Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Pulau Layang-Layang Indonesia” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dari laman sebagai berikut:
Laman amti.csis.org (Asia Maritime Transparency Initiative) dalam artikel “Pulau Layang-Layang”. Disebutkan, Pulau Layang-Layang merupakan sebuah batuan di Kepulauan Spratly yang dikelola oleh Malaysia sejak tahun 1983.
Artikel iloveborneo.my “Jadi Rebutan Beberapa Negara Besar, Ini Sejarah Dan Konflik Pulau Layang-Layang Di Sabah”. Artikel yang tayang pada Oktober 2023 itu menyebut bahwa sejak tahun 1983, Malaysia telah meneguhkan Pulau Layang-Layang sebagai bagian dari wilayahnya. Namun, negara-negara lain seperti China, Taiwan, Filipina, dan Vietnam turut mengeklaim pulau ini.
Artikel defencesecurityasia.com “Pulau Layang-Layang Dijadikan “Sasaran” Pendaratan Oleh Pasukan Airbone China?”. Dalam artikel yang tayang pada Juli 2022 itu menyebut bahwa meski Pulau Layang-Layang telah diduduki Malaysia sejak lama, tetapi sebagian kepemilikannya masih diklaim oleh China.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tentang “Prabowo lepas Pulau Layang-Layang untuk Malaysia”.

Unggahan video berisi klaim “Prabowo lepas Pulau Layang-Layang untuk Malaysia” adalah konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencoba menelusuri keaslian video tersebut dengan menggunakan alat Hiya Deepfake Voice Detector untuk mendeteksi apakah audio pada video tersebut asli atau dibuat menggunakan AI.

Hasilnya setelah diperiksa menggunakan alat tersebut, dideteksi bahwa audio pada video tersebut mendapat skor 28/100 dengan keterangan “The sampled voice is likely a deepfake”, sehingga dapat diartikan bahwa audio tersebut dibuat menggunakan AI deepfake.

Unggahan berisi klaim “polisi imbau warga bermain judol dengan sportif tanpa merugikan bandar” adalah konten palsu (fabricated content).

Tim Riset Tirto mula-mula mengecek situs resmi setiap akun bank untuk memastikan biaya admin bulanannya. Perlu digarisbawahi, biaya administrasi per bulan untuk setiap bank bervariasi tergantung pada jenis tabungan.

Untuk Bank BRI BritAma misalnya, nasabah dikenai biaya administrasi bulanan sebesar Rp12 ribu, BritAma Bisnis gratis (ratas saldo minimal Rp5 juta), dan Simpedes sebesar 6 ribu. Untuk Giro BRI sendiri juga gratis, asalkan saldo dalam rekening bernilai lebih dari Rp10 juta.

Sedikit lebih mahal dari BritAma BRI, biaya admin bulanan Tabungan Rupiah Bank Mandiri mencapai Rp12.500. Nominal yang sama juga berlaku untuk Mandiri Tabungan Bisnis. Sementara Mandiri Tabungan NOW memiliki biaya administrasinya Rp5 ribu per bulan,

Kemudian untuk Bank BNI Rekening Taplus, biaya pengelolaan rekening yang dibebankan ke nasabah sebesar Rp11 ribu dan BNI Rekening Taplus Bisnis sedikit lebih murah, yakni Rp10 ribu.

Terakhir, untuk Tabungan BTN Batara dan BTN EBATARAPOS, nasabah dikenai biaya administrasi Rp12.500 per bulan. Jika dirangkum, maka kurang lebih akan seperti ini:

Bank BRI BritAma Rp12.000Bank Mandiri Tabungan Rupiah Rp12.500Bank BNI Rekening Taplus Rp11.000BTN Batara Rp12.500

Suara,

Berdasarkan informasi dari sejumlah berita dan situs BRI, untuk biaya administrasi bulanan jenis tabungan BRI Simpedes memang sempat naik dari Rp5.500 menjadi Rp6.000. Akan tetapi, selain itu belum ada informasi resmi lebih lanjut.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa narasi biaya admin bulanan Bank Himbara naik per Agustus 2025 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Meski nominal yang disebut dalam unggahan sesuai, biaya itu tetap jika dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan informasi dari sejumlah berita dan situs BRI, untuk biaya administrasi bulanan jenis tabungan BRI Simpedes memang sempat naik dari Rp5.500 menjadi Rp6.000. Akan tetapi, selain itu belum ada informasi resmi lebih lanjut.

