Tirto melacak asal-usul konten yang tersebar di media sosial tersebut. Kami mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) dengan menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarahkan ke video milik YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam video tersebut terlihat Ustaz Adi Hidayat memang sedang berpidato dengan pakaian serba putih, dan latar panggung dengan layar putih dan ornamen tumbuh-tumbuhan. Mimbar berlogo Burung Garuda juga menunjukkan penampakan yang sama dengan unggahan yang beredar di media sosial.

Isi tayangan YouTube itu menyoal Presiden Prabowo Subianto yang meluncurkan Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin pada 23 April 2025. Dalam acara momen itu, Adi Hidayat menjadi pembicara sekaligus inisiator Gerina.

Terlihat, Adi Hidayat menyampaikan pernyataannya pada menit ke-13 sampai menit ke-28 dalam rekaman YouTube milik Sekretariat Presiden tersebut. Menyamakan gestur Adi saat berpidato, terlihat unggahan di media sosial mencatut video sekitar menit 19:31.

Di pidato tersebut Adi Hidayat membicarakan soal program Gerina, dari proses awal memulai, studi yang dilakukan, sampai dengan tujuan program. Dari pidato sekitar 15 menit tersebut tak ada sekalipun dia membahas soal TKI ataupun membagikan uang Rp1 miliar ke 10 orang.

Tayangan dari Sekretariat Presiden itu juga dipublikasikan ulang di kanal YouTube terverifikasi “Adi Hidayat Official”. Di video tersebut terdapat watermark lambang kanal yang ada di pojok kanan atas video, serupa dengan potongan video yang tersebar di Facebook.

Video ini isinya sama persis dengan video dari konten Sekretariat Presiden. Sehingga tak ada juga ucapan Adi Hidayat soal TKI dan soal bagi uang Rp1 miliar.

Dalam pencarian lebih lanjut kami juga menemkukan akun Instagram terverifikasi @adihidayatofficial. Akun itu menghubungkan ke akun Facebook "Ustadz Adi Hidayat ادي هدايت". Akun Facebook tersebut, meski tidak memiliki centang, tanda verifikasi, tapi berisikan konten yang sama dengan unggahan di Instagram. Akun itu juga punya 505 ribu pengikut.

Sementara akun “Ust. Adi Hidayat Official LC.MA” yang mengunggah narasi bagi-bagi Rp1 miliar, terlihat hanya punya 45 pengikut dan baru dibuat pada 23 September 2025. Indikasi kuat akun ini adalah akun penipu yang mencatut nama Ustaz Adi Hidayat.

Kembali ke video yang beredar di Facebook. Jika dicermati gerakan tangan Adi Hidayat dengan kata-katanya juga terlihat tidak natural dan tidak sinkron. Jika melakukan penyamaan gestur Adi saat berpidato, terlihat unggahan di media sosial mencatut video dari Sekretariat Presiden sekitar menit 19:20.

"[...] terdapat landasan dengan baik dan secara akademik, secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Maka Pak Mentan dapatlah lahan ini. Tidak mudah mengolah lahan ini karena ternyata ini PMK. Lahan yang mustahil dan sulit bisa ditanam. Maka apa yang kami lakukan? Setelah merenung, kita duduk [...]," begitu ucapan Adi dalam pidato yang dipotong itu.

Teks yang berbeda antara asli dan potongan yang ada di media sosial ini menimbulkan curiga kalau konten dimanipulasi dengan akal imitasi (artificial intelligence, AI).

Kami mencoba melakukan pemindaian menggunakan perangkat Hive Moderation. Hasilnya pemindai mendeteksi sekitar 71,9 persen kemungkinan video dibuat dengan AI. Terutama bagian audionya.

Hive Moderation Video Ustaz Adi Hidayat.

Ini menunjukkan kemungkinan besar konten audio dalam video tersebut dimanipulasi dengan AI. Apalagi video dari akun resmi Adi Hidayat dan Sekretariat Presiden menunjukkan kalau pada momen pidato Adi Hidayat, dia tidak membahas soal TKI dan bagi-bagi uang Rp1 miliar.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, unggahan akun Facebook yang mengklaim nama Ust. Adi Hidayat Official LC.MA bahwa Adi Hidayat bakal memberikan uang Rp 1 miliar kepada TKI adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Video yang beredar di Facebook adalah potongan pidato Adi Hidayat yang diduga melalui tahap penyuntingan di sisi audio. Temuan Tirto menunjukkan, pidato Adi Hidayat yang dicatut adalah April 2025 lalu saat dia memperkenalkan Gerina ke Presiden Prabowo.

Tidak ada pernyataan Adi soal TKI ataupun bagi-bagi uang Rp1 miliar pada momen pidato tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0101:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tim Tirto menelusuri asal-usul video yang beredar tersebut. Melalui pencarian gambar terbalik (reverse image search) menggunakan Google Lens, ditemukan bahwa potongan video itu merupakan duplikasi dari unggahan media massa. Cuplikan yang digunakan identik dengan video di kanal YouTube Okezone.

