Faktanya, Pfizer membantah klaim bahwa mereka merilis daftar rahasia efek samping vaksin COVID-19. Dokumen itu adalah kumpulan laporan pengawasan keamanan rutin. Jadi unggahan berisi narasi “Pfizer rilis daftar efek Samping vaksin Covid-19” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim tautan pendaftaran pemutihan sertifikat tanah gratis 2026. Penelusuran mengarah pada pernyataan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui website resmi pada 9 Maret 2026 berjudul "Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah"
Dalam pernyataannya, Kementerian ATR menyebut beredar informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah dan pengurusannya tanpa perlu membayar kewajiban tertentu.
"Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (9/3/2026).
Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi lain yang beredar mengenai penghapusan pajak tanah, serta gratis balik nama sertipikat, juga merupakan informasi yang tidak berdasar.
"Tidak ada yang namanya pemutihan atau penghapusan kewajiban di luar ketentuan, program percepatan pendaftaran tanah yang ada salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan" kata Shamy Ardian.
Dia mengingatkan bahwa berbagai informasi yang menjanjikan kemudahan berlebihan atau pembebasan biaya patut dicermati. Sebab, bisa jadi informasi tersebut tidak benar dan merupakan penipuan.
"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi ATR/BPN, baik lewat situs web, media sosial yang terverifikasi, maupun dengan datang langsung ke kantor pertanahan setempat," tegas Shamy.
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim tautan pendaftaran pemutihan sertifikat tanah gratis 2026 tidak benar dan hoaks.

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 209 pengikut dan ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dana hibah dengan cara menghubungi nomor tertera.

Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Apabila ingin mendaftar bantuan dana hibah hubungi whatsapp asli kami: 0812-2810-1119.”

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,4 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri.

Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara Purbaya pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Lalu Tirto mengetikkan kata kunci “Video satu keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya.” Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli adalah hoaks.

Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar merupakan video deepfake.

“[HOAKS] Satu Keluarga Kaya Mendadak setelah Mendapat Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu.

Dalam akun Instagram @utbk_snbt dan TikTok @hyitsme_99 ditemukan video asli yang menampilkan cuplikan serupa, yaitu reaksi satu keluarga tengah membuka pengumuman kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yaitu seleksi nasional resmi untuk menjaring calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan Bantuan Dana Hibah 2026.

“Ketika “Si Biru” muncul dan disambut dengan pelukan hangat Ayah dan Ibu.” Begitu narasi tertulis dalam video dan ditemukan gambar tangkapan layar pengumuman hasil seleksi SNPMB 2024 dalam video tersebut.

Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat.

Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya.

Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id.

Baca juga:Kemenkeu Perketat Pengawasan Anggaran di BGN agar Tak Bocor

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan video yang mengklaim satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Purbaya bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI). Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), dan tidak ada kaitannya dengan Bantuan Dana Hibah 2026.

Purbaya tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tidak ada laporan resmi dari pemerintah RI yang membenarkan adanya permohonan Trump supaya Selat Malaka menjadi medang perang. Jadi unggahan berisi klaim “Trump minta izin Prabowo menjadikan Selat Malaka sebagai medan perang AS-China.” adalah konten palsu (fabricated content).