Akun TikTok “wadaibingjr” pada Minggu (31/8/2025) membagikan foto [arsip] berlogo media online Warta Ekonomi, isinya memperlihatkan potret Presiden Prabowo dan sebagai berikut:
Setelah rumah Ahmad Sahroni, Prabowo minta rakyat untuk jarah rumah Bahlil, Eko, Sri Mulyani, dan Uya Kuya hari ini juga
Hingga Selasa (9/9/2025) unggahan tersebut telah menuai 2.500-an tanda suka dan 250-an komentar.
(GFD-2025-28941) [SALAH] Prabowo Minta Rakyat Jarah Rumah Bahlil dan Lainnya
Sumber: TikTok.comTanggal publish: 09/09/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri akun Instagram “wartaekonomi” dan menemukan unggahan dengan foto yang sama, dipublikasikan pada Sabtu (30/8/2025).
Diketahui, kreator konten yang diunggah akun TikTok “wadaibingjr” telah memanipulasi publikasi Warta Ekonomi. Narasi aslinya adalah “Gelombang Protes Nasional, Prabowo Serukan Ketenangan”.
Diketahui, kreator konten yang diunggah akun TikTok “wadaibingjr” telah memanipulasi publikasi Warta Ekonomi. Narasi aslinya adalah “Gelombang Protes Nasional, Prabowo Serukan Ketenangan”.
Kesimpulan
Unggahan berisi klaim “Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan lainnya” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).
(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)
(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)
Rujukan
(GFD-2025-28940) [SALAH] Video Demonstrasi di Citra Raya Cikupa
Sumber: TikTokTanggal publish: 08/09/2025
Berita
Pada Senin (1/9/2025) beredar video di TikTok (arsip cadangan) oleh akun “dnidmuslim” (@Pais_gurih) dengan narasi:
“citra raya cikupa bree 💪🇮🇩"
dengan menambahkan:
“#fyppppppppppppppppppppppppppppppppシ゚viral🖤tiktok”
di unggahannya.
Unggahan ini mengeksploitasi/menumpang momen unjuk rasa DPR yang terjadi selama beberapa hari di akhir bulan Agustus 2025 baru-baru ini.
Per tangkapan layar dibuat unggahan tersebut sudah disukai 55.4 ribu dan dibagikan 24.2 ribu kali oleh pengguna TikTok lainnya dengan kondisi komentar dikunci sehingga tidak ada komentar di post tersebut.
“citra raya cikupa bree 💪🇮🇩"
dengan menambahkan:
“#fyppppppppppppppppppppppppppppppppシ゚viral🖤tiktok”
di unggahannya.
Unggahan ini mengeksploitasi/menumpang momen unjuk rasa DPR yang terjadi selama beberapa hari di akhir bulan Agustus 2025 baru-baru ini.
Per tangkapan layar dibuat unggahan tersebut sudah disukai 55.4 ribu dan dibagikan 24.2 ribu kali oleh pengguna TikTok lainnya dengan kondisi komentar dikunci sehingga tidak ada komentar di post tersebut.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim menggunakan Google Lens untuk menemukan sumber foto yang disebarkan, hasilnya didapatkan sebuah sumber yang sebelumnya membagikan video yang mirip dengan konteks yang benar.
Akun Facebook "Tangsel Life” (fb.me/tangselife) sudah membagikan video yang dibagikan oleh akun X @AntoniusCDN sebelumnya pada 6 Oktober 2020 lalu, sehingga dari aspek waktu tidak relevan dengan momen unjuk rasa DPR yang berlangsung di akhir bulan Agustus beberapa hari lalu.
Untuk mengkoroborasi mendukung sumber di atas, pencarian di Google News dengan kata kunci “demo omnibus law citra raya cikupa” dengan membatasi pencarian di Oktober 2020 menghasilkan satu artikel dari Liputan6.com terbitan 8 Oktober 2020 yang memuat informasi mengenai berkumpulnya buruh di depan gerbang Citra Raya Cikupa di paragraf ke 8 di bagian “Tangerang”.
Berkaitan dengan momen unjuk rasa DPR, pencarian di Google News dengan kata kunci “unjuk rasa dpr” menghasilkan artikel dari sumber-sumber autoritatif, yaitu berita dari berbagai media.
Akun Facebook "Tangsel Life” (fb.me/tangselife) sudah membagikan video yang dibagikan oleh akun X @AntoniusCDN sebelumnya pada 6 Oktober 2020 lalu, sehingga dari aspek waktu tidak relevan dengan momen unjuk rasa DPR yang berlangsung di akhir bulan Agustus beberapa hari lalu.
