KOMPAS.com - Di media sosial beredar video yang diklaim menunjukkan kondisi Rusia setelah diguncang gempa bumi dan dilanda tsunami pada 29 Juli 2025.
Namun berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut adalah hasil manipulasi berbasis artificial intelligence (AI).
Video yang diklaim menunjukkan kondisi Rusia setelah diguncang gempa bumi dan dilanda tsunami dibagikan oleh akun Facebook ini pada Sabtu (2/8/2025).
Berikut narasi yang dibagikan:
Kondisi Rusia pasca gempa bumi dan Tsunami Semoga cepat berlalu...
Video itu menampilkan gelombang besar yang menerjang sebuah kota di pesisir. Kemudian, video itu menampilkan situasi kota yang hancur lebur.
(GFD-2025-28262) [HOAKS] Video Kondisi Rusia Setelah Gempa dan Tsunami adalah Hasil Manipulasi AI
Sumber:Tanggal publish: 04/08/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan visual yang sama di artikel AAP Fact Check, 10 Maret 2025.
Awalnya, video itu dibagikan oleh pengguna Facebook dari Papua Nugini pada Maret 2025. Sebagian pengguna internet menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di Brasil.
Namun, tidak ada laporan mengenai peristiwa tsunami atau bahkan peringatan tsunami di Brasil dalam dua tahun terakhir.
Sebaliknya, AAP Fact Check mengidentifikasi sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan video tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis AI.
Misalnya, video itu memperlihatkan sejumlah mobil terendam banjir di luar bandara. Nama bandara tidak tertulis jelas, meski samar-samar dapat dibaca "Rio de Janeiro".
Kemudian, salah satu mobil di reruntuhan tampak seperti gabungan dari dua atau tiga model berbeda. Sementara itu, beberapa kendaraan di dekatnya tidak proporsional.
Pakar kecerdasan komputasional Niusha Shafiabady mengatakan kepada AAP Fact Check, kesalahan seperti penulisan teks yang tidak jelas dan gerakan yang janggal merupakan indikator bahwa video telah dibuat atau dimanipulasi dengan teknologi AI.
Awalnya, video itu dibagikan oleh pengguna Facebook dari Papua Nugini pada Maret 2025. Sebagian pengguna internet menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di Brasil.
Namun, tidak ada laporan mengenai peristiwa tsunami atau bahkan peringatan tsunami di Brasil dalam dua tahun terakhir.
Sebaliknya, AAP Fact Check mengidentifikasi sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan video tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis AI.
Misalnya, video itu memperlihatkan sejumlah mobil terendam banjir di luar bandara. Nama bandara tidak tertulis jelas, meski samar-samar dapat dibaca "Rio de Janeiro".
Kemudian, salah satu mobil di reruntuhan tampak seperti gabungan dari dua atau tiga model berbeda. Sementara itu, beberapa kendaraan di dekatnya tidak proporsional.
Pakar kecerdasan komputasional Niusha Shafiabady mengatakan kepada AAP Fact Check, kesalahan seperti penulisan teks yang tidak jelas dan gerakan yang janggal merupakan indikator bahwa video telah dibuat atau dimanipulasi dengan teknologi AI.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan kondisi Rusia setelah diguncang gempa bumi dan dilanda tsunami adalah hoaks.
Video tersebut sudah pernah beredar pada Maret 2025 dan memiliki sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan adanya manipulasi berbasis AI.
Video tersebut sudah pernah beredar pada Maret 2025 dan memiliki sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan adanya manipulasi berbasis AI.
Rujukan
(GFD-2025-28261) [KLARIFIKASI] Golkar Bantah Munaslub untuk Lengserkan Bahlil
Sumber:Tanggal publish: 04/08/2025
Berita
KOMPAS.com - Partai Golkar disebut akan melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Bahlil Lahadalia dari posisi ketua umum.
Melalui narasi yang beredar di media sosial, Munaslub Partai Golkar dilatarbelakangi oleh kinerja Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabinet Merah Putih yang dinilai merusak citra pemerintah.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu keliru dan perlu diluruskan.
Informasi mengenai munaslub Partai Golkar untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, dan ini.
Berikut teks yang tertera pada awalan video yang diunggah salah satu akun pada Kamis (31/7/2025):
Munaslub Golkar Ganti Bahlil, Istana Sudah Beri Restu!
Sementara, berikut penggalan teks pada unggahannya:
Munaslub Golkar Ganti Bahlil, Istana Sudah Beri Restu!
Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kembali mencuat. Kabar yang beredar menyebut istana sudah merestui ketua umum Bahlil Lahadalia diganti.
Dorongan agar Bahlil diganti menguat lantaran dia terlalu Jokowi yang oleh kalangan internal mulai dianggap aib.
Melalui narasi yang beredar di media sosial, Munaslub Partai Golkar dilatarbelakangi oleh kinerja Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabinet Merah Putih yang dinilai merusak citra pemerintah.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu keliru dan perlu diluruskan.
Informasi mengenai munaslub Partai Golkar untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, dan ini.
Berikut teks yang tertera pada awalan video yang diunggah salah satu akun pada Kamis (31/7/2025):
Munaslub Golkar Ganti Bahlil, Istana Sudah Beri Restu!
Sementara, berikut penggalan teks pada unggahannya:
Munaslub Golkar Ganti Bahlil, Istana Sudah Beri Restu!
Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kembali mencuat. Kabar yang beredar menyebut istana sudah merestui ketua umum Bahlil Lahadalia diganti.
Dorongan agar Bahlil diganti menguat lantaran dia terlalu Jokowi yang oleh kalangan internal mulai dianggap aib.
Hasil Cek Fakta
Politikus senior Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid membantah narasi yang beredar.
"Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Itu isu murahan yang tidak perlu direspons," kata Nurdin pada Jumat (1/8/2025) dikutip dari pemberitaan Antara.
Sampai saat ini, Partai Golkar masih diketuai Bahlil dan konsolidasinya terus berjalan baik di pusat maupun di daerah.
"Suasana dan kondisi Partai Golkar yang solid membuat seluruh kader Partai Golkar di pusat dan daerah fokus mendukung dan melaksanakan berbagai program strategis pemerintahan Prabowo–Gibran," lanjutnya.
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar juga membantah narasi mengenai munaslub.
Sebagaimana diwartakan Kompas.com, isu munaslub muncul sekitar pertengahan 2024, ketika Partai Golkar masih dipimpin Airlangga Hartarto.
Airlangga dikabarkan melobi sejumlah pengurus DPD dan ormas Partai Golkar untuk dukungannya sebagai ketua umum periode berikutnya. Manuver dilakukan Airlangga sejak Juni 2024.
Meski enggan mengungkap nama, tetapi Anggota Dewan Pakar Partai Golkar saat itu, Ridwan Hisjam mengatakan, ada tiga kelompok yang mendorong dilangsungkannya munaslub.
Namun setelah itu, Airlangga menyatakan mundur dari posisi ketua umum Partai Golkar pada 11 Agustus 2024.
Adapun Ketua Umum Depinas SOKSI Ahmadi Noor Supit berpendapat, potensi kekuatan Partai Golkar bersatu dalam kepemimpinan Bahlil Lahadalia selaku ketua umum.
"Menurut kita semua di SOKSI, beliau adalah luar biasa mencoba menyatukan semua yang tadinya tercerai-berai," ucap Supit.
"Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Itu isu murahan yang tidak perlu direspons," kata Nurdin pada Jumat (1/8/2025) dikutip dari pemberitaan Antara.
Sampai saat ini, Partai Golkar masih diketuai Bahlil dan konsolidasinya terus berjalan baik di pusat maupun di daerah.
"Suasana dan kondisi Partai Golkar yang solid membuat seluruh kader Partai Golkar di pusat dan daerah fokus mendukung dan melaksanakan berbagai program strategis pemerintahan Prabowo–Gibran," lanjutnya.
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar juga membantah narasi mengenai munaslub.
Sebagaimana diwartakan Kompas.com, isu munaslub muncul sekitar pertengahan 2024, ketika Partai Golkar masih dipimpin Airlangga Hartarto.
Airlangga dikabarkan melobi sejumlah pengurus DPD dan ormas Partai Golkar untuk dukungannya sebagai ketua umum periode berikutnya. Manuver dilakukan Airlangga sejak Juni 2024.
Meski enggan mengungkap nama, tetapi Anggota Dewan Pakar Partai Golkar saat itu, Ridwan Hisjam mengatakan, ada tiga kelompok yang mendorong dilangsungkannya munaslub.
Namun setelah itu, Airlangga menyatakan mundur dari posisi ketua umum Partai Golkar pada 11 Agustus 2024.
Adapun Ketua Umum Depinas SOKSI Ahmadi Noor Supit berpendapat, potensi kekuatan Partai Golkar bersatu dalam kepemimpinan Bahlil Lahadalia selaku ketua umum.
"Menurut kita semua di SOKSI, beliau adalah luar biasa mencoba menyatukan semua yang tadinya tercerai-berai," ucap Supit.
Kesimpulan
Narasi mengenai munaslub untuk mengganti Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak benar.
Politikus senior Partai Golkar membantah narasi itu.
Wacana munaslub Partai Golkar muncul pada 2024, saat Partai Golkar masih dipimpin Airlangga Hartarto. Namun isu itu meredam setelah Airlangga mundur dari posisi ketua umum.
Politikus senior Partai Golkar membantah narasi itu.
Wacana munaslub Partai Golkar muncul pada 2024, saat Partai Golkar masih dipimpin Airlangga Hartarto. Namun isu itu meredam setelah Airlangga mundur dari posisi ketua umum.
Rujukan
- https://www.facebook.com/KantorBeritaPolitikRMOL/videos/3756246131351351
- https://www.facebook.com/detik.pontianak/videos/1317884559900763/
- https://www.facebook.com/kalbarinside12/videos/1292647168975744/
- https://www.facebook.com/reel/1675356939830077
- https://www.facebook.com/reel/727500723607125
- https://www.antaranews.com/berita/5008053/nurdin-halid-tegaskan-isu-munaslub-golkar-adalah-hoaks
- https://nasional.kompas.com/read/2025/05/20/09271031/bantah-munaslub-golkar-soksi-kita-capek-tercerai-berai
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2025-28260) [HOAKS] Eks Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury Tawarkan Dana Bantuan dari Pemerintah Australia
Sumber:Tanggal publish: 02/08/2025
Berita
KOMPAS.com - Sebuah video yang tersebar di media sosial mengeklaim mantan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama (Bimas Kristen Kemenag), Thomas Pentury menawarkan bantuan dari Pemerintah Australia.
Menurut narasi dalam unggahan, bantuan diberikan untuk kesejahteraan umat Kristen dan pembangunan gereja di Indonesia.
Namun, setelah ditelusuri video itu merupakan hasil manipulasi berbasis artificial intelligence.
Video yang mengeklaim Thomas Pentury menawarkan bantuan dari Pemerintah Australia untuk umat Kristen di Indonesia salah satunya dibagikan akun Facebook ini.
Warganet yang ingin mendapat dana bantuan diminta menghubungi nomor WhatsApp yang tertera dalam unggahan.
Berikut narasi yang disampaikan dalam unggahan:
Program dana bantuan DAP untuk umat kristen di seluruh wilayah indonesia yang di salurkan melalui Bimas Kristen Kementerian Agama RI hingga 2 miliar di tahun 2025.
Bantuan ini bertujuan untuk kesejahteraan saudara saudari umat kristen serta pembangunan gereja di berbagai wilayah indonesia.
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang mengeklaim mantan Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury menawarkan bantuan dari pemerintah Australia
Menurut narasi dalam unggahan, bantuan diberikan untuk kesejahteraan umat Kristen dan pembangunan gereja di Indonesia.
Namun, setelah ditelusuri video itu merupakan hasil manipulasi berbasis artificial intelligence.
Video yang mengeklaim Thomas Pentury menawarkan bantuan dari Pemerintah Australia untuk umat Kristen di Indonesia salah satunya dibagikan akun Facebook ini.
Warganet yang ingin mendapat dana bantuan diminta menghubungi nomor WhatsApp yang tertera dalam unggahan.
Berikut narasi yang disampaikan dalam unggahan:
Program dana bantuan DAP untuk umat kristen di seluruh wilayah indonesia yang di salurkan melalui Bimas Kristen Kementerian Agama RI hingga 2 miliar di tahun 2025.
Bantuan ini bertujuan untuk kesejahteraan saudara saudari umat kristen serta pembangunan gereja di berbagai wilayah indonesia.
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang mengeklaim mantan Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury menawarkan bantuan dari pemerintah Australia
Hasil Cek Fakta
Jika dicermati lebih teliti, gerakan bibir dan perkataan Thomas Pentury dalam video tidak sinkron. Hal itu mengindikasikan konten video tersebut merupakan hasil rekayasa.
Setelah ditelusuri, video yang menampilkan Thomas Pentury identik dengan unggahan di kanal YouTube ini pada 21 Oktober 2021.
