Tirto melacak asal-usul konten yang tersebar di media sosial tersebut. Kami mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) dengan menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarahkan ke video milik YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam video tersebut terlihat Ustaz Adi Hidayat memang sedang berpidato dengan pakaian serba putih, dan latar panggung dengan layar putih dan ornamen tumbuh-tumbuhan. Mimbar berlogo Burung Garuda juga menunjukkan penampakan yang sama dengan unggahan yang beredar di media sosial.

Isi tayangan YouTube itu menyoal Presiden Prabowo Subianto yang meluncurkan Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin pada 23 April 2025. Dalam acara momen itu, Adi Hidayat menjadi pembicara sekaligus inisiator Gerina.

Terlihat, Adi Hidayat menyampaikan pernyataannya pada menit ke-13 sampai menit ke-28 dalam rekaman YouTube milik Sekretariat Presiden tersebut. Menyamakan gestur Adi saat berpidato, terlihat unggahan di media sosial mencatut video sekitar menit 19:31.

Di pidato tersebut Adi Hidayat membicarakan soal program Gerina, dari proses awal memulai, studi yang dilakukan, sampai dengan tujuan program. Dari pidato sekitar 15 menit tersebut tak ada sekalipun dia membahas soal TKI ataupun membagikan uang Rp1 miliar ke 10 orang.

Tayangan dari Sekretariat Presiden itu juga dipublikasikan ulang di kanal YouTube terverifikasi “Adi Hidayat Official”. Di video tersebut terdapat watermark lambang kanal yang ada di pojok kanan atas video, serupa dengan potongan video yang tersebar di Facebook.

Video ini isinya sama persis dengan video dari konten Sekretariat Presiden. Sehingga tak ada juga ucapan Adi Hidayat soal TKI dan soal bagi uang Rp1 miliar.

Dalam pencarian lebih lanjut kami juga menemkukan akun Instagram terverifikasi @adihidayatofficial. Akun itu menghubungkan ke akun Facebook "Ustadz Adi Hidayat ادي هدايت". Akun Facebook tersebut, meski tidak memiliki centang, tanda verifikasi, tapi berisikan konten yang sama dengan unggahan di Instagram. Akun itu juga punya 505 ribu pengikut.

Sementara akun “Ust. Adi Hidayat Official LC.MA” yang mengunggah narasi bagi-bagi Rp1 miliar, terlihat hanya punya 45 pengikut dan baru dibuat pada 23 September 2025. Indikasi kuat akun ini adalah akun penipu yang mencatut nama Ustaz Adi Hidayat.

Kembali ke video yang beredar di Facebook. Jika dicermati gerakan tangan Adi Hidayat dengan kata-katanya juga terlihat tidak natural dan tidak sinkron. Jika melakukan penyamaan gestur Adi saat berpidato, terlihat unggahan di media sosial mencatut video dari Sekretariat Presiden sekitar menit 19:20.

"[...] terdapat landasan dengan baik dan secara akademik, secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Maka Pak Mentan dapatlah lahan ini. Tidak mudah mengolah lahan ini karena ternyata ini PMK. Lahan yang mustahil dan sulit bisa ditanam. Maka apa yang kami lakukan? Setelah merenung, kita duduk [...]," begitu ucapan Adi dalam pidato yang dipotong itu.

Teks yang berbeda antara asli dan potongan yang ada di media sosial ini menimbulkan curiga kalau konten dimanipulasi dengan akal imitasi (artificial intelligence, AI).

Kami mencoba melakukan pemindaian menggunakan perangkat Hive Moderation. Hasilnya pemindai mendeteksi sekitar 71,9 persen kemungkinan video dibuat dengan AI. Terutama bagian audionya.

Hive Moderation Video Ustaz Adi Hidayat.

Ini menunjukkan kemungkinan besar konten audio dalam video tersebut dimanipulasi dengan AI. Apalagi video dari akun resmi Adi Hidayat dan Sekretariat Presiden menunjukkan kalau pada momen pidato Adi Hidayat, dia tidak membahas soal TKI dan bagi-bagi uang Rp1 miliar.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, unggahan akun Facebook yang mengklaim nama Ust. Adi Hidayat Official LC.MA bahwa Adi Hidayat bakal memberikan uang Rp 1 miliar kepada TKI adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Video yang beredar di Facebook adalah potongan pidato Adi Hidayat yang diduga melalui tahap penyuntingan di sisi audio. Temuan Tirto menunjukkan, pidato Adi Hidayat yang dicatut adalah April 2025 lalu saat dia memperkenalkan Gerina ke Presiden Prabowo.

