Hasil verifikasi Tempo menunjukkan, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak pernah mengeluarkan peringatan kepada Malaysia soal Blok Ambalat. Hasil itu diperoleh setelah Tempo memverifikasi konten dengan pencarian gambar terbalik Google dan Yandex, serta pemberitaan dari media kredibel.  

Selain itu, nama Raja.S.H.Oji yang disebut bagian dari keluarga Kerajaan Arab Saudi tidak terbukti. Nama tersebut tidak ada dalam silsilah keturunan keluarga raja Arab sebagaimana dijelaskan laman Keluarga Kerajaan Arab.



Potongan video Presiden Rusia Vladimir Putin yang berbicara di sebuah forum, sesungguhnya terjadi saat acara “60 Minutes" di saluran TV Rossiya-1 pada 25 Oktober 2024. Foto yang sama pernah dipublikasikan sebagaimana diberitakan situs media Rusia, Tass.

Putin melayani wawancara mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan gencatan perang antara Rusia dan Ukraina. Putin saat itu mengatakan, terlalu dini untuk mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina karena belum ada pembicaraan rinci antar pemerintah kedua negara.



Pada detik ke-13, frame memperlihatkan roket berwarna dasar putih. Roket bernama Angara-A5 itu adalah milik Rusia yang mampu membawa muatan ke luar angkasa. Kecanggihan roket ini pernah dijelaskan oleh situs berita Rusia, Topwar.ru.

Konteks gambar tersebut adalah saat roket itu sedang dipindahkan dari lokasi produksi ke fasilitas landasan peluncuran, akhir September 2025. Gambar tak berkaitan dengan Indonesia, Malaysia, ataupun seseorang bernama Raja. S.H. Oji, seperti disebut dalam konten.



Foto berikutnya yang memperlihatkan rudal berwarna hijau, adalah sistem rudal balistik antarbenua Yars Rusia. Rudal tersebut dipamerkan dalam parade latihan militer untuk memperingati  kemenangan Rusia atas Nazi Jerman saat Perang Dunia Kedua. Parade tersebut terjadi Moskow, Rusia, 5 Mei 2024. Tempo pernah mengulas mengenai parade tersebut, termasuk mempublikasikan foto yang identik.



Demikian juga mengenai foto iring-iringan kendaraan tempur yang membawa roket hijau, bagian dari parade rudal nuklir di Lapangan Merah, Moskow, pada tanggal 5 Mei 2008. Foto tersebut pernah dipublikasikan oleh agensi foto, iStockphoto.



Frame berikutnya, menampilkan Putin berjabat tangan dengan Pangeran Arab Muhammad bin Salman (MBS). Situs Alarabiya menyebut, pertemuan tersebut terjadi di Rusia pada 18 Juni 2015.

Pertemuan tersebut tidak membahas sengketa Blok Ambalat antara Malaysia dan Indonesia. Mereka sesungguhnya bertemu untuk membicarakan kerjasama investasi antara Dana Investasi Publik Saudi (PIF) dan Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF) senilai 10 miliar USD.



Kemudian pada detik ke-18, video pertemuan Putin dengan Pangeran Arab Muhammad bin Salman.  Foto aslinya pernah diunggah situs berita Turki, Anadolu Agency.  

Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat 

Sengketa Ambalat terjadi karena klaim tumpang tindih antara Indonesia dan Malaysia atas sebuah blok di Laut Sulawesi yang diyakini memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Wilayah ini terletak di dekat batas maritim antara Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, dan Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Sebelumnya, Indonesia menegaskan bahwa wilayah Ambalat telah menjadi bagian dari kedaulatannya sejak 1980, klaim ini mengacu pada Deklarasi Djuanda 1957 sebagai dasar hukum. Namun, Malaysia baru-baru ini mengklasifikasikan ulang wilayah tersebut dengan penamaan ND6 dan ND7 dalam zonasi maritimnya.

Klaim Malaysia mengacu pada putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2002 yang memberikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang sebelumnya dipersengketakan kedua negara kepada Malaysia. Merujuk putusan ICJ tersebut dan peta 1979, Malaysia berpandangan bahwa Blok Ambalat masuk dalam batas maritimnya.

Namun, peta 1979 telah memicu keberatan dari negara-negara kawasan. Beberapa negara ASEAN, termasuk Filipina, Singapura, dan Brunei, melayangkan protes keras terhadap peta tersebut karena tumpang tindih dengan klaim wilayah mereka sendiri. Selain itu, Cina juga menyampaikan kekhawatiran. Posisi Malaysia didasarkan pada kelanjutan landas kontinen yang mengarah ke Pulau Karang Unarang.

Penyelesaian sengketa tersebut tidak melibatkan Rusia. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dan secara bersama-sama mengelola Blok Ambalat dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 27 Juni 2025.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan Putin memperingatkan Malaysia agar tak merebut Blok Ambalat dari Indonesia adalah klaim keliru.

