Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan bantuan modal usaha sebesar Rp85 juta kepada masyarakat.

Hasil pemeriksaan menggunakan AI Detector menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut sebesar 99,3 persen merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).



Selain itu, tidak ada unggahan serupa pada akun resmi Menteri Keuangan.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan bantuan modal usaha Rp85 juta adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Purbaya tawarkan bantuan modal usaha Rp85 Juta

Klaim: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan maupun pemerintah yang menyebut Indonesia akan mengalami krisis moneter akibat pendapatan APBN yang tidak ada.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto dalam unggahan tersebut serupa dengan unggahan ANTARA Foto dalam acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara (8/9/2025).

Sedangkan foto lainnya serupa dengan artikel ini yang membahas mengenai kondisi APBN yang mencatat defisit hingga Februari 2026.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Defisit tersebut merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan anggaran negara dan tidak berarti pendapatan negara hilang atau seluruh pembiayaan bergantung pada utang. Sementara itu, penerimaan pajak pada Triwulan I 2026 mencapai Rp398,4 triliun, meningkat 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia juga menanggapi kekhawatiran lembaga pemeringkat Standard & Poor's Global Ratings (S&P) terkait rasio pembayaran utang Indonesia.

“Saya yakinkan ke mereka bahwa itu bisa dikendalikan ke depan, dan belum pada level yang berbahaya sekali,” ujar Purbaya, dilansir dari ANTARA.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Indonesia berpotensi mengalami krisis moneter karena pendapatan APBN tidak ada adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.

Rating: Purbaya sebut Indonesia berpotensi krisis moneter

Klaim: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebut adanya aksi demonstrasi menuju DPR RI untuk membubarkan program MBG.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut identik dengan unggahan YouTube KompasTV aksi demonstrasi pengemudi ojek online di Jember pada Mei 2025.

Aksi tersebut bertujuan menuntut keadilan tarif dan perlindungan bagi pengemudi, serta berlangsung di wilayah Kabupaten Jember, bukan di Jakarta.

Video yang beredar merupakan dokumentasi peristiwa lain yang kemudian diedit dan diberi narasi yang menyesatkan sehingga seolah-olah berkaitan dengan isu penolakan MBG.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim yang menyebut video tersebut sebagai aksi demonstrasi menuju DPR untuk membubarkan program MBG adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.

Rating: Video aksi demontrasi menuju DPR untuk bubarkan MBG

Klaim: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah, BPJS Kesehatan, atau media kredibel yang menyebutkan hal tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), termasuk guru ASN, dihitung sebesar 1 persen dari total pendapatan yang menjadi dasar perhitungan, seperti gaji pokok dan tunjangan yang bersifat tetap.

Sementara itu, sebagian besar iuran ditanggung oleh pemerintah sebagai pemberi kerja.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Inilah yang membuat terkesan guru ASN gajinya dipotong berkali-kali untuk bayar iuran BPJS. Padahal jika ditotal, nominal iuran BPJS yang dipotong tiap bulan itu sama saja jumlahnya dengan nominal iuran yang dipotong per triwulan," ujar dia, dlansir dari ANTARA.

Selain itu, THR dan gaji ke-13 tidak termasuk dalam komponen yang menjadi dasar penghitungan iuran BPJS Kesehatan, sehingga tidak dikenakan potongan iuran.

Dengan demikian, klaim yang menyebut guru ASN membayar iuran BPJS sebanyak 26 kali dalam setahun merupakan informasi yang tidak benar.

Rating: Guru ASN bayar iuran BPJS 26 kali dalam setahun

Klaim: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.