Tidak ada pernyataan Adi soal TKI ataupun bagi-bagi uang Rp1 miliar pada momen pidato tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tim Tirto menelusuri asal-usul video yang beredar tersebut. Melalui pencarian gambar terbalik (reverse image search) menggunakan Google Lens, ditemukan bahwa potongan video itu merupakan duplikasi dari unggahan media massa. Cuplikan yang digunakan identik dengan video di kanal YouTube Okezone.

Sementara itu, video serupa diunggah pula oleh kanal Kompas.com. Berdasarkan video tersebut, konteks pernyataan Jokowi bukan terjadi pada 19 Oktober 2025 seperti klaim dalam unggahan, melainkan saat pertemuan dengan para kepala daerah di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), pada 13 Agustus 2024.

Dalam forum itu, Jokowi menjelaskan besarnya pengeluaran untuk menutup biaya operasional transportasi massal seperti MRT dan LRT. Ia tidak menampik, bahwa pada tahap awal, operasional moda transportasi publik memang belum menguntungkan secara ekonomi. Namun, Jokowi juga menekankan bahwa kerugian akibat kemacetan jauh lebih besar dibanding beban subsidi transportasi publik.

Tidak ada pernyataan dalam video yang menyinggung Purbaya. Selain itu, pada saat pidato disampaikan, Purbaya bahkan belum menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025. Dalam potongan video itu, Jokowi justru menyebut nama Heru Budi Hartono untuk mengonfirmasi data operasional LRT-MRT di Jakarta. Heru diketahui menjabat sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta periode 16 Oktober 2022–18 Oktober 2024.

Sebagai tambahan konteks, hubungan antara Jokowi dan Purbaya yang disebut dalam unggahan sebenarnya merujuk pada isu berbeda, yakni soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukan LRT-MRT.

Dalam kasus tersebut, Danantara sempat berencana merestrukturisasi utang proyek perusahaan pembuat kereta cepat, KCIC, melalui skema pembiayaan pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya kemudian menyatakan menolak skema ini. Ia menilai lembaga pengelola kekayaan negara seharusnya mampu menyelesaikan masalah utangnya secara mandiri karena sebelumnya telah memperoleh penyertaan modal dari dividen yang tidak disetorkan ke negara.

Purbaya juga menegaskan agar utang yang timbul dari proyek BUMN tidak serta-merta dibebankan kepada APBN.

“Kalau ke APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu,” ujar Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Pasca penolakan itu, Jokowi sempat ditanya awak media mengenai sikap Menkeu terhadap skema pembiayaan proyek Whoosh. Dalam kesempatan menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025), Jokowi memilih tidak menanggapi langsung pertanyaan tersebut, seperti yang terlihat di video yang diunggah Kompas.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim Jokowi marah kepada Menteri Keuangan Purbaya terkait kerugian operasional LRT dan MRT adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Pernyataan Jokowi dalam video itu disampaikan pada Agustus 2024, jauh sebelum Purbaya menjabat Menkeu, dan tidak ada kaitannya dengan isu utang kereta cepat.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tim Riset Tirto mula-mula mengecek profil akun pengunggah. Akun itu tercatat tak terlalu banyak aktivitas dan baru dibikin pada 15 Oktober 2025. Akun itu bukanlah akun asli Kemensos lantaran akun “Kementerian Sosial RI” resmi bercentang biru dan sudah dibuat sejak 2016.

Saat dicek menggunakan urlscan.io, Tirto menemukan tautan yang disebarkan akun palsu tidak mengarah pada akun resmi Kemensos. Laman itu justru meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Telegram, provinsi, dan jenis kelamin.

Baca juga:Stiker Label Miskin Tak Etis, Pendataan Bansos Harus Diperbaiki

Kemensos sendiri memang mendorong transformasi digital dalam program perlindungan sosial. Hal itu disebut bertujuan agar bantuan makin akurat, adil, dan tepat sasaran.

Lewat unggahan Facebook, Minggu (20/4/2025), Kemensos menyatakan bakal menghadirkan sistem Digital Public Infrastructure (DPI) dengan tiga pilar utama: Identitas Digital, Pembayaran Digital, dan Data Exchange, yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Digitalisasi ini diharapkan mampu memperluas akses, mempercepat distribusi bantuan, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan,” tulis Kemensos dalam takarirnya.

