Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek laman media sosial resmi BNPB untuk memverifikasi kebenaran tautan rekrutmen tersebut.

BNPB melalui laman Facebook resmi, 11 April 2025, menyebut tautan rekrutmen  yang disebarkan oleh sejumlah akun Facebook itu hoaks.

BNPB menjelaskan, penerimaan pegawai hanya diselenggarakan melalui seleksi bersama resmi pemerintah yang diadakan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Tetap waspada terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ikuti informasi penerimaan CPNS maupun PPPK hanya melalui akun resmi dari pemerintah," demikian imbauan BNPB.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk akses rekrutmen BNPB adalah hoaks.

BNPB menjelaskan, penerimaan pegawai hanya diselenggarakan melalui seleksi bersama resmi pemerintah yang diadakan BKN.

Disadur dari artikel Cek Fakta liputan6.com.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kebenaran klaim dengan mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi Artificial Intelligence (AI), hive moderation.com.

Hasilnya, video tersebut diketahui hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI) dengan probabilitas 98,5 persen.

Selain itu, tidak ada media kredibel yang melaporkan kejadian tersebut.

Faktanya video pembuatan patung Paus Fransiskus dari emas tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi laman yang ditautkan dalam postingan. Ternyata laman tersebut bukan mengarah ke website resmi Kementerian Pertanian.
Laman tersebut justru meminta pengguna memasukkan nama dan nomor telegram yang aktif. Ini merupakan indikasi penipuan dan pencurian data.
Website seperti ini juga bisa menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal.
Sementara website resmi dari Kementerian Pertanian terkait program petani milenial beralamat di https://latihanonline.pertanian.go.id. Sedangkan untuk pendaftarannya sendiri dilakukan di Dinas Pertanian masing-masing wilayah.
Liputan6.com menulisnya dalam artikel berjudul "Jadi Brigade Swasembada Pangan Bisa Kantongi Pendapatan Rp10 Juta per Bulan, Begini Cara Daftarnya!" yang tayang pada 21 November 2024. Berikut isi artikelnya:
"Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan produktivitas pertanian guna mendukung terciptanya swasembada pangan, Kementerian Pertanian menghadirkan program Brigade Swasembada Pangan. Program itu pun diharapkan dapat menjadi ujung tombak transformasi pertanian tradisional ke modern.
Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti menjelaskan bagaimana tata cara melakukan pendaftaran Brigade Swasembada Pangan. Sebagai langkah pertama, kata Idha, calon petani harus datang langsung ke dinas-dinas pertanian, baik yang ada di Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.
“Dari sana (dinas) akan mengarahkan ke pendamping atau mentor dari kami (Kementan),” jelasnya.
Idha pun mengatakan, setiap petani berpotensi memiliki pendapatan lebih dari Rp10 juta per bulan. Ia menyebut, hitung-hitungan tersebut berasal dari swakelola bagi hasil antara lapangan usaha dan petani baik dari sisi pendapatan produksi maupun hasil jual yang mencapai Rp6000 perkilogram gabah kering giling (GKG).
“Itu bukan gaji tapi pendapatan dari harga jual GKG yang mencapai Rp6000 perkilogram, kemudian ada juga pembagian lainya seperti 20% lapangan usaha, jadi kami sudah hitung di dalam 15 orang anggota Brigade Swasembada Pangan itu pendapatan perorangnya bisa Rp10 juta,” katanya.
Idha mengungkapkan, semua pendapatan itu juga tak lepas dari peran pemerintah yang telah menyiapkan skema pertanian modern untuk memangkas biaya produksi hingga 50%. Ia mengatakan, pemerintah akan memberi hibah berupa alat mesin pertanian kepada setiap kelompok Brigade Swasembada Pangan.
“Dukungan dari pemerintah juga termasuk benih dan juga pupuk yang disiapkan untuk menopang jalanya produksi Brigade Swasembada Pangan,” ungkapnya.
Idha juga menyebut bahwa terdapat beberapa kriteria bagi petani milenial yang akan masuk dan menjadi bagian dari Brigade Swasembada Pangan ini.
“Pertama harus jujur, punya prinsip dan memiliki komitmen meningkatkan produktivitas, nanti di lapangan luas lahan yang akan dikelola Brigade Swasembada Pangan sekitar 200 hektare melalui kelola kemitraan,” sebutnya.
Sebagai informasi, total pendaftar pada Brigade Swasembada Pangan ini mencapai kurang lebih 23 ribu dari berbagai unsur. Mereka akan didampingi para ASN yang disiapkan khusus dalam mengawal jalannya produksi untuk swasembada dan juga lumbung pangan dunia."

Postingan tautan pendaftaran untuk petani milenial dari Kementan adalah hoaks.

Setelah ditelusuri, video itu ternyata sudah ada sejak 2022.

Video identik dengan unggahan di kanal YouTube Tribunnews yang berjudul "Benny K Harman Sarankan Kapolri Listyo Dinonaktifkan: Kasus Brigadir J Diambil Alih Kemenko Polhukam".

Keterangan dalam unggahan menyebut, video itu adalah momen Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK terkait kasus pembunuhan Brigadir J pada 22 Agustus 2022.

Dalam rapat itu Benny mengusulkan agar Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara waktu sebagai Kapolri karena penanganan kasus yang lambat.

Benny mengatakan, masyarakat sempat dibohongi oleh keterangan palsu polisi di awal kasus pembunuhan Brigadir J.

Diberitakan Kompas.com, awalnya Brigadir J disebut meninggal dunia akibat saling tembak dengan Bharada E yang juga merupakan ajudan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Namun akhirnya skenario palsu itu terbongkar, tidak ada insiden saling tembak. Brigadir J tewas ditembak Bharada E atas perintah Ferdy Sambo. Setelah Brigadir J tewas, Sambo merekayasa peristiwa itu.

Ia menembakkan pistol Brigadir J ke dinding-dinding rumah agar seolah terjadi insiden baku tembak.

Video yang mengeklaim Benny K. Harman meminta Kapolri dinonaktifkan terkait penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi tidak benar.

Faktanya, video itu adalah momen ketika Benny meminta Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sebagai Kapolri karena penanganan kasus pembunuhan Brigadir J yang lambat pada 2022.

Pembunuhan itu direncanakan oleh mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.