Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video tersebut, kemudian menelusurinya menggunakan teknik reverse image search.

Hasilnya, diketahui bahwa video itu sudah beredar sejak April 2025. Video identik dengan unggahan di akun TikTok ini.

Keterangan dalam unggahan menyebut video itu adalah momen ketika massa yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi rumah Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo pada 16 April 2025.

Massa TPUA datang ke rumah Jokowi untuk menuntut dia menunjukkan ijazah aslinya sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadilah mengatakan, pihaknya ingin mendapat klarifikasi terkait keaslian ijazah Jokowi sehingga datang langsung ke Solo.

"Kami ingin tanya langsung kepada Pak Jokowi, benar enggak, begitu gitu ya. Kami harapkan di pengadilan sudah berulang-ulang kita melakukan hal itu dan tidak ditunjuk-tunjukkan juga itu masalahnya," ujar Rizal.

Sementara, dalam pertemuan dengan TPUA, Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya.

Dikutip dari Antara, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah ke TPUA. Menurut dia, TPUA juga tidak berwenang mengatur terkait penunjukan ijazah asli tersebut.

"Tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki," ujar Jokowi. 

Jokowi mengatakan, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah jelas menyampaikan bahwa ia merupakan alumni kampus tersebut. 

Video yang diklaim menampilkan massa menggeruduk rumah Jokowi dalam unggahan 1 September 2025 tidak diberikan konteks secara utuh.

Adapun video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 16 April 2025. Saat itu, massa yang tergabung dalam TPUA itu datang ke rumah Jokowi untuk menuntutnya menunjukkan ijazah aslinya. 

Tempo memverifikasi konten itu dengan pencarian gambar terbalik, mengecek pemberitaan kredibel serta mengecek langsung situs Detik.com. Hasilnya, tangkapan layar berita dan foto tersebut merupakan hasil suntingan pihak yang tidak bertanggung jawab.  



Foto yang digunakan dalam konten itu merupakan hasil jepretan fotografer Reuters, Ajeng Dinar Ulfiana. Foto tersebut diambil saat debat calon presiden dan calon wakil presiden RI pada 12 Desember 2023.

Sejumlah media menggunakan foto tersebut, di antaranya CNBC Indonesia pada 13 Desember 2023 dan CNN Indonesia pada 1 Januari 2024.

Video yang sesuai dengan foto itu terdapat pada menit ke-1:57 dalam video berjudul Anies: Wakanda No More, Indonesia Forever! yang diunggah akun YouTube Kompas.com edisi 12 Desember 2025. Saat itu calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, menyampaikan pernyataan pamungkas dalam segmen terakhir debat bertema Wakanda no more.

Tempo juga menelusuri situs Detik.com dan tidak menemukan berita berjudul Anies Siap Menggantikan Prabowo Menjadi Presiden RI Jika Dalam Keadaan Darurat. Artikel yang ditulis Inkana Putri pada Kamis, 4 September 2025 pukul 08.30 WIB justru berjudul Raih Kepercayaan Publik, Ini Peran Puspenkum Jaga Citra Kejaksaan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan, klaim bahwa situs berita Detik.com memberitakan Anies siap menggantikan Prabowo sebagai presiden dalam keadaan darurat adalah klaim keliru.

Klaim adanya PHK massal di PT Gudang Garam adalah keliru.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri konten tersebut menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen. Salah satu bukti hasil rekayasa kecerdasan buatan itu dapat dilihat pada spanduk yang diusung dalam video konten, di mana tidak ada tulisan yang bisa terbaca dengan jelas.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “demo purnawirawan TNI tuntut pemakzulan wapres” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke video kanal YouTube KOMPASTV “[FULL] Alasan Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Lagi ke DPR, Desak Pemakzulan Wapres Gibran”.
Dalam video yang tayang Agustus 2025 itu, diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) mengirimkan surat kedua kepada MPR, DPR, dan DPD untuk kembali mendesak pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. FPP TNI menilai kedudukan Gibran sebagai wakil presiden adalah hasil proses politik dengan rekayasa hukum dan pelanggaran konstitusi.
“Hingga hari ini, surat pertama tidak mendapat tanggapan maupun respon. Kami mengirimkan surat kedua kepada MPR, DPD, dan DPD dengan substansi yang sama, yakni menuntut agar proses pemakzulan segera diproses dan ditindaklanjuti sesuai konstitusi,” ujar Eks Wakil Panglima TNI Fachrul Razi kepada KOMPASTV, Jumat (29/8/2025).
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “video demo purnawirawan TNI tuntut pemakzulan wapres”.

Unggahan video berisi klaim “demo purnawirawan TNI tuntut pemakzulan wapres” merupakan konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)