• (GFD-2025-30798) Benar: Penyintas Bencana Aceh Kibarkan Bendera Putih Mengharapkan Bantuan Luar Negeri

    Sumber:
    Tanggal publish: 15/12/2025

    Berita

    SEJUMLAH video dengan klaim beberapa warga Aceh mengibarkan bendera putih mengharapkan bantuan termasuk dari luar negeri, beredar di Facebook (akun satu [arsip] dan akun dua),  Instagram, dan X. 

    Konten-konten itu memperlihatkan beberapa pria mengikat bendera putih, lalu memasangnya di pinggir jalan. “Masyarakat Aceh kembali viral,” tulis akun-akun pengunggah konten itu pada awal Desember 2025. Mereka mengklaim, warga mengibarkan bendera putih sebagai isyarat memanggil negara-negara dunia datang ke Aceh.



    Benarkah warga Aceh mengibarkan bendera putih sebagai simbol meminta bantuan kepada pihak asing?

    Hasil Cek Fakta

    Tempo memverifikasi konten itu dengan mewawancarai warga dan jurnalis di Aceh serta membandingkan dengan pemberitaan yang kredibel. Hasilnya, sejumlah warga di Aceh memang benar mengibarkan bendera putih untuk mencari bantuan penanganan bencana.

    Salah satu warga Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur yang mengibarkan bendera putih di pinggir jalan kampungnya adalah Abu Alex. 

    Abu mengatakan pengibaran bendera putih menjadi simbol harapan atas perlindungan, keselamatan, dan keamanan agar penanganan bencana berlangsung tanpa diskriminasi. Bendera putih juga menjadi isyarat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat internasional, untuk membantu penanganan bencana di Sumatera.

    Menurut Abu, ia dan warga terpaksa mengibarkan bendera putih setelah kecewa terhadap lambatnya respons pemerintah pusat dalam menangani banjir bandang dan longsor di Sumatera. Hingga 15 hari setelah bencana, para penyintas masih mengalami krisis makanan, air bersih, dan tenda pengungsian.

    “Perbaikan listrik dan jalan utama juga belum selesai,” kata Abu Alex melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Desember 2025.

    Kekecewaan warga kian besar setelah pemerintah pusat tak kunjung menetapkan bencana di Sumatera sebagai darurat bencana nasional. Pemerintah justru menyerahkan penanganan bencana kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

    Reporter Harian Rakyat Aceh, Firhan Farabi, membenarkan aksi warga mengibarkan bendera putih untuk meminta bantuan dari pihak luar. Ia mengaku melihat banyak bendera putih di tepi jalan saat menuju Kota Langsa dari Aceh Tamiang pada Rabu, 10 Desember 2025.

    Firhan berjumpa dengan rombongan Abu Alex yang sedang memasang bendera putih. “Mereka bilang sudah memasang bendera itu di dua kabupaten kota, di Aceh Timur dan Kota Langsa. Mereka berlanjut ke Aceh Tamiang,” ujar Firhan melalui telepon, Jumat, 12 Desember 2025.

    Sejumlah media telah memberitakan aksi pengibaran bendera putih itu, antara lain Tribunnews, Kanal Aceh, dan Pojok Satu. 

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera mencapai 1.016 jiwa per Ahad, 14 Desember 2025.

    Rinciannya, korban meninggal di Aceh sebanyak 424 jiwa, di Sumatera Utara 349 jiwa, dan di Sumatera Barat 243 jiwa. Dalam sepekan terakhir, jumlah korban meninggal bertambah 66 jiwa.

    Pilihan editor: Update Bencana Sumatera: Korban Meninggal 1.016 Jiwa, 624 Ribu Mengungsi

    Kesimpulan

    Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang menyebut warga Aceh mengibarkan bendera putih sebagai simbol permintaan bantuan dari luar negeri merupakan klaim yang benar.

    Rujukan

  • (GFD-2025-30797) Keliru: Video TNI Desak DPR Bentuk Pansus Usut Penyebab Banjir Sumatera

    Sumber:
    Tanggal publish: 15/12/2025

    Berita

    DUA video beredar di Tiktok (akun 1, akun 2) [arsip] pada awal Desember 2025. Video-video itu memperlihatkan pejabat TNI mendesak DPR RI membentuk panitia khusus menyelidiki bencana Sumatera. Penyebab banjir bandang dan longsor Sumatera, kata video tersebut, adalah penebangan kayu hutan secara ilegal.

    “Saya menuntut dibentuknya pansus untuk mengusut kejahatan ini. Kalau tidak, saya yang akan membentuk tim senyap khusus untuk melenyapkan mereka. Ini semua untuk masyarakat Sumatera,” kata sosok anggota TNI AD itu.



    Namun, benarkah TNI menuntut DPR membentuk pansus untuk mengusut penebangan kayu ilegal penyebab banjir Sumatera?