Tempo memverifikasi konten dengan mesin pencarian Google dan sumber kredibel. Hasilnya, pendaftaran petugas haji 2026 belum dibuka. Sedangkan tautan yang dicantumkan pada unggahan teridentifikasi sebagai upaya phishing atau penipuan untuk mengambil data pribadi pengguna.

Berdasarkan pencarian menggunakan Google, tidak ada pemberitaan dari media dan sumber resmi yang mengumumkan pembukaan seleksi petugas haji tahun 2026. Hingga hari ini, Kementerian Agama bahkan belum mendapat kepastian jumlah kuota jemaah haji Indonesia yang rencananya dirilis pada 10 Juli 2025 lalu. 

Keterlambatan pengumuman oleh Pemerintah Arab Saudi ini, kata Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, di luar kendali Pemerintah Indonesia.

Pada 2025 silam, konten menyesatkan dengan narasi pendaftaran petugas haji juga beredar. Unggahan di Facebook itu disertai gambar ilustrasi Kabah dan para jemaah haji dengan judul Pendaftaran Lowongan Kerja Petugas Haji Tingkat Pusat 2025. 

Namun saat tautan itu diklik, Indohub.vercel.app/lowonganmedispetugashaji berisi formulir pengisian data pribadi pendaftar seperti nomor HP dan nama lengkap. Tim Cek Fakta Tempo membongkarnya dalam artikel ini.

Dilansir Tempo, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Ahmad Fauzin meminta masyarakat untuk waspada, tidak mudah percaya, dan mengecek di situs web Kemenag atau media sosial resmi @kemenag_ri. 



Menurut IPQuality Score, sebuah perusahaan keamanan siber dan pendeteksi penipuan, tautan https://newstoolsss.com/form/Pendaftaranpetugashaji2026 terindikasi sebagai tautan yang tidak aman dan mengandung phishing, lantaran meminta nama lengkap dan nomor ponsel. 

Phishing adalah salah satu bentuk kejahatan siber yang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan jahat.

Pengamat sekuriti dan finansial dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengatakan phishing sudah lama menjadi alat untuk mengelabui korban. Biasanya, phishing dilakukan melalui alamat e-mail. Namun sekarang, umum dilakukan lewat sarana komunikasi lain, seperti SMS, WhatsApp, atau media sosial populer lainnya. "Phishing jelas mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai oleh setiap pengguna media sosial," kata Alfons, dikutip dari Tempo.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa tautan yang beredar di Facebook untuk mendaftar sebagai petugas haji 2026 adalah keliru. Pendaftaran petugas haji 2026/1447 H hingga saat ini belum dibuka. Sedangkan tautan yang dicantumkan pada unggahan teridentifikasi sebagai upaya phishing.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran dengan memasukkan gambar tangkapan layar tersebut ke mesin pencarian foto Google Image Search.

Hasilnya ditemukan gambar serupa pada artikel gelora.co yang diunggah Sabtu (19/7/2025) berjudul “Kaesang Janji PSI Besar di 2029″ dengan tanggal tayang sama dengan konten yang disebarkan oleh akun Tiktok “@yanks0058”.

Pembuat konten yang disebarkan oleh akun Tiktok “@yanks0058” memanipulasi judul artikel tersebut dengan “Kaesang: Rakyat Banyak Sekali Yang Memaksa Saya Untuk Jadi Presiden”.

Artikel tersebut juga sama sekali tidak membahas terkait paksaan rakyat yang meminta Kaesang jadi presiden. Artikel itu membahas pidato Kaesang usai terpilih sebagai Ketua Umum PSI periode 2025-2029, Sabtu (19/7/2025) di Solo.

Faktanya judul asli artikel tersebut adalah “Kaesang Janji PSI Besar di 2029”.

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com
Tim Cek Fakta kompas.com menelusuri menggunakan teknik reverse image search untuk mengecek jejak digital video yang beredar. Hasil pencarian mengarah ke kanal YouTube Free West Papua Campaign dan Alex Sobel. Terdapat keterangan dalam video tersebut yang menyebut Sobel (anggota parlemen Britania Raya) menyinggung kunjungan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat pada April 2025.
Sobel mempertanyakan perjanjian mineral pada 2024 dengan Indonesia, serta mempertimbangkan aspek HAM. Tidak ada ucapan Sobel mengenai referendum negara baru.
Untuk diketahui, PBB tidak berwenang memberikan referendum begitu saja. Di tingkat internasional, organisasi internasional seperti PBB dapat meminta atau mengesahkan referendum guna mengizinkan penduduk suatu wilayah atau negara memutuskan apakah akan bergabung dengan negara lain, menjadi negara merdeka, atau menyetujui suatu konstitusi. Hasil referendum ada di tangan penduduk wilayah itu.
Dari penelusuran di laman resmi PBB (news.un.org), tidak ada pembahasan mengenai pelaksanaan referendum lima negara baru tersebut.

Unggahan berisi klaim “PBB memutuskan referendum 5 negara baru, 3 dari Indonesia” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).