Dikutip dari Antara, Kementerian ESDM membantah narasi yang mengeklaim pihaknya melarang ojol menggunakan BBM jenis Pertalite.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menjelaskan, hingga saat ini tidak kebijakan yang melarang ojek online mengisi Pertalite.

"Hingga saat ini tidak ada kebijakan apa pun terkait pengaturan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online atau ojol," ujar Dwi Anggia Rabu (24/9/2025).

Anggia pun mengimbau masyarakat untuk merujuk pada sumber resmi Kementerian ESDM terkait informasi BBM.

Setelah ditelusuri, video pemberitaan soal rencana larangan penggunaan Pertalite bagi ojol merupakan unggahan lama.

Video identik dengan unggahan di kanal YouTube Seputar iNews RCTI pada 29 November 2024.

Saat itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan untuk tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran. 

Menurut Bahlil, kendaraan yang digunakan para pengemudi ojek online untuk usaha. Sementara, subsidi BBM tepat sasaran yang disasar pemerintah ditekankan untuk penggunaan transportasi publik.

Namun, ucapan tersebut telah diralat pada Desember 2024.  Bahlil menyampaikan, pengemudi ojol akan tetap mendapatkan subsidi BBM dengan menggunakan skema Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Narasi yang mengeklaim Kementerian ESDM melarang ojol membeli Pertalite pada September 2025 merupakan informasi keliru.

Kementerian ESDM menyebut hingga saat ini tidak ada kebijakan larangan bagi ojek online untuk membeli Pertalite. 

Adapun pemberitaan yang menyebut Menteri ESDM,Bahlil Lahadalia berencana tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima BBM bersubsidi merupakan pemberitaan lama pada November 2024. 

Ucapan Bahlil itu kemudian diralat pada Desember 2024. Saat itu ia Bahlil menyampaikan, pengemudi ojol akan tetap mendapatkan subsidi BBM dengan menggunakan skema UMKM. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, membantah kabar Gunung Guntur erupsi pada Senin (22/9/2025).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut Aah Anwar Saefuloh mengatakan, kilatan cahaya di kawasan gunung aktif Gunung Guntur dan Papandayan merupakan fenomena alam biasa.

Menurut Anwar, fenomena tersebut biasa terjadi pada awan Cumulonimbus dan bukan menunjukkan adanya ancaman erupsi.

"Tidak benar jika ada informasi bahwa fenomena ini adalah erupsi Gunung Guntur," kata Anwar, dikutip dari Antara, Senin (22/9/2025)

Fenomena petir dalam awan itu, kata dia, terjadi akibat akumulasi dan perbedaan muatan listrik di dalam awan badai.

Kristal es bermuatan positif terbawa ke puncak awan, sementara butiran air dan es yang lebih berat bermuatan negatif berkumpul di bagian bawah awan

"Ketidakseimbangan muatan ini menimbulkan pelepasan energi listrik di dalam awan, sehingga muncul kilatan cahaya yang dikenal sebagai intra-cloud lightning atau sheet lightning," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Gunung Guntur erupsi pada Senin (22/9/2025) adalah hoaks.

BPBD Garut menjelaskan, kilatan cahaya dari puncak Gunung Guntur merupakan fenomena alam yang biasa terjadi pada awan Cumulonimbus.

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri foto yang menampilkan Prabowo bersama Anies dalam unggahan akun Facebook “Asmara Asmara” menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan foto serupa pada kanal YouTube Metro TV berjudul “Momen Prabowo ‘Gemas’ Pada Anies”.

Keterangan dalam video menyebutkan bahwa konten itu merupakan momen ketika Prabowo ditetapkan sebagai presiden terpilih dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024). Usai menyampaikan pidato, Prabowo menyapa Anies dan menggenggam erat lengannya.

Jadi, dapat dipastikan bahwa foto itu tidak terkait dengan narasi penunjukkan Anies sebagai Ketua KPK. Sampai saat ini jabatan Ketua KPK masih dipegang oleh Setyo Budiyanto. Setyo menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 usai meraih suara terbanyak dalam pemilihan calon pimpinan KPK yang dilakukan Komisi III DPR RI pada Kamis (21/11/2024). Setyo meraih 46 suara dari 48 anggota Komisi III DPR yang memiliki hak pilih.

Unggahan foto berisi klaim “Prabowo memilih Anies Baswedan jadi ketua KPK” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan di bio profil akun Facebook “Bantuan Pemerintah”. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Kehutanan (kehutanan.go.id). Warganet justru diminta mengisi identitas pribadi seperti nomor telegram aktif dan asal provinsi.
Turnbackhoax kemudian mencari informasi di laman resmi Kementerian Kehutanan (kehutanan.go.id). Diketahui, Kemenhut menargetkan penyaluran 17 juta bibit pohon gratis untuk masyarakat di tahun 2025. Program ini merupakan upaya pemulihan lahan kritis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, saat menelusuri akun Instagram resmi Kemenhut “kemenhut”, Turnbackhoax menemukan unggahan Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan (PPTH) bersama Kemenhut pada Selasa (8/10/2024). Isinya menginformasikan cara untuk mendapatkan bibit pohon gratis, yakni:
Melalui pengajuan surat permohonan bibit Direktorat PPTH, atau;
Datang ke lokasi persemaian terdekat dengan membawa KTP dan mengisi formulir surat permohonan.
Tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran bibit gratis melalui tautan dari Facebook. Unggahan terbaru Instagram Direktorat PPTH (direktoratppth) pada Senin (22/9/2025) juga membantah adanya tautan pendaftaran bibit gratis.
"Belakangan beredar info soal 17 juta bibit gratis untuk masyarakat. Ini hoaks, ya!" tulis Direktorat PPTH di Instagram, Senin (22/9/2025).

Unggahan berisi tautan “pendaftaran bantuan bibit pohon gratis dari Kementerian Kehutanan” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).
(Ditulis oleh Vania)