Tirto mengunjungi beberapa akun media sosial Yoav Gallant. Di Twitter maupun Instagram, terlihat dia masih aktif mengunggah beberapa konten hingga 14 Oktober 2024.

Di salah satu cuitan, pada 2 Oktober 2024, dia bahkan menyebut bagaimana pertahanan Israel berhasil menggagalkan serangan rudal misil Israel.

“Saya menghabiskan malam ini di pusat komando dan kendali bersama pejabat senior pertahanan, mengamati dengan saksama keberhasilan pertahanan IDF terhadap serangan rudal Iran terhadap Israel.

Iran belum belajar dari pelajaran sederhana - mereka yang menyerang Negara Israel, akan membayar harga yang mahal,” begitu cuitan pria 65 tahun itu soal upaya Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces, IDF).

Dalam unggahan-unggahan terbaru, pensiunan jenderal militer Israel ini juga terlihat masih banyak beraktivitas dalam beberapa hari setelah serangan Iran ke Israel.

Lebih lanjut, kami melakukan pencarian di Google dengan kata kunci ‘yoav gallant assassinated’ dan ‘yoav gallant killed’. Hasil pencarian teratas dari dua kata kunci tersebut mengarahkan ke artikel dari Reuters dan USA Today yang isinya membantah klaim tersebut.

Juru Bicara Gallant menegaskan kepada Reuters informasi soal klaim tewasnya Menteri Pertahanan Israel setelah serangan Iran tidak benar. Berdasar penelusuran Reuters dan USA Today, Gallant juga sempat berkomunikasi dengan Menteri pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin setelah serangan dari Iran. Hal ini berdasar unggahan Austin di X.

Gallant juga masih terlihat dalam beberapa bahan pemberitaan media, salah satunya saat berbicara di depan beberapa kru dan pilot di Pangkalan Udara Nevatim, Minggu (6/10/2024), mengutip video milik Kompas.com. Pangkalan udara tersebut menjadi salah satu lokasi yang terdampak serangan dari rudal balistik Iran berdasar informasi The Times of Israel.

Berdasar informasi terakhir, Gallant disebut dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat pada Rabu (9/10/2024), untuk mendiskusikan rencana respons Israel terhadap serangan ratusan rudal balistik oleh Iran. Namun, kala itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melarang dia untuk berangkat, berdasar informasi dari Al Jazzera.

Informasi ini juga menjadi penguat narasi kalau sampai 9 Oktober 2024, Gallant masih hidup dan tidak menjadi korban serangan dari Iran, sepekan lalu.

Berdasar rangkuman Reuters, Yoav Gallant adalah anggota kabinet Netanyahu yang juga bagian dari bagiana Partai Likud yang beraliran konservatif di Israel. Pria 65 tahun ini sempat menjadi bagian dari militer, tepatnya di prajurit angkatan laut sebelum naik pangkat menjadi salah satu komandan paling senior di militer Israel.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan narasi yang menyebut Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant tewas akibat serangan misil Iran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Gallant terlihat masih aktif di media sosial selepas 2 Oktober 2024. Juru Bicara Gallant juga telah memastikan informasi soal tewasnya Menhan Israel tersebut adalah hoaks.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, isu terkait larangan mengisi BBM bagi penunggak pajak muncul, ketika kebijakan penggunaan QR Code untuk membeli BBM subsidi diterapkan.

Sejumlah SPBU yang sudah menerapkan QR Code memang mempertanyakan soal pajak.

"Karena untuk isi BBM subsidi kan beberapa SPBU sudah menerapkan QR Code, dan terkait itu memang ada pertanyaan-pertanyaan terkait pajak," kata Heppy saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/10/2024).

"Kalau wilayah yang belum menerapkan QR Code, konsumen kan tinggal isi (BBM) tanpa menunjukkan apa-apa," lanjutnya.

Misalnya, seperti yang diusulkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Bapenda Sulsel).

Dilansir Kompas.com, Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh mengusulkan, akan bekerja sama dengan PT Pertamina untuk memastikan masyarakat yang membeli BBM bersubsidi memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan.

Kendati demikian, dalam pembuatan QR Code subsidi tidak ada syarat menunjukkan status pajak kendaraan.

Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan QR Code Subsidi Tepat adalah foto STNK, foto kendaraan dengan roda yang terlihat, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta KTP.

"Dokumen ini selanjutnya akan diverifikasi dan dicocokkan dengan data Korlantas. Sejauh ini, verifikasi tersebut tidak terkait dengan status pajak kendaraan," ungkap Heppy.

Belum ada aturan yang diterapkan secara nasional, yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika terlambat membayar pajak kendaraan.

Ada yang perlu diluruskan dari informasi larangan mengisi BBM bagi penunggak pajak.

Isu tersebut muncul ketika kebijakan penggunaan QR Code untuk membeli BBM subsidi diterapkan. PT Pertamina membenarkan ada sejumlah SPBU yang mempertanyakan status pajak kendaraan untuk distribusi BBM subsidi.

Namun belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika terlambat membayar pajak kendaraan.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video menampilkan Presiden FIFA, lalu menelusurinya dengan Google Lens.

Hasil pencarian mengarahkan ke video Infantino saat menghadiri The Future Investment Initiative (FII) Institute pada 22 Februari 2024. Videonya dapat dilihat di sini.

Namun, klip yang beredar menampilkan gerak bibir yang tidak selaras dengan ucapan Infantino.

Ia berbicara dalam bahasa Perancis. Dengan bantuan Pinpoint Google, diketahui bahwa Infantino bicara mengenai pertandingan perdana Piala Dunia Wanita U-17 yang diadakan FIFA.

Tidak ada pernyataan mengenai pertandingan Indonesia melawan Bahrain.

Sementara, berdasarkan pantauan tabel skor Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia per Senin (14/10/2024) tidak ada perubahan skor Indonesia dan Bahrain.

Hasil akhir pertandingan Indonesia melawan Bahrain tetap 2-2 dan tidak ada perubahan apa pun dari FIFA.

Sesuai aturan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB, keputusan wasit mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan permainan, termasuk tercipta atau tidaknya suatu gol dan hasil pertandingan, adalah final.

Narasi mengenai FIFA membatalkan gol kedua Bahrain adalah hoaks.

Dalam video yang beredar Presiden FIFA Gianni Infantino tidak bicara soal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Hasil akhir pertandingan Indonesia melawan Bahrain tetap 2-2 dan tidak ada perubahan apa pun dari FIFA.

Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie meluruskan narasi soal larangan menikah pada Sabtu, Minggu, dan hari libur.

"Kami ingin meluruskan bahwa aturan tersebut (PMA Nomor 22 Tahun 2024) tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA pada hari kerja ataupun di hari libur," kata Anna, seperti yang sudah diberitakan Kompas.com, Minggu (13/10/2024).

Anna menjelaskan, Pasal 16 ayat (1) PMA Nomor 22 Tahun 2024 mengatur bahwa akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pada hari dan jam kerja.

Sementara, pada Pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa akad nikah juga dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan.

Menurut Anna, pernikahan di KUA hanya dapat dilaksanakan sesuai jam operasi KUA Kecamatan, yakni mulai Senin hingga Jumat.

Namun, calon pengantin masih dapat menggelar akad nikah di luar KUA dan di luar jam kerja dengan mengundang petugas penghulu, termasuk pada akhir pekan atau hari libur.

"Penting untuk dicatat bahwa yang libur hanyalah kantor KUA, bukan petugas penghulu," kata Anna.

Konsekuensinya, pasangan yang melaksanakan akad nikah di luar KUA akan dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 600.000.

Biaya tersebut telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenag.

Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie meluruskan narasi soal larangan menikah pada Sabtu, Minggu, dan hari libur yang beredar di media sosial.

Menurut Anna, pernikahan di KUA hanya dapat dilaksanakan sesuai jam operasi KUA Kecamatan, yakni mulai Senin hingga Jumat.

Namun, calon pengantin masih dapat menggelar akad nikah di luar KUA dan di luar jam kerja dengan mengundang petugas penghulu, termasuk pada akhir pekan atau hari libur.

Konsekuensinya, pasangan yang melaksanakan akad nikah di luar KUA akan dikenakan biaya PNBP sebesar Rp 600.000.