Konten pedang raksasa tersebut adalah hasil buatan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dengan demikian bukan bagian dari penemuan arkeologi atau bukti manusia raksasa.

Melalui pengamatan visual, Tempo mendapati kejanggalan dalam gambar tersebut. Wajah dua manusia yang berdiri di dekat pedang raksasa, sama sekali tidak menunjukkan bentuk yang tidak jelas. 

Kedua, jatuhnya bayangan juga tidak konsisten. Pada area yang terang, seharusnya matahari berada di arah kanan di atas pedang. Namun bayangan manusia dan pedang justru bertolak belakang dengan arah matahari.

Akun Gudang Berita yang mengunggah konten itu mengatakan di kolom komentar, gambar dan narasi tersebut dibuat hanya untuk hiburan.  Pemindaian menggunakan aplikasi pendeteksi gambar AI juga menunjukkan bahwa gambar tersebut dibuat menggunakan AI.

Berikut hasil pemindaiannya:



Aplikasi pemeriksa konten AI Wasitai.com menyatakan bahwa seluruh atau sebagian besar gambar tersebut dibuat menggunakan AI. Sementara Aiimagedetector.org menyatakan bahwa 70,16 persen besar kemungkinan gambar itu dibuat menggunakan AI.

Sejumlah organisasi pemeriksa fakta di luar negeri telah memeriksa konten tersebut antara lain Larepublica.pe asal Peru serta dua asal Afrika, Togocheck.com dan Congocheck.net. Ketiganya sama-sama menyimpulkan bahwa foto pedang raksasa itu tidak nyata, melainkan dibuat menggunakan AI.

Narasi yang beredar di media sosial Kongo mengatakan pedang dalam gambar itu dahulu dimiliki Soundiata Keita (1190–1255), penguasa Kekaisaran Mali. 

Namun, dengan bantuan jaringan Congocheck.net di Mali dan pemantauan saluran komunikasi Museum Nasional Mali, disimpulkan tidak ada penemuan atau penggalian pedang raksasa di sana.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan gambar yang beredar menunjukkan pedang raksasa peninggalan arkeologi yang masih dirahasiakan adalah klaim keliru. Gambar itu dibuat menggunakan teknologi AI.

Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Apple remove International Women’s Day from its calendar”. Hasilnya, kami menemukan beberapa lembaga pemeriksa fakta yang telah menyatakan klaim ini tidak tepat, seperti PolitiFact dan Snopes.

Masyarakat diketahui menyamakan Apple dengan langkah yang diambil Google. Raksasa teknologi Google pada tahun 2024 lalu memang menghapus banyak peringatan budaya dari kalendernya, termasuk Bulan Sejarah Perempuan, Black History Month (untuk menghormati warga Afrika-Amerika), serta Pride Month.

Seperti tercantum di laman resmi Google, Tim Kalender Google disebut mulai menambahkan serangkaian momen yang lebih luas secara manual di sejumlah besar negara di seluruh dunia — seperti perayaan budaya, hari guru, dan lainnya.

“Kami mendapat masukan bahwa banyak acara dan negara lain yang tidak tercantum, dan tidak memungkinkan untuk memasukkan ratusan momen ke dalam kalender setiap orang — jadi pada pertengahan tahun 2024 kami memutuskan untuk menyederhanakan dan hanya menampilkan hari libur umum dan peringatan nasional dari timeanddate.com,” tulis Google.

Meski Google memutuskan menghapus Bulan Sejarah Perempuan dan beberapa peringatan lain, Apple mengatakan untuk kasus pihaknya tidak demikian. Menukil Snopes, pihak Apple menyatakan bahwa narasi semacam itu adalah kesalahpahaman lantaran Hari Perempuan Internasional maupun Bulan Sejarah Perempuan, yang juga terjadi pada Maret, tidak pernah ditampilkan dalam kalender standar Apple.

Tirto pun tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan kalau Apple menghapus Hari Perempuan Internasional dari aplikasi kalendernya, maupun data yang memperlihatkan perusahaan teknologi itu mencantumkan Peringatan Hari Perempuan Internasional di kalendernya, dalam beberapa tahun terakhir.

Sebuah arsip yang menunjukkan tangkapan layar kalender MacBook pada 2024 juga tidak menampilkan label khusus untuk Hari Perempuan Internasional saat 8 Maret. Dengan demikian, klaim soal Apple menghapus Hari Perempuan Internasional dari kalender bisa menyesatkan tanpa tambahan keterangan.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim soal perusahaan teknologi Apple menghapus Hari Perempuan Internasional dari kalender bersifat missing context (menyesatkan tanpa tambahan keterangan).

