Untuk memverifikasi klaim yang beredar, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “kerugian negara kasus Antam”. Dari pencarian itu kami menemukan sejumlah media yang memberitakan terkait angka kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas.

Namun demikian, Tirto tak menemukan adanya berita kredibel atau sumber resmi yang melaporkan kerugian negara akibat kasus Antam mencapai Rp5,9 kuadriliun.

Seperti dilaporkan CNN Indonesia, sebanyak 13 orang diproses hukum dan dihadapkan ke meja hijau untuk diadili dalam kasus dugaan korupsi ini. Enam orang merupakan mantan petinggi Antam, sementara tujuh lainnya dari pihak swasta.

Enam terdakwa mantan pejabat PT Antam itu bekerja sama dengan pihak swasta selaku pelanggan jasa lebur cap emas dan jasa pemurnian emas (emas cucian).

Mereka yang diproses hukum salah satunya yakni General Manager (SVP) Logam Mulia Business Unit (UBPP Logam Mulia) periode 1 Agustus 2017-5 Maret 2019, Abdul Hadi Aviciena. Kemudian tujuh orang yang merupakan pelanggan jasa lebur cap emas dan jasa pemurnian emas di antaranya Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tamponawas, Ho Kioen Tjay, Djudju Tanuwidjaja, dan Gluria Asih Rahayu.

Para terdakwa disebut telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara buntut kasus ini mencapai Rp3,3 triliun.

Nilai itu berdasar pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Kegiatan Usaha Komoditi Emas Tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 Nomor: PE.03/R/S-1028/D5/01/2024 tanggal 23 September 2024, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP).

Rinciannya yakni Lindawati Effendi diperkaya sebesar Rp616.943.385.300,00; Suryadi Lukmantara Rp444.925.877.760,00; Suryadi Jonathan Rp343.412.878.342,59; dan James Tamponawas Rp119.272.234.430,00;

Lalu Djudju Tanuwidjaja diperkaya senilai Rp43.327.261.500,00; Ho Kioen Tjay Rp35.460.330.000,00; Gluria Asih Rahayu Rp2.066.130.000,00; serta pihak pelanggan lainnya (perorangan, toko emas, perusahaan) non kontrak karya sebesar Rp1.702.671.167.794,45.

Liputan dengan jumlah kerugian negara yang sama juga dipublikasikan oleh Kompas.com.

Untuk diketahui, Kejagung mulai memproses hukum kasus ini pada pertengahan tahun lalu. Kasus yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah itu sedang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pengadilan Tipikor diketahui kembali menggelar sidang lanjutan kasus cap emas ilegal yang menyeret nama perusahaan PT Antam, Senin ini (10/3/2025). Penetapan tersangka kasus cap emas ilegal yang melibatkan PT Antam ini juga dimuat dalam situs resmi Kejagung.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan kalau klaim kerugian negara akibat kasus cap emas ilegal yang menyeret nama perusahaan PT Antam mencapai Rp5,9 kuadriliun bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara buntut kasus ini mencapai Rp3,3 triliun. Nilai itu berdasar pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Kegiatan Usaha Komoditi Emas Tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 Nomor: PE.03/R/S-1028/D5/01/2024 tanggal 23 September 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP).

Tirto tak menemukan adanya berita kredibel yang melaporkan kerugian negara akibat kasus Antam mencapai Rp5,9 kuadriliun.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, video yang mengajak peserta JKN mandiri pindah ke PBI adalah hoaks.

"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," kata Rizzky kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).

Rizzky mengatakan, masyarakat dapat menghubungi saluran komunikasi resmi apabila memiliki pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan.

Berikut saluran komunikasi resmi BPJS Kesehatan:

Sementara itu, video yang dibagikan di Facebook kemungkina besar dihasilkan menggunakan perangkat artificial intelligence (AI) generatif.

Sebab, akun media sosial resmi BPJS Kesehatan tidak mengunggah video tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pernyataan Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti yang mengajak peserta JKN mandiri untuk pindah ke golongan PBI atau gratis.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video ajakan agar peserta JKN mandiri pindah ke golongan PBI atau gratis adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, video tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.

 

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo menelusuri kebenaran narasi yang disampaikan di unggahan tersebut dengan memasukkan gambar tangkapan layar ke mesin pencarian Google Lens.

Hasil penelusuran mengarah ke cuitan Elon Musk di akun X pribadinya, “elonmusk” pada Januari 2024.

Narasi dalam cuitan adalah “Optimus folds a shirt”, disertai video yang memperlihatkan robot sedang melipat baju. Elon Musk memberikan komentar dalam cuitan itu, berikut narasinya setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Catatan penting: Optimus belum dapat melakukan ini secara mandiri, tetapi pasti akan mampu melakukannya sepenuhnya secara otonom di lingkungan apa pun (tidak akan memerlukan meja tetap dengan kotak yang hanya berisi satu baju).”

Tim cek fakta Suara.com lantas mengecek kebenaran narasi dalam video itu dengan memanfaatkan Google Lens. Hasil pencarian paling atas mengarah ke tangkapan layar yang serupa dengan unggahan video akun TikTok “BGsanu”, yakni dari akun Instagram “fesbukbanten”.

Dalam unggahan yang dibagikan pada November 2024 itu terlihat takarir berisi artikel pemeriksaan fakta tentang klaim “penggeledahan ruangan staf khusus eks Menkominfo Budi Arie”.

Klaim dengan video serupa juga pernah dikupas oleh TurnBackHoax melalui artikel “[SALAH] Video Tumpukan Uang di Ruang Staf Khusus Eks Menkominfo Budi Arie” pada November 2024.

Konteks asli video merupakan momen pengusutan tindak pidana atas kasus Duta Palma Group pada Oktober 2024.