Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara demi menyewa hacker guna membobol data anggaran DPR.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“pak purbaya: saya minta izin ke seluruh rakyat indonesia
boleh tidak? sedikit uang rakyat saya pakai untuk bayar hacker?? buat bobol data anggaran kita di DPR???
kalo tidak di izinkan, saya ga jadi sewa hacker terbaik di dunia.?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah Purbaya sewa hacker untuk bongkar data anggaran DPR?
(GFD-2025-30240) Hoaks! Purbaya sewa hacker untuk bongkar data anggaran DPR
Sumber:Tanggal publish: 21/11/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan Menkeu Purbaya meminta izin rakyat untuk menyewa hacker dan membobol anggaran DPR.
Faktanya, Purbaya hanya memanggil peretas dalam negeri untuk mengetes keamanan sistem Coretax, bukan untuk menyerang atau membocorkan data lembaga negara.
“Orang Indonesia itu hacker-nya jago, di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan, kami bayar sih untuk bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan,” ujar Purbaya, dilansir dari ANTARA.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ia menjelaskan bahwa perbaikan Coretax tidak menggunakan anggaran tambahan APBN, selain gaji staf IT yang sifatnya pengeluaran rutin.
Melibatkan hacker lokal dilakukan untuk memastikan keamanan Coretax setelah insiden kebocoran data, dan hasilnya keamanan sistem meningkat signifikan.
Tidak ada hubungan sama sekali dengan pembobolan data DPR atau rencana menyewa hacker untuk tujuan ilegal.
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Faktanya, Purbaya hanya memanggil peretas dalam negeri untuk mengetes keamanan sistem Coretax, bukan untuk menyerang atau membocorkan data lembaga negara.
“Orang Indonesia itu hacker-nya jago, di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan, kami bayar sih untuk bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan,” ujar Purbaya, dilansir dari ANTARA.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ia menjelaskan bahwa perbaikan Coretax tidak menggunakan anggaran tambahan APBN, selain gaji staf IT yang sifatnya pengeluaran rutin.
Melibatkan hacker lokal dilakukan untuk memastikan keamanan Coretax setelah insiden kebocoran data, dan hasilnya keamanan sistem meningkat signifikan.
Tidak ada hubungan sama sekali dengan pembobolan data DPR atau rencana menyewa hacker untuk tujuan ilegal.
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2025-30239) Hoaks! video Wapres Gibran mengundurkan diri pada November
Sumber:Tanggal publish: 21/11/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video berdurasi 45 detik yang diunggah di Facebook pada 11 November 2025 menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam video itu, Gibran terlihat menyampaikan bahwa ia akan menyerahkan surat pengunduran diri dan meminta maaf kepada rekan-rekan media jika selama menjabat pernah melakukan kesalahan.
Berikut narasi dalam unggahan video tersebut:
“GIBRAN MENGUNDURKAN DIRI Mas Gibran mengundurkan diri.
Apa jadinya Indonesia tanpa Mas Gibran
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Fufu Fafa harus mundur karena tak sanggup tekanan dan akan mempersiapkan diri.”
Namun, benarkah video Wapres Gibran mengundurkan diri pada November?
Dalam video itu, Gibran terlihat menyampaikan bahwa ia akan menyerahkan surat pengunduran diri dan meminta maaf kepada rekan-rekan media jika selama menjabat pernah melakukan kesalahan.
Berikut narasi dalam unggahan video tersebut:
“GIBRAN MENGUNDURKAN DIRI Mas Gibran mengundurkan diri.
Apa jadinya Indonesia tanpa Mas Gibran
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Fufu Fafa harus mundur karena tak sanggup tekanan dan akan mempersiapkan diri.”
Namun, benarkah video Wapres Gibran mengundurkan diri pada November?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, video tersebut merupakan potongan lama dari YouTube berjudul “GIBRAN RAKABUMING RESMI MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN WALI KOTA SOLO”.
