Tirto melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci ‘puan maharani anies baswedan pemilu 2029’ ke mesin pencarian. Hasilnya tidak ada pemberitaan resmi, pernyataan tokoh, ataupun rilis partai politik yang mendukung narasi bahwa Puan Maharani akan menggandeng Anies Baswedan sebagai pasangan untuk Pemilu 2029, ataupun narasi kalau kolaborasi keduanya telah menargetkan 68 persen suara.

Sebaliknya, yang justru banyak ditemukan adalah laporan-laporan pemeriksa fakta dari berbagai media dan lembaga verifikasi yang menegaskan bahwa klaim mengenai Puan dan Anies tersebut merupakan informasi palsu. Narasi serupa pernah beberapa kali beredar sebelumnya dan telah dibantah karena tidak memiliki dasar yang jelas untuk mendukung klaim tersebut. Situs Jabar Saber Hoaks dan Radio Republik Indonesia, sempat melabeli konten serupa sebagai hoaks.

Tirto juga melakukan penelusuran dengan reverse image search terhadap foto yang digunakan dalam video tersebut. Foto yang digunakan merupakan foto Puan Maharani saat menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Video lengkap sidang dapat dilihat di sini.

Dalam rapat tersebut, Puan terlihat mengenakan kebaya hijau dengan selendang merah, serupa dengan potongan di media sosial. Dalam pidato sekitar 50 menit itu, Puan menyampaikan beragam hal, terutama soal pencapaian, tapi tidak ada keterangan yang berhubungan dengan gagasan untuk menggandeng Anies Baswedan di pemilu 2029 sama sekali.

Di lain sisi, Anies Baswedan melalui akun media sosialnya belum mengunggah langkah politik yang akan diambilnya untuk pemilu 2029. Anies justru asyik mengikuti beberapa kegiatan bersama keluarga seperti trekking, menonton bioskop, hingga menghadiri seminar sebagai pembicara.

Hingga saat ini, PDI-P, tempat Puan bernaung juga belum memberikan keterangan resmi apapun soal pasangan calon mana yang akan diusung di Pemilu 2029 nanti.

Dengan begitu, tidak ada informasi resmi yang memverifikasi informasi ini benar adanya. Bisa dipastikan foto yang digunakan oleh akun-akun tersebut merupakan penunjang untuk klaim tidak bertanggung jawab yang mereka sebarkan.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut Puan Maharani akan menggandeng Anies Baswedan untuk Pemilu 2029 dan menargetkan 68 persen suara bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tidak ada pernyataan resmi, pemberitaan kredibel, atau informasi politik yang mendukung narasi tersebut. Verifikasi dari berbagai sumber justru menyatakan bahwa klaim tersebut merupakan hoaks.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tirto menelusuri situs resmi Bank Indonesia (BI), satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan uang kertas di Indonesia. Hingga Rabu (19/11/2025), tidak ditemukan satu pun uang dengan nominal hasil redenominasi seperti yang ditampilkan dalam unggahan. BI juga tidak mengumumkan adanya desain uang baru maupun rencana penerbitan uang redenominasi.

Tirto kemudian memeriksa gambar dalam klaim tersebut menggunakan perangkat pemindai AI, Hive Moderation. Hasil pemindaian menunjukkan indikasi 96,9 persen bahwa gambar itu merupakan hasil buatan kecerdasan buatan (AI), bukan dokumen resmi.

Dari laporan Tirto sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penyederhanaan digit rupiah tidak akan diterapkan tahun ini maupun tahun 2026. Meski RUU Redenominasi telah masuk Renstra Kemenkeu, keputusan penerapan kebijakan sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia.

"Redenom itu kebijakan Bank Sentral, dan itu dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi nggak sekarang atau tahun depan. Nggak, nggak tahun depan," ujar dia, kepada awak media, di Universitas Airlangga, dalam rekaman suara yang diterima Tirto, dikutip Selasa (11/11/2025).

