Setelah ditelusuri, peristiwa dalam video adalah kejadian lama di Aceh pada 2022.

Video tersebut dimuat dalam pemberitaan Merdeka.com, 1 Juli 2022, berjudul "TNI vs Brimob di Tambang Emas Ilegal, Ini Penyebab dan Fakta Sebenarnya".

Artikel itu menyebutkan, terjadi cekcok antara personel TNI dan Brimob pada saat penindakan tambang emas ilegal di Pegunungan Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh.

Sempat terjadi salah paham dan adu mulut, hingga aksi mendorong yang dilakukan oleh personel Brimob terhadap seorang prajurit TNI.

Sejumlah personel Brimob menyangka bahwa warga meminta TNI ikut mengadang mereka. Karena warga keberatan jika alat berat dibawa ke Mapolda Aceh.

Dandim 0102/Pidie, Letkol Inf Abd Jamal Husin mengatakan, pihaknya memerintahkan personel disiagakan di wilayah Pegunungan Bangkeh untuk menenangkan warga.

"Kami membantu meredam kemarahan warga Kecamatan Geumpang terkait adanya penertiban alat berat yang dilakukan aparat penegak hukum," kata Jamal.

Situasi kurang kondusif, menyebabkan terjadinya cekcok. Namun, setelah dijelaskan duduk perkara dan alat berat tak jadi disita, barulah warga membubarkan diri.

Pihak kepolisian akhirnya mengamankan empat terduga pelaku penambangan ilegal, serta satu unit alat berat ekskavator.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan kerusuhan antara personel TNI dan Brimob perlu diluruskan.

Peristiwa dalam video adalah cekcok antara personel TNI dan Brimob pada saat penindakan tambang emas ilegal di Pegunungan Bangkeh, Aceh pada 2022.

Situasi akhirnya berangsur kondusif dan tidak terjadi kerusuhan. 

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan Prabowo seperti dalam unggahan Facebook tersebut. Tidak ada bukti dia akan menghapus jabatan kades.

Sementara itu, foto Prabowo yang dicantumkan dalam unggahan ditemukan di video TikTok Kumparan, pada 22 Maret 2024, tentang program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam pemberitaan Kumparan, Prabowo mengatakan bahwa banyak negara ingin mempelajari program MBG. Ia mengaku banyak tamu negara yang datang untuk belajar.

Menurut Prabowo, negara-negara tersebut menganggap Indonesia sebagai negara yang paling serius dalam menangani masalah gizi anak-anak.

"Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi," ujar Prabowo saat membuka sidang kabinet, 21 Maret 2025.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Prabowo akan menghapus jabatan kades adalah hoaks.

Tidak ditemukan pernyataan Prabowo seperti dalam unggahan Facebook tersebut. Sementara, foto yang dibagikan berasal dari video pidato Prabowo mengenai program MBG.

Dilansir website resmi Polri, Polresta Bandung membantah narasi adanya rencana razia gabungan seperti yang disampaikan dalam narasi yang beredar. 

Antara menulis bahwa narasi tersebut merupakan hoaks yang disebarkan secara berulang, yakni pada tahun 2018, 2019, 2022, 2024, dan sekarang beredar lagi tahun 2025.

Pada tahun 2018, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri yang saat itu dijabat Irjen Pol Royke Lumowa mengatakan bahwa narasi tersebut hoaks. Saat itu, narasinya persis seperti yang beredar saat ini dan diberi keterangan bersumber dari grup WA Mitra Polri, padahal sesungguhnya informasinya salah.

Dilansir Detik.com, operasi razia kendaraan yang melanggar aturan model baru adalah tidak bertempat di satu titik operasi, melainkan bersifat mobile alias dilakukan dengan berpindah-pindah tanpa membuka loket penilangan sementara seperti yang sering dilakukan sebelumnya.

Saat itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan Operasi Zebra Jaya selama tanggal 14-27 Oktober 2024 itu juga lebih bersifat sosialisasi peraturan dan keselamatan di jalan raya, serta pencegahan atau preventif.

Untuk awal tahun 2025, Polri menyelenggarakan Operasi Keselamatan Lalu Lintas 2025 pada 10 sampai 23 Februari 2025, sebagaimana dilaporkan Bisnis.com. Sasarannya meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat saat berkendara.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Latif Usman, menyatakan selama pelaksanaan operasi tersebut, polantas tetap memberlakukan penindakan manual untuk pelanggaran tertentu.

"Seperti (pelanggaran) pemalsuan plat nomor dan tidak menggunakan plat nomor, begitu juga penggunaan lampu strobo. Ini akan kita tindak secara manual,” kata Latif, 10 Februari 2025.

Selain itu, pemeriksaan pengemudi dan penumpang kendaraan umum juga dilakukan pada masa pelaksanaan operasi tersebut. Untuk para pengemudi, pemeriksaan juga meliputi tes alkohol dan tes urine.

Operasi Keselamatan Lalu Lintas 2025 ini berbeda dengan yang digambarkan dalam narasi yang beredar. Dalam narasi yang beredar dikatakan operasi menyasar pemeriksaan STNK dan pembayaran pajak kendaraan, dan waktu pelaksanaannya sampai tengah malam.

Berikut sasaran Operasi Lalu Lintas 2025 dilansir dari Suara.com:

Jadwal:

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan akan ada operasi zebra gabungan oleh polres di seluruh Indonesia yang menyasar STNK dan ketelatan pembayaran pajak kendaraan adalah klaim yang keliru.

Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan mesin pencarian Google. Hasilnya, Anies Baswedan tidak pernah menyampaikan pesan berantai tersebut. Informasi serupa beredar pertama kali pada Agustus 2022. 

Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat gubernur DKI Jakarta, telah memberi klarifikasi melalui Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta.  Bantahan tersebut dipublikasikan di situs milik pemerintah DKI Jakarta pada 8 Agustus 2022 di sini.  

Awalnya, Gerakan 1821 disampaikan lebih awal oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro, Mahfudhoh Suyoto, pada Maret 2016, sesuai yang tercantum dalam laman Pemkab Bojonegoro. Berikut kutipannya:

“Kepada seluruh keluarga di Bojonegoro, Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro menghimbau agar orang tua dapat juga melakukan hal yang positif dalam menyisihkan sedikit waktu untuk mendampingi anak belajar, semisal membaca atau bercerita kepada mereka. Menurutnya Anak memiliki hak dirumah yakni untuk diperhatikan dan dilindungi serta dihormati. Jadi alangkah bijak adalah melakukan gerakan 1821 di kehidupan sehari-hari dalam keluarga dengan mematikan televisi dan menyimpan sementara gadget mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Gerakan 1821 adalah gerakan bersama untuk melindungi anak kita dan menjaga keluarga kita dengan kasih sayang dan penuh perhatian.” 

Bupati Lamongan juga menggalakan program yang sama pada Juli 2016. Dilansir situs Detik.com, Gubernur Jawa Timur Soekarwo sepakat dengan program 1821 yang sudah digalakkan Bupati Lamongan.Yakni gerakan menjadikan pukul 18.00-21.00 WIB, waktu bersama anak dan keluarga. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau produk unggulan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS) dalam rangka Peringatan Hari Keluarga XXIII Tingkat Provinsi Jawa Timur yang dipusatkan di Alun-alun Kota Lamongan, Rabu, 20 Juli 2016.

Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengeluarkan imbauan berjudul “Antisipasi Dampak Negatif Hp, Disdikbud Gagas Gerakan 1821” pada 08 April 2022.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa pesan berantai tentang imbauan Gerakan 1821 dari Anies Baswedan adalah keliru.