Gus Dur memang pernah mengeluarkan dekrit presiden, yang salah satu isinya menyebut pembekuan MPR dan DPR. Namun, dekrit itu dinyatakan batal.

Sebagaimana pernah diberitakan Kompas.com, hubungan Gus Dur dengan MPR dan DPR kerap memanas. Ini disebut karena gaya kepemimpinan Gus Dur yang kontroversial.

Panitia Khusus DPR pernah melaporkan Gus Dur atas dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 4 juta dollar AS.

Ia juga disebut memakai dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS.

Gus Dur akhirnya dianggap melanggar Pasal 9 UUD 19455 megenai sumpah jabatan dan Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN.

Sehingga, MPR menjadwalkan Sidang Istimewa untuk melengserkan presiden.

Karena Gus Dur tidak menghendaki Sidang Istimewa MPR, ia mengeluarkan dekrit di Istana Merdeka, Jakarta pada 23 Juli 2001 pukul 01.30 WIB, beberapa jam sebelum sidang.

Dalam Dekrit Presiden 23 Juli 2001, Gus Dur menunjukkan bahwa ia tidak mengakui pelanggaran yang dituduhkan MPR. Ia juga menolak Sidang Istimewa MPR

Terdapat tiga poin dalam dekrit tersebut, yaitu:

Namun, dekrit tersebut dinyatakan tidak berlaku setelah MPR menggelar Sidang Istimewa yang dipimpin oleh Amien Rais. Sidang tersebut juga menyepakati pemakzulan Gus Dur. 

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim MPR dan DPR pernah dibubarkan pada masa Gus Dur perlu diluruskan.

Gus Dur memang pernah mengeluarkan Dekrit Presiden 23 Juli 2001, yang salah satu isinya menyebut pembekuan MPR dan DPR.

Namun, dekrit tersebut dinyatakan tidak berlaku setelah MPR menggelar Sidang Istimewa yang dipimpin oleh Amien Rais. Gus Dur berakhir dimakzulkan oleh MPR.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek probabilitas campur tangan artificial intelligence (AI) dari foto yang beredar.

Tools yang dapat digunakan antara lain Hive Moderation dan Sight Engine.

Hasil pengidentifikasian Hive Moderation menunjukkan, gambar penemuan emas di sungai memiliki probabilitas 99,9 persen dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Hasil serupa juga ditampilkan oleh Sight Engine.

Pengecekan di Sight Engine menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas 99 persen merupakan generatif AI.

Adapun sejauh ini tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membuktikan temuan tumpukan emas di pinggir sungai di Indonesia.

Narasi mengenai temuan emas di sungai yang akan dibagikan gratis merupakan hoaks.

Gambar yang disebarkan merupakan konten yang dihasilkan oleh AI. Sejauh ini tidak ada kabar adanya penemuan emas di sungai, apalagi dalam bentuk perhiasan Dan emas batangan.

Setelah ditelusuri, video yang menampilkan Sri Mulyani itu merupakan momen ketika ia menyampaikan sambutan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung pada 7 Agustus 2025.

Video itu bisa dilihat di kanal YouTube Kompas TV ini. 

Setelah disimak sampai tuntas, tidak ditemukan pernyataan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara.

Sri Mulyani hanya menjelaskan tentang klaster anggaran di sektor pendidikan pada 2025. Salah satunya yakni anggaran untuk gaji dan tunjungan bagi tenaga pendidik.

"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?" kata Sri Mulyani. 

Ketika dicermati, klip yang menampilkan Sri Mulyani mengatakan guru sebagai beban negara pada bagian kanan bawahnya terdapat watermark "Veo". 

Veo merupakan kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Google. Perangkat tersebut dapat membuat video dengan perintah teks atau gambar.

Tim Cek Fakta Kompas.com juga menguji video itu melalui pendeteksi AI generatif dengan menggunakan dua tools.

Saat diuji menggunakan Hive Moderation, probabilitas bahwa video itu dibuat AI mencapai 50,6 persen. Angka ini memang terbilang kecil, karena konten itu memodifikasi berdasarkan peristiwa sebenarnya. 

Kemudian, video itu diuji lagi menggunakan tool Deepware untuk mendeteksi video buatan AI. Hasilnya, video dalam unggahan dicurigai sebagai AI generatif.

Pernyataan Sri Mulyani terkait gaji guru yang kecil dan dinyatakan sebagai tantangan bagi keuangan negara memang dikritik karena dinilai tidak empatik. 

Akan tetapi, tidak ada pernyataan dia yang secara langsung menyebut "guru itu beban negara", sehingga narasi keliru ini perlu diluruskan.

Berikut pernyataan Sri Mulyani yang menuai kritik: 

"Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, 'Oh menjadi dosen, atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar'. Ini juga tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?"

Video yang mengeklaim Sri Mulyani mengatakan guru sebagai beban negara merupakan hasil manipulasi berbasis AI.

Adapun video itu dibuat dengan menggunakan Veo, sebuah perangkat kecerdesaan buatan yang dikembangkan oleh Google.

Konten itu merekayasa video ketika Sri Mulyani menyampaikan sambutan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung pada 7 Agustus 2025.

Sri Mulyani memang menuai kritik karena dianggap tidak menunjukkan empati saat membicarakan kecilnya gaji guru dan mengaitkannya dengan keuangan negara. Namun, tidak ada pernyataan Sri Mulyani yang menyatakan secara langsung bahwa "guru itu beban negara".

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2025. Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Waspada Hoaks Penipuan Lowongan Kerja di Dishub DKI Jakarta" yang tayang di Liputan6.com padaa 18 Agustus 2025.
Dalam artikel tersebut, Dishub DKI Jakarta menyatakan, saat ini tidak sedang membuka baik lowongan pekerjaan maupun pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau sejenisnya.
"Jika mendapat informasi serupa, kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar," demikian pernyataan Dishub DKI Jakarta melalui akun media sosial Instagram resminya dishubdkijakarta yang dikutip pada Senin (18/8/2025).
Dishub pun meminta semua pihak untuk waspada mengenai hoaks lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan pihaknya.
"Dapatkan informasi terkini Dinas Perhubungan DKI Jakarta hanya melalui kanal media sosial resmi kami," tutup pernyataan Dishub.
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2025 tidak benar.
Dishub DKI Jakarta menyatakan, saat ini tidak sedang membuka baik lowongan pekerjaan maupun pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau sejenisnya.
Informasi terkini Dinas Perhubungan DKI Jakarta hanya melalui kanal media sosial resmi.