Dalam video asli, Gibran yang saat itu menjadi wakil presiden terpilih hanya mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Surat pengunduran dirinya diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, pada Selasa sore, 16 Juli 2024.
Dengan demikian, unggahan yang beredar di Facebook adalah video lama yang diunggah kembali. Tidak ada pernyataan resmi bahwa Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden.
Klaim: Video Wapres Gibran mengundurkan diri pada November
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Dalam video asli, Gibran yang saat itu menjadi wakil presiden terpilih hanya mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Surat pengunduran dirinya diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, pada Selasa sore, 16 Juli 2024.
Dengan demikian, unggahan yang beredar di Facebook adalah video lama yang diunggah kembali. Tidak ada pernyataan resmi bahwa Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden.
Klaim: Video Wapres Gibran mengundurkan diri pada November
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2025-30238) Hoaks! Purbaya nyatakan uang negara 1000 triliun hilang tiap tahunnya di era Jokowi
Sumber:Tanggal publish: 21/11/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar yang menyerupai pemberitaan media dan menampilkan foto Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Unggahan tersebut menuliskan klaim bahwa Purbaya menyebut uang negara sebesar Rp1.000 triliun hilang secara misterius setiap tahun selama pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu dari tahun 2014 hingga 2024.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Purbaya ; Dipemerintahannya pak jokowi 1000 triliyun uang negara hilang misterius tiap tahunnya”
Namun, benarkah Purbaya nyatakan uang negara 1000 triliun hilang tiap tahunnya di era Jokowi?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut menuliskan klaim bahwa Purbaya menyebut uang negara sebesar Rp1.000 triliun hilang secara misterius setiap tahun selama pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu dari tahun 2014 hingga 2024.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Purbaya ; Dipemerintahannya pak jokowi 1000 triliyun uang negara hilang misterius tiap tahunnya”
Namun, benarkah Purbaya nyatakan uang negara 1000 triliun hilang tiap tahunnya di era Jokowi?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut uang negara Rp1.000 triliun hilang tiap tahun pada masa pemerintahan Jokowi.
Tangkapan layar dalam unggahan tersebut serupa dengan unggahan Kompas di X berjudul “Menkeu Purbaya Respons Kritik Hasan Nasbi soal Gaya Komunikasi: Itu Atas Perintah Presiden”.
Dalam unggahan asli, Purbaya menanggapi kritik Hasan Nasbi terkait gaya komunikasinya dan menjelaskan bahwa gaya bicara tegas tersebut ia lakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, bukan membahas hilangnya uang negara.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Informasi mengenai angka Rp1.000 triliun justru berasal dari pernyataan Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra.
Ia menuding adanya dugaan permainan ekspor atau misinvoicing yang merugikan negara hingga Rp1.000 triliun per tahun sejak 2013 hingga 2024.
Pernyataan ini muncul dalam video YouTube berjudul “GEDE SANDRA: PAK PURBAYA DALAM BAHAYA... MEREKA BIASA COPOT MENTERI” yang menjelaskan potensi kehilangan penerimaan negara akibat penyimpangan ekspor-impor
Dengan demikian, unggahan yang mengaitkan pernyataan tersebut kepada Menkeu Purbaya merupakan disinformasi karena kutipannya tidak sesuai dengan fakta.
Klaim: Purbaya nyatakan uang negara 1000 triliun hilang tiap tahunnya di era Jokowi
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Tangkapan layar dalam unggahan tersebut serupa dengan unggahan Kompas di X berjudul “Menkeu Purbaya Respons Kritik Hasan Nasbi soal Gaya Komunikasi: Itu Atas Perintah Presiden”.
Dalam unggahan asli, Purbaya menanggapi kritik Hasan Nasbi terkait gaya komunikasinya dan menjelaskan bahwa gaya bicara tegas tersebut ia lakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, bukan membahas hilangnya uang negara.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Informasi mengenai angka Rp1.000 triliun justru berasal dari pernyataan Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra.
Ia menuding adanya dugaan permainan ekspor atau misinvoicing yang merugikan negara hingga Rp1.000 triliun per tahun sejak 2013 hingga 2024.
Pernyataan ini muncul dalam video YouTube berjudul “GEDE SANDRA: PAK PURBAYA DALAM BAHAYA... MEREKA BIASA COPOT MENTERI” yang menjelaskan potensi kehilangan penerimaan negara akibat penyimpangan ekspor-impor
Dengan demikian, unggahan yang mengaitkan pernyataan tersebut kepada Menkeu Purbaya merupakan disinformasi karena kutipannya tidak sesuai dengan fakta.
Klaim: Purbaya nyatakan uang negara 1000 triliun hilang tiap tahunnya di era Jokowi
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2025-30237) Hoaks! Mahfud MD usulkan hapus tilang lalu lintas
Sumber:Tanggal publish: 21/11/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook menampilkan foto mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.
Unggahan tersebut menarasikan bahwa dalam waktu kurang dari satu minggu setelah dilantik, Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar tilang lalu lintas dihapus.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“BELUM SEMINGGU DILANTIK MAHMUD LANGSUNG BIKIN HEBOH!!
Tanpa b4s4-b4s!, ia mengusulkan kepada Presiden Pr4b0w0 agar penilangan Sat L4nt4s dih4pusk4n dan diganti sistem yang lebih ad!! untuk r4ky4t.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mahfud: Saya tidak ingin r4ky4t terus jadi k0rb4n penilangan yang bikin r3s4h.”
Namun, benarkah Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk menghapus tilang lalu lintas?
Unggahan tersebut menarasikan bahwa dalam waktu kurang dari satu minggu setelah dilantik, Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar tilang lalu lintas dihapus.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“BELUM SEMINGGU DILANTIK MAHMUD LANGSUNG BIKIN HEBOH!!
Tanpa b4s4-b4s!, ia mengusulkan kepada Presiden Pr4b0w0 agar penilangan Sat L4nt4s dih4pusk4n dan diganti sistem yang lebih ad!! untuk r4ky4t.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mahfud: Saya tidak ingin r4ky4t terus jadi k0rb4n penilangan yang bikin r3s4h.”
Namun, benarkah Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk menghapus tilang lalu lintas?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan resmi dari Mahfud MD yang menyebutkan usulan penghapusan tilang lalu lintas.
Saat ini, Mahfud MD menjabat sebagai anggota Komisi Reformasi Polri yang baru dilantik pada Jumat (7/11).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Diketahui, tilang manual masih berlaku untuk jenis pelanggaran yang tidak dapat ditindak melalui sistem ETLE, seperti knalpot bising atau aksi balap liar.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, dilansir dari ANTARA, juga menegaskan bahwa Korlantas terus memperluas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Saat ini, sekitar 95 persen penegakan hukum lalu lintas telah dilakukan melalui ETLE, sedangkan hanya 5 persen yang masih menggunakan tilang manual.
Dengan demikian, narasi yang menyebut Mahfud MD mengusulkan penghapusan tilang lalu lintas tidak berdasar.
Klaim: Mahfud MD usulkan hapus tilang lalu lintas
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Saat ini, Mahfud MD menjabat sebagai anggota Komisi Reformasi Polri yang baru dilantik pada Jumat (7/11).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Diketahui, tilang manual masih berlaku untuk jenis pelanggaran yang tidak dapat ditindak melalui sistem ETLE, seperti knalpot bising atau aksi balap liar.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, dilansir dari ANTARA, juga menegaskan bahwa Korlantas terus memperluas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Saat ini, sekitar 95 persen penegakan hukum lalu lintas telah dilakukan melalui ETLE, sedangkan hanya 5 persen yang masih menggunakan tilang manual.
Dengan demikian, narasi yang menyebut Mahfud MD mengusulkan penghapusan tilang lalu lintas tidak berdasar.
Klaim: Mahfud MD usulkan hapus tilang lalu lintas
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
Halaman: 17/6925