Merdeka.com melakukan penelusuran dengan mencari informasi resmi terkait pemberian giveaway mobil kepada warga Timor Leste pada setiap akun sosial media milik Baim Wong. Hasilnya, tidak ada satupun akun sosial media miliknya yang memberikan informasi terkait pemberian hadiah tersebut.

Selain itu, menurut catatan merdeka.com pada April 2023 Polda Sumut meringkus MK (25) penipu giveaway yang mencatut nama Baim Wong. Pelaku berhasil menipu korban sebesar Rp 20 juta melalui jejaring media sosial Facebook.

Nama Baim Wong memang sering digunakan sebagai modus penipuan pemberian hadiah.

Adapun Baim sering mengingatkan publik melalui akun Instagram miliknya, @baimwong agar tidak mudah percaya terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan dirinya, seperti unggahannya pada 28 September 2022 dan 2 Januari 2023.

Informasi terkait pemberian hadiah berupa mobil kepada 10 warga Timor Leste yang mengatasnamakan Baim Wong merupakan penipuan. Pasalnya, kasus ini bukanlah yang pertama dimana penipu mengatasnamakan Baim Wong dalam aksi penipuannya.

Baim sendiri sering mengingatkan publik melalui akun Instagram miliknya agar tidak percaya terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan dirinya seperti unggahannya pada 28 September 2022 dan 2 Januari 2023.

Jangan mudah percaya dan periksa setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Referensi:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ZxpWTn9XdK2VeTHiazXgNWeY4jtfEkmm5xhM7CRJqerSSxhoDqh1rV15gVdGu2uJl&id=61559863127357

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02258LRyJWQ9Mraid9tEJnpXJL47sT3hF6wkXa948JKrrQ5oSUWXrKTEDVdErcFjh8l&id=61561852277867

https://www.merdeka.com/sumut/baim-wong-datangi-polda-sumut-atas-penipuan-yang-mencatut-namanya-ini-faktanya.html?page

Pada 2 September 2024 lalu muncul sebuah unggahan video di Youtube memberikan sebuah klaim pada judul Bogor babak belur, rumah & mobil dinas, kaca mall semua pecah diterjang angin kencang.

Namun, setelah disimak dan dilakukan pencarian Google ternyata narator hanya membacakan sebuah artikel yang diunggah oleh Radar Bogor yang berjudul Angin Kencang dan Hujan Deras Guyur Bogor, Papan Reklame Toko di Suryakencana Ambruk”. Dalam artikel tersebut tidak dijelaskan bahwa angin puting sebabkan rumah, mobil dan kaca mall pecah.

Dilansir dari Radar Bogor, angin kencang dan hujan deras yang mengguyur Kota Bogor membuat papan reklame sebuah toko di Jalan Suryakencana, Bogor Tengah rubuh. Meskipun tidak ada korban luka maupun jiwa akibat kejadian tersebut, peristiwa ini menyebabkan Jalan Suryakencana lumpuh total, karena sebagian besar ruas jalan tertutup oleh reklame yang runtuh.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan rumah, mobil dan kaca mall di bogor pecah akibat diterjang angin kencang adalah tidak benar.

Klaim yang mengatakan Bogor diterjang angin kencang hingga rumah, mobil dan kaca mall semua pecah adalah tidak benar. Faktanya angin kencang dan hujan deras yang mengguyur Kota Bogor hanya membuat papan reklame sebuah toko di Jalan Suryakencana, Bogor Tengah rubuh.

Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video pernyataan Ketua BP2MI Benny Rhamdani yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir.

Kami melihat ada kejanggalan dalam video tersebut, di antaranya ada ketidaksinkronan antara gerak bibir dan kata yang diucapkan. Ada kecurigaan bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi deepfake kecerdasan buatan (AI).

Untuk memastikan hal tersebut, kami mengambil tangkapan layar salah satu momen dalam video tersebut lalu menelusurinya dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images.

Hasilnya, kami menemukan bahwa video yang disertakan dalam unggahan tersebut berasal dari video profil BP2MI yang diunggah di YouTube pada Jumat (8/1/2021). Dari video asli, terlihat bahwa pernyataan Benny pada menit 5:03 – 5:15 dimanipulasi untuk memberikan konteks lain seperti dalam video yang disertakan dalam unggahan.

Dalam video aslinya, Benny sama sekali tidak menyinggung soal pemberian bantuan dana Rp1,5 miliar untuk 20 pekerja migran. Ia hanya menyebut bahwa pekerja migran layak mendapatkan pelayanan VVIP dan perlakuan hormat negara.

“Pekerja migran Indonesia layak mendapat pelayanan VVIP mereka adalah pahlawan devisa yang layak mendapatkan perlakuan hormat negara,” bunyi potongan asli suara Benny dalam video.

Penelusuran lanjutan juga mengarahkan kami ke keterangan resmi BP2MI melalui pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI, Hadi Wahyuningrum, yang telah membantah kebenaran klaim video yang beredar di media sosial tersebut.

Yayuk, sapaan Hadi Wahyuningrum, memastikan video yang menampilkan sosok Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengumumkan soal pemberian bantuan dana Rp1,5 miliar untuk 20 pekerja migran adalah hoaks.