Biaya administrasi per bulan untuk setiap bank bervariasi tergantung pada jenis tabungan. Nominal itu bisa dicek di masing-masing situs resmi bank.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tirto mengamati video yang disertakan dalam unggahan tersebut secara seksama dari awal hingga akhir. Sekilas, video itu memang menampilkan seorang pria yang tampak tengah membacakan surat pengunduran diri.

Dalam orasinya, pria tersebut terdengar bilang, "Dengan ini, menyatakan sebagai berikut: Satu, bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bupati Pati. Karena telah gagal menjadi pemimpin yang berpihak pada masyarakat Kabupaten Pati dan menjalankan kekuasaan saya tidak menjunjung tinggi supremasi hukum."

Namun, setelah diamati lebih lanjut, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Salah satunya adalah fakta bahwa pria yang berorasi dan membacakan surat pengunduran diri itu ternyata bukanlah Bupati Pati, Sudewo.

Tirto lantas melakukan penelusuran lebih lanjut terkait asal-usul dan konteks video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search serta pencarian menggunakan kata kunci terkait di platform YouTube.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video identik ditemukan di kanal YouTube MerdekaDotCom dalam video berjudul “Keras! Perwakilan Pendemo Bacakan Draf Surat Tuntut Bupati Pati Sudewo Mundur” yang diunggah pada Rabu (13/8/2025).

Berdasarkan keterangan yang tercantum pada unggahan tersebut, diketahui bahwa pria yang membacakan surat pengunduran diri dalam video bukanlah Bupati Pati, Sudewo. Sosok tersebut merupakan seorang perwakilan massa aksi yang membacakan draf surat pengunduran diri Bupati Pati sebagai bagian dari aksi demonstrasi yang berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Baca juga:Mendagri Minta Bupati Pati Tetap Kerja Meski Terancam Pemakzulan

Dengan demikian, karena video tersebut tidak menampilkan secara langsung sosok Bupati Pati, Sudewo, yang membacakan surat pengunduran diri. Isi surat yang dibacakan adalah draf yang disampaikan oleh perwakilan demonstran. Maka, belum dapat dipastikan atau disimpulkan bahwa itu merupakan pernyataan resmi pengunduran diri dari Sudewo.

Seturut laporan Tirto, Sudewo menegaskan ogah mundur dari jabatannya sebagai kepada daerah, pada Rabu (13/8/2025).

Dengan bangga, Sudewo menyatakan bisa menduduki jabatan bupati karena dipilih oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Pati. Sehingga, ia menegaskan tak bisa serta-merta mundur.

"Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semuanya ada mekanismenya," kata Sudewo usai didemo.

Proses pemakzulan atas Sudewo yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Pati masih terus berjalan. Meski demikian, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta Bupati Pati, Sudewo untuk tetap bekerja dan memastikan pemerintahan berjalan dengan baik.

Tito meminta Sudewo untuk meniru Bupati Jember, Faida, yang dimakzulkan oleh DPRD, namun tetap bekerja selama proses konstitusi itu berlangsung. Dia menceritakan selama proses pemakzulan pada 2020 lalu oleh DPRD Jember, Bupati Faida tetap bekerja hingga muncul putusan inkrah di Mahkamah Agung.

"Sama seperti dulu waktu di Jember, juga pernah ada pemakzulan oleh DPRD, tetap berjalan pemerintahannya oleh bupati waktu itu. Dan kemudian DPRD-nya memenuhi kuorum menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung, nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya," ujarnya di Kompleks MPR/DPR RI, Senin (18/8/2025).

Selebihnya, hingga Kamis (21/8/2025) tidak terdapat informasi maupun pernyataan resmi apa pun dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Pati, DPRD Pati, maupun dari pemberitaan media kredibel yang dapat membenarkan klaim bahwa Bupati Pati, Sudewo, telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut bahwa Bupati Pati, Sudewo, telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Pria yang membacakan surat pengunduran diri dalam video bukanlah Bupati Pati, Sudewo. Sosok tersebut merupakan seorang perwakilan massa aksi yang membacakan draf surat pengunduran diri Bupati Pati sebagai bagian dari aksi demonstrasi yang berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.