Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran peralihan BPJS Mandiri ke BPJS Gratis.
Sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com telah mengkonfirmasi ke BPJS Kesehatan mengenai klaim link pendaftaran peralihan BPJS. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyampaikan link pendaftaran tersebut adalah hoaks.
"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut," kata Rizzky Anugerah kepada Liputan6.com, dikutip pada 16 Agustus 2025.
Rizzky pun meminta agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan.
"Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165," ujar dia.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, link pendaftaran peralihan BPJS Mandiri ke BPJS Gratis adalah tidak benar.
BPJS Kesehatan menyatakan, tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut.

Pria dalam video bukanlah Bupati Pati, Sudewo, melainkan peserta aksi yang melakukan orasi.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, seorang pria berpakaian kemeja putih lengan panjang, mengenakan sarung ungu dan peci hitam, membacakan pernyataan tertulis yang mengatasnamakan Sudewo.

Namun, pernyataan itu bukanlah pernyataan resmi Sudewo. Pernyataan tersebut disusun oleh massa aksi sebagai bagian dari orasi.

Video serupa menampilkan pembacaan pernyataan itu dapat dilihat di kanal YouTube ini.

Adapun sejauh ini Sudewo belum menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

Sebaliknya, ia justru menolak lengser dengan alasan telah dipilih rakyat secara konstitusional.

Di sela aksi demo pada Rabu (13/8/2025) Sudewo menyampaikan kepada wartawan bahwa ia enggan mundur.

"Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme," kata Sudewo dikutip dari Kompas TV.

Merespons aspirasi warga, muncul usulan diadakannya hak angket pelengseran Sudewo.

Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra Bahtra Banong menyampaikan, DPRD Kabupaten Pati dapat membentuk panitia khusus (Pansus) hak angket.

Pansus hak angket ini nantinya dapat menjadi saluran Sudewo untuk menyampaikan klarifikasi.

"Nanti kan di sana ada momen klarifikasi, di sanalah nanti beliau pasti akan menyampaikan itu. Nah, kalau dinyatakan misalnya dia tidak bersalah ya harus dinyatakan tidak bersalah," ujar Bahtra.

Usulan hak angket tersebut, menurut Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, telah memenuhi syarat secara formal.

Video peserta aksi membacakan pernyataan tertulis mengatasnamakan Sudewo disebarkan dengan konteks keliru.

Pernyataan itu bukanlah pernyataan resmi Bupati Pati untuk mundur, melainkan bagian dari orasi demo pada Rabu (13/8/2025).

Sejauh ini, Sudewo menolak lengser dengan alasan dipilih rakyat secara konstitusional.

Video yang diklaim menampilkan Sekretaris Umum PGI, Pendeta Darwin Darmawan menawarkan bantuan kesejahteraan dan pembangunan gereja merupakan hasil manipulasi.

Konten itu hoaks dan perlu diluruskan karena ada indikasi sebagai modus penipuan.

Dalam video aslinya, Pendeta Darwin mengucapkan selamat ulang tahun terhadap Huria Kristen Indonesia.

Setelah dicek menggunakan video  Hive Moderation, suara Pendeta Darwin terdeteksi dihasilkan oleh AI. 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pembukaan blokir rekening oleh PPATK dikenai biaya Rp100.000. Penelusuran mengarah pada akun Instagram resmi PPATK yang berisi unggahan mengenai Waspada, Modus penipuan mengatasnamakan PPATK masih mengintai.
"Seluruh layanan publik PPATK tidak dipungut biaya apapun alias gratis! Jika ada informasi yang memerlukan konfirmasi PPATK, bisa langsung menghubungi via Whatsapp resmi PPATK di 082112120195," demikian pernyataan akun Instagram ppatk_indonesia yang dikutip pada Sabtu (16/8/2025).
PPATK membagikan postingan soal ciri-ciri modus penipuan, yakni:
PPATK menegaskan, hanya berkoordinasi dengan lembaga resmi dalam pelaksanaan tugasnya. PPATK tidak pernah menghubungi secara langsung masyarakat secara perorangan terkait penghentian transaksi.
"Jika anda dihubungi oleh pihak yang mengaku mengatasnamakan PPATK, ini yang harus dilakukan: jangan panik, jangan berita data pribadi apapun, dan segera laporkan ke kontrak resmi PPATK di 021195, call 195@ppatk.go.id, dan 082112120195," demikian unggahan PPATK.
Penelusuran juga mengarah pada artikel dari Antara, "Komisi XI ingatkan publik pembukaan blokir rekening oleh PPATK gratis"
Dalam artikel ini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa pembukaan blokir rekening oleh PPATK tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal itu disampaikannya menanggapi isu viral yang menyebut adanya kewajiban membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir.
"Untuk pembukaan blokir rekening yang dilakukan PPATK tidak perlu membayar apapun. Semua pejabat bank sudah menyatakan bahwa aktivasi rekening yang sebelumnya dibekukan PPATK tidak menggunakan mekanisme pemotongan atau pembayaran Rp100 ribu seperti yang ramai dibicarakan," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin 11 Agustus 2025.
Menurutnya, pemerintah melalui PPATK telah mengaktifkan kembali rekening-rekening yang diblokir, terutama yang berstatus dormant atau tidak aktif dalam beberapa bulan terakhir, sesuai aturan yang berlaku.
Kebijakan penutupan rekening tidak aktif ini, kata Misbakhun, bertujuan mencegah penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal, seperti judi online, transfer ilegal, dan penipuan perbankan.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kepala PPATK untuk membuka seluruh blokir rekening tanpa pungutan apapun, yang kemudian diikuti oleh seluruh perbankan nasional, baik Himbara maupun swasta.
"Aktivasi rekening yang sebelumnya diblokir tidak ada ketentuan pembayaran, iuran, atau biaya sejenis apapun. Semuanya gratis. Mungkin pernyataan yang beredar sebelumnya disampaikan sebelum adanya arahan Presiden," tuturnya.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pembukaan blokir rekening oleh PPATK dikenai biaya Rp100.000, tidak benar.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, untuk pembukaan blokir rekening yang dilakukan PPATK tidak perlu membayar apapun. Semua pejabat bank sudah menyatakan bahwa aktivasi rekening yang sebelumnya dibekukan PPATK tidak menggunakan mekanisme pemotongan atau pembayaran Rp100 ribu seperti yang ramai dibicarakan.