Perlu diketahui, terdapat beberapa jenis dan komposisi vaksin untuk tetanus. Antara lain Vaksin Tetanus dan Difteri (Td), Vaksin Difteri, Tetanus, dan Pertusis (DTaP), Vaksin Tetanus, Difteri, Pertusis (Tdap), dan Vaksin Tetanus Toxoid (TT). Mengutip Kids Health, vaksin ini mengandung toksin tetanus yang telah diinaktivasi dan tidak mengandung bakteri hidup.

Melansir Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pada Vaksin Td merek TENIVAC misalnya, mengandung bahan aktif berikut: 5 Lf toksoid tetanus dan 2 Lf toksoid difteri. Bahan lain per dosis 0,5 mL meliputi 1,5 mg aluminium fosfat (0,33 mg aluminium) sebagai adjuvan dan ≤5,0 µg formaldehida residu.

Kemudian pada Vaksin Tdap merek Adacel, kandungannya antara lain 5 Lf toksoid tetanus, 2 Lf toksoid difteri, dan antigen pertusis aselular (2,5 µg PT terdetoksifikasi, 5 µg FHA, 3 µg pertaktin, 5 µg FIM). Bahan-bahan lain per dosis 0,5 mL meliputi 1,5 mg aluminium fosfat (0,33 mg aluminium) sebagai adjuvan, ≤5 µg residu formaldehida,

Tokosoid adalah toksin (racun) dari bakteri yang telah dinonaktifkan sehingga tidak berbahaya, tetapi masih punya kemampuan untuk memacu respons imun. Penggunaannya pada vaksin tetanus dan difteri umum dan banyak digunakan.

Sementara halaman National Library of Medicine (NIH) memaparkan, pembuatan toksoid tetanus melalui inaktivasi galur toksigenik lostridium tetani. Galur toksik tersebut ditumbuhkan dalam media cair, dimurnikan, kemudian diolah dengan formaldehida untuk menghilangkan sifat patogeniknya. Setelah pemurnian dan sterilisasi, toksoid tetanus dikombinasikan dengan garam aluminium atau kalsium. Antigen toksoid ini kemudian biasanya digunakan dalam kombinasi dengan antigen difteri dan pertusis dalam bentuk vaksinasi.

Proses ini mengambil bakteri penyebab penyakit tetanus yang melalui inaktivasi kemampuan toksin lewat perlakuan kimia (formalin), panas, atau radiasi. Sementara kalau memanfaatkan daging busuk ada risiko menumbuhkan toksin aktif.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes, juga menjelaskan kalau proses pembuatan vaksin tetanus kiwari aman.

Prosesnya dimulai dengan menumbuhkan clostridium tetani dalam media kultur steril. Dari proses tersebut akan dihasilkan racun tetanospasmin. Toksin akan dinonaktifkan dengan formaldehida sehingga menjadi toksoid. Toksoid kemudian akan dimurnikan berkali-kali.

"[Kemudian] dicampur dengan adjuvant aluminium agar imun tubuh mengenla antigen dengan baik," terangnya. Hasil dari proses-proses tersebut kemudian dikemas secara steril dan diuji dalam ratusan tahap kemanan.

"Tidak ada daging busuk, darah busuk, atau organ busuk yang digunakan [dalam proses membuat vaksina tetanus]," tegas dr. Wilson.

Vaksinolog University of Auckland, Helen Petousis-Harris, menjelaskan pemakaian organ binatang busuk pada vaksin tetanus juga kurang tepat. "(ini) kesalahan penafsiran yang bersifat inflamasi," tuturnya mengutip AAP Factcheck.

Meskipun beberapa vaksin tetanus menggunakan media yang berasal dari produk hewani, termasuk jantung sapi, untuk menumbuhkan kultur bakteri awal, bahan-bahan ini "dimurnikan, disterilkan, dan diuji secara ketat", ujarnya. "Menyebutnya sebagai 'organ yang membusuk' tidaklah akurat," tambah dia.

Dokter Wilson juga menambahkan dalam tahap pengembangan vaksin, bakteri dapat ditumbuhkan pada media kultur yang mengandung unsur hewani, seperti ekstrak jantung sapi misalnya. "Namun bahan tersebut hanya menjadi media pertumbuhan, bukan bagian dari vasin yang disuntikan," terang dia.

Dia juga menekankan industri vaksin modern sudah diwajibkan melalui proses pemurnian yang ketat, sterilisasi, uji toksisitas, uji kontaminasi, dan uji keamanan. "Sehingga produk akhir aman dan sangat jauh dari klaim, 'organ busuk'," tambah Wilson.