Pihak Apple menyatakan bahwa narasi semacam itu adalah kesalahpahaman lantaran Hari Perempuan Internasional maupun Bulan Sejarah Perempuan memang tidak pernah ditampilkan dalam kalender Apple.

Tirto tidak menemukan adanya bukti kalau Apple menghapus Hari Perempuan Internasional dari aplikasi kalendernya.

Untuk memverifikasi klaim yang beredar, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “kerugian negara kasus Antam”. Dari pencarian itu kami menemukan sejumlah media yang memberitakan terkait angka kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas.

Namun demikian, Tirto tak menemukan adanya berita kredibel atau sumber resmi yang melaporkan kerugian negara akibat kasus Antam mencapai Rp5,9 kuadriliun.

Seperti dilaporkan CNN Indonesia, sebanyak 13 orang diproses hukum dan dihadapkan ke meja hijau untuk diadili dalam kasus dugaan korupsi ini. Enam orang merupakan mantan petinggi Antam, sementara tujuh lainnya dari pihak swasta.

Enam terdakwa mantan pejabat PT Antam itu bekerja sama dengan pihak swasta selaku pelanggan jasa lebur cap emas dan jasa pemurnian emas (emas cucian).

Mereka yang diproses hukum salah satunya yakni General Manager (SVP) Logam Mulia Business Unit (UBPP Logam Mulia) periode 1 Agustus 2017-5 Maret 2019, Abdul Hadi Aviciena. Kemudian tujuh orang yang merupakan pelanggan jasa lebur cap emas dan jasa pemurnian emas di antaranya Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tamponawas, Ho Kioen Tjay, Djudju Tanuwidjaja, dan Gluria Asih Rahayu.

Para terdakwa disebut telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara buntut kasus ini mencapai Rp3,3 triliun.

Nilai itu berdasar pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Kegiatan Usaha Komoditi Emas Tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 Nomor: PE.03/R/S-1028/D5/01/2024 tanggal 23 September 2024, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP).

Rinciannya yakni Lindawati Effendi diperkaya sebesar Rp616.943.385.300,00; Suryadi Lukmantara Rp444.925.877.760,00; Suryadi Jonathan Rp343.412.878.342,59; dan James Tamponawas Rp119.272.234.430,00;

Lalu Djudju Tanuwidjaja diperkaya senilai Rp43.327.261.500,00; Ho Kioen Tjay Rp35.460.330.000,00; Gluria Asih Rahayu Rp2.066.130.000,00; serta pihak pelanggan lainnya (perorangan, toko emas, perusahaan) non kontrak karya sebesar Rp1.702.671.167.794,45.

Liputan dengan jumlah kerugian negara yang sama juga dipublikasikan oleh Kompas.com.

Untuk diketahui, Kejagung mulai memproses hukum kasus ini pada pertengahan tahun lalu. Kasus yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah itu sedang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pengadilan Tipikor diketahui kembali menggelar sidang lanjutan kasus cap emas ilegal yang menyeret nama perusahaan PT Antam, Senin ini (10/3/2025). Penetapan tersangka kasus cap emas ilegal yang melibatkan PT Antam ini juga dimuat dalam situs resmi Kejagung.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan kalau klaim kerugian negara akibat kasus cap emas ilegal yang menyeret nama perusahaan PT Antam mencapai Rp5,9 kuadriliun bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara buntut kasus ini mencapai Rp3,3 triliun. Nilai itu berdasar pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Kegiatan Usaha Komoditi Emas Tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 Nomor: PE.03/R/S-1028/D5/01/2024 tanggal 23 September 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP).

Tirto tak menemukan adanya berita kredibel yang melaporkan kerugian negara akibat kasus Antam mencapai Rp5,9 kuadriliun.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, video yang mengajak peserta JKN mandiri pindah ke PBI adalah hoaks.

"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," kata Rizzky kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).

Rizzky mengatakan, masyarakat dapat menghubungi saluran komunikasi resmi apabila memiliki pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan.

Berikut saluran komunikasi resmi BPJS Kesehatan:

Sementara itu, video yang dibagikan di Facebook kemungkina besar dihasilkan menggunakan perangkat artificial intelligence (AI) generatif.

Sebab, akun media sosial resmi BPJS Kesehatan tidak mengunggah video tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pernyataan Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti yang mengajak peserta JKN mandiri untuk pindah ke golongan PBI atau gratis.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video ajakan agar peserta JKN mandiri pindah ke golongan PBI atau gratis adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, video tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.