Tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan berisi narasi “Polri pekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG” itu merupakan konten palsu (fabricated content).

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 6 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “program pertamina.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses.

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina (Persero). Akun resmi Facebook Pertamina memiliki 468 ribu pengikut yang mencantumkan keterangan pada bio “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero)”. Situs lowongan resmi: recruitment.pertamina.com, layanan E-PPID : https://ptm.id/ePPID_Pertamina.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman MyPertamina yang menyatakan bahwa untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun Subsidi Tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi.

Melansir CNBC Indonesia, “Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter/Hari, Ini Aturan Lengkapnya.” Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari.

Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

“Distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026).

Airlangga menegaskan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite itu tidak berlaku untuk kendaraan umum. “Tidak berlaku untuk kendaraan umum,” tegasnya.

Berdasarkan dokumen aturan yang diterima CNBC Indonesia, aturan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas.

Aturan ini mengatur distribusi subsidi solar dan bensin jenis RON 90, yakni Pertalite, yang digunakan untuk sektor transportasi kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang maupun barang.

Bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang.

Dalam keputusan tersebut, badan usaha penugasan diwajibkan melakukan pengendalian penyaluran solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan tertentu. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat, penyaluran dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan.

Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (12/05/2026) tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program E-Voucher Subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina (Persero).

Dalam laman Indomaret, Pertamina memang pernah menyediakan e-voucher MyPertamina. E-voucher yang ada di aplikasi MyPertamina adalah fitur untuk metode pembayaran (denominasi Rp25.000 hingga Rp200.000) yang dibeli atau didapatkan melalui promo tertentu, bukan subsidi gratis 50 liter.

Pertamina Patra Niaga resmi bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina. Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat. Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12/2025).

E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000. Voucher digital ini tersimpan aman di aplikasi MyPertamina dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran di SPBU Pertamina, Bright Store, hingga Bright Café, untuk memberikan pengalaman transaksi yang modern, aman, dan efisien.

Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan.

Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan yang mengklaim bahwa Pertamina membuka pendaftaran program e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Sampai artikel ini ditulis, tidak ada program dari Pertamina yang memberikan E-Voucher atau jatah gratis subsidi BBM sebanyak 50 liter.

Adapun Pertamina menetapkan pembatasan pembelian (kuota maksimal) BBM subsidi (Pertalite/Solar), bukan pemberian voucher gratis 50 liter/hari.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.”

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri.

Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI.

Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks.

Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.

Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya.

Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id.

Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan video yang mengklaim terjadi antrian masyarakat di bank untuk proses pencairan bantuan dana hibah dari Purbaya bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Kemenkeu menegaskan bahwa video masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dengan persyaratan, yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.
Jadi, unggahan video berisi klaim “Polri: 1.600 dapur MBG milik Polri, jika keracunan jangan lapor polisi” merupakan konten palsu (fabricated content).