Dalam video aslinya, Thomas tidak menawarkan dana bantuan dari Pemerintah Australia kepada umat Kristen di Indonesia.
Namun, dia menyampaikan ucapan selamat terkait penyelenggaraan sidang Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) pada 26 hingga 31 Oktober 2021.
Lalu, bagaimana suara Thomas Pentury itu dimanipulasi?
Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Thomas Pentury dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Probabilitasnya mencapai 95,7 persen.
Sebelumnya, di media sosial juga muncul konten manipulasi yang mengeklaim Dirjen Bimas Kristen Kemenag, Jeane Marie Tulung menginformasikan soal bantuan kesejahteraan umat dan pembangunan gereja.
Penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com bisa dilihat di sini.
Setelah ditelusuri, video yang menampilkan Thomas Pentury identik dengan unggahan di kanal YouTube ini pada 21 Oktober 2021.
Dalam video aslinya, Thomas tidak menawarkan dana bantuan dari Pemerintah Australia kepada umat Kristen di Indonesia.
Namun, dia menyampaikan ucapan selamat terkait penyelenggaraan sidang Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) pada 26 hingga 31 Oktober 2021.
Lalu, bagaimana suara Thomas Pentury itu dimanipulasi?
Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Thomas Pentury dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Probabilitasnya mencapai 95,7 persen.
Sebelumnya, di media sosial juga muncul konten manipulasi yang mengeklaim Dirjen Bimas Kristen Kemenag, Jeane Marie Tulung menginformasikan soal bantuan kesejahteraan umat dan pembangunan gereja.
Penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com bisa dilihat di sini.
Kesimpulan
Video yang mengeklaim Thomas Pentury menawarkan bantuan dari pemerintah Australia untuk umat Kristen di Indonesia merupakan konten hasil manipulasi berbasis AI generatif.
Di video aslinya ia menyampaikan ucapan selamat terkait penyelenggaraan sidang Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) pada 26 hingga 31 Oktober 2021.
Suara yang ada dalam unggahan dihasilkan AI generatif. Kemudian, suara yang sudah dimanipulasi itu ditempel pada video asli yang sudah tayang sejak 2021.
Di video aslinya ia menyampaikan ucapan selamat terkait penyelenggaraan sidang Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) pada 26 hingga 31 Oktober 2021.
Suara yang ada dalam unggahan dihasilkan AI generatif. Kemudian, suara yang sudah dimanipulasi itu ditempel pada video asli yang sudah tayang sejak 2021.
Rujukan
(GFD-2025-28259) Cek Fakta: Hoaks Artikel Bebasnya Tom Lembong dan Hasto karena Perintah Jokowi
Sumber:Tanggal publish: 04/08/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan artikel yang mengklaim pembebasan Tom Lembong dan Hasto karena perintah Jokowi. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 2 Agustus 2025.
Dalam postingannya terdapat artikel dari Gelora News berjudul:
"Jokowi ke Hasto dan Tom Lembong, Jokowi: Banyak Berterima Kasih Dengan Saya Kalian Bebas Itu Perintah Saya"
Akun itu menambahkan narasi:
"sudah ku duga dr tadi malam, bhw keputusan wowo ini atas perintah wiwi .. makin runyam aja ni negara 😄😄😄Buang keroknya si Jkw"
Lalu benarkah postingan artikel yang mengklaim pembebasan Tom Lembong dan Hasto karena perintah Jokowi?
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi laman Geloranews.com. Namun kami tidak menemukan artikel seperti dalam postingan.
Penelusuran dilanjutkan dan ada artikel yang identik dengan postingan. Kesamaan terdapat pada foto dan juga waktu artikel diunggah.
Namun dalam artikel asli berjudul "Reuni Angkatan 80 UGM Dituding Settingan, Jokowi: Kalau Tidak Datang Tentu Ramai".
Dalam artikel tersebut terdapat penjelasan mantan Presiden Jokowi terkait kedatangannya pada reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1980.
Artikel itu sama sekali tidak membahas terkait bebasnya Tom Lembong maupun Hasto.
Kesimpulan
Postingan artikel yang mengklaim pembebasan Tom Lembong dan Hasto karena perintah Jokowi adalah tidak benar. Faktanya judul dalam postingan artikel itu merupakan hasil editan.
Rujukan
Halaman: 501/6924
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5304771/original/066765500_1754285758-cek_fakta_gelora.jpg)