Sementara itu, mengutip U.S. Food and Drug Administration, kandungan formaldehida sebagaimana yang diklaim berbahaya di dalam unggahan, merupakan zat yang digunakan untuk menonaktifkan virus agar tidak menyebabkan penyakit, dalam hal tetanus, menonaktifkan toksin tetanus menjadi toksoid tetanus.

Selain itu, mengutip Vaccine Knowledge University of Oxford, meskipun formaldehida dianggap sebagai bahan kimia buatan manusia, tetapi dalam jumlah kecil, formaldehida juga ditemukan secara alami dalam aliran darah.

Setelah proses penonaktifan toksin tetanus, kadar formaldehida yang tersisa sangat kecil, biasanya

Sementara terkait kandungan aluminium dalam vaksin juga telah melalui pengendalian yang ketat. Aluminium ditambahkan ke dalam vaksin untuk meningkatkan efektivitas secara aman. Jumlah aluminium yang diizinkan FDA dalam vaksin jauh lebih sedikit daripada yang ditemukan dalam ASI dan susu formula bayi.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyatakan bahwa vaksin tetanus terbuat dari bahan berbahaya adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Bahan tambahan seperti aluminium fosfat dan formaldehida dalam kadar sangat kecil yang aman dan berfungsi untuk menjaga efektivitas vaksin. Formaldehida digunakan dalam proses produksi untuk menonaktifkan racun bakteri, bukan sebagai bahan aktif berbahaya. Kandungan tersebut juga secara alami terdapat di tubuh manusia dalam kadar rendah.

Sementara terkait penggunaan daging atau organ busuk untuk menghasilkan bakteri tetanus juga telah dipastikan tak berbahaya. Proses kultur bakteri awal, bahan-bahan ini dimurnikan, disterilkan, dan diuji secara ketat. Sehingga tidak tepat mengatakan pembuatan vaksin menggunakan daging busuk.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CAN

Setelah menyaksikan video dari awal sampai akhir, Tim Riset Tirto tak menemukan adanya rekaman pembacaan putusan soal Gibran dinyatakan melanggar UU dan KUH Perdata. Dalam video, narator hanya mengatakan bahwa agenda sidang hari itu yakni pembacaan gugatan oleh pihak penggugat.

Untuk mencari asal mula dan konteks utuh rekaman aslinya, kami mencoba mengambil salah satu frame video dan memasukkannya ke mesin telusur Google Image. Hasilnya, Tirto menemukan klip identik diunggah kanal YouTube tvOneNews pada hari sidang gugatan digelar, yakni Senin (3/11/2025).

Menurut keterangan, penggugat menuduh Gibran dan KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena syarat pendaftaran calon wakil presiden diduga tidak terpenuhi. Agenda sidang hari itu merupakan pembacaan penetapan, setelah sebelumnya sempat tertunda karena keberatan penggugat atas kuasa hukum KPU.

“Penggungat yakni Subhan Palal menegaskan, seluruh dokumen dan bukti telah dipersiapkan untuk dibuka pada tahap pembuktian. Ia juga mengungkapkan kekecewaan terhadap perbedaan data pendidikan Gibran di situs resmi KPU, yang menyebutkan pendidikan terakhirnya adalah S1,” ujar narator dalam video asli.

Sepanjang video, tidak ada informasi terkait putusan hakim atas gugatan yang dilayangkan. Saat melakukan penelusuran Google, Tirto juga tidak menemukan adanya berita kredibel maupun resmi yang melaporkan hakim menyatakan Gibran melanggar UU.

Sebagai tambahan informasi, seorang pengacara bernama Subhan Palal menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025).

Subhan mengatakan bahwa dalam sidang perdananya ini dia membawa sejumlah dokumen gugatan yang harus diserahkan. Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah.

“Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” tutur Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025).

Dalam gugatannya, Subhan menunjuk dua pihak sebagai tergugat, yaitu Gibran secara pribadi serta KPU sebagai penyelenggara pemilu. Jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun, dengan perhitungan agar dibagi rata ke seluruh warga negara.

Teranyar, Subhan juga membacakan isi gugatan perdatanya terhadap Gibran di persidangan pada Senin (3/11/2025), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Bahwa Tergugat 1 saat mencalonkan diri sebagai Wapres RI diketahui dan sadar bahwa syarat pendidikannya cacat hukum, tidak memenuhi syarat cawapres karena tidak pernah tamat SMA atau sederajat,” ujar Subhan membacakan isi petitum dalam sidang di PN Jakpus.