Untuk mengkoroborasi mendukung sumber di atas, pencarian di Google News dengan kata kunci “demo omnibus law citra raya cikupa” dengan membatasi pencarian di Oktober 2020 menghasilkan satu artikel dari Liputan6.com terbitan 8 Oktober 2020 yang memuat informasi mengenai berkumpulnya buruh di depan gerbang Citra Raya Cikupa di paragraf ke 8 di bagian “Tangerang”.
Berkaitan dengan momen unjuk rasa DPR, pencarian di Google News dengan kata kunci “unjuk rasa dpr” menghasilkan artikel dari sumber-sumber autoritatif, yaitu berita dari berbagai media.
Kesimpulan
Unggahan tersebut masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content). Faktanya, video yang dibagikan adalah video demonstrasi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada tahun 2020 lalu.
Rujukan
- https://www.facebook.com/reel/2075719462563573 /
- https://web.archive.org/web/20250901044451/
- https://www.facebook.com/reel/2075719462563573 (arsip cadangan).
- https://www.google.com/search?q=demo+omnibus+law+citra+raya+cikupa&tbm=nws&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A10%2F1%2F2020%2Ccd_max%3A10%2F31%2F2020 /
- https://ghostarchive.org/archive/SHI0T (arsip cadangan).
- https://www.liputan6.com/news/read/4377352/menengok-ragam-demo-buruh-usai-dpr-sepakat-sahkan-ruu-cipta-kerja?page=all /
- https://archive.ph/U1S6M (arsip cadangan).
- https://www.google.com/search?q=unjuk+rasa+dpr&tbm=nws /
- https://ghostarchive.org/archive/7BjyL (arsip cadangan).
- https://www.tiktok.com/@dnidmuslim/video/7544640297171488056, unggahan oleh akun TikTok “dnidmuslim” (@Pais_gurih).
- https://archive.ph/epfJ6, arsip cadangan unggahan akun tersebut.
(GFD-2025-28939) CEK FAKTA: Hoaks! Bank Indonesia Keluarkan Uang Pecahan Baru
Sumber:Tanggal publish: 09/09/2025
Berita
Beredar di media sosial sebuah konten yang mengklaim bahwa Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan uang pecahan baru. Klaim ini muncul dalam unggahan di berbagai media sosial. Salah satunya seperti yang diunggah oleh akun Instagram @rohani.atoillah96 (https://www.instagram.com/reel/DOQSiHbAgtR/).
Konten yang diunggah menampilkan sejumlah gambar pecahan uang dengan nominal tidak lazim yang diklaim sebagai uang baru, di antaranya:
* Rp3.500 hijau bergambar bunga
* Rp22.500 (ungu bergambar burung merak dan hijau bergambar pemandangan)
* Rp40.000 biru bergambar petani
* Rp50.000 biru bergambar penari Bali
* Rp100.000 merah bergambar pahlawan dan lumba-lumba
* Rp175.000 merah bergambar pahlawan
* Rp250.000 merah bergambar pahlawan
Unggahan tersebut telah di-repost lebih dari 1.400 kali dan menuai ribuan komentar dari warganet.
Benarkah informasi tersebut?
Konten yang diunggah menampilkan sejumlah gambar pecahan uang dengan nominal tidak lazim yang diklaim sebagai uang baru, di antaranya:
* Rp3.500 hijau bergambar bunga
* Rp22.500 (ungu bergambar burung merak dan hijau bergambar pemandangan)
* Rp40.000 biru bergambar petani
* Rp50.000 biru bergambar penari Bali
* Rp100.000 merah bergambar pahlawan dan lumba-lumba
* Rp175.000 merah bergambar pahlawan
* Rp250.000 merah bergambar pahlawan
Unggahan tersebut telah di-repost lebih dari 1.400 kali dan menuai ribuan komentar dari warganet.
Benarkah informasi tersebut?
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia melalui situs resmi Bank Indonesia (bi.go.id) menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar alias hoaks.
Pertama, pada halaman resmi BI bagian “Gambar Uang”, tidak ditemukan informasi mengenai penerbitan pecahan baru seperti yang diklaim di unggahan tersebut. Dari data yang dihimpun, peluncuran uang rupiah kertas terakhir dilakukan pada 18 Agustus 2022 untuk pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000.
