Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Kami justru diarahkan ke akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa unggahan foto dengan klaim bahwa Prabowo resmi menghapus MBG adalah tidak benar.

Klaim tersebut beredar di tengah pencopotan, penangkapan, dan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026). Jabatan itu kini diisi oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo resmi hapus MBG dan Purbaya ganti uang tunai” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi program MBG dibubarkan yang beredar di media sosial adalah hoaks.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di tengah pencopotan dan penetapan Dadan sebagai tersangka. Prasetyo juga menyampaikan bahwa pelayanan BGN tidak boleh terganggu sama sekali.

“Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” ucapnya, sebagaimana telah ditulis Kompas.com, Selasa (2/6/2026).

Pemerintah akan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh program dan BGN akan memperkuat pengawasannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago.

Irma Suryani meminta agar BGN memprioritaskan implementasi program MBG kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Adapun perombakan struktur kepemimpinan di BGN bertujuan untuk membawa perubahan lebih baik dalam pelaksanaan program MBG, yaitu dengan pencopotan Dadan sebagai Ketua BGN yang digantikan oleh Nanik, Wakil Ketua BGN.

Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru. Menurut Prasetyo, perombakan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kualitas makanan.

“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Prasetyo, Rabu (3/6/2026). Dadan dinilai bermasalah dalam menjalankan standar operasional prosedur pelaksanaan MBG yang menjadi program unggulan Prabowo.

Dalam rangkuman Tirto “Menanti Babak Baru BGN: Bersih-Bersih Korupsi dan Efisiensi MBG,” Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, menata BGN supaya melaju lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai ujung tombak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimodali dengan anggaran jumbo sebesar Rp268 triliun dari APBN 2026.

Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Fokusnya, mampu menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, sambil menjaga cakupan layanan kepada masyarakat tetap terpenuhi.

“Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” begitu keterangan Nanik.

Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Ini dilakukan untuk memastikan MBG diberikan kepada masyarakat prioritas yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif.

Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo secara resmi menghapus MBG dan Purbaya menggantinya dengan uang tunai adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel.

Baca juga:Purbaya Ungkap MBG Habiskan Anggaran Rp88,15 T per Mei 2026

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo resmi menghapus MBG dan Purbaya mengganti MBG dengan uang tunai adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Mensesneg menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan, dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menata struktur BGN agar dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dengan refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau bengkel perawatan pesawat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, dan tolak pangkalan militer.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengajak seluruh pihak untuk menyikapi rencana ini dengan optimisme tinggi dan berpikir positif. Eman juga meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh prasangka buruk yang mengaitkan fasilitas komersial ini dengan isu pangkalan militer.

“Kita berpikir positif saja. MRO itu kan maintenance, bengkel pesawat. Kalau bengkel pesawatnya ada di Majalengka, saya yakin penerbangan komersialnya juga pasti akan ikut jalan. Jadi, dari segi bisnis, ini akan membuat Majalengka menjadi ramai,” begitu keterangan Eman Suherman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/6/2026).

Eman menggambarkan kondisi Bandara Kertajati seperti mati suri atau mati tidak, hidup pun tidak. Ia berharap dengan adanya aktivitas MRO ini bisa menumbuhkan sektor industri pendukung, menggairahkan pelaku UMKM, hingga menyerap tenaga kerja lokal di sekitar kawasan bandara, sekaligus menyudahi masa mati suri Bandara Kertajati.

Pemkab Majalengka secara tegas menyatakan tidak sepakat jika bandara kebanggaan warga Jawa Barat tersebut dialihfungsikan menjadi pangkalan militer.

“Jika dialihfungsikan menjadi pangkalan militer, kami secara tegas menyatakan tidak sepakat,” begitu tegas Eman.

Lebih lanjut, dalam Kompas disebutkan banyak unggahan yang beredar di media sosial, yang mengklaim foto-foto Bandara Kertajati resmi menjadi milik Angkatan Militer Amerika. Sebagai tanda kepemilikan oleh militer AS, foto dalam unggahan tersebut juga menunjukkan bendera AS berkibar di bandara itu.

Faktanya, foto yang menampilkan bendera AS berkibar dan menarasikan Bandara Kertajati menjadi milik Angkatan Militer AS merupakan hasil rekayasa artificial intelligence (AI).

Unggahan yang beredar, yang mengklaim Bandara Kertajati jadi milik militer Amerika juga sudah dibantah oleh Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin pada Jumat (29/5/2026).

Imam memastikan bahwa foto tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, Imam mengklaim, Bandara Kertajati tidak mengibarkan bendera AS.

“AI itu pak, hoaks,” begitu keterangan Imam, dikutip dari Kompas.com.

Pada awal Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memang sepakat untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia. Namun, sampai dengan Rabu (3/6/2026), Kemenhan mengatakan bahwa rencana itu masih dalam tahap pembicaraan mendalam.

“Kalau sampai level deal belum ya, masih dalam tahap pembahasan,” ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait di kantor Kemenhan

Senada dengan hal tersebut, dalam laman Turnbackhoax, dinyatakan bahwa klaim yang menyebut Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer asing merupakan konten manipulasi dan tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika sehingga dikibarkan bendera AS adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel.

PT BIJB mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh unggahan yang beredar di media sosial tanpa memverifikasinya terlebih dulu. Adapun informasi resmi dapat diakses melalui media sosial ataupun website resmi https://bijb.co.id/.

Baca juga:Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati resmi jadi milik militer Amerika sehingga dikibarkan bendera AS, bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin membantah kebenaran konten-konten yang menyebut Bandara Kertajati resmi jadi milik Amerika.

Adapun rencana Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia masih dalam tahap pembicaraan mendalam.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Menurut verifikasi informasi yang dilakukan Antara, narasi pemesanan ratusan juta telur dari China untuk MBG merupakan hoaks. Tidak ada data dan informasi resmi terkait kebijakan tersebut.

Adapun, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 38 ayat 1 mengatur secara tegas bahwa penyelenggaraan program MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan mewajibkan pelibatan usaha mikro, kecil, koperasi, serta masyarakat setempat.

Selain itu, gambar Kadin yang disajikan dalam unggahan Facebok tersebut aslinya merupakan pemberitaan milik media idxchannel.

Berita sebenarnya berjudul "MBG Butuh 700 Juta Telur per Tahun, KADIN Gaet Pengusaha China Bangun Industri Unggas", yang dipublikasikan pada 21 April 2026.

Klaim: BGN pesan 700 juta telur dari China untuk MBG

Rating: Hoaks



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Agita Tarigan

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu terkait adanya peraturan yang menargetkan kalangan tertentu, untuk membeli Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih.

"Nggak ada kewajiban. Setahu saya Presiden nggak pernah bilang itu wajib," kata Purbaya saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menerangkan kabar soal WNI dengan tabungan lebih dari Rp3 miliar wajib beli Obligasi Merah Putih adalah hoaks.

"Tidak benar informasi tersebut. Isu itu hoaks," kata Dony sebagaimana diberitakan Antara di sini.

Merah Putih Bond dan Patriot Bond merupakan obligasi khusus yang akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI Danantara).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Penerbitan instrumen investasi itu merupakan salah satu poin perubahan dalam revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Menurut Dony Oskaria, Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih dirancang sebagai produk investasi untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Klaim: WNI dengan tabungan lebih dari Rp3 miliar wajib beli Obligasi Merah Putih

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.