Tempo memverifikasi video itu dengan pencarian gambar terbalik, alat deteksi konten AI, dan informasi dari situs kredibel. Pemeriksaan menunjukkan visual dalam konten tidak menggambarkan pengerahan militer ke Ambalat.

Gambar Prabowo mengenakan baret merah dan setelan biru. Foto itu sebenarnya diambil saat ia masih menjabat Menteri Pertahanan. Pada 30 April 2024, ia menghadiri upacara HUT ke-72 Komando Pasukan Khusus di Cijantung, Jakarta Timur, sebagaimana diberitakan Tempo.



Foto Prabowo yang mengenakan jas abu-abu juga tidak terkait isu pengerahan militer. Gambar itu diambil saat ia berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025, identik dengan tayangan YouTube DPD RI. Dalam pidato yang transkrip lengkapnya dimuat Kompas.com, Prabowo memang menyinggung potensi perselisihan dengan Malaysia, namun ia menegaskan hubungan kedua negara tetap bersahabat.



Sementara itu, Foto Anwar Ibrahim yang ditempel dalam konten itu juga tidak berkaitan dengan sengketa Blok Ambalat. Gambar tersebut diambil saat ia menghadiri upacara peletakan karangan bunga di Taman Rizal, Manila, pada 2 Maret 2023, sebagaimana dipublikasikan Getty Images. Kegiatan itu bagian dari hubungan bilateral Malaysia dan Filipina, bukan terkait Indonesia.



Ketika visual gambar dipindai menggunakan Was It AI dan AI or NOT, hasilnya menunjukkan kemungkinan besar dibuat dengan akal imitasi (AI). Poster pertama menunjukan hasil  kemungkinan pelibatan AI mencapai 60 persen.



Sedangkan poster kedua menunjukkan kemungkinan 70 persen konten melibatkan AI.



Sengketa Ambalat antara Indonesia-Malaysia

TNI Angkatan Laut memang pernah mengerahkan sejumlah kapal perang ke Blok, salah satunya melibatkan KRI Mandau-621, KRI Keris-624, dan KRI Hiu-634 pada Oktober 2025. Namun pengerahan itu bukan untuk memerangi Malaysia, melainkan untuk latihan.

Dalam artikel Tempo, Indonesia mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya dengan merujuk pada statusnya sebagai negara kepulauan berdasarkan hukum internasional, khususnya prinsip-prinsip dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Klaim ini diperkuat oleh peta historis, perjanjian, serta doktrin hukum yang mengakui karakter kepulauan Indonesia.

Di sisi lain, Malaysia menyatakan klaim atas sebagian Ambalat dengan merujuk pada peta unilateral tahun 1979 yang memasukkan wilayah tersebut dalam batas maritim versinya. Malaysia juga mengajukan dasar kedekatan geografis dengan pulau-pulau seperti Sipadan dan Ligitan, serta merujuk pada pernyataan diplomatik sebelumnya untuk mendukung klaimnya.

Ketegangan antara kedua negara mulai meningkat pada 1980-an hingga 1990-an, ditandai dengan intensifikasi patroli, aktivitas eksplorasi sumber daya, dan saling menyampaikan protes diplomatik. Indonesia menolak klaim Malaysia, menekankan dasar hukum dan geografis klaimnya, sementara pernyataan Malaysia mendapat perhatian dari kawasan. 

Pada 2003, Indonesia secara resmi menyampaikan nota protes terhadap klaim maritim Malaysia yang memasukkan blok Ambalat, yang dinilai tidak sejalan dengan UNCLOS dan prinsip kedaulatan negara kepulauan.

Ketegangan memuncak pada 2009 saat Malaysia mengumumkan rencana eksplorasi minyak dan gas di kawasan sengketa, yang kemudian direspons oleh Indonesia dengan memperketat patroli dan mempertegas klaimnya.

Walaupun berbagai upaya diplomatik telah dilakukan, meliputi dialog bilateral hingga usulan kerja sama eksplorasi, belum ada penyelesaian final yang dicapai. Selama dekade 2010-an, sengketa ini tetap menjadi isu sensitif di kawasan, dengan kedua negara mempertahankan klaim kedaulatannya dan tetap membuka ruang dialog untuk solusi damai.

Baik Indonesia maupun Malaysia menekankan pentingnya penyelesaian melalui dialog dan mekanisme hukum berdasarkan UNCLOS.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa Indonesia mengerakhan pasukan ke Ambalat untuk memerangi Malaysia adalah klaim keliru.

Unggahan berisi klaim “Menkeu Purbaya usulkan gaji TNI lebih tinggi dari gaji DPR” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tirto melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci ‘puan maharani anies baswedan pemilu 2029’ ke mesin pencarian. Hasilnya tidak ada pemberitaan resmi, pernyataan tokoh, ataupun rilis partai politik yang mendukung narasi bahwa Puan Maharani akan menggandeng Anies Baswedan sebagai pasangan untuk Pemilu 2029, ataupun narasi kalau kolaborasi keduanya telah menargetkan 68 persen suara.

Sebaliknya, yang justru banyak ditemukan adalah laporan-laporan pemeriksa fakta dari berbagai media dan lembaga verifikasi yang menegaskan bahwa klaim mengenai Puan dan Anies tersebut merupakan informasi palsu. Narasi serupa pernah beberapa kali beredar sebelumnya dan telah dibantah karena tidak memiliki dasar yang jelas untuk mendukung klaim tersebut. Situs Jabar Saber Hoaks dan Radio Republik Indonesia, sempat melabeli konten serupa sebagai hoaks.

Tirto juga melakukan penelusuran dengan reverse image search terhadap foto yang digunakan dalam video tersebut. Foto yang digunakan merupakan foto Puan Maharani saat menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Video lengkap sidang dapat dilihat di sini.

Dalam rapat tersebut, Puan terlihat mengenakan kebaya hijau dengan selendang merah, serupa dengan potongan di media sosial. Dalam pidato sekitar 50 menit itu, Puan menyampaikan beragam hal, terutama soal pencapaian, tapi tidak ada keterangan yang berhubungan dengan gagasan untuk menggandeng Anies Baswedan di pemilu 2029 sama sekali.

Di lain sisi, Anies Baswedan melalui akun media sosialnya belum mengunggah langkah politik yang akan diambilnya untuk pemilu 2029. Anies justru asyik mengikuti beberapa kegiatan bersama keluarga seperti trekking, menonton bioskop, hingga menghadiri seminar sebagai pembicara.

Hingga saat ini, PDI-P, tempat Puan bernaung juga belum memberikan keterangan resmi apapun soal pasangan calon mana yang akan diusung di Pemilu 2029 nanti.

Dengan begitu, tidak ada informasi resmi yang memverifikasi informasi ini benar adanya. Bisa dipastikan foto yang digunakan oleh akun-akun tersebut merupakan penunjang untuk klaim tidak bertanggung jawab yang mereka sebarkan.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut Puan Maharani akan menggandeng Anies Baswedan untuk Pemilu 2029 dan menargetkan 68 persen suara bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tidak ada pernyataan resmi, pemberitaan kredibel, atau informasi politik yang mendukung narasi tersebut. Verifikasi dari berbagai sumber justru menyatakan bahwa klaim tersebut merupakan hoaks.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran bantuan insentif untuk guru non ASN. Penelusuran mengarah pada artikel yang tayang di Liputan6.com berjudul: "Pendaftaran Insentif Palsu Incar Guru Non ASN, Begini Cara Deteksinya".
Dalam artikel ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeluarkan peringatan terkait berbagai link atau laman palsu yang mengatasnamakan bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp 2,1 juta.
Kemendikdasmen menyatakan, link pendaftaran insentif khusus untuk guru non ASN ini merupakan modus penipuan menggunakan metode phising untuk mencuri data pribadi.
"Phising adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP (one-time password), atau informasi keuangan. Jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu," ujar Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, dikutip dariketerangan yang dimuat situs resmi Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, gtk.dikdasmen.go.id.
Masyarakat pun diminta untuk waspada pada penipuan yang berupa tautan berkedok bantuan dan lain sebagainya yang mengatasnamakan Kemendikdasmen.
Untuk mendeteksi penipuan bantuan insentif guru non ASN sebesar Rp 2,1 juta bisa dengan memastikan domain link pendaftaran yang beredar, biasanya pelaku penipuan menyebar link dengan domain tidak resmi atau diluar domain pemerintah. Sebab itu sebaiknya kita tidak mudah percaya percaya pada laman yang tidak menggunakan domain resmi.
"Domain resmi kementerian diakhiri dengan .go.id," sebut keterangan tersebut.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bantuan insentif untuk guru non ASN, tidak benar.