Faktanya, penelusuran KPK yang berkoordinasi dengan PPATK membuktikan tidak adanya rekening atas nama Joko Widodo di luar negeri. Jadi, unggahan video berisi klaim “Purbaya ungkap hasil korupsi Jokowi disembunyikan di 32 rekening asing” merupakan konten palsu (fabricated content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran penghapusan data pinjol dari OJK. Penelusuran mengarah pada unggahan dari OJK melalui akun resminya @ojkindonesia.
Dalam unggahannya, OJK meminta masyarakat waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. 
"OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online," tulis OJK dalam pernyataannya.
OJK meminta masyarakat selalu mengecek dahulu kebenaran informasi yang diterima ke kontak OJK 157.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran penghapusan data pinjol dari OJK, tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka situs resmi PLN, PLN.co.id namun kami tidak menemukan program yang dimaksud.
Penelusuran dilanjutkan dengan membuka akun resmi PLN di Instagram, @pln_id yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Di sana justru terdapat peringatan agar masyarakat mewaspadai penipuan mengatasnamakan PLN.
"Electrizen, waspadai penipuan dan informasi palsu yang menginformasikan promo listrik gratis dari PLN.
Seluruh informasi terkait PLN dapat diperoleh secara valid dan benar melalui situs web, kanal media sosial resmi, PLN Mobile, dan contact center PLN 123," bunyi unggahan pada 22 Desember 2025.
PLN pun pernah membantah membuat program seperti dalam postingan. Bantahan itu disampaikan dalam artikel berjudul "Viral Pembagian Token Listrik Gratis, Simak Penjelasan PLN" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 23 September 2025.
"PLN memastikan tidak pernah memberikan promo dimaksud," kata Gregorius, saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (23/9/2025)
Gregorius pun menegaskan, informasi promo pembagian token listrik gratis yang beredar adalah hoaks dan indikasi scam.
PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan.
"Informasi tentang promo resmi dari PLN dapat dilihat pada aplikasi PLN Mobile," tuturnya.
Di sisi lain sangat berbahaya untuk membuat situs yang tidak jelas asal-usulnya. Hal ini bisa membawa kita terjebak dalam pencurian data, hingga pinjaman online ilegal.

Postingan tautan pendaftaran voucer listrik gratis dari PLN adalah hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim Amerika Serikat melarang sertifikat halal di Indonesia. Penelusuran mengarah pada artikel berita dari merdeka.com berjudul "Donald Trump Protes Keras Aturan Sertifikat Produk Halal Indonesia, Dinilai Menghambat Perdagangan AS" yang tayang pada 24 April 2025.
Dalam artikel ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keberatan terhadap program sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-undang (UU) RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Protes AS ini tertuang dalam dokumen United States Trade Representative (USTR) yang dirilis pada 31 Maret 2025.
Pemerintahan Donald Trump merasa aturan produk impor wajib bersertifikat halal ini dapat menghambat perdagangan AS. Terlebih, program tersebut menyasar berbagai komoditas yang selama ini diperdagangkan ke pasar Indonesia.
Pemerintah AS juga menyoroti Keputusan Menteri Agama (Kemenag) No. 748/2021 menguraikan berbagai macam produk yang memerlukan sertifikasi halal. Peraturan ini diubah dengan Keputusan Kemenag No. 944/2024 untuk kategori makanan dan minuman. Perubahan regulasi ini dianggap sewenang-wenang bagi produk impor asal AS.
Pemerintah AS juga menyoroti Keputusan Menteri Agama (Kemenag) No. 748/2021 menguraikan berbagai macam produk yang memerlukan sertifikasi halal. Peraturan ini diubah dengan Keputusan Kemenag No. 944/2024 untuk kategori makanan dan minuman. Perubahan regulasi ini dianggap sewenang-wenang bagi produk impor asal AS.
AS khawatir bahwa peraturan sertifikasi produk halal tersebut akan memperpanjang alur birokrasi. Selain itu, kebijakan sertifikat produk impor wajib halal ini juga meningkatkan biaya tambah bagi perusahaan importir asal AS.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim Amerika Serikat melarang sertifikat halal di Indonesia telah diklarifikasi. Faktanya, AS tidak melarang tetapi keberatan dengan adanya sertifikat halal.