    Hasil Cek Fakta

    Tempo menelusuri klaim tersebut lewat artikel pemberitaan media kredibel serta alat deteksi kecerdasan buatan. Hasilnya, kedua video tersebut dibuat dengan akal imitasi (AI).

    Tempo menemukan sejumlah kejanggalan dalam video yang beredar setelah mencocokkan seragam TNI yang Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak gunakan di kanal YouTube resmi TNI AD.

    Pada seragam TNI AD yang asli, lencana nama berada di dada kanan. Lencana bertuliskan “TNI AD” terletak di dada kiri, sedangkan lencana “Komando Cakra” ada di lengan kanan. Namun, lencana pada seragam tentara di video yang beredar tidak jelas dan posisinya berubah-ubah.



    Analisis menggunakan alat deteksi Hive Moderation menyatakan video itu buatan akal imitasi dengan kemungkinan 99 persen.



    Demikian juga alat deteksi Image Whisperer dan AI or NOT yang meyakini 60 persen video itu mengandung elemen AI.



    Pada video kedua, Tempo menemukan beberapa kejanggalan sepanjang video sepanjang 17 detik itu. Misalnya pada detik-13, saat anggota TNI yang duduk pada baris pertama mengucek mata, terlihat memiliki 6 jari tangan. Sosok anggota TNI lainnya juga tidak berkedip layaknya manusia normal.

    Selain itu, hasil analisis menggunakan alat deteksi Hive Moderation menyatakan video itu buatan AI dengan kemungkinan sebesar 99 persen.



    Demikian juga alat deteksi Image Whisperer dan Was It AI yang meyakini itu mengandung elemen AI.



    Wacana Panitia Khusus Usut Penyebab Bencana Sumatera

    Wacana agar DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) mengusut penyebab bencana Sumatera, sempat muncul setelah banyaknya gelondongan kayu terbawa banjir bandang. Dikutip dari situs berita Inews, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan akan membahas wacana pansus tersebut setelah bencana Sumatera ditangani. 

    Dia menuturkan, saat ini prioritas utama adalah penanganan darurat serta memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.

    "Nanti setelah bencana ini selesai diatasi, baru kita bicara tentang Pansus," ucap Puan dikutip, Sabtu 6 Desember 2025.

    Kesimpulan

    Berdasarkan hasil penelusuran Tempo, klaim bahwa narasi TNI menuntut DPR untuk membentuk pansus guna mengusut kejahatan penebangan kayu ilegal di Sumatera adalah keliru.

    Rujukan

  • (GFD-2025-30796) Keliru: Video TNI Menyelidiki Illegal Logging Penyebab Banjir Sumatera

    Sumber:
    Tanggal publish: 15/12/2025

    Berita

    TIGA video yang mengklaim TNI menyelidiki pembalakan liar (illegal logging) penyebab bencana di Sumatera beredar di TikTok (melalui akun satu, akun dua, dan akun tiga) dan di Facebook [arsip] pada awal Desember 2025. 

    Dua dari video tersebut memperlihatkan tiga prajurit menaiki perahu karet. Salah satu prajurit menyatakan akan mengusut tuntas pembabatan hutan ilegal yang disinyalir menyebabkan banjir di Sumatera. Sementara itu, dua video lainnya menampilkan TNI membongkar pembalakan hutan yang dibekingi oleh anggota polisi.



    Namun, benarkah video-video tersebut terkait dengan aktivitas TNI mengungkap illegal logging di Sumatera?

    Hasil Cek Fakta

    Tempo memverifikasi konten itu menggunakan analisis visual, alat deteksi AI, dan melibatkan pakar kecerdasan buatan. Hasilnya, video tersebut dibuat dengan akal imitasi (AI). 



    Tempo menemukan serangkaian kejanggalan pada video pertama melalui analisis manual. Kejanggalan tersebut meliputi bentuk rompi dan badge lengan yang berubah-ubah, jari tangan yang seolah terputus saat tangan bergerak, hingga permukaan air yang tetap tenang ketika perahu karet melintasinya. Indikasi semacam ini lazim terdeteksi pada konten yang dihasilkan akal imitasi.

    Analisis menggunakan alat deteksi akal imitasi, Was It AI dan AI or NOT, mengukuhkan temuan tersebut. Kedua alat menyimpulkan konten itu memuat elemen akal imitasi dengan probabilitas 98 sampai 99 persen.



    Senada dengan itu, analisis alat Hive Moderation menunjukkan probabilitas 99,4 persen video itu mengandung elemen akal imitasi. Bahkan, analisis audio melalui Hiya Deepfake Voice Detector memperlihatkan 97 persen suara dalam video tersebut tercipta dari akal imitasi generatif. 





    Hasil analisis manual pada video kedua juga memperlihatkan kejanggalan yakni bagian tangan yang terputus dengan lengan. Video juga memiliki tanda air di bagian bawah kanan sebagai petunjuk bahwa video dibuat dengan AI. 

    Analisis menggunakan alat deteksi AI, AI or NOT dan Image Whisperer menemukan konten tersebut dibuat dengan AI. 



