Tempo memverifikasi konten dengan mesin pencarian Google dan sumber kredibel. Hasilnya, pendaftaran petugas haji 2026 belum dibuka. Sedangkan tautan yang dicantumkan pada unggahan teridentifikasi sebagai upaya phishing atau penipuan untuk mengambil data pribadi pengguna.

Berdasarkan pencarian menggunakan Google, tidak ada pemberitaan dari media dan sumber resmi yang mengumumkan pembukaan seleksi petugas haji tahun 2026. Hingga hari ini, Kementerian Agama bahkan belum mendapat kepastian jumlah kuota jemaah haji Indonesia yang rencananya dirilis pada 10 Juli 2025 lalu. 

Keterlambatan pengumuman oleh Pemerintah Arab Saudi ini, kata Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, di luar kendali Pemerintah Indonesia.

Pada 2025 silam, konten menyesatkan dengan narasi pendaftaran petugas haji juga beredar. Unggahan di Facebook itu disertai gambar ilustrasi Kabah dan para jemaah haji dengan judul Pendaftaran Lowongan Kerja Petugas Haji Tingkat Pusat 2025. 

Namun saat tautan itu diklik, Indohub.vercel.app/lowonganmedispetugashaji berisi formulir pengisian data pribadi pendaftar seperti nomor HP dan nama lengkap. Tim Cek Fakta Tempo membongkarnya dalam artikel ini.

Dilansir Tempo, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Ahmad Fauzin meminta masyarakat untuk waspada, tidak mudah percaya, dan mengecek di situs web Kemenag atau media sosial resmi @kemenag_ri. 



Menurut IPQuality Score, sebuah perusahaan keamanan siber dan pendeteksi penipuan, tautan https://newstoolsss.com/form/Pendaftaranpetugashaji2026 terindikasi sebagai tautan yang tidak aman dan mengandung phishing, lantaran meminta nama lengkap dan nomor ponsel. 

Phishing adalah salah satu bentuk kejahatan siber yang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan jahat.

Pengamat sekuriti dan finansial dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengatakan phishing sudah lama menjadi alat untuk mengelabui korban. Biasanya, phishing dilakukan melalui alamat e-mail. Namun sekarang, umum dilakukan lewat sarana komunikasi lain, seperti SMS, WhatsApp, atau media sosial populer lainnya. "Phishing jelas mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai oleh setiap pengguna media sosial," kata Alfons, dikutip dari Tempo.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa tautan yang beredar di Facebook untuk mendaftar sebagai petugas haji 2026 adalah keliru. Pendaftaran petugas haji 2026/1447 H hingga saat ini belum dibuka. Sedangkan tautan yang dicantumkan pada unggahan teridentifikasi sebagai upaya phishing.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran dengan memasukkan gambar tangkapan layar tersebut ke mesin pencarian foto Google Image Search.

Hasilnya ditemukan gambar serupa pada artikel gelora.co yang diunggah Sabtu (19/7/2025) berjudul “Kaesang Janji PSI Besar di 2029″ dengan tanggal tayang sama dengan konten yang disebarkan oleh akun Tiktok “@yanks0058”.

Pembuat konten yang disebarkan oleh akun Tiktok “@yanks0058” memanipulasi judul artikel tersebut dengan “Kaesang: Rakyat Banyak Sekali Yang Memaksa Saya Untuk Jadi Presiden”.

Artikel tersebut juga sama sekali tidak membahas terkait paksaan rakyat yang meminta Kaesang jadi presiden. Artikel itu membahas pidato Kaesang usai terpilih sebagai Ketua Umum PSI periode 2025-2029, Sabtu (19/7/2025) di Solo.

Faktanya judul asli artikel tersebut adalah “Kaesang Janji PSI Besar di 2029”.

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com
Tim Cek Fakta kompas.com menelusuri menggunakan teknik reverse image search untuk mengecek jejak digital video yang beredar. Hasil pencarian mengarah ke kanal YouTube Free West Papua Campaign dan Alex Sobel. Terdapat keterangan dalam video tersebut yang menyebut Sobel (anggota parlemen Britania Raya) menyinggung kunjungan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat pada April 2025.
Sobel mempertanyakan perjanjian mineral pada 2024 dengan Indonesia, serta mempertimbangkan aspek HAM. Tidak ada ucapan Sobel mengenai referendum negara baru.
Untuk diketahui, PBB tidak berwenang memberikan referendum begitu saja. Di tingkat internasional, organisasi internasional seperti PBB dapat meminta atau mengesahkan referendum guna mengizinkan penduduk suatu wilayah atau negara memutuskan apakah akan bergabung dengan negara lain, menjadi negara merdeka, atau menyetujui suatu konstitusi. Hasil referendum ada di tangan penduduk wilayah itu.
Dari penelusuran di laman resmi PBB (news.un.org), tidak ada pembahasan mengenai pelaksanaan referendum lima negara baru tersebut.

Unggahan berisi klaim “PBB memutuskan referendum 5 negara baru, 3 dari Indonesia” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam deskripsi akun TikTok “bpn_tanahgratis28”. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian ATR/BPN (atrbpn.go.id) melainkan mengarahkan warganet untuk bergabung ke sebuah grup Telegram. 

TurnBackHoax kemudian melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “pembuatan sertipikat tanah gratis BPN” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan adanya program tersebut.

Melalui unggahan di akun Instagram resmi Kementerian ATR/BPN “kementerian.atrbpn”, masyarakat diimbau agar waspada terhadap modus penipuan berkedok pengurusan sertipikat tanah gratis.

“Halo #SobATRBPN, bersama ini kami informasikan bahwa akun tidak resmi yang beredar di media sosial TikTok merupakan hoaks,” tulis Kementerian ATR/BPN pada Selasa (22/7/2025). 

Seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi:

Laman www.atrbpn.go.id 

Instagram kementerian.atrbpn 

X kem_atrbpn  

YouTube atrbpnyoutube 

hotline WhatsApp pengaduan 0811-1068-0000

aplikasi Sentuh Tanahku

Unggahan berisi tautan “pembuatan sertipikat tanah dan balik nama gratis dari BPN” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).