Tirto mengamati keseluruhan video berdurasi 12 detik tersebut. Dalam video, tidak terdapat keterangan waktu dan tempat yang spesifik. Kami justru, menemukan beberapa hal mencurigakan dari tayangan tersebut, yang paling utama terkait gerak mulut Purbaya yang terlihat kaku dan tidak sesuai dengan beberapa kata yang diucapkan.

Berdasarkan kecurigaan itu, kami lantas mengecek keaslian video dengan menggunakan pendeteksi AI Hive Moderation. Hasilnya menunjukkan video Purbaya resmikan pinjaman cepat cair tanpa jaminan tersebut memiliki kemungkinan 81,9 persen mengandung konten AI dan deepfake content.

Sementara lewat penelusuran GetContact, Tirto mencoba menelusuri nomor kontak yang tercantum dalam unggahan. Kontan tersebut tidak menunjukkan keterkaitan dengan Kementrian Keuangan maupun Purbaya.

Tirto juga sempat melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari salah satu potongan gambar dalam video. Hasilnya mengarahkan ke foto berikut. Foto tersebut diambil pada 23 September 2025 lalu. Pengunggah foto menyebarkan fotonya bersama Purbaya kala itu. Tak ada keterangan soal pinjaman uang dalam unggahan itu.

Penelusuran dengan mesin pencarian terkait pinjaman yang diberikan Purbaya, justru mengarahkan ke artikel Kementerian Komunikasi dan Digital berikut yang menyatakan informasi tersebut adalah hoaks.

Pencarian lebih lanjut juga mengarahkan ke informasi dari CIMB Niaga berikut. Dalam narasi tersebut dijelaskan kalau saat ini selain bank sudah ada lembaga non-bank yang memberi pinjaman dana yaitu, koperasi, pegadaian, pinjaman online dan bank. Namun tetap dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh masing–masing lembaga.

Setiap bank memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda dalam memberikan pinjaman dana. Namun secara umum, beberapa syarat yang diminta oleh pihak bank dalam memberikan pinjaman dana, antara lain, fotokopi identitas diri (KTP dan Kartu Keluarga), fotokopi penghasilan atau slip gaji, fotokopi NPWP, fotokopi buku tabungan, dan dokumen kepemilikan agunan seperti BPKB, sertifikat (jika Anda mengambil pinjaman beragunan).

Masyarakat diimbau agar lebih waspada pinjaman cepat cair ataupun tanpa jaminan yang tidak bersumber dari media resmi pemerintah atau lembaga, karena bisa berakibat pada penipuan.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang mengklaim Purbaya resmikan pinjaman cepat cair Rp5 juta sampai Rp500 juta tanpa jaminan adalah adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Video yang beredar di media sosial diduga kuat adalah konten buatan AI yang memanfaatkan foto unggahan di media sosial lain. Tidak ada berita atau informasi resmi pemerintah yang memverifikasi informasi tersebut.

Sementara kontak yang tertera bersama unggahan tidak terafiliasi dengan Kementerian Keuangan dan berpotensi mengarahkan ke penipuan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Pertama-tama, Tirto mencoba mengecek keaslian laman yang diunggah akun Facebook tersebut. Analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik Kemensos. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain klik6.bantuanbansospkh.com, dibuat pada 28 November 2025 dan berlaku selama 3 bulan.

Kemudian Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Pengunjung diarahkan pada pengisian kuesioner singkat, yang diklaim merupakan pendaftaran program bantuan PKH. Beberapa pertanyaan di kuesioner di antaranya nama lengkap dan nomor Telegram aktif.

Setelah itu pengunjung diarahkan untuk mengisi kode verifikasi 5 digit yang dikirimkan melalui nomor Telegram yang didaftarkan. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising.

Phishing adalah teknik penipuan digital untuk mencuri data pribadi dengan cara mengelabui korban agar mau memberikannya secara sukarela, sering kali dengan menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti bank atau perusahaan terkenal, melalui media sosial palsu yang berisi tautan berbahaya.

Melansir Liputan6.com, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang direncanakan akan berlanjut pada tahun 2026, namun belum ada tanggal pasti pencairan yang diinformasikan.

