Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menelusuri kebenaran narasi tersebut dengan mengeceknya di mesin pencarian Google dengan kata kunci ”Pemutihan Pinjol”.



Hasilnya terdapat artikel yang ditayangkan Detik.com dengan judul ”Ramai Kabar Pemutihan Pinjol Resmi, OJK Bilang Begini” pada 19 Mei 2025.



Dalam artikel tersebut, OJK menegaskan tak pernah melakukan pemutihan atau penghapusan utang pribadi. Apalagi meminta identitas seperti KTP dan kode OTP.



”OJK tidak pernah menghapus utang pribadi. Apalagi meminta KTP atau OTP. (Pinjol) ilegal aja dibasmi, masa terafiliasi,” sebut OJK seperti dikutip Murianews.com, Jumat (30/5/2025).



OJK mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan mengecek selalu kebenaran informasi yang beredar. Selain itu, OJK juga meminta masyarakat agar tetap menjaga data pribadi



”Dihimbau agar selalu hati-hati dan jaga data pribadi. Jangan sampai oknum semakin banyak makan korban,” imbuh OJK.



Dalam Instagram resmi OJK, @ojkindonesia pada 4 Mei 2025, OJK menjelaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online.



”Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan OJK,” tulis OJK memperingatkan.



Masyarakat diminta selalu mengecek kebenaran informasi ke kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157 dan email [email protected].



Kesimpulan…

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com kabar mengenai OJK membuka program pemutihan pinjol merupakan narasi disinformasi jenis fabricated content atau konten palsu.



OJK memastikan dan menegaskan tak pernah membuat program pemutihan pinjol atau utang pribadi. Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk waspada.

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan meningkatkan penerimaan daerah yang selama ini masih rendah dan bergantung pada dana transfer dari pusat. Faktanya, pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu sejak 8 Mei 2025 menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kenaikan pajak kendaraan hingga 66 persen menuai protes dari sejumlah warga.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, Hadianto, menjelaskan bahwa kenaikan pajak tersebut merupakan bagian dari pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang mulai diterapkan secara nasional sejak 5 Januari 2025. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

“Pemerintah provinsi hanya memfasilitasi mekanisme pembayaran. Opsen ini menjadi pendapatan asli daerah kabupaten/kota. Opsen sendiri merupakan pungutan tambahan sebesar 66 persen dari tarif pajak pokok yang dibayarkan bersamaan dengan PKB dan BBNKB. Menurut Hadianto, kebijakan ini diharapkan memperkuat fiskal daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan. Pada 2025, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 600 miliar. Tambahan pendapatan dari opsen dinilai dapat membantu pemerintah kabupaten/kota membiayai program prioritas pembangunan. Dengan tambahan ini, pemerintah daerah bisa lebih leluasa menjalankan pembangunan.”

Selain itu, terkait isu tentang kenaikan opsen ini telah ada sejak awal Januari 2025 lalu. Terdapat surat edaran yang meminta gubernur memberikan keringanan atau pengurangan terhadap PKB, BBNKB, serta opsennya, dan menetapkan keputusan gubernur disertai sosialisasi. Surat edaran Mendagri ditindaklanjuti oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah dengan mengeluarkan SK gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/Atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tertanggal 6 Januari 2025.

Dalam SK tersebut, Plt Gubernur Bengkulu memberikan sejumlah keringanan, antara lain: 24,7 persen atas pengenaan PKB kendaraan bermotor pribadi dan badan, 37,25 persen atas pengenaan BBNKB roda empat, dan 49,8 persen atas pengenaan BBNKB roda dua. “SK gubernur berlaku mulai 7 Januari 2025 berakhir 7 Mei 2025. Jadi tujuannya untuk sosialisasi ke masyarakat dan menjaga gejolak efek kejut. Namun tugas itu tidak dilakukan sehingga saat tanggal 8 Mei 2025 opsen pajak berlaku masyarakat banyak tidak tahu.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan besar seperti opsen pajak idealnya harus mempertimbangkan daya beli masyarakat dan tidak ditetapkan secara kaku. Penerapan jumlah kenaikan tarif boleh disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Gubernur cukup membuat SK yang disepakati bersama bupati dan wali kota. Selain itu, sosialisasi tentang kenaikan tarif opsen dinilai gagal karena tidak ada penjelasan sejelas-jelasnya dengan masyarakat lalu sesuaikan tarif opsen dengan kondisi perekonomian masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga di Bengkulu terkejut saat mengetahui pajak kendaraan mereka naik drastis. Banyak yang mempertanyakan dasar kebijakan tersebut, bahkan ada yang membatalkan pembayaran karena dana tidak mencukupi disaat daya beli masyarakat menurun pemerintah malah membebani dengan menaikkan pajak secara ugal-ugalan, konsekuensinya ketidakmampuan masyarakat dalam membayar kenaikan tarif pajak jangan sampai dianggap sebagai tindakan menyimpang atau melanggar hukum secara massal. Padahal pemerintah yang tidak bijak dalam merealisasikan program pusat di tingkat kabupaten/kota, dalam statement lainnya Gubernur membuat spekulasi bombastis dengan meyatakan bahwa kalau warga punya kendaraan tapi tidak mampu bayar pajak, maka akan digratiskan seumur hidup. Pernyataan ini seperti sebuah sindirian kepada rakyat, namun hakikatnya tidak memperhatikan kondisi rakyat.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Bincangperempuan.com, pernyataan Gubernur Bengkulu yang beredar tersebut merupakan bentuk dari disinformasi berjenis fabricated content alias hoax. Karena pernyataan di media sosial berbeda dengan fakta di lapangan.