Sementara itu, video serupa diunggah pula oleh kanal Kompas.com. Berdasarkan video tersebut, konteks pernyataan Jokowi bukan terjadi pada 19 Oktober 2025 seperti klaim dalam unggahan, melainkan saat pertemuan dengan para kepala daerah di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), pada 13 Agustus 2024.

Dalam forum itu, Jokowi menjelaskan besarnya pengeluaran untuk menutup biaya operasional transportasi massal seperti MRT dan LRT. Ia tidak menampik, bahwa pada tahap awal, operasional moda transportasi publik memang belum menguntungkan secara ekonomi. Namun, Jokowi juga menekankan bahwa kerugian akibat kemacetan jauh lebih besar dibanding beban subsidi transportasi publik.

Tidak ada pernyataan dalam video yang menyinggung Purbaya. Selain itu, pada saat pidato disampaikan, Purbaya bahkan belum menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025. Dalam potongan video itu, Jokowi justru menyebut nama Heru Budi Hartono untuk mengonfirmasi data operasional LRT-MRT di Jakarta. Heru diketahui menjabat sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta periode 16 Oktober 2022–18 Oktober 2024.

Sebagai tambahan konteks, hubungan antara Jokowi dan Purbaya yang disebut dalam unggahan sebenarnya merujuk pada isu berbeda, yakni soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukan LRT-MRT.

Dalam kasus tersebut, Danantara sempat berencana merestrukturisasi utang proyek perusahaan pembuat kereta cepat, KCIC, melalui skema pembiayaan pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya kemudian menyatakan menolak skema ini. Ia menilai lembaga pengelola kekayaan negara seharusnya mampu menyelesaikan masalah utangnya secara mandiri karena sebelumnya telah memperoleh penyertaan modal dari dividen yang tidak disetorkan ke negara.

Purbaya juga menegaskan agar utang yang timbul dari proyek BUMN tidak serta-merta dibebankan kepada APBN.

“Kalau ke APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu,” ujar Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Pasca penolakan itu, Jokowi sempat ditanya awak media mengenai sikap Menkeu terhadap skema pembiayaan proyek Whoosh. Dalam kesempatan menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025), Jokowi memilih tidak menanggapi langsung pertanyaan tersebut, seperti yang terlihat di video yang diunggah Kompas.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim Jokowi marah kepada Menteri Keuangan Purbaya terkait kerugian operasional LRT dan MRT adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Pernyataan Jokowi dalam video itu disampaikan pada Agustus 2024, jauh sebelum Purbaya menjabat Menkeu, dan tidak ada kaitannya dengan isu utang kereta cepat.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tirto melakukan penelusuran terkait klaim yang mencatut nama Menteri Purbaya dengan mengamati gambar tersebut. Kami mendapati watermark akun Instagram lain dengan nama @suarahatisangistri yang kemungkinan merupakan pengunggah asli konten itu. Namun, kami tidak menemukan unggahan dengan narasi serupa dalam akun @suarahatisangistri.

Lalu, Tirto melakukan penelusuran lanjutan dengan mengetikkan kata kunci “Purbaya sebut Pertamina kelewat pintar” pada mesin pencarian Google.

Hasil penelusuran mengarahkan pada konten YouTube MerdekaDotCom yang diunggah pada Rabu (1/10/2025) dengan judul “Menkeu Purbaya Kesal Sebut Pertamina Malas: Ganti saja Dirutnya!”. Video berdurasi 8:59 menit tersebut menampilkan Menteri Keuangan Purbaya tengah mengikuti Raker dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025).

Dalam Raker tersebut, Purbaya secara umum melontarkan kritik kepada Pertamina. Menkeu mengatakan bahwa Pertamina pada 2018 pernah berjanji untuk membangun 7 kilang minyak dalam kurun 5 tahun. Namun, tidak ada satu pun kilang yang berhasil dibuat saat ini.

Purbaya kemudian menyebut Pertamina malas karena tidak pernah membangun kilang baru, tapi sama sekali tidak menyebut soal narasi “kelewat pintar, sedot minyak dari Indonesia, mengirimkannya ke Singapura, dan menjualnya kembali ke Indonesia”.

"Jadi, kilang itu bukan kita enggak bisa bikin atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuman pertaminannya males-malesan aja," begitu kata Purbaya pada menit ke 06:38 dalam video tersebut.

Purbaya menyebutkan bahwa Indonesia mengalami rugi besar sehingga mengimpor minyak dan pupuk dari Singapura. Dengan demikian, diperlukan adanya dukungan untuk menyediakan dan memperbaiki alat-alat produksi, seperti kilang minyak, agar Indonesia bisa memproduksi BBM sendiri.

“Karena kita rugi besar. Kita impor dari mana, dari Singapura minyak dan produk-produk minyaknya,” tegas Purbaya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI.

Tirto juga melakukan konfirmasi kepada Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, terkait narasi “menyedot minyak dari Indonesia, mengirimkannya ke Singapura, dan menjualnya kembali ke Indonesia” tersebut. Fadjar menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar.

