, tidak ada informasi resmi yang memverifikasi informasi ini benar adanya. Bisa dipastikan foto yang digunakan oleh akun-akun tersebut merupakan penunjang untuk klaim tidak bertanggung jawab yang mereka sebarkan.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut Puan Maharani akan menggandeng Anies Baswedan untuk Pemilu 2029 dan menargetkan 68 persen suara bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tidak ada pernyataan resmi, pemberitaan kredibel, atau informasi politik yang mendukung narasi tersebut. Verifikasi dari berbagai sumber justru menyatakan bahwa klaim tersebut merupakan hoaks.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios