Hak untuk menyiarkan Olimpiade di AS, saat ini dipegang oleh NBCUniversal.

NBC Universal memiliki hak media, termasuk hak siar untuk seluruh Olimpiade hingga 2032.

Dilansir Snopes, narasi mengenai pembatalan kontrak siaran DirecTV dari Olimpiade bersumber dari jaringan media sosial satire, America's Last Line of Defense.

Meski tujuan awalnya dibuat sebagai satire, namun narasi tersebut disebarkan tanpa penafsiran yang jelas, sehingga memicu misinformasi.

Hoaks mengenai pembatalan kemitraan Olimpiade beredar usai kontroversi pesta pembukaan Olimpiade Paris 2024 di kalangan umat Kristen dan Katolik.

Acara tersebut menampilkan pertunjukkan inklusivitas dari komunitas LGBTQ+ di Perancis, yang memparodikan kisah mitologi Yunani, "Perjamuan Dionisos".

Namun, penampilan tersebut dianggap terinspirasi lukisan Leonardo Da Vinci yang menyiratkan kisah dalam ajaran Kristen, yakni "Perjamuan Terakhir".

Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan hoaks serupa mengenai pembatalan iklan dari Samsung, The Home Depot, sampai Hobby Lobby.

Narasi pembatalan kontrak siaran DirecTV dari Olimpiade Paris 2024 adalah hoaks.

DirecTV tidak memiliki kontrak siaran dengan Olimpiade. Hak siar Olimpiade di AS dipegang oleh NBC Universal hingga 2032.

Tim Cek Fakta Tempo menelusuri klaim tersebut menggunakan sumber terbuka baik pemberitaan maupun jurnal kesehatan yang kredibel. Hasilnya, tangkap layar artikel yang beredar merupakan terjemahan dari laman Thepeoplevoice.tv. Artikel ini menyertakan klaim dari beberapa ilmuwan, salah satunya Sasha Latypova yang dipublikasikan pada 14 Juli 2023. 

Hasil pencarian Google, Latypova muncul dalam sejumlah artikel, berita, dan siniar tentang isu kesehatan, khususnya terkait Covid-19. Pada laman LinkedIn, ia menyebutkan dirinya sebagai pengusaha farmasi dan alat kesehatan. 

Tempo juga menemukan sejumlah klaim Latypova dibantah otoritas kesehatan. Laman University of Illinois Urbana dan FactCheck.org menuliskan bantahan FDA, lembaga pengawas peredaran obat dan makanan Amerika Serikat terkait beberapa klaimnya.

Pemeriksa fakta FactCheck.org menulis, semua uji klinis vaksin sangat nyata. Tidak hanya ribuan orang Amerika yang berpartisipasi dalam uji coba vaksin Covid-19, data dari uji coba ini ditinjau oleh FDA sebelum mengeluarkan otorisasi penggunaan darurat dan persetujuan.

Disebutkan juga, data uji coba ditinjau oleh beberapa kelompok peninjau independen untuk FDA dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dalam pertemuan yang dapat diakses oleh publik. Hasilnya dipublikasikan dalam jurnal yang ditinjau oleh rekan sejawat. Gagasan bahwa uji coba ini tidak nyata akan meruntuhkan kepercayaan dan memunculkan pemikiran konspiratif.

Kesalahan penggolongan Latypova kemungkinan besar berasal dari ketidakpahamannya terhadap undang-undang yang mengatur Otorisasi Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization/ EUA ) yang berbeda dengan FDA. EUA dapat mencakup berbagai diagnostik, perawatan, atau vaksin selama situasi luar biasa seperti pandemi. Hal ini berbeda dengan persetujuan penuh, yang tidak memerlukan uji klinis. Meski begitu, peraturan hukum secara khusus mengatakan bahwa EUA dapat mempertimbangkan data "dari uji klinis yang memadai dan terkontrol dengan baik, jika tersedia." Sedangkan untuk vaksin COVID-19, FDA menjelaskan dalam panduannya bahwa uji klinis diperlukan.

Terkait klaim yang menyebut ahli farmasi telah menempatkan bahan kimia penyebab kanker di vaksin Covid-19, juga dibantah Patrick Jackson, spesialis penyakit menular di University of Virginia Health. Kepada USA TODAY, ia mengatakan bahwa tidak ada bahan aktif dalam vaksin Pfizer-BioNTech, Moderna, atau Johnson & Johnson yang bersifat karsinogenik. Karsinogenik merupakan zat atau senyawa yang berpotensi menyebabkan kanker. 

Dr. Arif Kamal dari American Cancer Society, kepada USA TODAY juga mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa hal tersebut dengan direktur pusat kanker dan rekan-rekan di seluruh negeri. “Tidak ada yang melihat hal tersebut (potensi kanker)," ujarnya.

Dilansir The National Cancer Institute Center for Cancer Research, Jordan L. Meier, peneliti senior di National Cancer Institute yang telah mempelajari peran N1-methylpseudouridine dalam vaksin COVID-19. “Penulis makalah tinjauan tersebut salah mengartikan apa yang dilakukan oleh N1-methylpseudouridine,” kata Meier.

Ia juga menambahkan, tinjauan tersebut tidak memberikan bukti bahwa N1-methylpseudouridine membuat sistem kekebalan tubuh menjadi lebih buruk dalam menghadapi ancaman di masa depan.

Tempo juga menelusuri Thepeoplevoice.tv dengan mediabiasfactcheck.com. The People's Voice disebutkan sebagai sumber yang patut dipertanyakan karena bias sayap kanan lantaran kerap mempublikasi klaim-klaim ekstrem dan mempromosikan konspirasi. Situs web ini juga tidak memiliki kredibilitas karena secara rutin menerbitkan berita palsu termasuk propaganda anti vaksin.