RUJUKAN

Pesan Khusus Gubernur Helmi Hasan untuk Nitizen Bengkulu Terkait Opsen Pajak https://www.tiktok.com/@tribunbengkulu/video/7504521552860302608

https://regional.kompas.com/read/2025/05/16/154218078/warga-bengkulu-keluhkan-kenaikan-pajak-dari-pbb-hingga-kendaraan-naik.

PixelHELPER menuliskan bio singkat terkait dengan hak asasi manusia dan menyebut dirinya sebagai reformasi liberal islam. PixelHELPER juga menuliskan deskripsi akun bahwa mereka adalah Tim A untuk #hakasasimanusia. Kami adalah reformasi liberal Islam ikuti al-Mahdi. PixelHELPER tersebut diketahui sudah mengunggah 1.805 konten di akun tersebut. Jumlah tersebut, disertai dengan ratusan ribu komentar yang menyatakan kemarahan dengan adanya tindakan pengeditan tersebut. Mereka mengklaim bahwa konten ini bertujuan menjadi ruang speak up untuk mendorong penghentian diskriminasi dan hukuman terhadap komunitas LGBTQ+ di wilayah itu.

Dalam unggahannya yang menuai kecaman itu, terlihat replika Ka’bah yang didominasi warna pelangi. Warna yang selama ini identik dengan simbol komunitas LGBTQ+. Selain itu, tampak pula sekelompok orang yang mengenakan pakaian berwarna pelangi dan putih sedang mengelilingi replika itu, menciptakan kesan visual yang sangat sensitif bagi umat Islam, karena hal ini dianggap bertentangan dengan ajaran islam. Berdasarkan penelusuran fakta oleh tim Bincangperempuan.com menemukan bahwa konten tersebut digunakan melalui teknologi kecerdasar buatan (AI/Artificial Intelegence). Akun tersebut memposting lebih dari 1000 konten, dimana postingan satu minggu yang lalu merupakan konten yang booming dan memicu perhatian umat muslim di dunia terutama di Indonesia.

Screenshot video yang diunggah akun @PixelHELPER

Dalam salah satu postingan videonya, berisi sekelompok orang dengan atribut Pelangi (yang menjadi simbol kelompok LGBTQ+) sedang asyik berdansa dan mengelilingi Ka’bah disertai dengan iringan lagu I’m Gay karya Todrick Hall. Akun PixelHELPER diketahui dikelola oleh organisasi aktivis asal Jerman, sebuah negara yang dikenal luas sebagai pendukung kuat hak-hak LGBT. KOMINFO juga mengkonfirmasi bahwa akun tersebut tidak berada di Indonesia, sehingga penanganan yang dilakukan adalah membantu pelarangan konten tersebut karena mengandung pelanggaran dan penghinaan terhadap agama tertentu. Video tersebut telah ditonton lebih dari 8,8 juta kali dan menuai ribuan komentar bernada kecaman. 

Video editan tersebut diduga menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memanipulasi gambar Ka’bah. Walaupun teknologi AI membuka banyak peluang dalam dunia digital, penggunaannya tetap harus mempertimbangkan nilai-nilai universal, termasuk toleransi dan rasa hormat terhadap keyakinan agama. Selain itu, konten semacam ini teridentifikasi juga berpotensi melanggar hukum. Khususnya terkait penodaan agama sesuai undang-undang di Indonesia. Ribuan komentar bermunculan,mengecam keras unggahan tersebut dan menyerukan agar akun PixelHELPER segera diblokir dari platform Instagram, dan saat ini akun PixelHELPER sudah tidak dapat ditemukan.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Bincangperempuan.com, video “Mekah Dipenuhi Atribut dan Pesta LGBTQ+” yang beredar tersebut merupakan editan menggunakan teknologi AI (Artificial Intelegence) yang memuat disinformasi berjenis fabricated content alias hoax.

RUJUKAN

Instagram @PixelHELPER

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun resmi Bank Bengkulu di Instagram, @bankbengkuluofficial. Di sana terdapat bantahan terkait perubahan biaya transaksi.
Bantahan itu diunggah pada 8 Februari 2024:
"Informasi palsu. Bank Bengkulu tidak pernah menaikkan tarif transaksi. Selalu waspada dan bijak dalam bertransaksi," bunyi bantahan tersebut.
Postingan itu juga disertai narasi:
"[INFORMASI PALSU]
Bank Bengkulu tidak pernah menaikkan tarif transaksi ya guysSelalu waspada dan bijak dalam bertransaksi ?‼️IG : @bankbengkuluofficialCALL CENTER ☎️ : 1500133BERIZIN DAN DI AWASI OJK"

Postingan yang mengklaim Bank Bengkulu mengubah biaya transaksi menjadi Rp 150 ribu per bulan adalah hoaks.