Kedua, klarifikasi juga disampaikan oleh POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Perum Peruri, Yahdi Lil Ihsan. Dikutip dari Kompas.com ([HOAKS] Pemerintah Keluarkan Uang Pecahan Rp 250.000 Edisi HUT ke-80 RI | Kompas), Yahdi Lil Ihsan mengonfirmasi bahwa unggahan itu adalah hoaks. Dia memastikan bahwa sampai saat ini tidak pernah ada uang pecahan Rp 250.000 dan lainya yang diklaim baru diluncurkan.
“Tidak pernah ada uang pecahan Rp250.000. Desain uang tersebut juga tidak sesuai dengan desain resmi rupiah, bahkan tertulis ‘Bank Republik Nusantara’, padahal penerbit resmi adalah Bank Indonesia," ucapnya.
Ketidakbenaran konten tersebut juga telah dikonfirmasi turnbackhoax.id ([SALAH] Bank Indonesia Rilis Uang Pecahan Rp22.500, Rp40.000, dan Rp175.000 | Turnbackhoax).
Bank Indonesia memastikan bahwa informasi mengenai penerbitan uang baru hanya akan diumumkan melalui situs resmi BI dan akun media sosial resminya. Masyarakat dapat mengecek keaslian dan informasi uang rupiah melalui tautan resmi: Gambar Uang | Bank Indonesia.
Pertama, pada halaman resmi BI bagian “Gambar Uang”, tidak ditemukan informasi mengenai penerbitan pecahan baru seperti yang diklaim di unggahan tersebut. Dari data yang dihimpun, peluncuran uang rupiah kertas terakhir dilakukan pada 18 Agustus 2022 untuk pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000.
Kedua, klarifikasi juga disampaikan oleh POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Perum Peruri, Yahdi Lil Ihsan. Dikutip dari Kompas.com ([HOAKS] Pemerintah Keluarkan Uang Pecahan Rp 250.000 Edisi HUT ke-80 RI | Kompas), Yahdi Lil Ihsan mengonfirmasi bahwa unggahan itu adalah hoaks. Dia memastikan bahwa sampai saat ini tidak pernah ada uang pecahan Rp 250.000 dan lainya yang diklaim baru diluncurkan.
“Tidak pernah ada uang pecahan Rp250.000. Desain uang tersebut juga tidak sesuai dengan desain resmi rupiah, bahkan tertulis ‘Bank Republik Nusantara’, padahal penerbit resmi adalah Bank Indonesia," ucapnya.
Ketidakbenaran konten tersebut juga telah dikonfirmasi turnbackhoax.id ([SALAH] Bank Indonesia Rilis Uang Pecahan Rp22.500, Rp40.000, dan Rp175.000 | Turnbackhoax).
Bank Indonesia memastikan bahwa informasi mengenai penerbitan uang baru hanya akan diumumkan melalui situs resmi BI dan akun media sosial resminya. Masyarakat dapat mengecek keaslian dan informasi uang rupiah melalui tautan resmi: Gambar Uang | Bank Indonesia.
Kesimpulan
Klaim yang menyebut Bank Indonesia mengeluarkan pecahan uang baru Rp3.500, Rp22.500, Rp40.000, Rp175.000, hingga Rp250.000 adalah hoaks. Sampai saat ini, pecahan rupiah yang berlaku tetap mengacu pada ketentuan resmi BI, dan tidak ada pecahan ganjil seperti yang disebutkan.
Rujukan
(GFD-2025-28938) Hoaks, PBB Gelar Sidang Darurat untuk Bubarkan DPR RI
Sumber:Tanggal publish: 09/09/2025
Berita
tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi salah satu instansi yang paling disorot dalam beberapa waktu terakhir. Musababnya, pelbagai tingkah laku wakil rakyat dan kebijakan yang dihasilkannya dianggap tak sensitif dan menyakiti hati rakyat saat ini. Alhasil, institusi legislatif itu pun tak luput dari sasaran gelombang unjuk rasa dan demonstrasi yang terjadi baru-baru ini.
ADVERTISEMENT
Di tengah ramai sorotan masyarakat tentang DPR, di media sosial beredar narasi yang menyebut bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diklaim terlah menggelar sidang darurat untuk membubarkan DPR. Narasi itu disebarkan oleh sejumlah akun di Facebook, di antaanya “Arief Speedshop”(arsip), “Sayidati Mariam Ulfah”, dan “Ummih Elfan Wan” dalam periode Sabtu (30/8/2025) hingga Senin (8/8/2025).
