Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid terkait adanya SPBU yang dibakar massa karena melarang pengisian BBM bagi penunggak pajak kendaraan.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut dengan teknik reverse image search. Hasilnya diketahui bahwa video itu identik dengan unggahan akun Instagram @makassarsociety pada 12 Oktober 2024.

Keterangan dalam unggahan menyebutkan, peristiwa itu merupakan kebakaran SPBU di Subulussalam, Provinsi Aceh.

Dikutip dari Serambinews, lokasi kebakaran berada di  salah satu SPBU di Jalan Teuku Umar Simpang Terminal Terpadu, Subulussalam atau biasa disebut SPBU Oyon pada 10 Oktober 2024.

Berdasarakan keterangan dari kepolisian, kebakaran di SPBU Oyon diduga terjadi akibat korsleting pada mobil pikap yang sedang mengisi BBM.

Awalnya, mobil itu mengalami kebakaran di bagian depan, namun api membesar dan menyambar salah satu tangki pengisian BBM di dekatnya.

Sementara itu, Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun telah menegaskan bahwa informasi soal pembatasan pengisian BBM untuk kendaraan yang menunggak pajak adalah hoaks.

"Informasi itu adalah tidak benar atau hoaks," ujar Roberth MV Dumatubun sebagaimana diberitakan Kompas.com, Kamis (25/9/2025).

Video yang mengeklaim sebuah SPBU milik Pertamina dibakar massa karena adanya larangan mengisi BBM bagi penunggak pajak kendaraan merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Peristiwa dalam video aslinya merupakan momen ketika SPBU di Subulussalam, Provinsi Aceh terbakar pada 10 Oktober 2024. 

Kebakaran itu terjadi karena ada mobil pikap yang mengalami korsleting saat sedang mengisi BBM. 

Dalam tangkapan layar yang beredar, tertera artikel CNN Indonesia diterbitkan pada Jumat, 12 September 2025 pukul 16.30 WIB.

Namun, tidak ditemukan artikel dengan judul seperti narasi yang beredar di portal berita tersebut.

Artikel yang diunggah pada tanggal dan jam yang sama, bukan membahas mengenai RUU Perampasan Aset.

Berikut judul berita asli di situs web CNN Indonesia:

Jokowi Komentari Purbaya: Sangat Bagus, Beda Mazhab dengan Sri Mulyani

Dalam pemberitaan tersebut, Jokowi mengomentari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani.

Terkait RUU Perampasan Aset, Jokowi mengaku sudah mendorong agar DPR segera melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset sebanyak tiga kali selama dirinya menjabat sebagai presiden.

"Seingat saya sudah tiga kali kami mendorong agar RUU Perampasan Aset pada saat itu segera dibahas di DPR. Dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU Perampasan Aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu," ungkapnya pada Jumat, 12 September 2025, dikutip dari Kompas.com.

Tangkapan layar artikel mengenai Jokowi setuju RUU Perampasan Aset asal tidak berlaku bagi mantan presiden merupakan konten hoaks.

Tangkapan layar berita CNN Indonesia diubah judulnya. Artikel aslinya membahas mengenai komentar Jokowi atas Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa.

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi PT Pertamina Patra Niaga untuk mengonfirmasi adanya batasan jangka waktu pengisian BBM.

Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan kepada Kompas.com, Jumat (26/9/2025), informasi tersebut hoaks.  

"Pembatasan pengisian BBM hingga tujuh hari untuk mobil dan empat hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan adalah tidak benar," kata Roberth

"Penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan," tuturnya.

Roberth menambahkan, masyarakat dapat memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi perusahaan, yakni Pertamina Call Center 135 dan akun media sosial resmi Pertamina.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Pertamina menerapkan batasan jangka waktu pengisian BBM adalah hoaks.

Informasi tersebut dibantah oleh Pertamina. Penyaluran BBM tetap bersajalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang telah berlaku.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video anggota DPR ricuh saat sidang RUU Perampasan Aset. Penelusuran menemukan klaim video tersebut identik dengan video dari Youtube KompasTV berjudul Anggota DPD Ngamuk saat Sidang Paripurna pada 12 April 2016.
Berikut teks dalam video tersebut:
"Dewan Perwakilan Daerah atau DPD kini tengah menjadi sorotan. Bukan karena prestasinya mewujudkan aspirasi rakyat, namun karena keributan saat sidang paripurna kemarin"
Sedangkan narasi pada video tersebut sebagai berikut:
"Anggota DPD asal Maluku Utara Basri Samara marah dan membanting mikrophone saat interupsi kepada pimpinan DPD pada sidang paripurna pembukaan masa sidang. Tak puas membanting mikrophone, Basrie pun mendatangi Ketua DPD Irman Gusman.
Kelakuan beringas seperti ini tentunya bukan cerminan dari wakil pilihan rakyat. Tindakan beringas ini berawal dari interupsi yang tidak diindahkan oleh pimpinan sidang karena sidang baru saja dibuka.
Ketua DPD mencoba menangkan anggotanya.
Sebelum kisruh karena Basri Samara, sidang paripurna DPD juga dimulai dengan hujan interupsi saat banyak anggota DPD mencoba menghentikan anggota DPD asal Sulawesi Utara Benny Ramdhani yang memaksa berpidato di podium, meski pimpinan DPD tengah menyampaikan hasil rapat.
Siang sidang DPD diprediksi akan terus memanas pasca polemik pemangkasan masa jabatan Ketua DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.
Tim Liputan Kompas TV"
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video anggota DPR ricuh saat sidang RUU Perampasan Aset, tidak benar.