“Video yang diedarkan oleh oknum tidak bertanggungjawab di media sosial Facebook dengan akun palsu 'Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI' ini, dapat dipastikan dan kami nyatakan, adalah video palsu atau hoax yang dibuat secara manipulatif menggunakan teknologi deepfake," tutur Hadi dalam jumpa pers di Command Center BP2MI, Jumat (6/9/2024).

Yayuk melanjutkan, bahwa BP2MI tidak pernah memberikan sejumlah uang sebagaimana video yang beredar dan apabila masyarakat menemukan video atau informasi serupa, maka dipastikan bahwa hal tersebut adalah hoaks.

“Kami mengimbau kepada para Pekerja Migran Indonesia untuk berhati-hati terhadap informasi mencurigakan yang berisi penipuan melalui akun palsu yang mengatasnamakan BP2MI," imbuhnya.

Informasi seputar Pekerja Migran Indonesia, hanya dapat diakses melalui akun resmi BP2MI, yakni situs bp2mi.go.id, akun Facebook @bp2mi.ri, akun Instagram @bp2mi_ri , akun X @bp2mi_ri, akun YouTube BP2MI RI, dan akun TikTok bp2mi_ri.

Jadi, bisa dipastikan ketiga akun Facebook penyebar klaim yaitu “bp2mi”, "Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI", dan “BP2MI”, bukan merupakan akun resmi dari BP2MI.

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, juga memastikan bahwa video yang memperlihatkan sosok dirinya mengumumkan soal pemberian bantuan dana Rp1,5 miliar untuk 20 pekerja migran adalah hoaks.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa video, yang diklaim menampilkan sosok Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengumumkan soal pemberian bantuan dana Rp1,5 miliar untuk 20 pekerja migran, bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Video tersebut merupakan video hasil manipulasi dari video profil lembaga BP2MI berikut. Dalam video aslinya, Ketua BP2MI Benny Rhamdani sama sekali tidak menyinggung soal pemberian bantuan dana Rp1,5 miliar untuk 20 pekerja migran.

Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI, Hadi Wahyuningrum, memastikan lembaganya tidak pernah memberikan bantuan dana seperti yang diungkap dalam video yang beredar.

Kemenkes melalui pernyataan Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yosephine, M.K.M., menjelaskan vaksin HPV merupakan vaksin yang diberikan untuk melindungi perempuan dari risiko terinfeksi virus HPV (Human Papillomavirus), penyebab utama kanker leher rahim atau serviks.

“Cakupan program imunisasi HPV yang luas akan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mengurangi beban penyakit, serta melindungi generasi mendatang dari risiko masalah kesehatan serius,” ujar dr. Prima melalui keterangan resmi, Kamis (2/5/2024).

Lebih lanjut, dr. Prima menjelaskan, target cakupan dari program vaksinasi HPV ini adalah 90 persen pada anak perempuan usia 15 tahun, di tahun 2030. Targetnya sendiri adalah penurunan angka kanker leher rahim menjadi 4 per 100.000 penduduk per tahun, pada tahun 2030. Sasaran utama program ini adalah anak perempuan berusia 9-14 tahun.

Sebagai informasi, mengutip penjelasan dalam laman Kemenkes, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memang merekomendasikan vaksin HPV diberikan pada anak perempuan, mulai usia 9 tahun. Dosisnya, untuk anak 9-14 tahun sebanyak satu atau dua dosis dalam selang waktu 6-12 bulan. Sedangkan, untuk perempuan usia 15-20 tahun, bisa diberikan satu atau dua dosis dalam selang waktu 6 bulan.

Prima menekankan, program pemberian vaksin HPV merupakan wujud komitmen Kemenkes untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim.

Jadi, klaim yang menyebut bahwa pemberian vaksin HPV oleh pemerintah bertujuan untuk melegalkan seks bebas tidak tepat.

“Keberhasilan program ini diharapkan mampu menurunkan angka terjadinya kutil kelamin (genital warts) dalam jangka pendek, dan mengurangi prevalensi kanker serviks dalam jangka panjang,” kata dr. Prima lagi.

Kemudian, terkait klaim yang mengaitkan program pemberian vaksin HPV dan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja bertujuan untuk melegalkan seks bebas, hal ini juga secara tegas telah dibantah oleh Kemenkes.

Sebagai informasi, program penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Salah satunya, memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit.

Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja dimana pemerintah akan menggalakkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Program tersebut di antaranya juga memasukkan edukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, hingga cara melindungi diri serta menolak hubungan seksual.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Mohammad Syahril Sp. P, MPH, menjelaskan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.

Namun, sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Syahril menambahkan, agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut, aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, yang berfungsi sebagai aturan turunan dari PP tersebut.

Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.

“Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata dr. Syahril, Senin (5/8/2024).

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, program vaksin HPV bukan bertujuan untuk melegalkan seks bebas.

Program pemberian Vaksin HPV bertujuan untuk mengurangi risiko terinfeksi kanker leher rahim atau serviks, yang merupakan jenis kanker tertinggi kedua setelah kanker payudara, yang dialami perempuan. Targetnya sendiri adalah penurunan angka kanker leher rahim menjadi 4 per 100.000 penduduk per tahun, pada tahun 2030.

Sementara, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja. Program ini hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah atau pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko.

Jadi, klaim yang menyebut program pemberian vaksin HPV dan penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah bertujuan untuk melegalkan seks bebas bersifat missing context (menyesatkan tanpa tambahan keterangan tertentu).