    Alat deteksi lainnya, Hive Moderation menunjukkan skor 99,9 persen kemungkinan video itu mengandung elemen AI. Sementara Hiya Deepfake Voice Detector menyatakan 99 persen audio dibuat dengan AI generatif.  





    Video ketiga juga menunjukkan kejanggalan serupa, yakni bagian tangan yang terpotong. Selain itu, anggota polisi yang muncul dalam video itu menggunakan topi dan ikat pinggang putih yang merupakan seragam khas polisi lalu lintas.



    Alat deteksi AI, AI or NOT dan Image Whisperer menyatakan konten itu dibuat menggunakan AI. Alat lainnya, Hive Moderation menyimpulkan kemungkinan video itu menggunakan AI adalah 99,9 persen. Kemudian Hiya Deepfake Voice Detector menyatakan tingkat 92 persen audio itu dibuat dengan AI generatif.  



    Analisa Deepfakes Analysis Unit (DAU) dari Misinformation Combat Alliance, aliansi lintas organisasi media dan industri di India, juga menyebutkan bahwa ketiga video tersebut hasil buatan akal imitasi. Kesimpulan itu mereka peroleh setelah menganalisisnya menggunakan sejumlah alat deteksi akal imitasi, yakni Was It AI, Image Whisperer, dan AI or Not. Dua alat lain, Hive AI image+deepfake classifier dan Google SynthID, menghasilkan temuan senada.



    Analisis manual Deepfakes Analysis Unit menunjukkan wajah ketiga prajurit TNI dalam video itu memiliki kemiripan signifikan, terutama pada tulang pipi, garis hidung, dan rahang bawah. "Semua temuan ini menunjukkan bahwa video itu tidak asli," tulis analis DAU kepada Tempo pada Jumat, 12 Desember 2025.

    Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan video tersebut merupakan konten akal imitasi. Ia mengimbau masyarakat mengakses informasi TNI hanya melalui saluran resmi.

    Menurut Freddy, TNI saat ini fokus menangani bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi lain. TNI bekerja menyelamatkan korban, mempercepat distribusi logistik, serta memulihkan fasilitas dan layanan publik seperti listrik, komunikasi, dan air bersih.

    Kesimpulan

    Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tiga prajurit TNI yang menyelidiki penggundulan hutan melalui penenbangan liar di Sumatra adalah klaim keliru.

    Rujukan

  • (GFD-2025-30795) [SALAH] Duta Besar Inggris Sebut Keberadaan Indonesia di Aceh Tidak Sah

    Sumber: TikTok
    Tanggal publish: 15/12/2025

    Berita

    Beredar foto [arsip] dari akun TikTok “wan.limpeun.sapee” pada Selasa (9/12/2025), isinya memperlihatkan tangkapan layar berisi narasi:

    “Duta Besar Inggris mengatakan keberadaan Indonesia di Aceh tidak sah (Ilegal)”

    Hingga Senin (15/12/2025), konten itu mendapat lebih dari 1.624 tanda suka, 104 interaksi komentar, serta dibagikan ulang sebanyak 431 kali.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Duta Besar Inggris mengatakan keberadaan Indonesia di Aceh tidak sah (Ilegal)”. Hasilnya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.

    TurnBackHoax kemudian melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya, ditemukan foto serupa di  laman bmcc.org.my “Welcoming H.E. Ajay Sharma, British High Commissioner to Malaysia at EQ Hotel Kuala Lumpur”.  

    Diketahui, konteks asli foto tersebut adalah dokumentasi penyambutan Ajay Sharma (komisaris tinggi Inggris untuk Malaysia atau diplomat senior yang mewakili Britania Raya di negara-negara anggota PBB) pada Juni 2025 di EQ Kuala Lumpur. 

    Selain itu, TurnBackHoax menemukan unggahan serupa dari akun TikTok “welding305” yang menampilkan tangkapan layar Berita Harian Malaysia, namun dengan nama penulis, jam dan tanggal terbit berita tersebut mengarah ke pemberitaan “Krisis politik negara ASEAN: Malaysia destinasi pelaburan lebih stabil

    Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan narasi yang membenarkan narasi “Duta Besar Inggris sebut keberadaan Indonesia di Aceh tidak sah (Ilegal)”.

    Kesimpulan

    Faktanya Klaim merupakan tangkapan layar Berita Harian Malaysia, namun dengan nama penulis, jam dan tanggal terbit berita tersebut mengarah ke pemberitaan “Krisis politik negara ASEAN: Malaysia destinasi pelaburan lebih stabil”. Selain itu konteks asli foto adalah dokumentasi penyambutan Ajay Sharma (komisaris tinggi Inggris untuk Malaysia atau diplomat senior yang mewakili Britania Raya di negara-negara anggota PBB) pada Juni 2025 di EQ Kuala Lumpur. Jadi, unggahan video berisi klaim “Duta Besar Inggris sebut keberadaan Indonesia di Aceh tidak sah (Ilegal)” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).

    Rujukan