tirto.id - Pada Kamis (30/10/2025), ribuan guru madrasah swasta menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemerintah memberikan kuota pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk guru madrasah swasta.
#inline1 img{max-width: 300px !important;height:auto;margin: 20px auto;}

ADVERTISEMENT

Ketua Umum PB Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, mengatakan pemerintah harus memberikan kesejahteraan yang sama terhadap guru madrasah swasta seperti guru di sekolah negeri.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Sebelum aksi berlangsung, sebelumnya di media sosial sempat beredar narasi bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mewajibkan semua guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026. Hal itu berlaku bagi guru honorer, baik di sekolah dan swasta, yang sudah mengajar 10 tahun.
#inline3 {margin:1.5em auto}
#inline3 img{margin: 0 auto;max-width:300px !important;}

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Salah satu akun Facebook bernama "Wartilia Sari" (arsip) membagikan narasi ini ke grup Facebook "KOMUNITAS GURU SE-INDONESIA".
#inline4 {margin:1.5em 0}
#inline4 img{max-width:300px !important;margin:auto;display:block;}

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

"2026 Pak Purbaya menegaskan Guru Honorer baik di sekolah swasta maupun negeri, minimal Mengajar 10 Tahun wajib di angkat jadi PNS," tulis akun pengunggah pada Minggu (26/10/2025).

Sampai Kamis (30/10/2025), unggahan ini sudah memperoleh 7 komentar dan 5 tanda suka. Di kolom komentar tersebut ada warganet yang mengatakan hoaks, dan ada pula yang bercerita soal anaknya yang menjadi guru honorer selama 18 tahun.

ADVERTISEMENT

Periksa Fakta Purbaya Sebut pada 2026 Guru Honorer Diangkat PNS, Apa Iya?

Klaim ini juga dibagikan oleh akun Facebook lain, tapi dengan narasi yang sedikit berbeda. Akun itu menyebut guru yang diwajibkan PNS merupakan merek-mereka yang sudah mengajar selama lebih dari 15 tahun.

Lantas, bagaimana kebenarannya?

tirto.id - Nama Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa tengah hangat menjadi pembicaraan publik. Berbagai narasi soal Purbaya ramai menghiasai ranah media sosial. Baru-baru ini misalnya, beredar klaim yang menyebut bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demonstrasi untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Purbaya dari kursi Menkeu.Narasi itu disebarkan oleh sejumlah akun di Facebook, di antaranya “Penting Jadi Duit”,“Viral Nusantara”, dan “Nelson Silitonga”(arsip) pada Senin (27/10/2025) dan Selasa (28/10/2025). Keterangan teks pada sejumlah unggahan tersebut menarasikan bahwa BEM UI menggelar aksi demonstrasi dengan tuntutan agar Prabowo mencopot Menkeu Purbaya.“BEM UI tuntut presiden untuk mencopot menkeu purbaya. entah apa maksud dan tujuan BEM UI tetapi ini menuju ke ranah politik dan di tunggangi para elit pilitk yang merasa terganggu oleh ke hadiran purbaya,” tulis keterangan unggahan bertanggal Selasa (28/10/2025).

ADVERTISEMENT

Periksa Fakta BEM UI Gelar Demo Desak Prabowo Copot Purbaya. foto/hotline periksa fakta tirto

Baca juga:Presiden Brasil Bisa Jabat 3 Periode, Prabowo: Kita Enggak Boleh

Baca juga:DPR Yakin Presiden Prabowo Belum Puas Biaya Haji Turun Rp2 Juta

#inline1 img{max-width: 300px !important;height:auto;margin: 20px auto;}

tirto.id - Di jagat maya, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi apapun, termasuk soal bantuan yang berasal dari pemerintah. Di tengah kemudahan akses ini, tak jarang beredar narasi-narasi miring seputar isu finansial.
#inline1 img{max-width: 300px !important;height:auto;margin: 20px auto;}

