GFD (Global Fact-Check Database)

  • (GFD-2025-31198) Menyesatkan: Video Penyitaan Bandara Ilegal IMIP

    Sumber:
    Tanggal publish: 29/12/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    AKUN Facebook [arsip] mengunggah video dengan klaim bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali disita pada 17 Desember 2025.

    Video pendek itu menampilkan sejumlah petugas keamanan memasang garis polisi di sebuah bandara. Penyitaan itu dikaitkan dengan status bandara IMIP yang beroperasi tanpa mengantongi izin operasional.  



    Benarkah video itu menunjukkan penyitaan bandara IMIP karena ilegal?

    Hasil Cek Fakta

    Tempo memverifikasi klaim tersebut melalui pencarian gambar Google dan membandingkannya dengan pemberitaan media kredibel. Hasilnya menunjukkan bahwa peristiwa itu bukan penyitaan Bandara IMIP, melainkan latihan pasukan TNI.

    TNI menggelar latihan tersebut di kawasan Bandara PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada Rabu, 19 November 2025. Keesokan harinya, media seperti Metro TV, CNN Indonesia, Nusantara TV, Banjarmasin Pos News Video, dan Kompas TV Palu menyiarkan berita kegiatan tersebut.



    Sebanyak 26.998 personel lintas matra TNI mengikuti latihan komando gabungan terintegrasi tersebut untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan operasi seluruh unsur TNI.

    Dilansir situs Tentara Nasional Indonesia, salah satu skenario latihan adalah simulasi untuk memaksa pesawat asing untuk mendarat (force down) karena melanggar batas kedaulatan udara Indonesia. Begitu radar pertahanan menangkap pergerakan mencurigakan, komando udara langsung menggerakkan tiga Sukhoi Su-27/30 dari Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin untuk mengejar dan melakukan intersepsi.

    Setelah pesawat asing tersebut mendarat, personel Satuan Polisi Militer Pangkalan Udara bersama prajurit Korps Pasukan Gerak Cepat memperketat keamanan di sekitar lokasi pendaratan.

    Polemik Bandara IMIP

    Keberadaan Bandara IMIP sempat menuai kontroversi. Tempo menulis, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mempersoalkan operasional bandara milik PT IMIP di Sulawesi Tengah pada November lalu tak diawasi oleh Bea Cukai maupun Imigrasi.

    Menurut Manager Media Relations PT IMIP Dedy Kurniawan Bandara IMIP sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan. Operasional bandara mengacu pada Pasal 247 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum Indonesia dapat membangun bandara khusus dalam rangka menunjang kegiatan tertentu apabila telah mendapat izin pembangunan dari Menteri Perhubungan.

    Lewat Keputusan Nomor KM 38 pada Agustus 2025, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menetapkan Bandara IMIP sebagai bandara internasional. Setelah Sjafrie mempersoalkan operasional Bandara IMIP, Dudy mencabut status internasional bandara yang terletak di Sulawesi Tengah itu. 

    Pencabutannya tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 yang diunggah di situs resmi Kementerian Perhubungan, Jumat, 28 November 2025.

    Kesimpulan

    Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim video penyegelan bandara IMIP adalah menyesatkan.

    Rujukan

  • (GFD-2025-31199) Cek Fakta: Hoaks Pesan Berantai Pertamina Bagikan Hadiah Tahun Baru Rp 1,5 Juta Hanya dengan Isi Kuesioner

    Sumber:
    Tanggal publish: 29/12/2025

    KLARIFIKASI

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar di aplikasi percakapan pesan berantai Pertamina membagikan uang Rp 1,5 juta hanya dengan isi kuesioner. Pesan berantai itu beredar sejak pekan lalu.
    Berikut isi pesan berantai tersebut:
    "Pertamina - Hadiah Tahun Baru
    Semua orang bisa mendapatkan hadiah tahun baru 2026"
    Pesan berantai itu juga disertai tautan yang mengarah ke website tertentu.
    Lalu benarkah pesan berantai Pertamina membagikan uang Rp 1,5 juta hanya dengan isi kuesioner?
     

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun resmi Pertamina di Instagram, @pertamina yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.
    Di sana terdapat bantahan pada pesan berantai yang tersebar. Bantahan itu diunggah sejak 25 Desember 2025.
    Berikut isi unggahannya:
    "Waspada Penipuan
    Pertamina mengimbau masyarakat agar waspada terhadap undian atau hadiah Natal 2025& Tahun Baru 2026 yang mengatasnamakan Pertamina, baik disampaikan melalui WhatsApp, SMS, maupun email.
    Seluruh program promosi Pertamina disampaikan melalui saluran komunikasi resmi perusahaan yakni website www.pertamina.com, akun sosial media @pertamina serta aplikasi resmi My Pertamina."
    Di sisi lain tautan yang disertakan tidak mengarah pada website resmi Pertamina. Pada tautan tersebut justru meminta pengguna untuk mengisi kuesioner dan data pribadi.
    Hal ini sangat berbahaya karena bisa berujung pencurian data dan juga menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal.

    Kesimpulan


    Pesan berantai Pertamina membagikan uang Rp 1,5 juta hanya dengan isi kuesioner adalah hoaks.

    Rujukan

  • (GFD-2025-31200) Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran untuk Dapat Token Listrik Gratis 6 Bulan

    Sumber:
    Tanggal publish: 29/12/2025

    KLARIFIKASI

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan klaim link pendaftaran untuk mendapatkan token listrik gratis selama enam bulan. Postingan tersebut beredar di salah satu akun Facebook pada 25 Desember 2025.
    Berikut isi unggahannya:
    "Mau token listrik gratis? Ayo daftarkan diri anda segera."
    Postingan turut menyertakan video yang berisi tulisan sebagai berikut:
    "cara mendapatkan token listrik gratis pln
    gratis seluruh Indonesia
    Pemerintah berikan layanan listrik gratis selama 6 bulan
    Tarif listrik gratis berlaku untuk pelanggan daya listrik antara 450 VA sampai 2.200 VA"
    Postingan disertai menu pendaftaran, jika diklik akan muncul link berikut:
    "https://daftarsekarang7.xxivz.web.id/?fbclid=IwY2xjawO-3FVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFWbG9oU3c4RFcxNkdhV0pwc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAEeB2-w6K2AFT4ZUZd8430DRLX8SYQNunikaUboQYP793evIZGsAzK7lorFLs8_aem_xKtzuBM55FlrZ0BSfaMBJA"
    Link tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital dan meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor Telegram.
    Lalu benarkah klaim link pendaftaran token listrik gratis selama enam bulan? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran token listrik gratis selama enam bulan. Penelusuran mengarah pada pernyataan PLN melalui unggahan di akun resmi yakni @pln_id.
    PLN meminta masyarakat berhati-hati terhadap akun-akun yang menyebarkan informasi promo listrik gratis. Sebab, informasi tersebut adalah hoaks.
    Berikut unggahannya:
    "Hati-hati ya Electrizen, sekarang lagi banyak akun-akun tidak resmi yang menyebarkan HOAX promo listrik gratis. PLN hanya informasi promo resmi via media sosial korporat milik PLN atau aplikasi PLN Mobile.
    Yuk, lebih waspada dan share ke orang-orang terdekat kalian ya!
    #PLN #PLNUntukIndonesia #AcceleratingRenewableEnergy #SwasembadaEnergi #EkosistemKendaraanListrik #AmanBerlistrik #RamadhanBarengPLN"
     

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran token listrik gratis selama enam bulan, tidak benar.
     

    Rujukan

  • (GFD-2025-31201) Hoaks Purbaya Mastermind Penyitaan Uang Korupsi Konglomerat

    Sumber:
    Tanggal publish: 29/12/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    tirto.id - Sebuah video beredar di media sosial yang menyebutkan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa sebagai mastermind dari operasi penyitaan uang korupsi konglomerat sebanyak Rp6 triliun dan Rp13 triliun.

    ADVERTISEMENT

    Mastermind merujuk ke istilah bagi orang yang berperan merencanakan dan mengendalikan ide atau proyek besar atau disebut dalang. Dalam video unggahan akun Instagram “@wijaya27071” (arsip) pada Sabtu (27/12/2025), tertulis pesan “Purbaya Mastermind Dibalik Penyitaan Duit Korupsi Konglomerat”.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Dalam video berdurasi 2 menit 52 detik tersebut dijabarkan upaya-upaya Purbaya untuk menyita uang hasil korupsi. Narator juga menyertakan sejumlah detail informasi untuk memperkuat narasi.