Pada September lalu, prototipe Portal Bansos Digital mulai diuji coba terbatas di Banyuwangi, Jawa Timur. Melalui skema digital baru ini, warga penerima manfaat dapat mendaftar langsung melalui portal Perlinsos dengan otentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik.

"Kenapa di bansos? Karena ini akan impactful (ke masyarakat). Selama ini memang banyak isu dalam penyelenggaraan bansos. Hipotesanya bahwa dengan kita menjalankan Transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran," kata Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, dikutip dari lansiran Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi.

Uji coba lalu sudah menargetkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam satu bulan ke depan, setidaknya 300 ribu kepala keluarga diharapkan sudah teregistrasi. Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.

Kemensos sudah pernah menyatakan kalau pihaknya tidak pernah membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bansos. Adapun penerima bansos Program Kartu Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat yang terlah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan pemerintah daerah atau dapat mengajukan lewat aplikasi Cek Bansos.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa tautan dengan narasi pendaftaran digitalisasi bansos Kemensos bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Akun pengunggah bukanlah akun asli Kemensos, sementara akun “Kementerian Sosial RI” resmi bercentang biru dan sudah dibuat sejak 2016. Tirto juga menemukan tautan yang disebarkan akun palsu tidak mengarah pada akun resmi Kemensos.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0001:1201:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tempo memverifikasi konten itu melalui analisis visual, alat deteksi akal imitasi, dan pemberitaan kredibel. Hasilnya, meskipun Brazil kerap mengalami serangan hama belalang, video tersebut tidak memperlihatkan peristiwa nyata. Konten itu dibuat menggunakan teknologi akal imitasi.

Dalam penelusuran visual, Tempo menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya muncul pada detik 0:11 hingga 0:15, saat seorang pria berbaju hitam putih berjalan di jalan yang dipenuhi katak. Bagian kaki kiri dan kanannya tampak buram dan bergantian mengecil di bagian bawah, menandakan distorsi visual yang tidak wajar.



Kemudian, pada detik 0:22 hingga 0:23, muncul kejanggalan lain. Seorang perempuan berbaju merah muda tampak memotret mobil yang dipenuhi katak. Bagian kakinya buram, beberapa kali mengecil dan seolah menghilang, menunjukkan distorsi khas hasil akal imitasi.



Kecacatan visual semacam ini lazim ditemukan pada video hasil rekayasa kecerdasan buatan. Indikasi itu kian kuat pada detik 0:45 hingga 1:00. Di pojok video terlihat tanda air bertuliskan “Sora”. Sora adalah model teks-ke-video yang dikembangkan perusahaan kecerdasan buatan OpenAI.



Pada September 2025, OpenAI merilis Sora generasi kedua (Sora 2) yang diklaim menghasilkan video lebih realistis. Setiap video yang dibuat dengan Sora disertai tanda air resmi.

Tempo turut menggunakan alat deteksi AI or Not untuk menganalisis video tersebut. Hasilnya, sekitar 74 persen elemen visual dalam video teridentifikasi sebagai buatan kecerdasan buatan.



Selain itu, dengan alat analisis kedua, Hive Moderation juga menyimpulkan kemungkinan 99 persen video tersebut melibatkan kecerdasan buatan.



Serangan Belalang di Brazil

Brasil memang termasuk negara di Amerika Selatan yang kerap mengalami serangan hama belalang. Namun, tak ada laporan resmi soal wabah belalang besar pada 2025. Wabah signifikan terakhir tercatat pada 2020, ketika kawanan belalang menyerang Provinsi Corrientes, Argentina, sekitar 100 kilometer dari perbatasan Brasil, seperti dilaporkan AP News.

Kementerian Pertanian Brasil menyatakan, perubahan iklim yang memicu fluktuasi suhu dan kelembaban diyakini menjadi faktor meningkatnya frekuensi kerumunan belalang.

Adapun soal katak, tidak ada catatan bahwa hewan ini pernah menjadi hama yang mengancam pertanian atau permukiman warga. Sebaliknya, studi terbaru Mongabay edisi 2 April 2025 menunjukkan pemanasan global justru diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan hingga 33 persen di habitat katak, kodok, dan katak pohon. Kekhawatiran ini muncul karena Brasil adalah negara dengan keanekaragaman amfibi terbesar di dunia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim ada serangan katak dan belalang di Brasil adalah keliru.