Setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk mendapatkan bansos Ramadhan Rp 1,5 juta mengarah ke sebuah situs mencurigakan.

Situs tersebut meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram untuk mendapatkan bansos.

Situs tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Sebab, penyaluran bansos dari pemerintah tidak menggunakan Telegram.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, pemerintah menargetkan pencairan bansos triwulan I-2025 rampung sebelum Ramadhan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, untuk saat ini penyaluran bansos ini masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pemerintah baru akan mulai memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masih dalam tahap validasi untuk penyaluran pada triwulan II-2025.

"Jadi untuk triwulan II-2025 nanti baru kami menggunakan data terbaru, DTSEN. Sekarang masih data yang lama, DTKS," kata Gus Ipul dalam siaran pers, 19 Februari 2025.

Syarat menjadi penerima bansos pemerintah adalah terdaftar di DTKS. Status penerima bansos dapat dicek di situs DTKS melalui tautan https://cekbansos.kemensos.go.id/.

DTKS adalah data induk yang berfungsi sebagai acuan lembaga-lembaga untuk memberikan bantuan sosial, seperti PKH, sembako, PBI JK, dan sebagainya.

Pendaftaran DTKS dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor desa/kelurahan, atau secara online melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos di ponsel Android.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi penyaluran bansos Ramadhan Rp 1,5 juta menggunakan akun Telegram adalah hoaks.

Penyaluran bansos dari pemerintah tidak menggunakan Telegram. Pada triwulan 1-2025, pemerintah masih menggunakan DTKS untuk penyaluran bansos.

 

Klip yang beredar merupakan video lama yang telah ada di internet sebelum Paus Fransiskus diumumkan kritis.

Videonya dapat dilihat di kanal YouTube EWTN, 21 Agustus 2024.

Paus Fransiskus menghadiri audiensi umum di Aula Paul VI di Vatican.

Kabar terakhir terkait kondisi Paus Fransiskus diunggah oleh akun X @VaticanNews pada Minggu (9/3/2025).

Dilaporkan bahwa kondisi kesehatan Paus Fransiskus tetap stabil selama beberapa hari terakhir. Ia berjuang melawan pneumonia.

Vatikan News melaporkan, selama di rumah sakit, Paus Fransiskus bahkan melakukan beberapa kegiatan, termasuk mengirim pesan suara kepada jemaat.

Paus berusia 88 tahun itu telah dirawat sekitar tiga minggu di rumah sakit dan menjalani rangkaian terapi usai masa kritis.

Video Paus Fransiskus keluar dari rumah sakit merupakan konten dengan narasi keliru.

Klip yang beredar menampilkan Paus Fransiskus menghadiri audiensi umum di Aula Paul VI di Vatikan, pada 21 Agustus 2024.

Paus Fransiskus masih dirawat di Rumah Sakit Universitas Agostino Gemelli, tetapi kondisinya berangsur pulih.

Setelah memverifikasi konten tersebut, Tim Cek Fakta Tempo menemukan bahwa video itu bukan kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Kabupaten Morowali pada awal Maret 2025. Tidak ada pekerja Cina yang dibakar massa.

Tempo menggunakan pencarian menggunakan Google dan kata kunci hingga menemukan informasi mengenai tempat dan waktu dari peristiwa yang diperlihatkan dalam video yang beredar tersebut.

Bagian dari video kebakaran tersebut sama dengan foto yang pernah dimuat oleh Tribunnews.com pada 16 Januari 2023. Foto itu terkait dengan protes pekerja yang berujung kericuhan di PT GNI pada Januari 2023, bukan pada Maret 2025.



Kerusuhan dan pembakaran pabrik PT GNI itu tepatnya terjadi 14 Januari 2023, sekira pukul 21.00 WITA. Dalam kejadian itu, dua orang pekerja lokal dan satu pekerja asing menjadi korban hingga meninggal dunia. Laporan Tempo menjelaskan kericuhan itu bermula di Pull Dump Truck yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap pekerja lokal oleh pekerja asing yang merembet ke kerusuhan lebih besar. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penelusuran atas peristiwa tersebut. Hasilnya, Komnas HAM menemukan adanya salah kelola manajemen di dalam PT GNI yang enggan melaksanakan regulasi terkait ketenagakerjaan. Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah Dedi Askary, menyebut salah kelola manajemen salah satunya adalah banyaknya insiden saat bekerja yang menyebabkan tewasnya sejumlah pegawai. Bahkan, kata dia, penelusuran menunjukkan adanya tujuh orang tewas akibat insiden kerja dalam setahun terakhir.

