GFD (Global Fact-Check Database)

  • (GFD-2025-31119) Hoaks! Video Panglima TNI Agus Subianto ucapkan selamat hari kemerdekaan Papua Barat

    Sumber:
    Tanggal publish: 24/12/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video berdurasi 26 detik yang beredar di Facebook menarasikan bahwa Panglima TNI Agus Subianto mengucapkan selamat memperingati “hari lahir” sekaligus “hari kemerdekaan” West Papua pada 1 Desember 2025.

    Dalam video itu, terdengar klaim ucapan:

    “Saya sebagai Panglima TNI Agus Subianto mengucapkan selamat memperingati hari lahir West Papua dan selamat merayakan hari kemerdekaan West Papua pada 1 Desember 2025”

    Namun, benarkah video Panglima TNI Agus Subianto ucapkan selamat hari kemerdekaan Papua Barat?



    Hasil Cek Fakta

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan video maupun pernyataan resmi dari Panglima TNI yang menyampaikan ucapan tersebut.

    Selain itu, Papua Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa video yang beredar tersebut terindikasi kuat merupakan konten hasil kecerdasan buatan (AI), sehingga klaim “Panglima TNI mengucapkan selamat hari kemerdekaan Papua Barat” tidak benar.



    Klaim: Video Panglima TNI Agus Subianto ucapkan selamat hari kemerdekaan Papua Barat

    Rating: Hoaks

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-31118) [SATIRE] Prabowo Lantik Raja Juli Antoni Jadi Menteri Bencana

    Sumber: facebook.com
    Tanggal publish: 24/12/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Beredar unggahan foto [arsip] dari akun Facebook “Mataberita” pada Sabtu (20/12/2025) berisi narasi: 

    “Meta AI : Prabowo Lantik Raja Juli Antoni Sebagai Menteri Bencana

    Untuk diketahui Kementerian Bencana membawahi beberapa Dirjen yaitu;

    1. Dirjen Banjir

    2. Dirjen Angin Topan

    3. Dirjen Puting Beliung 

    4. Dirjen Petir 

    5. Dirjen Penangkis Ombak Laut

    6. Dirjen Hujan

    7. Dirjen Sampah

    8. Dirjen Gelondongan Kayu

    9. Dirjen Tsunami

    10. Dirjen Bumi

    #viral

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “prabowo lantik raja juli antoni sebagai menteri bencana” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

    TurnBackHoax lalu memeriksa foto Raja Juli Antoni (yang disertakan dalam unggahan) menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com “Wamen ATR Raja Juli sebut Menteri Hadi langsung ratas usai dilantik”.

    Dari berita yang tayang Sabtu (15/6/2022) itu, diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen  Raja Juli Antoni usai dilantik sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). 

    Untuk diketahui, dilansir dari kompas.com, wacana adanya menteri bencana adalah usulan dari Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, pada Senin (8/12/2025). Belum ada pemberitaan mengenai tindak lanjut usulan tersebut. 

    Kesimpulan

    Tidak ada informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan berisi klaim “Prabowo lantik Raja Juli Antoni jadi menteri bencana” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-31117) [SALAH] Mahfud MD: KPK Wajib Curiga dengan Kenaikan Harta Luhut

    Sumber: Mixed
    Tanggal publish: 24/12/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Akun Facebook “Muhammadnurraihan Azis” pada Minggu (14/12/2025) membagikan video [arsip] dengan narasi:

    “LUHUT: TIDAK ADA KPK TINJAU HARTA SAYA DAN HARTA SAYA DAPATI DARI JALAN HALAL

    Harta Opong luhut mencapai Rp. 274 triliun tergolong tajir melintir

    Mahfud md:”KPK jangan diam aja, harus adil, kita wajib curiga dengan kenaikan harta tsb. hukum harus ditegakan.

    Luhut:” Siapa yang berani usik saya, mereka semua pasti akan t4m4t.!”

    Wah…Ngeri Juga Ancaman Opung Luhut!!”

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menemukan klaim serupa di akun instagram “kedaikopibranierasa”.

    Per Rabu (24/12/2025), konten tersebut telah mendapat lebih dari 3.200-an tanda suka, menuai 1.700-an komentar dan dibagikan ulang sebanyak 520 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar menggunakan Yandex Image. Hasil penelusuran mengarah ke video di kanal YouTube BeritaSatu “Mahfud MD: Papua adalah Bagian NKRI”, tayang Kamis (3/12/2020). Konteks asli video adalah momen Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menegaskan bahwa Papua tidak bisa berdiri menjadi negara sendiri karena Papua sudah final dan sah menjadi bagian dari NKRI sejak Referendum PBB 1969.

    TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Mahfud MD: KPK wajib curiga dengan  kenaikan harta Luhut” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan yang tidak saling berkaitan, antara lain:

    • Berita detik.com “Mahfud Sepakat dengan Luhut soal OTT Nggak Bagus, Ini Alasannya”, tayang Selasa (20/12/2022). Berita ini melaporkan bahwa Mahfud MD menyepakati pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan soal KPK yang tidak perlu sedikit-sedikit melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat. 

    • Berita inilah.com “Usut Korupsi Whoosh KCIC, KPK Berwenang Periksa Jokowi, Luhut hingga Mahfud”, tayang Selasa (28/10/2025). Berita ini melaporkan bahwa ahli hukum pidana Chairul Huda menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan memanggil siapapun untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan proyek kereta cepat Whoosh, meski pihak yang dipanggil merupakan tokoh kelas tinggi seperti Joko Widodo, Luhut, dan Mahfud MD.

    Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Mahfud MD: KPK wajib curiga dengan kenaikan harta Luhut Binsar Pandjaitan”.

    Kesimpulan

    Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan video berisi klaim “Mahfud MD: KPK wajib curiga dengan kenaikan harta Luhut” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-31116) [SALAH] Video "TNI Desak DPR Bentuk Pansus Polemik Bandara Morowali"

    Sumber: Facebook
    Tanggal publish: 24/12/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Akun Facebook “Paramedis army” pada Kamis (4/12/2025) membagikan video [arsip] dengan narasi:

    “viral inilah rekaman seorang panglima tni mendatangi gedung dpr hari ini mendesak pembentukan pansus untuk mengusut kasus bandara morowali berikut videonya

    mohon perhatian bapak-bapak dpr yang terhormat saya minta pansus segera dibentuk dan kasus bandara morowali diusut sampai tuntas jangan biarkan kasus ini terus mencoreng nama baik negara kalau tidak pasukan saya akan saya kerahkan ke sana

    coba ketuk ketuk layar hp anda kalau dpr bertele-tele sekalian bubarin saja”

    Unggahan disertai takarir:

    “TNI desak DPR untuk membentuk tim pansus untuk Morowali !!”

    Per Rabu (24/12/2025) konten tersebut telah mendapat lebih dari 9.500-an tanda suka, menuai 617 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 495 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran konten menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, konten merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen.

    TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “TNI desak pembentukan pansus bandara Morowali” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan pemberitaan yang tidak saling berkaitan, antara lain:

    • Artikel turnbackhoax.id “[SALAH] TNI Desak DPR Bentuk Pansus untuk Mengusut Pembalakan Liar Sumatra”, tayang Rabu (17/12/2025). Artikel ini menyebut bahwa klaim mengenai TNI yang mendesak DPR untuk membentuk pansus guna mengusut pembalakan liar di Sumatra adalah hoaks.

    • Artikel turnbackhoax.id “[SALAH] TNI AU Ambil Alih Bandara Ilegal IMIP Morowali”, tayang Senin (1/12/2025). Artikel ini menyebut bahwa klaim mengenai TNI AU yang mengambil alih Bandara IMIP Morowali adalah hoaks.

    • Berita kompas.com “Menhan Ungkap Anomali Bandara Morowali, TNI Bersiap, Kemenhub Klarifikasi”, tayang Kamis (27/11/2025). Berita ini melaporkan bahwa TNI telah menyiapkan pasukan dari Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) untuk mengamankan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sebagai salah satu obyek vital nasional.

    Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “video TNI desak DPR untuk membentuk pansus guna usut polemik bandara Morowali”.

    Kesimpulan

    Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen. Unggahan video berisi klaim “TNI desak DPR bentuk pansus polemik bandara Morowali” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan