Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim menggunakan perkakas (tools) pencarian foto RevEye Reverse Image Search dan Google Lens, hasilnya ditemukan foto Jokowi yang dibagikan di unggahan tersebut digunakan di berbagai unggahan oleh beberapa akun di media sosial dan di artikel beberapa media, salah satunya adalah yang dipublikasikan oleh Gelora News di artikel berjudul “Panik Jelang Geruduk UGM, Mulai Ada Alasan Ijazah Hilang, Pembatasan Tamu hingga Tunjuk Lawyer” terbitan Sabtu (12/4/2025). Tanggal ini adalah tanggal yang sesuai dengan foto tangkapan layar artikel hasil manipulasi yang dibagikan oleh akun X @LokalPendaki.

Sehari sebelumnya, foto yang sama dimuat di metrotvnews.com dengan deskripsi “Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Metrotvnews.com/ Triawati Prihatsari” di artikel berjudul “Siapkan Langkah Hukum, Jokowi Tegaskan Ijazahnya Keluaran UGM” terbitan Jumat (11/4/2025). Foto ini adalah sumber foto yang dipublikasikan oleh Gelora News.

Selain itu, menggunakan perkakas pencarian Google Image dengan kata kunci (keyword) “jokowi ijazah langkah hukum” ditemukan artikel-artikel yang memuat foto yang berdasarkan sudut pengambilan gambarnya mengkoroborasi mendukung artikel oleh Gelora News, beberapa diantaranya artikel "Jokowi Kaji Langkah Hukum soal Isu Ijazah Palsu: Yang Menuduh Harus Buktikan" oleh detikNews terbitan Jumat (11/4/2025), artikel “Siap Tempuh Langkah Hukum soal Ijazah Palsu, Jokowi: Siapa Menuduh Harus Bisa Dibuktikan!” terbitan Sabtu (12/4/2025), dan artikel “Jokowi Pertimbangkan Langkah Hukum soal Tudingan Ijazah Palsu UGM” terbitan Minggu (13/4/2025) oleh SinPo.tv yang menggunakan foto untuk gambar pratinjau (thumbnail) video.

Unggahan tersebut masuk ke kategori konten yang dimanipulasi (manipulated content), faktanya judul artikel yang benar adalah "Panik Jelang Geruduk UGM, Mulai Ada Alasan Ijazah Hilang, Pembatasan Tamu hingga Tunjuk Lawyer".

Wajib pajak yang sudah meninggal memang kadang dikirimi surat pemberitahuan dari kantor pajak, baik melalui surat fisik, maupun elektronik.

Alasannya, NPWP mereka terdata masih aktif di DJP.

Ketika warga yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) meninggal dunia, data mereka tidak otomatis terhubung dengan kantor pajak.

Berdasarkan informasi di laman DJP, NPWP akan terus berstatus aktif apabila tidak mengajukan permohonan untuk menghapus kewajiban perpajakannya.

Ahli waris sebagai perantara wajib pajak yang sudah meninggal wajib mengurus permohonan penghapusan NPWP ke kantor pajak.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2020.

"Wajib pajak yang NPWP-nya telah dihapus, maka tidak terdapat lagi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti sebagaimana pernah ditulis Kompas.com.

Permohonan dapat dilakukan secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak atau mengirimkan permohonan melalui pos ke alamat Kantor Pelayanan Pajak.

Dokumen persyaratannya meliputi akta kematian, KTP, KK, surat pernyataan ahli waris, dan surat keterangan terdaftar bagi wajib pajak orang.

Narasi mengenai orang meninggal wajib lapor pajak merupakan informasi keliru dan perlu diluruskan.

NPWP orang yang meninggal akan tetap aktif di data DJP, selama ahli waris atau wakilnya tidak mengurus permohonan penghapusan NPWP.

Ketika warga yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) meninggal dunia, data mereka tidak otomatis terhubung dengan kantor pajak.

Akun-akun yang menawarkan bantuan benih menyertakan tautan di biodata akun mereka. Namun, tautan tersebut tidak mengarah ke situs web resmi KKP.

Laman tautan tersebut dapat dicek tanpa perlu mengekliknya dengan bantuan URL Scan.

Hasilnya dapat dilihat di sini, di sini, di sini, dan di sini.

Salah satu tautan mengarahkan ke laman yang meminta mengisi provinsi dan nomor Telegram aktif. Tautan tersebut memiliki indikasi phishing.

Melalui akun Instagram resminya, KKP menginformasikan bahwa informasi tawaran benih ikan dari akun-akun tersebut merupakan hoaks.

"Dengan maraknya penipuan mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimohon agar Sahabat Bahari dapat waspada dengan segala informasi yang beredar," tulisnya pada 23 April 2025.

Informasi resmi dari kementerian tersebut disampaikan melalui media sosial resmi.

Tawaran bantuan benih ikan air tawar disebarkan oleh sejumlah akun Facebook merupakan hoaks.

Akun-akun tersebut merupakan akun tiruan KKP yang menyertakan tautan phishing di biodata akunnya.

KKP memastikan informasi yang dibagikan di akun-akun tersebut merupakan hoaks.

Setelah ditelusuri, video tersebut ternyata sudah beredar sejak 2023. Video identik dengan unggahan akun Instagram Kumparan.com ini.

Keterangan dalam unggahan menyebutkan, peristiwa itu terjadi di Tol Ngawi-Solo KM 579/600B Desa Jururejo, Kabupaten Ngawi pada 19 Juni 2023.

Mobil pikap yang membawa 50 kambing itu dikendarai oleh Isdermawan Heru dari Madiun menuju Solo.

Namun, saat sampai di lokasi kejadian, ban kanan bagian belakang meletus. Pikap pun oleng dan menabrak pembatas jalan.

"Kecelakaan penyebabnya ban kanan belakang meletus, kendaraan oleng ke kiri menabrak pembatas jalan kemudian mengarah ke kanan menabrak lagi pembatas jalan tengah," ujar Kanit PJR Polda Jawa Timur saat itu, AKP Puguh Winarno. 

Akibat kecelakaan, kambing yang diangkut oleh pikup tersebut terlempar ke jalan. Sejumlah kambing mati, sementara sopir pikap mengalami luka ringan.

Video kecelakaan mobil pengangkut kambing di Tol Jombang-Kertosono yang beredar pada Mei 2025 perlu diluruskan informasinya.

Faktanya, video merupakan kecelakaan di Tol Ngawi-Solo, tepatnya di Desa Jururejo, Kabupaten Ngawi pada 19 Juni 2023.

Mobil pikap yang mengangkut 50 kambing itu mengalami kecelakaan tunggal karena ban kanan bagian belakang meletus.