Namun, belum ada putusan dari persidangan ini.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa narasi hakim menyatakan Gibran melanggar UU dan KUH Perdata bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video yang beredar identik dengan klip yang diunggah kanal YouTube tvOneNews pada hari sidang gugatan Gibran digelar, yakni Senin (3/11/2025). Menurut keterangan, penggugat menuduh Gibran dan KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena syarat pendaftaran calon wakil presiden diduga tidak terpenuhi.

Sepanjang video asli, tidak ada informasi terkait putusan hakim atas gugatan yang dilayangkan. Saat melakukan penelusuran Google, Tirto juga tidak menemukan adanya berita kredibel maupun resmi yang melaporkan hakim menyatakan Gibran melanggar UU.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video itu dan menemukan kejanggalan. Suara perekam video justru menyatakan bahwa sivitas akademika UGM yang berkumpul untuk menuju ke DPRD. Bukan pergi ke Jakarta sebagaimana klaim pengunggah video.

Kami lantas menggunakan Google Lens, melakukan teknik pencarian gambar terbalik untuk menemukan sumber asli dari video tersebut. Hasilnya, ditemukan sejumlah pemberitaan dan artikel yang memiliki gambar identik dengan suasana yang ditangkap dalam video.

Kesamaan terlihat jelas dari spanduk bertuliskan "Bersama Rakyat UGM Full Melawan" yang terlihat dari informasi yang beredar. Dalam pemberitaan Kompas.com di YouTube, dipastikan bahwa video yang beredar adalah momen ketika mahasiswa UGM berkumpul di kampus untuk melakukan aksi protes terkait RUU Pilkada pada tahun lalu.

Selain itu, artikel dalam laman resmi kampus UGM mengonfirmasi informasi yang menyebut bahwa video tersebut adalah momen ketika mahasiswa UGM hendak melakukan protes soal RUU Pilkada pada tahun lalu. Di artikel tersebut bahkan menyertakan mahasiswa yang juga membentangkan spanduk identik dengan yang tersorot dalam video.

Momen tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan momen alumni UGM yang hendak ke Jakarta untuk meminta Jokowi menunjukkan ijazah sarjana. Sama sekali tak ada narasi soal ijazah Jokowi dalam artikel yang tayang di laman resmi UGM maupun pemberitaan media nasional.

Pun di video aslinya tidak ada teks yang ditempel dalam video yang menyebut alumni UGM meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya.

Tirto juga tidak menemukan adanya pemberitaan dari media kredibel yang mendukung narasi adanya mahasiswa UGM yang akan ke Jakarta untuk meminta Jokowi menunjukkan ijazah.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, unggahan akun Facebook yang menarasikan klaim alumni UGM ke Jakarta untuk meminta Jokowi menunjukkan ijazah sarjana adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Konteks asli video yang digunakan oleh penyebar klaim, sebetulnya adalah momen mahasiswa UGM ketika berkumpul di kampus hendak melakukan unjuk rasa terkait RUU Pilkada pada tahun lalu. Video tersebut diduga disunting dan ditempel teks dalam video untuk mendukung klaim penyebar narasi.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tempo memverifikasi tautan yang beredar dan membandingkannya dengan situs resmi dari otoritas pengelola BLT 2025. Hasilnya, laman https://daftar-sekarang.cek-data.com bukan situs yang digunakan untuk mendaftar BLT.

Situs Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan pemerintah memang meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat pada 17 Oktober 2025. Nominal BLT tersebut sebesar Rp 300 ribu per bulan yang diberikan sekaligus selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember. Program ini mulai disalurkan bertahap per 20 Oktober 2025.

Pencairan BLT 2025 hanya melalui dua mekanisme, yakni oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. 

Dikutip dari Bisnis.com, BLT Kesra hanya ditujukan untuk keluarga miskin, rentan miskin, atau berpenghasilan tak tetap yang telah terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penerima BLT Kesra tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).  

Cara Mendaftar BLT Kesra Rp 900 ribu hanya melalui dua cara yakni: 

Bagian kiri adalah tampilan situs palsu yang mendaftar. Pendaftaran dan mengecek BLT Kesra 2025 hanya melalui situs Kemensos (kanan atas) dan aplikasi Cek Bansos (kanan bawah)

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim tautan cek bansos Rp900 ribu cair mulai bulan Oktober adalah keliru.