Menteri Kebudayaan Fadli Zon secara langsung menyangkal kabar pemasangan eskalator di Kawasan Candi Borobudur. Ia mengatakan bahwa alat yang sedang dipasang dalam video tersebut adalah chair lift.

“Tidak ada yang namanya pembuatan lift di Candi Borobudur, kemudian ada video mengatakan pemasangan eskalator atau pun dikatakan ekskavator dia nggak bisa membedakan antara eskalator dan ekskavator jadi tidak ada pemasangan eskalator di candi Borobudur yang kita sedang upayakan adalah pemasangan chair (chairlift),” ujar Menbud saat ditemui di kompleks DPR RI Jakarta, Senin (26/5/2025).

Pemasangan chair lift tersebut ditujukan untuk dapat memberikan akses lebih pada penyandang disabilitas dan lansia ketika berkunjung ke Kawasan wisata Candi Borobudur.

“Chairlift itu untuk inklusivitas, semua situs-situs dunia itu sudah memakai itu kalau kita datang ke Akropolis ke Parthenon, di Yunani. Itu juga memakai itu, saya juga lihat di sistem chapel, itu kalau kita lihat di sistem gereja Saint Peter di Italia yang merupakan heritage itu juga memakai itu,”lanjutnya.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Fadli Zon juga mengkalim bahwa pemasangan alat tersebut tidak akan merusak struktur Candi Borobudur.

“Kita melakukan ini adaptasi terhadap itu jadi ini sesuai UU dan tidak ada perusakan sama sekali, itu pakai hand rail. Jadi saya tegaskan tidak ada eskalator apalagi ekskavator,” jelasnya lebih lanjut.

Dengan demikian informasi pemasangan escalator di Kawasan wisata Candi Borobudur adalah keliru.



Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran ANTARA, pernyataan tersebut tidak benar atau merupakan disinformasi. Artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 yang ditampilkan dalam unggahan tersebut bukan ditulis oleh Bill Gates, melainkan oleh seorang penulis bernama Rachel Windeer.

Artikel itu salah mengutip pernyataan Gates dalam pidato TED Talk tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero!”, yang transkripnya dapat dilihat di sini

Dalam pidatonya, Gates membahas bagaimana peningkatan akses pada layanan kesehatan, termasuk vaksinasi, dapat membantu memperlambat laju pertumbuhan populasi melalui peningkatan kesejahteraan dan perencanaan keluarga yang lebih baik, bukan untuk mengurangi jumlah penduduk yang sudah ada. Tujuannya adalah mengurangi emisi karbon demi mitigasi perubahan iklim, bukan mengurangi jumlah manusia secara paksa.

Dilansir dari AFP, media The Sovereign Independent diketahui memiliki rekam jejak menyebarkan klaim palsu seputar vaksin, termasuk pernyataan yang tidak didukung bukti ilmiah seperti bahwa vaksin “tidak pernah terbukti aman.”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim bahwa Bill Gates ingin mengurangi populasi dunia lewat vaksinasi kembali beredar pada 2025. Padahal, informasi itu sudah dibantah sejak 2021 oleh AFP dan kembali diklarifikasi pada 2025.

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran bansos resmi dari Kemensos, dengan memeriksa saluran resmi Kementerian Sosial. Penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Sumber: https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bansos resmi dari Kemensos tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa penyampaian pendapat oleh Benny K. Harman dalam video itu bukan dalam rapat DPR membahas ijazah palsu. Faktanya, itu merupakan Rapat Dengar Pendapat Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK terkait kasus Ferdy Sambo.

Tempo menelusuri video dengan bantuan mesin penelusuran YouTube dan Google. Hasilnya, video tersebut identik dengan konten yang pernah diunggah oleh akun YouTube TribunJatim Official pada 22 Agustus 2022 berjudul “Anggota DPR Benny Usulkan Kapolri Dinonaktifkan soal Ferdy Sambo, Diambil Alih Kemenko Polhukam”.



Selain Tribun Jatim, akun tvOne News juga menayangkan video tersebut pada 24 Agustus 2022 tentang wacana penonaktifan sementara Kapolri. 

Benny Kabur Harman menjabat sebagai anggota Komisi Hukum DPR. Dia mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan selama proses hukum Irjen Ferdy Sambo yang terseret kasus pembunuhan. Menurut dia, penghentian sementara itu untuk menjaga penyidikan kasus ini obyektif.

"Mestinya Kapolri diberhentikan sementara," kata Benny, Senin, 22 Agustus 2022 seperti dikutip dari Tempo.

Benny mengatakan kecewa karena polisi mengatakan kasus tersebut adalah baku-tembak antara Ferdy Sambo dan ajudannya. Namun ternyata, kata dia, Ferdy yang membunuh ajudannya. "Jadi publik dibohongi oleh polisi," kata dia.

Kasus Ijazah Jokowi

Ijazah Strata-1 Presiden RI ke-7, Joko Widodo, saat ini menjadi polemik. Tempo melansir, pada 15 April 2025 lalu, seratusan orang yang menyatakan berasal dari TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka meminta UGM mengklarifikasi ijazah Jokowi. UGM telah berulang kali menyampaikan, ijazah Jokowi asli.

Buntut dari peristiwa ini, Jokowi melaporkan lima orang, yakni Roy Suryo (RS), Rismon Sianipar (RS), Eggy Sudjana (ES), Tifauzia Tyassuma (TT), dan seseorang berinisial K. Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Kamis, 15 Mei 2025.

Namun Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menghentikan penyelidikan terhadap kasus dugaan ijazah palsu milik mantan presiden Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah penyidik tidak menemukan adanya unsur pidana dalam perkara tersebut.

"Sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro saat konferensi pers, Kamis, 22 Mei 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa rapat DPR bahas ijazah palsu Jokowi adalah keliru.