Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Dedi Mulyadi mewajibkan pembangunan rumah di Jawa Barat menggunakan bambu”. Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Penelusuran mengarah ke pemberitaan terkait Dedi Mulyadi yang akan bangun sekolah menggunakan bambu.

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui pemberitaan media nasional. Pernyataan resmi Dedi Mulyadi hanya menyebutkan pilot project pembangunan sekolah dari bambu, bukan kewajiban untuk seluruh rumah. Tidak ada kebijakan atau peraturan daerah yang mewajibkan seluruh rumah di Jawa Barat menggunakan bambu. Penggunaan bambu baru diwacanakan untuk pembangunan sekolah dan fasilitas tertentu sebagai upaya pemanfaatan material lokal yang ramah lingkungan.

Klaim bahwa "Dedi Mulyadi mewajibkan pembangunan rumah di Jawa Barat menggunakan bambu" merupakan konten yang menyesatkan (misleading content). Pernyataan resmi hanya menyebutkan pembangunan sekolah dari bambu, bukan kewajiban untuk seluruh rumah di Jawa Barat.

Direktur Pemberitaan Kantor Berita ANTARA Irfan Junaidi memastikan artikel yang beredar di WhatsApp itu adalah hoaks dan merupakan produk ANTARA yang telah direkayasa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Jangan salah gunakan nama baik ANTARA untuk menyebarkan berita bohong," kata Irfan Junaidi di Jakarta, Rabu.

Faktanya, berita asli buatan Kantor Berita ANTARA mencantumkan judul "Prabowo tiba di Singapura disambut langsung PM Lawrence Wong".

Artikel yang dirilis pada Senin (16/6) ini, turut menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

Sama sekali tidak ada pembahasan soal Presiden Prabowo perintahkan penangkapan Jokowi terkait kasus ijazah palsu.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia telah mengatur sanksi bagi pelaku penyebaran hoaks melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang tentang Pers.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Terkhusus, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE (UU ITE), pada Pasal 28 Ayat (2) disebutkan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar".

Klaim: Artikel Antara berisi perintah Prabowo menangkap Jokowi terkait kasus ijazah palsu

Rating: Hoaks



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Terdapat watermark bertuliskan "PixVerse.ai" pada pojok kanan atas video.

PixVerse.ai adalah platform yang memungkinkan pengguna membuat video hanya dengan bermodalkan teks, gambar, atau karakter dengan bantuan artificial intelligence (AI).

Watermark di pojok kanan menandakan bahwa video yang beredar dibuat melalui platform tersebut.

Sementara, video yang beredar dibuat dari foto-foto Jokowi, keluarga, dan pejabat yang tersedia di internet.

Misalnya, foto Jokowi yang bersumber dari portal berita Detik.com.

Foto lainnya juga diambil dari portal berita, termasuk foto Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Ada pula foto istri Iriana Jokowi serta istri mantan istri Wapres Ma'ruf Amin, Wury Estu Handayani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketum PSI Kaesang Pangarep, pengacara Pitra Romadoni Nasution, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Pengguna media sosial menyebut konten semacam itu sebagai video "polisi TikTok".

Video tersebut merupakan satire, sebagai bagian dari respons publik atas kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia.

Konten satire dibuat untuk mengkritik kebijakan Jokowi sewaktu menjabat presiden, yang dianggap merugikan masyarakat Indonesia, serta menguntungkan keluarga dan lingkarannya.

Sebelumnya, Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan konten "polisi TikTok" lain dan telah melabelinya sebagai satire. Penelusuran faktanya dapat dibaca di sini dan di sini.

Video polisi menangkap Jokowi, keluarganya, dan sejumlah pejabat merupakan konten satire.

Video itu dibuat dengan PixVerse.ai, yang memungkinkan pengguna mengolah foto menjadi video dengan memanfaatkan teknologi AI.

Sementara, foto Jokowi, keluarganya, dan pejabat diambil dari foto-foto yang tersedia di internet.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek tautan yang dicantumkan dan menemukannya mengarah ke sebuah situs mencurigakan.

Situs tersebut meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif sebagai syarat untuk menjadi penerima bantuan.

Akan tetapi, tidak ditemukan informasi resmi dari Kemensos bahwa mereka membuka pendaftaran penerima bansos melalui Telegram.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan maraknya link bansos yang beredar di media sosial.

"Enggak ada itu, saya kira di medsos (media sosial) itu ada yang benar, ada yang hoaks, ada yang palsu juga gitu," kata Gus Ipul seperti diberitakan Kompas.com, 20 Maret 2025.

Adapun syarat menjadi penerima bansos pemerintah adalah terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS adalah data induk Kemensos untuk mengidentifikasi dan menyeleksi penerima bansos. Pendataan DTKS dilakukan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat.

Kemudian, data diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah, lalu diajukan ke Kemensos.

Dengan demikian, pendaftarannya tidak dilakukan melalui link atau Telegram. Klaim pendaftaran melalui saluran selain yang resmi dari Kemensos merupakan hoaks.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bansos digital sebesar Rp 1,5 juta yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Kemensos tidak menyalurkan bansos melalui Telegram. Syarat menjadi penerima bansos pemerintah adalah terdaftar di DTSEN atau DTKS.