Fadjar menjelaskan bahwa proses bisnis hulu hingga hilir Pertamina diawasi ketat oleh pemerintah dan lembaga terkait, serta dijalankan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“Seluruh kegiatan ekspor-impor minyak Pertamina dilakukan atas izin dan pengawasan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan pasokan BBM bagi masyarakat tetap aman,” sebut Fadjar melalui keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

Baca juga:Ekspansi ke Filipina, Pertamina NRE Operasikan 600 MW PLTSPertamina Patra Niaga SMEXPO Palembang 2025 Hadirkan UMKM Lokal

Sebagai informasi, melansir CNBC Indonesia, Pertamina terakhir kali membangun kilang pada 1995 di Indonesia bagian timur. Itu adalah yang dikenal sebagai Kilang Kasim. Hingga kini, Pertamina sudah mengoperasikan 6 kilang besar, yaitu Kilang Balikpapan, Kilang Plaju, Kilang Balongan, Kilang Cilacap, Kilang Dumai, dan Kilang Kasim.

Menurut artikel yang ditulis Radar Blitar, Indonesia tercatat sebagai negara dengan cadangan minyak sekitar 4,8 miliar barel. Produksi harian mencapai 580 ribu barel, tapi kapasitas kilang di Indonesia tidak mampu mengolah seluruh minyak mentah yang diproduksi. Karena itulah, Indonesia mengekspor minyak mentah ke negara lain, salah satunya Singapura yang tidak memiliki ladang minyak.

Singapura sendiri memiliki ekosistem pengolahan minyak mentah sejak dekade 1960-an. Kebutuhan bensin di Singapura hanya sekitar 150 ribu barel per hari dan mengalami surplus produksi BBM lebih dari 1 juta barel. Kelebihan produksi itulah yang diekspor, salah satunya ke Indonesia.

Sebagai konteks tambahan, Indonesia mengekspor minyak mentah beberapa negara, salah satunya ke Singapura. Indonesia juga mengimpor lagi dalam bentuk BBM. Melansir CNBC Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak mentah Indonesia mengalami peningkatan sepanjang 2024. Bahkan, nilai ekspor minyak mentah RI tercatat mencapai 2.228.458.183 dolar Amerika Serikat atau Rp36,9 triliun.

CNBC Indonesia juga menjelaskan bahwa volume ekspor minyak mentah ke Singapura mencapai 334.080.868 kilogram dengan nilai 219.682.507 dolar AS. Di sisi lain, impor BBM dari Singapura sepanjang Januari-Desember 2024 tercatat mencapai 15.072.544.366 kilogram dengan nilai 11.404.019.938 dolar AS.

Berdasarkan hasil penelusuran Tirto, narasi bahwa Menteri Purbaya menyebut Pertamina “kelewat pintar, menyedot minyak dari Indonesia, mengirimkannya ke Singapura, dan menjualnya kembali ke Indonesia” yang disebarkan oleh akun @mardiguwp dan beberapa akun lainnya adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya membahas tentang kekurangan Pertamina, tapi sama sekali tidak membahas atau menyebut tentang hal yang dinarasikan oleh @mardiguwp.

Pertamina pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta memastikan kebenaran berita melalui sumber resmi, antara lain situs dan kanal media sosial resmi Pertamina.

Baca juga:Tidak Benar Direktur Utama Pertamina Jual SPBU di Wonogiri

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tim Riset Tirto mula-mula mengecek tautan yang berlalu-lalang dengan memanfaatkan bantuan urlscan.io. Dari situ kami menemukan bahwa tautan yang dibagikan tidak mengarah pada laman resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atau instansi pemerintah lainnya.

Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram. Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025, atau cuma sehari sebelum informasi yang diberikan diunggah.

Diberitakan Antara, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat mengatakan pemerintah memang akan menyerahkan 25.000 unit rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap pada akhir April 2025. Ia mengatakan program itu menyasar kelompok pekerja informal, seperti pedagang sayur, pedagang bakso, dan pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.

Program ini berjalan di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan NTB. Namun, tidak informasi program ini didapatkan dengan pendaftaran mandiri lewat tautan di Facebook.

Masyarakat bisa mengunjungi laman https://pkp.go.id/ untuk mengecek informasi resmi untuk program bantuan rumah subsidi. Berbagai link pendaftaran yang tersebar di medsos dan meminta data pribadi, biasanya merupakan modus phising atau penipuan.

Hasil penelusuran fakta memperlihatkan bahwa tautan yang beredar tidak mengarah pada laman resmi Kementerian PKP, maupun instansi pemerintah lainnya. Di laman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram.

Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025. Untuk mengecek informasi program bantuan rumah subsidi, masyarakat diimbau mendapatkannya dari laman dan media sosial resmi Kementerian PKP.

Tirto juga tak menjumpai adanya informasi situs lain seperti yang beredar di media sosial, sehingga klaim tautan pendaftaran program 3 juta rumah subsidi gratis yang berseliweran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffe