• (GFD-2024-24048) [KLARIFIKASI] Video Pertemuan Megawati-Prabowo pada 2019 Dinarasikan Terjadi 2024

    Sumber:
    Tanggal publish: 18/11/2024

    Berita

    KOMPAS.com - Sebuah video diklaim menampilkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, yang terjadi 2024.

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, unggahan itu keliru dan salah konteks. Video yang beredar merupakan pertemuan pada 2019,  bukan 2024.

    Video yang diklaim menampilkan pertemuan Megawati dan Prabowo, salah satunya dibagikan oleh akun Facebook ini pada 17 Oktober 2024.

    Video itu menampilikan iringan-iringan mobil yang dikawal oleh polisi dan terdapat Prabowo sedang melambaikan tangan.

    Pada video terdapat keterangan:

    PERTEMUAN PRABOWO MEGAWATI

    Akun Facebook Tangkapan layar Facebook, video yang diklaim sebagai pertemuan Prabowo dan Megawati pada tahun 2024

    Hasil Cek Fakta

    Setelah ditelusuri, unggahan yang beredar merupakan potongan video di kanal YouTubeKOMPAS TV ini.

    Video itu adalah momen Ketika Prabowo mengunjungi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta pada 24 Juli 2019.

    Diikutip dari Kompas.id, Megawati dan Prabowo bertemu sambil makan bersama selama sekitar 1 jam 30 menit. Pertemuan itu dilakukan setelah Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

    Usai pertemuan, Megawati menyatakan tidak ada koalisi dan oposisi dalam sistem politik Indonesia. Dia juga memberi lampu hijau untuk bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra.

    Prabowo juga menyatakan siap mengakhiri perbedaan pendapat politik selama Pemilu 2019. 

    Sementara, setelah Pilpres 2024 belum ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang terbuka untuk publik.

    Seperti yang pernah diberitakan Kompas.com, politikus PDI-P sekaligus putri Megawati, Puan Maharani menyebut pertemuan Megawati dengan Prabowo tinggal menunggu waktu yang pas.

    Namun, Puan belum memberikan bocoran kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan dilakukan. 

    Kesimpulan

    Video yang diklaim menampilkan pertemuan Prabowo dan Megawati pada 2024 merupakan informasi keliru.

    Adapun video yang beredar merupakan pertemuan pada 2019. Sementara, setelah Pilpres 2024 belum ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo yang terbuka untuk publik.

    Rujukan

  • (GFD-2024-24047) [HOAKS] Elon Musk Beli CNN Seharga 3 Miliar Dolar AS

    Sumber:
    Tanggal publish: 18/11/2024

    Berita

    KOMPAS.com - Miliarder Elon Musk disebut telah setuju untuk membeli perusahaan media Cable News Network (CNN) seharga 3 miliar dolar AS.

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu hoaks dan informasinya perlu diluruskan.

    Narasi yang mengeklaim Elon Musk setuju membeli CNN seharga 3 miliar dolar AS dibagikan oleh akun Facebook ini pada 7 November 2024.

    Berikut narasi yang dibagikan:

    Elon Musk Setuju 3 Miliar Dolar AS untuk Membeli CNN. Elon Musk Dikabarkan Mengincar Akuisisi CNN: “Saya Akan Memperbaiki Media, Satu Demi Satu”

    Screenshot Hoaks, Elon Musk beli CNN seharga 3 miliar dolar AS

    Hasil Cek Fakta

    Menurut pemeriksa fakta PolitiFact, narasi Elon Musk membeli CNN bermula dari sebuah artikel satir yang diterbitkan oleh situs berita parodi SpaceXMania, pada 18 Oktober 2024.

    Berikut kutipan artikel dari SpaceXMania:

    Dalam sebuah langkah yang mungkin merupakan langkah paling berani yang pernah dilakukannya, Elon Musk dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi CNN.

    Sumber-sumber yang ada mengklaim bahwa sang miliarder teknologi ini berniat untuk "meluruskan segala sesuatunya" di dunia media.

    Setelah menaklukkan mobil listrik, perjalanan luar angkasa, dan bahkan media sosial, Musk kini mengincar bidang baru: menata ulang industri berita dari dalam.

    Artikel tersebut bukan berita asli, melainkan parodi.

    Pada bagian About Us, SpaceXMania menyebutkan bahwa mereka membuat artikel satire seputar Elon Musk.

    Sementara itu, perwakilan CNN mengatakan kepada pemeriksa fakta FullFact bahwa narasi Elon Musk membeli CNN sama sekali tidak benar.

    "Rumor penjualan atau perubahan kepemilikan CNN sama sekali tidak benar," kata CNN.

    Kesimpulan

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Elon Musk setuju membeli CNN seharga 3 miliar dolar AS adalah hoaks.

    Narasi itu bersumber dari sebuah artikel satire. Situs yang menerbitkan artikel tersebut memang fokus membuat konten satire seputar Elon Musk.

    Selain itu, perwakilan CNN menegaskan bahwa narasi Elon Musk membeli CNN sama sekali tidak benar.