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Sejumlah unggahan tersebut menyertakan video yang berisi pembacaan narasi oleh narator yang menyebut bahwa PBB resmi membubarkan DPR.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
“What If PBB akhirnya turun tangan bubarkan DPR. Demo Indonesia sampai bikin dunia internasional geram. Media asing syok, pasalnya DPR Indonesia gaji 100 juta sementara rakyat kelaparan. BBC, CNN, Aljazirah soroti ketidakadilan yang brutal ini. PBB akhirnya turun tangan bubarkan DPR. Dewan Keamanan PBB gelar sidang darurat resolusi 2025 Indonesia dinilai gagal jadi negara demokrasi. Audit keuangan negara dimulai DPR dinyatakan ilegal karena merampok uang rakyat. DPR resmi dibubarkan, 570 anggota DPR dinilai korup,” ujar narator dalam video tersebut.
#inline4 {margin:1.5em 0}
#inline4 img{max-width:300px !important;margin:auto;display:block;}
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
PERIKSA FAKTA Hoaks PBB Gelar Sidang Darurat untuk Bubarkan DPR RI.
Sepanjang Sabtu (30/8/2025) hingga Selasa (9/9/2025) atau selama 11 hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh 68 tanda suka, 13 komentar dan telah 27 kali dibagikan.
ADVERTISEMENT
Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut? Benarkah PBB resmi membubarkan DPR?
ADVERTISEMENT
Di tengah ramai sorotan masyarakat tentang DPR, di media sosial beredar narasi yang menyebut bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diklaim terlah menggelar sidang darurat untuk membubarkan DPR. Narasi itu disebarkan oleh sejumlah akun di Facebook, di antaanya “Arief Speedshop”(arsip), “Sayidati Mariam Ulfah”, dan “Ummih Elfan Wan” dalam periode Sabtu (30/8/2025) hingga Senin (8/8/2025).
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Sejumlah unggahan tersebut menyertakan video yang berisi pembacaan narasi oleh narator yang menyebut bahwa PBB resmi membubarkan DPR.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
“What If PBB akhirnya turun tangan bubarkan DPR. Demo Indonesia sampai bikin dunia internasional geram. Media asing syok, pasalnya DPR Indonesia gaji 100 juta sementara rakyat kelaparan. BBC, CNN, Aljazirah soroti ketidakadilan yang brutal ini. PBB akhirnya turun tangan bubarkan DPR. Dewan Keamanan PBB gelar sidang darurat resolusi 2025 Indonesia dinilai gagal jadi negara demokrasi. Audit keuangan negara dimulai DPR dinyatakan ilegal karena merampok uang rakyat. DPR resmi dibubarkan, 570 anggota DPR dinilai korup,” ujar narator dalam video tersebut.
#inline4 {margin:1.5em 0}
#inline4 img{max-width:300px !important;margin:auto;display:block;}
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
PERIKSA FAKTA Hoaks PBB Gelar Sidang Darurat untuk Bubarkan DPR RI.
Sepanjang Sabtu (30/8/2025) hingga Selasa (9/9/2025) atau selama 11 hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh 68 tanda suka, 13 komentar dan telah 27 kali dibagikan.
ADVERTISEMENT
Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut? Benarkah PBB resmi membubarkan DPR?
Hasil Cek Fakta
Tirto melakukan penelusuran dengan mengamati video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Video tersebut tidak memerikan adanya bukti visual apapun yang membenarkan klaim soal PBB yang menggelar sidang istimewa untuk membubarkan DPR. Video hanya berisi klaim-klaim yang dibacakan narator tanpa disertai bukti kredibel.
Selanjutnya, kami melakukan penelusuran tentang gambar delegasi Indonesia yang nampak tengah mengikuti sidang di PBB yang disertakan dalam unggahan tersebut. Melalui teknik reverse image search, kami menemukan bahwa unggahan tersebut berasal dari situs Bappenas berikut. Konteks asli foto itu adalah momen saat delegasi Indonesia menghadiri High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2023 di New York, Amerika Serikat.
Hingga saat ini, tidak ditemukan satu pun pernyataan resmi dari PBB yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah menggelar sidang istimewa untuk membubarkan DPR di Indonesia. Tidak ada informasi serupa yang tercantum di kanal resmi PBB, baik melalui situs web, akun media sosial, maupun pemberitaan dari media-media kredibel internasional.
