PBB tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan institusi parlemen di suatu negara.

Hal ini tertuang dalam deklarasi yang diadopsi oleh Sidang Istimewa Dewan Antar-Parlemen 1995.

Selama bertahun-tahun, organisasi internasional telah berhasil menetapkan hukum, standar, dan merancang program internasional di setiap bidang usaha manusia.

Kendati demikian, PBB bukanlah pemerintahan dunia. Sehingga, tidak memiliki wewenang dalam penyelenggaraan negara.

Parlemen di setiap negara, pada dasarnya bertanggung jawab langsung kepada warga negaranya.

Adapun foto yang dipakai dalam narasi beredar bukanlah sidang PBB untuk membubarkan DPR RI.

Satu foto menampilkan ribuan mahasiswa berhasil menduduki Gedung DPR RI pada 1998.

Foto dari peristiwa yang sama dapat dilihat di situs Getty Image yang diunggah oleh jurnalis AFP, Choo Youn-Kong.

Adapun foto lainnya menampilkan penampakan ruang sidang umum PBB.

Hasil pencarian dengan reverse image search mengarahkan konten penampakan gedung serupa di Mahrnews.com.

Dalam video yang disematkan, tampak delegasi PBB walk out saat pidato Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu pada 27 September 2024.

Narasi mengenai sidang darurat PBB untuk membubarkan DPR RI merupakan hoaks.

PBB tidak memiliki wewenang untuk membubarkan institusi parlemen suatu negara.

Foto ruang sidang umum PBB pada 27 September 2024 bukan untuk membahas pembubaran DPR RI.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri unggahan klaim video Prabowo mencairkan bansos sebesar Rp 7 juta per NIK KTP kepada masyarakat. Penelusuran menemukan, klaim video tersebut identik dengan pidato Prabowo Subianto usai dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024.
Prabowo menggunakan pakaian adat Betawi Ujung Serong warna biru. Latar belakang saat pidato pun warna merah putih.
Potongan video klaim tersebut berasal dari tayangan berita MetroTV berjudul "Prabowo Pastikan Subsidi & Bansos Tepat Sasaran" pada 20 Oktober 2024. 
Berikut isi tayangannya:
Pembawa berita:
"Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh bantuan sosial dan subsidi dari pemerintah akan diberikan tepat sasaran di bawah kepemimpinannya. Prabowo meminta jajarannya untuk tidak ragu mengkaji kembali alur pemberian bantuan agar diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan."
Prabowo Subianto:
"Semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan, tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan."
Dalam pidato lengkap Prabowo Subianto usai pelantikan pun, tidak ditemukan klaim mencairkan bansos sebesar Rp 7 juta per NIK KTP. Video klaim telah mengalami modifikasi.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Prabowo mencairkan bansos sebesar Rp 7 juta per NIK KTP kepada masyarakat, tidak benar.

Tempo menelusuri video itu dengan pencarian gambar terbalik Google dan menelusuri jejak di media sosial. Hasilnya, ditemukan sejumlah pernyataan yang membantah narasi yang beredar.



Video itu awalnya diunggah oleh akun TikTok sakaaaazzz sebelum akhirnya dihapus. Pada 29 Agustus 2025, sejumlah akun mengunggah ulang di Instagram, termasuk akun nowpoppinn yang menyebut sumber awal video.

Awalnya, warganet memakai video itu sebagai bahan lelucon. Tuduhan “CIA” justru muncul dari kolom komentar, tanpa sumber jelas. Komentar itulah yang kemudian diambil dan disebarkan ulang dalam unggahan berikutnya.



Petunjuk dalam video memperlihatkan bangunan mirip halte Transjakarta dengan gedung tinggi di belakangnya, serta papan reklame kotak berwarna biru di seberang jalan. Penelusuran lewat Google Street View menunjukkan lokasi perekaman berada di depan Halte Transjakarta Petamburan, Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Pusat. 

Letaknya sekitar 750 meter dari gerbang utama Gedung DPR RI. Adapun gedung bertingkat dengan papan reklame biru itu adalah Dipo Tower yang berfungsi sebagai perkantoran dan pertokoan.

Identitas WNA



Tempo menemukan petunjuk dari komentar warganet di salah satu unggahan di Threads [arsip]. Ia mengaku mengenal pris WNA dalam video itu dan sudah mengonfirmasi identitasnya lewat Facebook.

Pria tersebut bernama Callum Willis. Kepada warganet itu, Callum menjelaskan ia sebenarnya hendak menuju Grand Indonesia, Jakarta Pusat, namun tersesat. Tuduhan sebagai agen CIA ia anggap hanya lelucon.

Tempo mencoba menghubungi Callum, tapi belum mendapat jawaban.

Klaim yang menyebut mata-mata CIA memantau demonstrasi di depan gedung DPR RI berawal dari komentar warganet tanpa dasar yang jelas. Lokasi perekaman juga berada di luar area Gedung DPR RI. Selain itu, keterangan dari warga negara asing dalam video menyebut ia hanya ingin menuju mal Grand Indonesia, namun tersesat karena ada demonstrasi.

Meski penelusuran cek fakta menunjukkan pria dalam video itu bukan CIA, Tempo belum mendapat konfirmasi langsung darinya. Karena itu, klaim yang beredar masuk kategori belum ada bukti.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar foto tersebut melalui Google Lens. Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan tribunnews.com “Si Jago Merah Ngamuk Lalap Rumah Mewah di Buaran Regency, Kerugian Capai Rp 1,2 Miliar!”
Dari berita yang tayang Selasa (11/4/2023) itu, diketahui kalau konteks asli foto yang disebarkan di grup Facebook “Habar Banua Barabai+” adalah dokumentasi kebakaran rumah dua lantai di Komplek Buaran Regency, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Insiden kebakaran terjadi pada Selasa malam, sekitar pukul 20.15 WIB, diduga karena korsleting listrik.
TurnBackHoax kemudian melakukan pencarian dengan memasukkan kata kunci “Rumah Sri Mulyani dibakar massa” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel tentang terbakarnya rumah Sri Mulyani.

Unggahan foto berisi klaim “rumah Sri Mulyani dibakar massa” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).