Kerusuhan di Morowali Maret 2025

Pada 2 Maret 2025, memang terjadi demonstrasi yang berujung kerusuhan di Morowali. Namun itu tidak terjadi di wilayah PT GNI, melainkan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

PT IMIP adalah perusahaan pengelola kawasan industri nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sedangkan PT GNI merupakan perusahaan yang pengolahan nikel (smelter) yang berada di kawasan yang dikelola oleh PT IMIP.

Tempo melaporkan, salah satu penyebab kerusuhan adalah aturan soal bus angkutan bagi karyawan. Adapun pengelola kawasan industri smelter nikel di Morowali menerapkan aturan perusahaan kontraktor wajib menggunakan bus untuk mengantar karyawannya di area industri. 

Sebelumnya, beberapa perusahaan kontraktor masih kerap menggunakan mobil bak terbuka seperti pickup atau truk. Adapun PT IMIP mulai melarang penggunaan mobil bak terbuka untuk mengangkut karyawan di kawasannya per Sabtu, 1 Maret 2025. Imbasnya, perusahaan kontraktor menyetop semua alat transportasinya dan berujung terjadinya demonstrasi dan berakhir ricuh.

Dilansir RRI dan Sangalu.com, Dandim 1311 Morowali, Letkol Inf Alzaki, mengatakan, video yang beredar tersebut bukan bagian dari peristiwa pada Maret 2025. Video tersebut direkam saat kerusuhan di PT GNI pada Januari 2023. 

Termasuk juga narasi bahwa WNA Cina habis dibakar massa, adalah klaim keliru. “Tidak ada pekerja asing, khususnya pekerja asal China, yang dibakar massa dalam insiden tersebut. Saya berpikir barangkali video tersebut berupaya menggambarkan apa peristiwa kebakaran yang terjadi pada Januari 2023," kata Alzaki.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan kerusuhan di PT GNI Morowali awal Maret 2025, yang menyebabkan TKA Cina dibakar habis oleh massa, adalah klaim keliru.

Poster yang beredar bersumber dari situs berita Bisnis.com.

Melalui sebuah artikel yang tayang pada 17 Februari 2025, Bisnis.com menginformasikan infografik struktur organisasi Danantara.

Namun, infografik aslinya tidak menampilkan nama-nama pengurusnya.

Inforgrafik tersebut hanya memuat sejumlah jabatan dan tugas bersumber dari draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan oleh DPR RI pada Selasa, 4 Februari 2025.

Dinukil dari Kompas.com, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep membantah dirinya masuk dalam struktur organisasi Danantara.

"Tidak," kata Kaesang usai menghadiri peluncuran BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 24 Februari 2025.

Selain itu, struktur lengkap pengurus Danantara baru akan diumumkan pekan depan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menunjuk orang-orang yang akan mengurus Danantara.

Termasuk Kepala Badan Pelaksana Danantara Rosan Roeslani, Kepala Pelaksana Bidang Operasional Danantara Dony Oskaria, dan Kepala Bidang Investasi Danantara Pandu Sjahrir

Ketiganya lantas mengusulkan nama-nama tokoh yang akan menjadi pengurus bersama mereka, untuk diusulkan kepada Prabowo.

"Mungkin minggu depan akan kami umumkan nama-nama tersebut. Sehingga dari publik bisa melihat dan menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan manajemen di Danantara ini adalah orang-orang yang reputable, terbukti track record-nya, yang bersih dan memang expertise di bidangnya,” kata Rosan dikutip dari Harian Kompas, Rabu (5/3/2025).

Prabowo juga telah menetapkan dewan pengawas Danantara yang diketuai Menteri BUMN, Erick Thohir dan wakilnya mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus mantan Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad.

Sementara anggota dewan pengawas yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan mantan Perdana Menteri Inggris, Anthony Charles Lynton.

Sebagai informasi, pemerintah resmi meluncurkan BPI Danantara sebagai lembaga pengelola investasi kekayaan negara pada 24 Februari 2025 lalu.

Danantara akan mengelola tujuh aset BUMN meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID dengan total nilai aset sekitar Rp14.715 triliun.

Infografik struktur organisasi Danantara memuat nama sejumlah tokoh politik, termasuk Kaesang merupakan konten manipulatif.

Infografik dari Bisnis.com disunting dengan menambahkan nama-nama tokoh politik, termasuk Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Kaesang membantah terlibat dalam kepengurusan Danantara.