Tempo menelusuri klaim tersebut dengan membandingkan informasi dari situs kredibel dan melakukan pencarian gambar terbalik. Hasilnya, peserta yang bergabung sebagai personel Komponen Cadangan (Komcad) TNI menerima imbalan sesuai tugas mereka.

Meski melibatkan warga sipil, pelaksanaan Komcad berbeda dari kebijakan wajib militer yang diterapkan di Ukraina dan Israel.



Foto dalam konten itu berasal dari berita Antara tentang penetapan 2.497 orang sebagai anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI oleh Prabowo Subianto pada 11 Agustus 2023, saat ia menjabat Menteri Pertahanan.

Komcad TNI merupakan program sukarela yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Program ini terbagi menjadi empat bidang, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana.

Pasukan tersebut dapat dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat militer atau bencana alam. Namun mobilisasi Komcad hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI untuk kepentingan pertahanan negara.

Mereka yang terpilih menjadi Komcad menerima pelatihan untuk menganalisa jejak, cara bertahan hidup di hutan, dan kemampuan tempur saat bertemu musuh.

Pada 2022, pembentukan Komcad direncanakan sebanyak 25.000 personel. Namun, hingga 2024, Kemenhan hanya mampu membentuk 9.776 personel Komcad.

Namun pada 2025, menurut CNN Indonesia, nama dan fungsi komcad  diubah menjadi Komponen Cadangan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (komcad SPPI). Lulusannya akan menjadi aparatur sipil negara di Badan Gizi Nasional. 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024, gaji yang mereka dapatkan beragam dari golongan 1 di kisaran Rp1.938.500-Rp2.900.900 sampai golongan XVII sekitar Rp4.462.500-Rp7.329.900.

Pembentukan komcad menuai kritik sejak awal. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, mengatakan, pembentukan komcad akan meningkatkan militerisme di kalangan masyarakat.

Salah satu lokasi pembentukan komcad yakni di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Tubagus Hasanuddin, dalam Majalah Tempo edisi 14 September 2024, mengatakan adanya komcad di IKN salah sasaran. Sebab ancaman pertahanan justru terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, bukan IKN. 

Pilihan editor: Berbeda dengan Wajib Militer, Inilah Komponen Cadangan TNI dan Dasar Peraturannya

Berbeda dengan Indonesia, pemerintah Ukraina dan Israel memberlakukan wajib militer bagi warganya. Wajib militer adalah kewajiban bagi seorang warga negara terutama pria untuk mengangkat senjata dan mengikuti pendidikan militer. Setidaknya terdapat 15 negara yang memiliki wajib militer bagi warganya.

Pemerintah Ukraina memberlakukan wajib militer bagi warganya yang berusia 27 tahun. Kemudian pada 2022, mereka memperluas wajib militer cadangan berusia 18-60 tahun dengan masa kerja personel selama satu tahun. Kebijakan ini diambil setelah Rusia menginvasi negara itu pada Februari 2022.

Namun dengan invansi Rusia yang tak kunjung berhenti, kebutuhan akan pasukan perang mendorong Pemerintah Ukraina menurunkan batas usia wajib militer menjadi 25 tahun. 

Kebijakan wajib militer Ukraina menjadi isu sensitif dan kontroversial. BBC melaporkan 20.000 pria telah melarikan diri dari Ukraina sejak awal perang untuk menghindari wajib militer. Sebanyak 21.113 pria lainnya mencoba melarikan diri tetapi ditangkap oleh otoritas Ukraina.

Sedangkan wajib militer di Israel berlaku bagi pria maupun wanita yang berusia di atas 18 tahun bagi mereka yang beragama Yahudi, Druze, atau Sirkasia. Pria menjalani wajib militer minimal 32 bulan dan wanita 24 bulan. Pengecualian ditujukan bagi Arab Israel, individu yang sudah menikah, dan tidak sehat secara medis atau mental.  

Saat Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, mereka membutuhkan lebih dari 10 ribu personel pada 2025, menurut Anadolu Agency. Pemerintah menekan semua masyarakat yang sesuai dengan kriteria untuk mengikuti program wajib militer, salah satunya melalui lembaga pendidikan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang mengatakan adanya 1 juta orang warga Indonesia yang mendaftar menjadi pasukan siap tempur tanpa dibayar adalah klaim menyesatkan.

Hasilnya, foto tersebut tentang penetapan 2.497 orang sebagai anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI pada 2023. Warga yang lolos menjadi Komcad TNI tetap memperoleh imbalan. Selain itu, meskipun melibatkan warga sipil, implementasi Komcad sejauh ini berbeda dengan kebijakan wajib militer yang dilakukan oleh Ukraina dan Israel.