Purbaya pun menegaskan, redenominasi mata uang Garuda merupakan menjadi tanggung Bank Indonesia. Karenanya kapan waktu yang tepat untuk menerapkan redenominasi rupiah pun akan ditentukan oleh Bank Sentral.

Penegasan serupa disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo. Ia mengatakan redenominasi membutuhkan waktu 5-7 tahun sejak undang-undang terkait diundangkan.

Sebab, sebelum kebijakan siap diimplementasikan, Bank Indonesia harus melakukan beberapa proses terlebih dahulu, mulai dari penyusunan undang-undang redenominasi hingga memastikan transparansi harga barang.

“(Proses itu) perlu kurang lebih 5-6 tahun dari sejak undang-undang sampai kemudian selesai” dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Perry memperinci bahwa pada tahap pertama Bank Indonesia harus menyusun undang-undang redenominasi. Terkait hal ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 sebagai inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan, narasi yang menampilkan desain baru uang rupiah hasil redenominasi bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hingga Kamis (20/11/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, Bank Indonesia belum mengumumkan adanya desain uang baru maupun rencana penerbitan uang redenominasi. Hasil pemindaian dengan Hive Moderation, ada kemungkinan sebesar 96,9 persen bahwa gambar itu merupakan hasil buatan kecerdasan buatan (AI), bukan dokumen resmi.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Pertama-tama, Tim Riset Tirto menelusuri tangkapan layar artikel berita yang disertakan dalam unggahan beberapa akun yang memposting narasi serupa.

Kami memasukan kata kunci “Bupati Ponorogo Sebut Jokowi Menerima Fee Rp280 Miliyar Dari Adiknya Sera Terima Uang Di Rumah Jokowi di Solo” (sesuai konteks judul artikel yang tertera) ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan satupun artikel berita yang menerbitkan narasi tersebut.

Justru, ditemukan banyak artikel berita yang menangkis narasi itu dan melabeli hal tersebut sebagai kabar hoaks.

Lebih lanjut, kami melakukan reverse image search menggunakan Google Images dan berfokus pada gambar sosok para tersangka yang menjadi gambar muka artikel. Alhasil, ditemukan sumber asli foto tersebut yang berasal dari pemberitaan Gelora News.

Berita di Gelora News aslinya bertajuk, "Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Libatkan Adik dan Iparnya Ambil Uang Korupsi". Foto berita sama persis dengan tangkapan layar narasi-narasi di media sosial yang mengklaim Sugiri Sancoko menyebut Jokowi menerima uang suap. Tak hanya itu, tanggal terbit berita di Gelora News tersebut juga sama, yakni 9 November 2025.

Tidak hanya berbeda judul, berita di Gelora News itu sama sekali tidak membahas tentang pembagian uang Rp280 miliar hasil suap Sugiri kepada Jokowi. Isinya justru terkait proses pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Ponorogo yang mengungkap peran adik dan ipar Sugiri.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang menyebut Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyatakan bahwa Jokowi menerima uang fee sebesar R280 triliunan.

Unggahan di media sosial memanipulasi pemberitaan Gelora News asli yang sama sekali memuat informasi berbeda; bukan soal pembagian uang Rp280 miliar, melainkan peran adik dan ipar Sugiri dalam kasus korupsinya. Jadi, informasi yang menyebut bahwa Bupati Sugiri Sancoko menyebut Jokowi menerima uang suap Rp280 miliar bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Pertama-tama Tirto mencoba mencari informasi mengenai dana bantuan yang diklaim dari pemerintah Australia tersebut di mesin pencari Google. Namun, tidak ada satupun rilis resmi dan pemberitaan kredibel yang mendukung informasi tersebut.

Tirto juga mencoba menelaah isi surat yang dibagikan akun itu. Jika diperhatikan, sejak awal kalimat sudah terjadi kesalahan penulisan dan ejaan yang digunakan dalam isi surat.