Berdasarkan penelusuran dan analisis Tim Cek Fakta Tempo, klaim pengakuan ahli farmasi telah menempatkan bahan kimia penyebab kanker divaksin Covid-19, terbukti menyesatkan.

Klaim-klaim tersebut telah dibantah oleh peneliti dan juga otoritas yang mengawasi peredaran dan penggunaan vaksin Covid-19. Media yang menuliskan klaim ini tidak dapat dijadikan rujukan karena memiliki rekam jejak kampanye anti vaksin, teori konspirasi, dan bias sayap kanan.

Penelusuran Tempo mendapati bahwa informasi yang dijadikan sumber narasi yang beredar tersebut adalah berita dari Okezone.com yang terbit tanggal 29 Juli 2024. Berita itu berdasarkan pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae.

Berita itu menerangkan prediksi OJK yang merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Dian mengatakan bahwa 20 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau Bank Perkreditan Rakyat (istilah lama) akan tutup sepanjang tahun 2024. Pada semester pertama tahun tersebut, ada 14 BPR yang telah ditutup. Selain itu, ada kemungkinan jumlah itu berubah.

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Dia juga menjelaskan bahwa tutupnya BPR merupakan hal yang biasa, yang juga terjadi di berbagai negara. Dian juga menjelaskan masyarakat alias nasabah bank-bank yang tutup itu cenderung bersikap tenang karena ada jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sementara Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan setiap tahun terdapat enam hingga tujuh BPR di Indonesia yang tutup, karena salah manajemen atau faktor dari pemiliknya.

Dilansir Antara, Dian menyatakan bahwa pihaknya menutup 20 bank tersebut justru demi memperkuat perbankan nasional. Menurutnya secara umum kondisi BPR di Indonesia cukup bagus, namun beberapa BPR tidak menaati regulasi hingga terjerat fraud dan terpaksa harus ditutup.

“Karena BPR ini secara keseluruhan performance-nya bagus, tapi ada segelintir BPR, yang ini sangat penting bagi UMKM, yang masih mengalami persoalan mendasar, bahkan terkait dengan fraud,” kata Dian.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, mengatakan penutupan 20 BPR itu diperkirakan tidak akan berpengaruh secara signifikan, pada perekonomian nasional.

“Sepertinya tidak mengarah ke krisis. Karena BPR itu kecil. Jarang yang naruh duitnya di BPR. Kita aja secara pribadi akan naruh (uang tabungan) ke bank umum,” kata Manap pada Tempo melalui pesan, Senin, 12 Agustus 2024.

Dia mengatakan nilai BPR sangat kecil sehingga isu penutupan 20 BPR sekalipun tidak berpengaruh secara signifikan. Di sisi lain, bank umum yang dominan dalam perekonomian Indonesia. 

Menurutnya, akar masalah BPR-BPR itu mengalami kemunduran sampai harus ditutup, karena proses bisnisnya yang tidak bisa bersaing dengan jasa keuangan nonbank dan fintech.

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang menyatakan 20 BPR di Indonesia akan ditutup tahun 2024 yang akan menyebabkan krisi keuangan tahun berikutnya, merupakan klaim yang sebagian benar.

OJK memang telah menutup 14 BPR tahun 2024, dan jumlahnya diperkirakan akan mencapai 20 BPR sampai akhir tahun nanti. Namun, hal itu diperkirakan tidak akan sampai menyebabkan krisis keuangan di tahun berikutnya.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan media CNBC Indonesia tidak pernah memuat artikel dengan judul seperti pada tangkapan layar. Gambar tangkapan layar yang diunggah ke X tersebut merupakan hasil suntingan dengan mengubah judul artikel aslinya.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri direktori atau indeks berita CNBC Indonesia sesuai tanggal yang termuat pada gambar tangkapan layar yakni 26 Juli 2023 pukul 21.50. 

Tempo menggunakan kata kunci: "Internasional", "Netanyahu" dan "Thea Fathanah Arbar". Kata kunci terakhir merupakan nama penulis artikel.

Berdasarkan tiga kata kunci tersebut, Tempo menemukan artikel yang memuat foto Netanyahu dengan catatan waktu unggahan dan penulis artikel seperti pada tangkapan layar. Melalui pencarian tersebut, terdapat berita tentang Netanyahu namun dengan judul berbeda, yakni “ Misi Rahasia Netanyahu ke AS, Minta Restu Perang di Negara Ini”.



Artikel aslinya membahas sikap Amerika Serikat (AS) telah memberikan dukungan penuh Israel untuk memperluas perang di Lebanon. Hal ini disampaikan oleh mantan pejabat intelijen dan keamanan Israel Yuval Malka kepada media Ibrani pada Kamis, 25 Juli 2024.

Dalam pernyataannya, Malka menyebut Washington telah memberikan lampu hijau kepada Presiden Israel Benjamin Netanyahu untuk perang di Lebanon.

"Menurut informasi yang saya terima dari delegasi dan apa yang saya ketahui, 

Netanyahu telah menerima legitimasi penuh di Amerika Serikat untuk melancarkan perang di Lebanon," kata Malka mengatakan kepada media Channel 14 Israel, seperti dikutip The Cradle.

Berdasarkan verifikasi Tempo, gambar tangkapan layar dengan klaim bahwa PM Israel Benjamin Netanyahu sebut Indonesia negara miskin dan gila agama adalah keliru.

CNBC Indonesia tidak pernah memuat artikel dengan judul seperti pada tangkapan layar. Gambar tangkapan layar yang diunggah ke medals merupakan hasil suntingan dengan mengubah judul artikel aslinya.