Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran DTKS 2026. Penelusuran mengarah pada artikel dari website Kemensos berjudul "Mensos Gus Ipul: DTKS Resmi Dihapus Diganti DTSEN".
Dalam artikel ini dijelaskan, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 5 Februari 2025. Dengan adanya Inpres ini, penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat akan mengacu pada DTSEN.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, dengan ditandatanganinya Inpres tersebut, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak lagi digunakan. DTSEN hadir sebagai data induk baru yang mencakup seluruh penduduk Indonesia, dari lapisan terbawah hingga teratas.
"Ini adalah pertama kalinya Indonesia memiliki data tunggal nasional yang menyangkut seluruh penduduk. DTSEN akan menjadi rujukan utama semua program sosial dan ekonomi ke depan," jelas Gus Ipul, Jumat 21 Februari 2025.
Penelusuran juga mengarah pada artikel berita dari Antara berjudul "Tata cara daftar DTSEN secara online dan offline dengan praktis". Artikel ini menerangkan cara mendaftar DTSEN.
Cara daftar DTSEN secara online
1. Buka portal resmi DTSEN di alamat resmi https://dtsen.data.go.id dan pilih menu registrasi atau daftar.
2. Buat akun dengan memasukkan data sesuai kolom yang tersedia, seperti nama, NIK, nomor telepon, instansi.
3. Lanjut isi formulir pendaftaran lengkap, seperti data individu, anggota keluarga, kondisi ekonomi, pekerjaan, dan alamat. Pastikan data sesuai KTP dan KK.
4. Unggah dokumen pendukung dan dokumen persyaratan yang tersedia di laman DTSEN. Periksa ukuran dan format file sebelum mengunggah.
5. Kirim usulan pendaftaran. Pengajuan akan melewati tahapan verifikasi oleh admin desa, kelurahan, atau tim DTSEN.
6. Jika disetujui, informasi username dan password akun akan diberikan melalui email yang terdaftar.
7. Login kembali melalui laman DTSEN dengan username dan password tersebut. Lalu, masukkan kode OTP dari email.
8. Setelah itu, pemilik dapat mengecek pengumuman dan perkembangan permohonan melalui laman akun tersebut secara berkala. 
Cara daftar DTSEN secara offline
1. Datang ke kantor desa, kelurahan, atau kantor Dinas Sosial setempat sesuai domisili. Sampaikan pada petugas untuk mendaftar atau mengusulkan data pribadi atau keluarga ke DTSEN.
2. Bawa dokumen asli dan fotokopi, seperti KTP, KK, serta dokumen pendukung lain jika ada (surat keterangan tidak mampu, bukti pendapatan).
3. Petugas desa atau kelurahan akan memberikan formulir pendaftaran yang harus diisi.
4. Setelah formulir diisi, data akan di proses melalui musyawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk validasi awal.
5. Bila disetujui, data akan diteruskan ke Dinas Sosial dan entitas terkait untuk verifikasi administratif. Kemudian jika disetujui, data pemohon akan dimasukkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran DTKS 2026, tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran CPNS 2026 untuk penempatan di seluruh Indonesia. Penelusuran mengarah pada artikel berita dari Liputan6.com berjudul "Bocoran Terbaru Rekrutmen CPNS 2026, Siap-Siap Daftar" yang dimuat pada 7 Januari 2026.
Dalam artikel ini, seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS 2026 sedang dipersiapkan. Proses pengadaannya bakal diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), didukung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi terkait lainnya.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pembahasan terkait CASN 2026 sudah digulirkan. Namun pengadaannya masih menunggu kebutuhan formasi dari masing-masing instansi.
"Itu sering kita bahas dalam berbagai forum. Masih menunggu permintaan formasi dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujar Zudan Arif kepada Liputan6.com, Rabu 7 Januari 2026.
Penelusuran juga mengarah pada artikel berita dari Liputan6.com berjudul "Viral Pendaftaran Seleksi CPNS 2026, Simak Panduan Pendaftarannya" yang tayang pada 17 November 2025.
Dalam artikel ini ditegaskan, seluruh proses pendaftaran dan seleksi CPNS 2026 hanya akan dilakukan melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik BKN yakni https://sscasn.bkn.go.id.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran CPNS 2026 untuk penempatan di seluruh Indonesia, tidak benar.

Tirto memulai penelusuran dengan mencari versi video yang sama namun memiliki kualitas visual dan audio yang lebih baik. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan sebuah video serupa yang diunggah oleh akun YouTube @Deny Cagur pada 27 Juni 2020. Video tersebut diunggah dengan judul “Aku PDI Perjuangan, Aku Dudu PKI”. Dalam video ini, tampak jelas sekelompok orang mengenakan atribut dan bendera PDI Perjuangan.

Berbeda dengan video yang beredar di Facebook, unggahan di YouTube tersebut tidak menampilkan transkrip teks. Oleh karena itu, kami mendengarkan secara langsung yel-yel yang diteriakkan dalam video untuk memastikan ucapan yang sebenarnya.

Dari hasil pendengaran yang lebih jelas, yel-yel yang diucapkan adalah sebagai berikut:

“Aku PDI Perjuangan, Aku dudu PKI! HTI J*****, Khilafah Keluar Dari Indonesia!”

Temuan ini menunjukkan bahwa transkrip yang ditampilkan pada video viral di Facebook tidak sesuai dengan ucapan asli dalam video. Frasa yang diklaim sebagai “aku butuh PKI” ternyata merupakan “aku dudu PKI”.

Untuk memastikan makna kata tersebut, Tirto merujuk pada Kawruh Basa. Dalam bahasa Jawa, kata dudu berarti “bukan” dan digunakan untuk menyatakan penolakan, bantahan, atau ketidaksesuaian terhadap suatu pernyataan. Dengan demikian, kalimat “aku dudu PKI” bermakna “aku bukan PKI”.

Penelusuran lebih lanjut melalui mesin pencari juga menunjukkan bahwa video ini telah beredar sejak 2020 dan berulang kali dimunculkan kembali dengan narasi serupa, yakni klaim bahwa kader PDIP mengaku “butuh PKI”. Klaim tersebut telah dibantah sebelumnya, dengan bukti bahwa kata dudu disalahartikan atau dipelintir menjadi butuh.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan kader PDI Perjuangan mengaku “butuh PKI” adalah tidak benar. Narasi yang beredar di media sosial muncul akibat kesalahan penafsiran terhadap ucapan dalam video, sehingga bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Hingga penelusuran dilakukan, tidak ditemukan bukti yang mendukung klaim tersebut. Ucapan yang terdengar dalam video adalah “aku dudu PKI”, yang dalam bahasa Jawa berarti “aku bukan PKI”, sehingga justru menunjukkan penolakan terhadap PKI, bukan pengakuan atau dukungan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.