Hal ini semakin meragukan klaim bahwa surat tersebut adalah informasi resmi yang dibuat oleh instansi pemerintahan.

Penelusuran Tirto, pihak dari Kemenag diwakili Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen sudah membantah informasi yang beredar ini.

Lewat laman resmi, Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI, Jeane Marie Tulung, menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Masyarakat, khususnya gereja dan lembaga keagamaan diingatkan untuk tidak mudah percaya dan tidak terjebak dalam praktik penipuan yang mengatasnamakan pemerintah maupun lembaga asing.

“Bantuan resmi yang berkaitan dengan gereja atau lembaga keagamaan hanya disampaikan melalui kanal resmi Ditjen Bimas Kristen. Kami meminta masyarakat berhati-hati, melakukan verifikasi, dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya,” kata Dirjen Bimas Kristen, Jeane di Jakarta, Rabu (17/09/2029).

Dia juga menegaskan komitmennya untuk selalu transparan dalam menyampaikan setiap program maupun bantuan yang sah dari pemerintah.

“Kami tidak pernah menunjuk perorangan atau pihak tertentu untuk memungut biaya dalam proses pengajuan maupun penyaluran bantuan. Jika ada oknum yang mengaku sebagai perantara, itu adalah bentuk penipuan. Masyarakat jangan ragu untuk segera melaporkannya,” tegas Dirjen.

Lebih lanjut, Dirjen meminta seluruh masyarakat kristen di Indonesia memperkuat literasi digital, agar tidak mudah terprovokasi dan tertipu dengan informasi yang sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada Selasa (18/11/2025), Ditjen Bimas Kristen juga sempat mengunggah konten yang membantah adanya kerja sama dengan Pemerintah Australia. Video itu menjelaskan Kemenag tidak pernah bekerja sama dengan Pemerintah Australia untuk menyerahkan bantuan. Dalam memberikan bantuan, Kemenag juga tidak pernah meminta pembayaran.

Di sisi lain, Kedubes Australia juga sudah mewanti-wanti masyarakat lewat kanal medsos pribadinya untuk tidak mempercayai informasi mencurigakan yang mencatut Kedubes.

“Jika Anda melihat akun yang mencurigakan, laporkan dan beri tahu kami,” tulis Kedubes Australia.

Sementara itu, akun Facebook pengunggah surat tersebut juga ditengarai bukan akun resmi milik Kemenag maupun Kedubes Australia. Akun itu baru dibuat pada 2 November 2025.

Lebih lanjut, akun itu juga hanya mengiklankan postingan terkait klaim surat bantuan tersebut. Ini ditengarai merupakan bentuk penipuan (scam) atau phising yang mengincar data pribadi masyarakat dengan klaim bantuan.

Salah satu unggahan akun tersebut pada 9 November 2025, berupa video yang mempromosikan program dana bantuan ini. Saat Tirto mencoba menyaksikan video tersebut, terdengar audio yang mencurigakan. Benar saja, setelah dilakukan pemindaian dengan perangkat Hive Moderation, didapatkan skor 99 persen audio dari video tersebut diduga buatan kecerdasan buatan.

Periksa Fakta surat bantuan DAP mencatut Kemenag. foto/hotline periksa fakta tirto

Tirto sudah berkali-kali membongkar modus serupa yang menyebarkan informasi bantuan untuk masyarakat dengan mencatut instansi pemerintah.

Baca juga:Hoaks Tautan Bantuan Insentif Guru Non-ASNHoaks Tautan Pendaftaran Pemutihan Tunggakan BPJS KesehatanHoaks, Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu Kemnaker November 2025

Penelusuran menunjukkan bahwa surat bantuan dana DAP yang mencatut Kemenag dan Kedubes Australia bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Surat itu bukan surat resmi yang dikeluarkan Kemenag dan berisi informasi menyesatkan. Kemenag menegaskan tidak pernah menerbitkan surat tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak mempercayainya.

Kemenag juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios