Hasil pemeriksaan tim cek fakta Antara menemukan fakta bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Alih-alih mengimpor susu dari Vietnam, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono mengatakan pihaknya lebih berfokus mengajak investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di tanah air.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief, seperti dikutip dari ANTARA.

Lebih lanjut Arief mengungkapkan, investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Rencana ini diharapkan mampu memberikan dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyebut Kementan akan mengimpor 1,8 ton susu dari Vietnam merupakan klaim yang tidak benar.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama mencari pemberitaan bloombergtechnoz.com yang menjadi konten tangkapan layar tersebut. Hasilnya, dalam berita “Shell Disebut Bakal Tutup SPBU-nya di RI Usai Jual Kilang di TPIA” tidak ada pernyataan dari pihak Shell tentang penutupan seluruh SPBU di Indonesia.
TurnBackHoax melanjutkan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “Shell menutup SPBU di Indonesia”. Pencarian teratas mengarah ke pemberitaan antaranews.com. Dilansir dari reportase yang tayang Minggu (24/11/2024) itu, pihak Shell Indonesia menegaskan perusahaan masih berfokus terhadap kegiatan operasi SPBU.
"Shell Indonesia menginformasikan bahwa informasi yang beredar terkait rencana Shell untuk menutup seluruh SPBU di Indonesia adalah tidak benar," kata Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea saat dihubungi Antara.

Unggahan berisi informasi “Shell mau tutup seluruh SPBU-nya di Indonesia” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
(Ditulis oleh Vania Astagina)

Bawaslu Kabupaten Sumbawa membenarkan adanya temuan surat suara yang tercoblos di TPS 06 Juran Alas, Kecamatan Alas.

“Benar. Sudah kami konfirmasi ke Panwascam Alas, memang benar ada kejadian itu,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Sumbawa, Jusriadi dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/11/2024).

Kendati demikian, surat suara yang tercoblos tidak hanya dari paslon nomor urut 3.

Jusriadi mengatakan, ada 62 surat suara pemilihan gubernur NTB yang telah dicoblos sebelum proses pemilihan di TPS 06 Juran Alas.

Sebanyak 60 suara untuk paslon nomor urut 3 Iqbal-Dinda, dan 2 suara untuk paslon nomor urut 1 Rohmi-Firin, dan 1 suara batal.

Sementara untuk pemilihan bupati Sumbawa, terdapat 59 surat suara yang telah tercoblos.

Semuanya dari pasangan calon nomor urut 2 Jarot-Ansori.

Total ada 119 surat suara tercoblos sebelum pemilihan, yang telah diamankan oleh petugas di lokasi.

Kendati demikian, proses pencoblosan di TPS 06 Juran Alas tetap berlangsung dengan lancar.

Narasi mengenai surat suara yang tercoblos sebelum pemilihan di TPS 06 Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa pada Pilkada NTB 2024, sebagian benar.

Namun surat suara yang tercoblos tidak hanya dari paslon nomor urut 3 Iqbal-Dinda, tetapi paslon nomor urut 2 Rohmi-Firin.

Selain itu, ada 59 surat suara yang telah tercoblos sebelum pemilihan untuk cabup-cawabup nomor urut 2 Jarot-Ansori di TPS yang sama.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Arab Saudi 1992, agama resmi negara tersebut adalah Islam dan konstitusinya adalah Al-Quran dan sunnah atau tradisi dan praktik yang didasarkan pada kehidupan Nabi Muhammad.

Dilansir situs web Kedutaan Amerika Serikat di Arab Saudi, kebebasan beragama tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

Sebaliknya, UUD Arab Saudi 1992 justru melarang penyebaran ideologi atheis dalam bentuk apa pun.

Sejauh ini belum ada amandemen atau perubahan atas undang-undang tersebut.

Badan Keamanan Arab Saudi, pada 2019, mengkategorikan feminisme, homoseksualitas, dan ateisme sebagai gagasan ekstremis.

Direktur Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Heba Morayef mengatakan, pernyataan tersebut berbahaya dan mempunyai implikasi serius terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan hidup.

"Hal ini menghilangkan lapisan kemajuan di bawah kepemimpinan Mohammed Bin Salman dan mengungkap wajah intoleransi sebenarnya yang mengkriminalisasi identitas masyarakat, pemikiran dan gagasan progresif reformis di dalam negeri," kata Morayef.

Ateisme masih menjadi praktik ilegal di Arab Saudi.

Misalnya, warga Arab Saudi bernama Ahmad Al Shamri yang ditangkap atas tuduhan ateisme dan penistaan agama.

Dikutip dari The Independent, ia ditahan di penjara sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan setempat dan dijatuhi hukuman mati pada Februari 2015.

Narasi mengenai Arab Saudi akan menjadi negara atheis pada 2025 adalah hoaks.

Undang-Undang Dasar Arab Saudi 1992, menyatakan bahwa agama resmi negara tersebut adalah Islam dan konstitusinya adalah Al-Quran dan sunnah.

Belum ada perubahan atas dasar hukum tersebut.