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    ”Para pecinta cerita digital, sitaan uang sebesar Rp13 triliun dan Rp6 triliun ternyata di belakangnya ada mastermind yang bernama Purbaya yang menjabat sebagai Menteri Keuangan,” begitu pesan narator, membuka cerita dalam video.

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Narator dalam video juga menyebutkan bahwa Purbaya memiliki big data terkait uang masuk dan keluar di Indonesia dan tidak memberikan surat sakti yang dapat digunakan oleh oknum aparat untuk memilah sitaan yang akan dilegalkan. Dikatakan bahwa di zaman Purbaya siapapun yang mengumumkan kasus korupsi harus bertanggung jawab untuk memasukkan uangnya ke negara.

    Sampai artikel ini ditulis pada Senin (29/12/2025), unggahan tersebut telah mendapatkan 13,1 ribu likes, 649 komentar, dan 475 kali dibagikan ulang. Sejumlah komentar teratas juga mengindikasikan audiens yang percaya dengan informasi dalam video tersebut.

    ADVERTISEMENT

    Periksa Fakta Purbaya Dalang Sita Uang Konglomerat. foto/Hotline periska fakta tirto

    Tirto juga menemukan unggahan serupa pada akun Instagram “ywidi927” (arsip) dan platform X diunggah oleh akun bernama “monica official” (arsip).

    Lantas, benarkah video yang menyebut bahwa Purbaya adalah mastermind dibalik penyitaan uang konglomerat?

    Hasil Cek Fakta

    Tirto mengamati keseluruhan video berdurasi hampir 3 menit tersebut. Dalam video tidak terdapat keterangan tempat dan waktu yang spesifik.

    Video terlihat seperti suntingan yang menggabungkan sejumlah kejadian. Terlihat beberapa latar belakang tempat dan kejadian yang berbeda. Pengunggah juga menambahkan beberapa ilustrasi seperti kebun sawit dan meja dengan tumpukan uang.

    Tirto kemudian mencoba melakukan pencocokan visual terhadap beberapa potongan gambar dalam video. Potongan yang paling mencolok, yang menunjukkan Purbaya berdiri di depan tumpukan uang menjadi fokus kami.

    Hasil pencarian gambar terbalik (reverse image search) mengarahkan kami ke video berikut dari unggahan Sekretariat Presiden. Video tersebut adalah momen saat Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    Di kesempatan itu Purbaya sempat berfoto dengan memegang piagam bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Momen serupa unggahan di media sosial bisa ditemukan di sekitar menit 18, video Sekretariat Presiden.

    Tumpukan uang tersebut bukan hasil penyitaan uang konglomerat, melainkan hasil dari denda administratif dari 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang melanggar aturan di kawasan hutan, serta hasil rampasan perkara korupsi besar (minyak goreng dan gula). Uang tunai tersebut dipajang di lobi Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan diserahkan langsung oleh Jaksa Agung kepada negara dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut, Tirto juga menemukan informasi dari akun Instagram @ppid.kemenkeu. ditemukan unggahan yang memberikan pernyataan bahwa berita yang menyatakan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mastermind dibalik penyitaan duit korupsi adalah tidak benar.

    "Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mastermind di balik penyitaan duit korupsi adalah tidak benar atau hoaks," demikian pernyataan tertulis yang dikutip dari akun Instagram resmi PPID Kemenkeu, Senin (29/12/2025).

    Berdasar rangkuman Tirto, dana Rp6 triliun yang dimaksud berasal dari dua sumber. Pertama, penagihan denda administratif kehutanan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kedua, hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan kasus dugaan korupsi di sektor kehutanan.

    Uang tersebut sebelumnya dipamerkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers yang turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    Sementara itu terkait klaim dana senilai Rp13 triliun, atau tepatnya Rp13.255.244.538.149 diserahkan Kejaksaan Agung pada Senin (20/10/2025). Dana tersebut merupakan uang pengganti dari korporasi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi CPO, antara lain Wilmar Group senilai Rp11,88 triliun, Permata Hijau Group Rp1,86 miliar, dan Musim Mas Rp1,8 triliun.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang mengklaim Purbaya adalah mastermind dibalik penyitaan uang korupsi konglomerat adalah adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

    Video yang beredar di media sosial menggunakan potongan klip dari kejadian lain yang tidak terkait dengan penyitaan uang korupsi konglomerat. Pihak Kementerian Keuangan juga telah menekankan kalau informasi yang tersebar di media sosial adalah hoaks.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    Rujukan