Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video berdurasi 30 detik yang beredar di TikTok menarasikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan untuk dicalonkan sebagai wakil presiden, serta menyebut dirinya hanya ingin mengembalikan harga bensin, beras, dan sembako agar tetap murah dan stabil seperti pada masa Presiden Soeharto

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Tadi ada yang meminta saya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden, saya tidak mau. Saya menolak untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, saya hanya bercita-cita mengembalikan harga bensin, beras dan sembako tetap murah dan stabil seperti pada zaman Pak Soeharto dulu”

Namun, benarkah video Purbaya mengatakan menolak dijadikan wapres tersebut?

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video berdurasi 46 detik yang beredar di Facebook menampilkan suasana rapat dengan latar tulisan “DPRD Jawa Barat”.

Dalam video itu, terlihat seorang perempuan seolah-olah marah dan menentang rencana vasektomi yang diklaim menjadi syarat bagi warga miskin untuk menerima bantuan sosial (bansos).

Narasi yang menyertai unggahan tersebut menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan “penghinaan” terhadap orang miskin.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Seorang gubernur ngomong kayak gini. Orang miskin udah kesulitan eh disuruh vasektomi dulu baru boleh terima bansos, apa logikamu rusak total pak? Hak asasi manusia itu bukan pajangan pak hak untuk punya anak itu hak dasar, bukan barang yang bisa ditukar dengan uang segelintir rupiah. Dua atau tiga juta sebulan buat hidup keluarga itu jelas tidak sebanding dengan tindakan memandulkan orang miskin. Ini bukan solusi, ini penghinaan.”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Namun, benarkah video rapat DPRD Jawa Barat marah tentang syarat vasektomi untuk bansos tersebut?

Liputan6.com, Jakarta - Beredar unggahan di media sosial klaim link pendaftaran pegawai haji 2026 dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Informasi tersebut diunggah salah satu akun TikTok pada 25 Desember 2025. 
Berikut isi unggahannya:
"LOWONGAN KERJA PETUGAS HAJI 2026 -Gaji 5-10jt/bulan -Pendaftaran Gratis Tidak Dipungut Biaya!!! -Sesuai Domisili/Daerah masing-masing -keuntungan petugas ikut ibadah haji -pembuatan phisa gratis LINK PENDAFTARAN ADA DI BIO
#haji #lokerhaji #lowongankerjapetugashaji #petugashaji #haji2025 #infohaji#infoloker #madina #fyp #pertugas#fyppppppppppppppppppppppp #viral"
Unggahan turut menyertakan poster dengan tulisan sebagai berikut:
RESMI DIBUKA!!
"BPKH UMUMKAN REKRUTMEN PEGAWAI HAJI TAHUN 2026
PENDAFTARAN INI TIDAK MEMUNGUT BIAYA AAPAPUN!"
Pada link bio terdapat link https://necafth.it.com/pendaftaran-haji yang jika klik akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital dan meminta data pribadi, seperti nama hingga nomor Telegram.
Lalu benarkah klaim link pendaftaran pegawai haji 2026 dari BPKH? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

SuaraLampung.id - Di tengah ramai dibicarakan bantuan sosial untuk masyarakat menjelang 2026, sebuah tautan pendaftaran bantuan PKH Rp900 ribu dari Kementerian Sosial (Kemensos) mendadak viral di media sosial. Tautan itu terlihat meyakinkan dan ditulis seakan berasal dari fitur pendaftaran resmi pemerintah, sehingga banyak netizen tertarik untuk mengklik dan membagikannya.

Beredar unggahan tautan [arsip] dari akun Facebook “Info Berita Terkini” pada Rabu (7/1/2026). Unggahan beserta narasi :

“Silahkan cek dan hak anda sekarang!”

Hingga Jumat (9/1/2026) unggahan telah mendapatkan 159 tanda suka, 22 komentar dan telah dibagikan ulang 1 kali.

Namun sebelum Anda tergiur, klik tautan, atau bahkan mengisi data pribadi, cek dulu fakta lengkapnya! Karena klaim ini ternyata PENIPUAN dan bukan berasal dari pemerintah.

Unggahan yang tersebar di platform seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp menyatakan bahwa:

Tim TurnBackHoax.ID / Mafindo telah menyelidiki isi tautan dan klaim tersebut, dan menemukan fakta jelas sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial RI tidak pernah merilis tautan pendaftaran bantuan PKH 2026 sebagaimana yang beredar.2.  Portal resmi bantuan sosial pemerintah selalu berada di domain berakhiran .go.id atau kanal resmi yang ditetapkan, bukan tautan acak yang dibagikan secara bebas.3. Tautan yang beredar bukan domain resmi pemerintah, melainkan domain pihak ketiga yang tidak terverifikasi.4. Banyak situs serupa yang dibuat untuk modus penipuan atau phishing, bertujuan mengumpulkan data pribadi pengunjung.5. Program Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki mekanisme penyaluran terverifikasi dan resmi melalui sistem Kemensos dan lembaga terkait, bukan lewat tautan pendaftaran seperti klaim tersebut.

Karena itu, klaim bahwa tautan itu adalah pendaftaran bantuan PKH 2026 tidak benar dan berbahaya jika diikuti.