Tim Cek Fakta Tempo melakukan pencarian Keppres No. 212/Kepres/RI/I0/2024 dalam situs Sekretariat Kabinet RI, namun tidak ada Kepres yang dimaksud. Dalam situs lembaga lembaga pemerintah yang lain juga tidak pernah ditemukan bahwa Presiden Prabowo menerbitkan Keppres tersebut.

Tempo menghubungi pihak BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi klaim bantuan pra-lansia tersebut. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan klaim tersebut sebagai hoax dan penipuan.

“Berita ini hoax dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat  perlu berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165,” kata Rizzky kepada Tempo, Senin, 18 November 2024.

Layanan informasi dan administrasi resmi BPJS Kesehatan bisa diakses melalui website resmi BPJS di sini.

Presiden Prabowo Subianto masih melanjutkan program makan gratis pada 2025. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan makan gratis akan dilakukan dua kali dalam sehari, pagi dan siang. Hashim mengatakan hal itu dalam Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024, seperti yang dipublikasikan Tempo.

Hashim mengatakan, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 41 persen atau sekitar 18 juta anak-anak di Indonesia masuk sekolah setiap hari dalam keadaan lapar. Hal itu, kata dia, menjadi pangkal masalah peringkat pendidikan Indonesia selalu buruk.

Terbaru, Cina akan membantu pendanaan realisasi makan gratis tersebut, menurut laporan Tempo 17 November kemarin. Dukungan dana dari pemerintah Cina merupakan hasil dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Negeri Panda itu pada Jumat sampai Ahad, 8-10 November 2024. Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim pengalihan program makan gratis ke santunan pra-lansia bagi pemegang kartu BPJS adalahkeliru. 

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan mesin pencarian Google. Pada 11 November 2024, Tempo mempublikasikan anggota DPR Ahmad Sahroni mengunggah video penggeledahan yang dilakukan aparat melalui akun media sosialnya. Dalam postingannya, ia menarasikan penggeledahan itu dilakukan oleh polisi di ruangan staf khusus eks Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

"Benar-benar gila, ruangan staf khusus Budi Ari pelindung judionline digerebek polisi," tulis postingan akun @ahmadsahroni88, Ahad, 10 November 2024. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh tim jampidsus. Akan tetapi penggeledahan itu bukan di ruangan stafsus Budi Arie seperti dugaan Ahmad Sahroni. 

"Kami tidak  melakukan penggeledahan di tempat itu," kata Harli saat dikonfirmasi, Ahad. 

Harli memastikan bahwa potongan video tersebut merupakan penggeledahan yang dilakukan tim dalam kasus lain yang sudah pernah dirilis Kejagung. "Kalau melihat video tersebut sepertinya waktu penggeledahan kasus Duta Palma," kata Harli.

Kasus penyitaan uang ratusan miliar dari Duta Palma tersebut dilansir Tempo di sini. Lima perusahaan di bawah Duta Palma tersebut telah melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Indragiri hulu, Provinsi Riau. Kejaksaan telah menyita setidaknya Rp1,1 triliun dari kasus korupsi yang melibatkan PT Duta Palma.

Tempo kemudian mencocokkan video tersebut dengan penggeledahan Kejagung pada kasus Duta Palma. Hasilnya, sebuah foto yang diterbitkan Kantor Berita Antara pada 2 Oktober 2024, memiliki kecocokan pada baju petugas yang digunakan yakni berwarna merah marun dan brankas yang digunakan untuk menyimpan uang.



Budi Arie Terseret Perkara Beking Judi Online

Laporan Tempo 17 November 2024, nama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi terseret perkara beking judionline di Kementerian Komunikasi dan Digital. Ia meloloskan karyawan yang tak lulus seleksi menjadi pengendali pemblokiran situs judionline. Budi Arie mengaku tahu siapa saja yang terlibat dan menjadi beking judionline di Kementerian Komunikasi.

Pada 1 November 2024, polisi secara bertahap menetapkan 18 tersangka dalam kasus ini. Sepuluh di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka direkrut sejak kementerian itu masih dipimpin Budi Arie Setiadi.

Penetapan itu setelah Polda Metro Jaya menggerebek satu unit rumah toko Grand Galaxy City, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang digunakan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melindungi situs judionline.

Semua pelaku itu berkomplot membantu melindungi situs judi online yang seharusnya diblokir pemerintah. Dari sekitar 5.000 situs judi, mereka hanya memblokir 4.000. Mereka meloloskan 1.000 situs lain dengan menerima upeti tiap situs Rp 8,5 juta per bulan. Jika tak menyetor, situs-situs itu diancam akan diblokir.

Budi Arie semula bersedia meladeni permohonan wawancara Tempo tersebut untuk merespons sejumlah tudingan, termasuk penjelasan soal namanya yang terseret beking judionline yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi. Pertemuan itu direncanakan berlangsung pada Jumat, 15 November 2024. Namun, sehari sebelumnya, ia membatalkan jadwal wawancara itu dengan menghubungi beberapa wartawan Tempo.

Tempo kembali berupaya mewawancarai Budi Arie di sela kunjungan kerjanya di salah satu industri pengolah susu di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis sore, 14 November 2024. Namun dia tetap menolak permintaan wawancara. Ia tak menjawab satu pun pertanyaan. “Enggak,enggak usah,” kata Budi sambil meninggalkan lokasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim video penggeledahan di kantor mantan Menkominfo, Budi Arie adalah keliru.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar memastikan bahwa potongan video tersebut merupakan penggeledahan kasus Duta Palma.

Disadur dari artikel Periksa Fakta Tirto.
Berdasarkan penelusuran Tim Riset Tirto, tidak ditemukan adanya lembaga survei bernama Indo Survey & Consulting. Selain itu, hasil survei elektabilitas di Jawa Timur dari beberapa lembaga survei kredibel, seperti Indikator Politik dan Poltracking, tidak menunjukkan pasangan Luluk-Lukman unggul.
Survei Indikator Politik (9—14 September 2024) merekam pasangan Khofifah-Emil punya elektabilitas tertinggi di Jawa Timur (61,2 persen). Risma-Gus Hans mengekor dengan 26 persen, lalu Luluk-Lukman sebesar 2,2 persen.
Survei Poltracking (4—10 Oktober 2024) merekam elektabilitas Khofifah-Emil paling tinggi (67,5 persen) diikuti Risma-Gus Hans dan Luluk-Lukman yang masing-masing mengantongi 24,6 persen dan 2,8 persen.

Unggahan berisi informasi “Pasangan Luluk-Lukman Unggul dalam Survei dari Indo Survey & Consulting (ISC)” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “dana desa dihentikan” ke kolom pencarian Google. Hasilnya, terdapat beberapa artikel yang telah membahas hal tersebut.
Dilansir dari kumparan.com, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK Kemenkeu, Jaka Sucipto, mengatakan Kemenkeu akan menutup sementara aliran dana desa bagi desa yang melakukan penyalahgunaan dana.
“Kemenkeu akan menyetop penyaluran dana desa kepada desa atau perangkat desa yang terkena kasus korupsi,” kata Jaka, dikutip dari kumparan.com, Rabu (1/5/2024).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 146 Pasal 53 Tahun 2023, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memang dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa. Akan tetapi, berdasarkan pasal 54, penghentian dana saluran tersebut hanya berlaku pada tahun terjadinya peristiwa dan tidak berlaku pada tahun anggaran berikutnya.

Unggahan berisi informasi “dana desa resmi dihentikan” merupakan konten dengan konteks yang salah (false context).
(Ditulis oleh Vania Astagina)