    Rujukan

  • (GFD-2024-24046) Cek Fakta: Hoaks Bantuan Sosial dari Pemerintah Sebesar Rp 5 Juta dengan Daftar Melalui Telegram

    Sumber:
    Tanggal publish: 19/11/2024

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan bantuan sosial dari pemerintah sebesar Rp 5 juta dengan mendaftar melalui Telegram. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.
    Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 16 November 2024.
    Berikut narasi dalam postingan itu:
    "𝗕𝗮𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗞𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻 (𝗣𝗞𝗛) 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗿𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗷𝗲𝗻𝗶𝘀 𝗯𝗮𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝘀𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹 𝘀𝗲𝘀𝘂𝗮𝗶 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗸𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮, 𝘆𝗮𝗶𝘁𝘂 :
    1. Ibu Hamil-Nifas- Rp.5.000.000
    2. Anak Usia Dini-Balita- Rp.5.000.000
    3. Lansia- Rp.5.000.000
    4. Penyandang Disabilitas- Rp.5.000.000
    5. Anak SD Rp.5.000.000
    6. Anak SMP Rp.5.000.000
    7. Anak SMA Rp. 5.000.000
    𝐔𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐧𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐬𝐨𝐬𝐢𝐚𝐥( 𝐏𝐊𝐇, 𝐊𝐏𝐌 & 𝐁𝐏𝐍𝐓 ) INFO PENDAFTAR BANSOS (Bantuan Sosial)𝗦𝗶𝗹𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗺𝗮𝘀𝘂𝗸 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗻𝗮𝗿
    1.Klik link 👉https://bantuan-pkh-2024.guirel.win
    2. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
    3. Masukkan Nama Lengkap Sesuai KTP, dan Nomor Telegram Aktif
    4. Masukkan kode OTP dari TELEGRAM
    5. Ikuti prosedur Yang Telah di Tentukan"
    Lalu benarkah postingan bantuan sosial dari pemerintah sebesar Rp 5 juta dengan mendaftar melalui Telegram?
     

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menemukan bahwa postingan tersebut merupakan hoaks yang berulang namun dimodifikasi dengan narasi yang berbeda.
    Kementerian Sosial sendiri dalam website resminya meminta masyarakat mewaspadai informasi terkait bantuan sosial melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.
    Berikut pengumumannya:
    "Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
    Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
    Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
    Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
    Selain itu sangat berbahaya jika kita mengunggah data pribadi ke website atau aplikasi percakapan yang tidak resmi. Pasalnya data kita bisa dicuri dan terhubung dengan pinjaman online ilegal.
    Liputan6.com juga pernah menulisnya dalam artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang tayang pada 2 Oktober 2024.
    Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
    1. Unduh aplikasi "Cek Bansos" dari App Store (untuk pengguna iOS) atau Play Store (untuk pengguna Android).
    2. Buat akun baru dengan mengisi informasi pribadi, alamat, dan nomor kontak yang aktif.
    3. Setelah berhasil masuk, pilih menu "Daftar Usulan" pada halaman utama aplikasi.
    4. Klik "Tambah Usulan" untuk memulai proses pendaftaran.
    5. Isi data diri Anda serta data anggota keluarga dengan lengkap dan akurat.
    6. Pilih jenis bantuan PKH yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
    7. Setelah semua data terisi, kirimkan pendaftaran Anda.
    Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

    Kesimpulan


    Postingan bantuan sosial dari pemerintah sebesar Rp 5 juta dengan mendaftar melalui Telegram adalah hoaks.
     

    Rujukan

  • (GFD-2024-24045) [PENIPUAN] Tautan Akses Bantuan BUMN Klaster Pangan

    Sumber: Facebook.com
    Tanggal publish: 19/11/2024

    Berita

    Akun Facebook “BUMN Holding Pangan” pada Senin (28/10/2024) membagikan foto [arsip] berisi info “Program Bantuan Khusus Kesejahteraan Petani, Peternak, dan Nelayan dari BUMN Klaster Pangan.

    Berikut narasinya:

    “PROGRAM BANTUAN KHUSUS DANA HIBAH UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI, PETERNAK DAN NELAYAN. DARI BUMN KLASTER PANGAN, SEPTEMBER 2024.

    Untuk Syarat dan ketentuan penerima bantuan klik link”

    Terdapat tautan https://klasterpanganbumn.jobstreetnews.com yang diklaim sebagai laman informasi untuk mengakses bantuan.

    Hingga Selasa (19/11/2024) unggahan telah mendapat 1.200 tanda suka, 380-an komentar, dan telah dibagikan ulang hampir 20 kali.

    Hasil Cek Fakta

    Disadur dari artikel Cek Fakta Tempo.

    Untuk diketahui, BUMN Klaster Pangan dibentuk untuk memperbaiki ekosistem pangan dalam negeri, isinya terdiri dari sejumlah perusahaan seperti:

    PT RNI (Persero),
    PT PPI (Persero),
    PT Perikanan Indonesia,
    PT Perikanan Nusantara (Persero),
    PT Garam (Persero),
    PT Pertani (Persero),
    PT BGR Logistics (Persero),
    PT Berdikari (Persero), dan
    PT Sang Hyang Seri (Persero).
    Tautan yang dibagikan dalam unggahan akun Facebook “BUMN Holding Pangan” tidak ditemukan dalam laman masing-masing perusahaan. Tautan tak mengarah ke laman resmi, pengunjung diminta memasukkan data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif.

    Kesimpulan

    Unggahan berisi tautan https://klasterpanganbumn.jobstreetnews.com untuk mengakses bantuan dari BUMN Klaster Pangan merupakan konten palsu (fabricated content) untuk modus penipuan.

    Rujukan