Nominal penerima bantuan PKH bervariasi, misalnya ibu hamil dan anak usia dini menerima Rp750.000 per tahap (total Rp3.000.000 per tahun), sedangkan pendidikan SD/sederajat menerima Rp225.000 per tahap (total Rp900.000 per tahun). Pendidikan SMP/sederajat mendapatkan Rp375.000 per tahap (total Rp1.500.000 per tahun), dan SMA/sederajat Rp500.000 per tahap (total Rp2.000.000 per tahun). Untuk penyandang disabilitas berat dan lanjut usia, bantuan yang diterima adalah Rp600.000 per tahap (total Rp2.400.000 per tahun). Tidak ada informasi yang menyatakan adanya pencairan bansos PKH untuk bulan Januari dan Februari 2026 sebesar Rp900 ribu.

Masyarakat dapat memantau status penerimaan bansos melalui layanan resmi yang disediakan pemerintah yaitu melalui situs resmi Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos, dengan masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa), nama lengkap sesuai KTP, serta kode captcha. Tak ada pertanyaan akun atau nomor Telegram.

Dengan demikian, unggahan yang menyertakan tautan pendaftaran bantuan sosial PKH 2026 sebesar Rp900 ribu dengan meminta nomor Telegram adalah tidak benar dan terindikasi penipuan.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim informasi tautan pendaftaran bantuan sosial PKH 2026 bulan Januari dan Februari dari Kementerian Sosial bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan bukan berasal dari kanal resmi Kemensos dan berujung pada permintaan data pribadi pengunjung. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2026. Penelusuran mengarah pada postingan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yakni @dishubdkijakarta beberapa waktu lalu.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan, tidak sedang membuka lowongan pekerjaan apapun baik itu petugas lapangan, staf operasional maupun pendaftaran CPNS atau sejenisnya.
Berikut isi selengkapnya:
"[WASPADA HOAX MENGATASNAMAKAN DINAS PERHUBUNGAN]
Tengah beredar informasi penipuan lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Dinas Perhubungan di media sosial. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan apapun baik itu petugas lapangan, staf operasional maupun pendaftaran CPNS atau sejenisnya. Jika mendapat informasi serupa, informasi tersebut dapat dipastikan TIDAK BENAR.
#TemanDishub diharapkan untuk selalu bijak dan berhati-hati dalam menerima informasi. Dapatkan informasi terkini Dinas Perhubungan DKI Jakarta hanya melalui kanal media sosial resmi kami."
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2026, tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link cek nama penerima Bansos PKH 2026, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Lengkap! Daftar Bansos 2026 dan Cara Cek Status Penerima dari Kemensos" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 4 Januari  2026.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, masyarakat dapat memantau status penerimaan bansos melalui layanan resmi yang disediakan pemerintah. Proses pengecekan ini dirancang agar mudah diakses dan memberikan informasi yang akurat. Ada dua metode utama yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan.
Melalui Situs Resmi Kemensos (cekbansos.kemensos.go.id) adalah cara pertama untuk memeriksa status penerimaan. Langkah-langkahnya meliputi membuka peramban di HP atau komputer, lalu mengunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Selanjutnya, pilih lokasi tempat tinggal mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan sesuai KTP. Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai persis dengan yang tertera di KTP, kemudian ketikkan kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar untuk keamanan. Terakhir, klik tombol “CARI DATA”. Sistem akan menampilkan informasi seputar status penerima bansos, jenis bantuan, dan periode penyaluran. Pastikan status pada kolom “Keterangan” tertulis “PROSES BANK HIMBARA” atau “PT POS” untuk memastikan dana akan segera cair.
Melalui Aplikasi “Cek Bansos” Kemensos adalah alternatif kedua yang lebih praktis. Unduh aplikasi “Cek Bansos” melalui Google Play Store atau App Store. Setelah itu, login atau daftar jika belum memiliki akun menggunakan NIK, nomor KK, dan nama lengkap. Unggah foto KTP dan swafoto untuk verifikasi. Pilih menu “Cek Bansos”, lengkapi data domisili dan nama lengkap Anda, lalu ketik kode verifikasi yang muncul di layar. Klik menu “Cari Data”. Aplikasi ini juga memiliki fitur tambahan bernama Usul Sanggah, yang memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan diri sendiri atau tetangga yang layak namun belum tersentuh bantuan pemerintah.
Penelusuran juga mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial, Kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."Sumber: https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/6192601/cek-fakta-tidak-benar-ini-link-untuk-periksa-status-penerima-blt-kesra-2025https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link cek nama penerima Bansos PKH 2026 tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.