Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar konten menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, konten merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 98,9 persen.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “TNI terima laporan 1.605 tambang ilegal” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan, antara lain:

• Berita cnbcindonesia.com “Prabowo Terima Laporan, Ada 1.063 Tambang Ilegal!”, tayang Jumat (15/8/2025). Berita ini melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menerima 1.063 laporan terkait tambang ilegal. Dari kegiatan tambang ilegal itu, potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun.

• Berita tempo.co “Prabowo Dapat Laporan Petinggi TNI dan Polri Jadi Beking Penyelundupan”, tayang Senin (15/12/2025). Berita ini melaporkan bahwa Presiden Prabowo mengatakan ada pejabat TNI dan Polri yang menjadi beking perusahaan tambang ilegal di Bangka Belitung. Dia kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak anak buahnya yang melindungi kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “video TNI terima laporan soal 1.065 tambang ilegal”.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Australia minta kembali bantuan senilai 13T tsunami Aceh 2004” di kolom pencarian Google. Penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan antaranews.com “Korban tsunami siap kembalikan Rp13 triliun bantuan Australia”.

Berita yang tayang Februari 2022 tersebut memuat masyarakat korban tsunami di Kabupaten Aceh Barat menyatakan siap mengembalikan bantuan Australia untuk Aceh senilai Rp13 triliun untuk rehab pasca tsunami 26 Desember 2004, karena merasa sakit hati terhadap pernyataan Perdana Menteri Tony Abbott yang mengungkit bantuan tersebut.

Diketahui, Menteri Australia Tony Abbott meminta pembatalan hukuman mati dua warga negaranya sambil mengungkit bantuan dari negara itu kepada Indonesia saat terjadi tsunami di Aceh 2004. Permohonan grasi keduanya ditolak oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Desember dan awal Januari.

Meski begitu, tidak pernah ada permintaan resmi Australia untuk mengembalikan bantuan. Isu ini muncul akibat pernyataan politik yang mengungkit bantuan lama, lalu disalahartikan seolah-olah sebagai penagihan dana.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Mensesneg ancam pidana warga yang ambil kayu sisa banjir” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan tribunnews.com ”Mensesneg: Warga Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Sisa Banjir, Asal Ijin ke Pemerintah”.

Dalam berita yang tayang Sabtu (20/12/2025) itu, dilaporkan bahwa Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memperbolehkan masyarakat korban bencana alam yang ingin memanfaatkan kayu gelondongan sisa banjir, sepanjang dilakukan melalui mekanisme koordinasi dan perizinan dengan pemerintah. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan payung hukum agar pemanfaatan kayu pascabencana tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Selain itu, ia menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah terdampak guna mengatur secara rinci pemanfaatan kayu, terutama untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Mensesneg ancam pidana warga yang mengambil kayu sisa banjir”.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “jokowi menerima uang dari bupati bekasi” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

TurnBackHoax lalu memanfaatkan Google Lens untuk memeriksa potret dalam unggahan. Penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dengan foto yang sama.

TurnBackHoax lalu mencocokkan nama media serta tanggal terbit. Hasilnya mengarah ke artikel gelora.co “Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun”.

Artikel yang tayang Minggu (21/12/2025) itu melaporkan bahwa Bupati Bekasi Ade Aswara Kunang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Diketahui, harta kekayaan bupati tersebut naik hingga Rp68 miliar dalam kurun waktu 6 tahun. Namun, tidak ada pemberitaan kredibel atau informasi resmi yang membenarkan klaim “Jokowi terima uang dari bupati Bekasi”.