ADVERTISEMENT

Tirto sebelumnya sempat memeriksa video berisi klaim Mahfud mengajak masyarakat daftar bansos hasil perampasan aset. Klip yang mengajak publik untuk menghubunngi sebuah nomor WhatsApp tersebut terbukti tidak benar.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Konteks asli dari video yang tersebar di media sosial diambil dari sebuah foto momen Mahfud berbicara soal obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 2021 silam.
#inline3 {margin:1.5em auto}
#inline3 img{margin: 0 auto;max-width:300px !important;}

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Masih menyangkut soal bantuan, belakangan beredar tautan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) kesejahteraan rakyat/Kesra tahun 2025 senilai Rp900 ribu. Akun Facebook dengan nama "info terupdate sosial" (arsip) menyebarkan klaim ini pada Rabu (22/10/2025).
#inline4 {margin:1.5em 0}
#inline4 img{max-width:300px !important;margin:auto;display:block;}

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Lengkap dengan poster, akun itu turut menyertakan tautan berdomain Kementerian Sosial (Kemensos). "BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KESRA 2025 TELAH DIBUKA! Mari bersama wujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," begitu bunyi keterangan yang dibubuhkan seolah bantuan ini bersumber dari Kemensos.

Per Rabu (29/10/2025), unggahan ini sudah dibagikan sebanyak tiga kali, dan mendapat 559 tanda suka serta 99 komentar. Sejumlah pengguna Facebook melontarkan keluhan soal bantuan yang kerap kali tak tepat sasaran.

ADVERTISEMENT

Periksa Fakta Hoaks Tautan Pencairan BLT Kesra Periode Oktober 2025.

Narasi serupa juga disebarkan akun Facebook lain, seperti ini.

Namun, bagaimana sebenarnya kebenaran informasi yang berseliweran?

tirto.id - Beredar di media sosial unggahan yang menyebut bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa peretas (hacker) dalam rangka membobol data anggaran di DPR.
#inline1 img{max-width: 300px !important;height:auto;margin: 20px auto;}

ADVERTISEMENT

Narasi tersebut juga menyebut Purbaya berniat menggandeng tim hacker lokal guna menelusuri dan memperkuat sistem keuangan negara, termasuk menelusuri aliran anggaran rakyat yang disebut tersimpan di DPR dan lembaga terkait. Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya transparansi total dalam pengelolaan keuangan negara, dan diklaim disampaikan langsung oleh Purbaya kepada publik.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Klaim ini beredar di sejumlah akun Facebook, antara lain “Lintas Berita”, “Chandra Ismail”, dan “Ardhi Ardhaz”(arsip) pada periode Minggu (26/10/2025) hingga Selasa (28/10/2025).
#inline3 {margin:1.5em auto}
#inline3 img{margin: 0 auto;max-width:300px !important;}

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat gebrakan tak biasa. Kali ini, ia menyampaikan niat untuk menggandeng tim hacker lokal guna menelusuri dan memperkuat sistem keuangan negara, termasuk menelusuri aliran anggaran rakyat yang selama ini tersimpan di DPR dan lembaga terkait," bunyi dari bagian dari takarir unggahan tersebut.
#inline4 {margin:1.5em 0}
#inline4 img{max-width:300px !important;margin:auto;display:block;}

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Periksa Fakta Hoaks Purbaya Akan Sewa Hacker untuk Bobol Data Anggaran DPR.

Langkah ini, menurut Purbaya, merupakan bagian dari upaya transparansi total dalam pengelolaan keuangan negara. Ia bahkan dengan rendah hati menyampaikan kepada publik.

ADVERTISEMENT

“Kalau rakyat izinkan, saya pakai sedikit saja uang rakyat untuk bayar para ahli keamanan siber ini. Mereka akan bantu kita bongkar data anggaran yang selama ini tertutup,” bunyi takarir itu juga, diklaim disebut oleh Purbaya.

Sepanjang Selasa (28/10/2025) hingga Sabtu (8/11/2025) atau selama 11 hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh 7,3 ribu tanda suka, 1,9 ribu komentar dan telah dibagikan sebanyak 179 kali.

Lantas, bagaimana kebenaran klaim itu?