Secara prinsip, PBB tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur, apalagi membubarkan, lembaga legislatif milik negara anggota. Kewenangan PBB bersifat terbatas dan hanya mencakup tindakan-tindakan seperti pemberian rekomendasi, penerapan sanksi, atau penerbitan resolusi. Langkah-langkah tersebut umumnya hanya dilakukan dalam konteks pelanggaran berat terhadap hukum internasional, seperti genosida, konflik bersenjata, atau pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis.
PBB sendiri memang sempat menyoroti aksi kekerasan dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap sejumlah massa di Indonesia. Diketahui, aksi demonstrasi terjadi di Indonesia pada 25-31 Agustus 2025 berakhir ricuh dan menewaskan sejumlah korban.
Juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, turut mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh atas tewasnya sejumlah korban selama protes, yang terjadi di seluruh Indonesia.
"Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan," kata Shamdasani, dikutip dari The Straits Times, Selasa (2/9/2025).
Menurut PBB, kondisi yang dialami Indonesia saat ini membutuhkan ruang dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik. Kantor hak asasi manusia PBB juga menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.
Selanjutnya, kami melakukan penelusuran tentang gambar delegasi Indonesia yang nampak tengah mengikuti sidang di PBB yang disertakan dalam unggahan tersebut. Melalui teknik reverse image search, kami menemukan bahwa unggahan tersebut berasal dari situs Bappenas berikut. Konteks asli foto itu adalah momen saat delegasi Indonesia menghadiri High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2023 di New York, Amerika Serikat.
Hingga saat ini, tidak ditemukan satu pun pernyataan resmi dari PBB yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah menggelar sidang istimewa untuk membubarkan DPR di Indonesia. Tidak ada informasi serupa yang tercantum di kanal resmi PBB, baik melalui situs web, akun media sosial, maupun pemberitaan dari media-media kredibel internasional.
Secara prinsip, PBB tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur, apalagi membubarkan, lembaga legislatif milik negara anggota. Kewenangan PBB bersifat terbatas dan hanya mencakup tindakan-tindakan seperti pemberian rekomendasi, penerapan sanksi, atau penerbitan resolusi. Langkah-langkah tersebut umumnya hanya dilakukan dalam konteks pelanggaran berat terhadap hukum internasional, seperti genosida, konflik bersenjata, atau pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis.
PBB sendiri memang sempat menyoroti aksi kekerasan dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap sejumlah massa di Indonesia. Diketahui, aksi demonstrasi terjadi di Indonesia pada 25-31 Agustus 2025 berakhir ricuh dan menewaskan sejumlah korban.
Juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, turut mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh atas tewasnya sejumlah korban selama protes, yang terjadi di seluruh Indonesia.
"Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan," kata Shamdasani, dikutip dari The Straits Times, Selasa (2/9/2025).
Menurut PBB, kondisi yang dialami Indonesia saat ini membutuhkan ruang dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik. Kantor hak asasi manusia PBB juga menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.
Kesimpulan
Hasil penelusuran fakta menunjukkan klaim yang menyebut bahwa PBB melaksanakan sidang darurat untuk membubarkan DPR di Indonesia bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).
Tidak ditemukan satu pun pernyataan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan sidang darurat untuk membubarkan DPR di Indonesia. Pun, PBB tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur, apalagi membubarkan, lembaga legislatif milik negara anggota.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Tidak ditemukan satu pun pernyataan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan sidang darurat untuk membubarkan DPR di Indonesia. Pun, PBB tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur, apalagi membubarkan, lembaga legislatif milik negara anggota.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Rujukan
- https://web.facebook.com/reel/1865809460644045
- https://archive.ph/wVVSc
- https://web.facebook.com/syaidamariyam.ulfah/posts/pfbid02joyQHAUmRiFgXjYZ2YM1wMb6NJtezYC2aZvPrAzP5PiFTcYWCF6N6wbzuxJa4bBwl
- https://web.facebook.com/ummiih.elfan.wan/videos/758860143427153/
- https://sdgs.bappenas.go.id/kementerian-ppn-bappenas-gaungkan-komitmen-indonesia-dalam-transformasi-sdgs-di-tingkat-lokal-pada-high-level-political-forum-on-sustainable-development-hlpf-2023/
- https://tirto.id/pbb-soroti-demo-di-ri-desak-investigasi-dugaan-pelanggaran-ham-hgYh
Halaman: 21/6612