Tim Cek Fakta Murianews.com menemukan, video dengan klaim Jokowi ancam para ulama identik dengan video yang diunggah di kanal YouTube Official iNews yang diunggah 2019 lalu dan kanal YouTube Kemensekneg RI 2016 lalu.



Dalam video unggahan iNews pada 2019 lalu menampilkan Jokowi akan menggigit orang yang berani bermain-main dan mengganggu agenda besar Pemerintah.



Jokowi mengaku bisa menggigit para pengganggu dengan menggunakan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Pidato itu diketahui disampaikan Jokowi dalam dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor.



Kemudian, pada video unggahan kanal Youtube Kemensekneg RI pada 2016 menampilkan Jokowi meminta polisi untuk menangkap dan menindak tegas pengedar narkoba.



Video itu adalah momen ketika Jokowi memberikan sambutan dalam peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional, di kawasan Kota Tua, Jakarta.



Dalam sambutannya Jokowi meminta kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengambil langkah tegas terhadap pengedar narkoba.



Dua pernyataan Jokowi tidak ditujukan kepada para ulama sebagaimana yang dinarasikan dalam unggahan tersebut.



Kesimpulan...

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com, video yang dinarasikan Jokowi ancam ulama merupakan informasi disinformasi jenis misleading content atau konten menyesatkan.



Video itu diketahui merupakan hasil penggabungan dua klip yang berbeda yakni, ancaman Jokowi pada pihak yang mengganggu agenda besar pemerintah dan permintaan pada kepolisian serta BNN dalam menindak tegas pengedar narkoba.



Dua pernyataan Jokowi itu jelas-jelas tidak ditujukan kepada para ulama. Jokowi juga tidak menyinggung ulama dalam dua kesempatan berbeda itu.

Dari penelusuran Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), tautan tidak mengarah ke laman resmi Pospay Klik (pospayklik.posindonesia.co.id). Warganet justru diminta menuliskan asal provinsi, dan nomor handphone yang terhubung dengan akun Telegram.

TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “pengecekan BSU melalui Pospay” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke unggahan Instagram Kementerian Ketenagakerjaan “kemnaker”.

Dilansir dari unggahan pada Minggu (6/7/2025) itu, diketahui kalau alur pengecekan BSU melalui Pospay adalah sebagai berikut:

Mengunduh aplikasi Pospay melalui Play Store atau App Store.
Buka aplikasi Pospay dan klik ikon “i” pada pojok kanan bawah. Pilih ikon “Bantuan Sosial”.
Kemudian pilih “Bantuan Subsidi Upah 2025” dan masukkan NIK untuk mengecek status penerima bantuan.
Jika terdaftar sebagai penerima BSU, lanjutkan dengan memfoto KTP dan mengisi formulir sesuai KTP.
Kemudian klik tulisan “Lihat Syarat dan Ketentuan”, setelah diarahkan pada halaman persetujuan proses data pribadi. Pilih “terima” kemudian pilih “lanjutkan”.
Setelah berhasil akan muncul kode QR untuk verifikasi dan pengambilan bantuan di Kantor Pos/lokasi bayar.

Unggahan berisi tautan Pospay untuk pencairan BSU 2025 itu merupakan konten tiruan (impostor content).

Sebagaimana diwartakan Tirto, kedatangan filantropis dunia sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates, ke Indonesia awal Mei lalu membawa kabar baru dalam bidang kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan, Gates akan melakukan uji klinis fase 3 untuk pengembangan vaksin TB M72 di Indonesia.

Dalam artikel Tirto pada Mei lalu berjudul 'Uji Vaksin TBC Bill Gates di RI, Solusi Baru Lawan Tuberkulosis?', disebut kedatangan Gates saat itu memang diiringi pro-kontra di masyarakat.

Pihak kontra mempersoalkan Indonesia sebagai tujuan percobaan vaksin TB M72 karena merasa menjadi ‘kelinci percobaan’. Namun, para pakar kesehatan menepis persepsi itu dan dinyatakan kurang tepat.

Kepada Tirto saat itu, Dewan Pengawas DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), Mahesa Paranadipa Maikel, menilai kekhawatiran tersebut muncul karena literasi kesehatan masyarakat yang masih minim. Uji klinis suatu calon vaksin juga sudah diatur secara ketat dalam Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 dan diawasi langsung Komite Etik Penelitian Kesehatan Nasional (KEPKN) yang independen.

Penelitian vaksin harus mengedepankan prinsip otonomi dan non-maleficence (bioetik) yang memastikan hak partisipan uji klinis tetap terjaga. Uji klinis vaksin M72, kata Mahesa, justru merupakan bentuk keterlibatan Indonesia dalam perkembangan sains global.

Kemenkes juga berkali-kali sudah menegaskan bahwa narasi miring terkait uji klinis fase 3 vaksin TB M72 adalah hoaks. Misalnya lewat salah satu video yang diunggah media sosial resmi Kemenkes, yang menampilkan penjelasan dari dokter spesialis Paru sekaligus Peneliti Vaksin TBC, Prof. Dr. dr. Erlina Burhan.

Dalam penjelasannya, Erlina menekankan pentingnya keterlibatan Indonesia dalam uji klinis fase 3 vaksin TB M72. Ia menegaskan, narasi vaksin TB baru akan mencelakakan manusia adalah narasi tak berdasar dan salah.

Ia juga meluruskan bahwa vaksin M72 bukan buatan Bill Gates, melainkan buatan produsen farmasi dan para ilmuwan dari GlaxoSmithKline (GSK). Sementara Bill Gates mencoba turut mendanai pengembangan vaksin TB M72 karena membutuhkan dana yang tidak sedikit.

“Nggak jelas banget kalau ada pendapat seperti itu ya, karena uji klinis yang kita lakukan ini adalah proses riset yang sangat ilmiah. Dan ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya itu sangat dipantau bukan saja oleh negara Indonesia tapi juga oleh dunia karena penelitian ini dilakukan di banyak negara,” kata Erlina dalam video tersebut.

Erlina menyampaikan bahwa pengembangan vaksin TB M72 akan membuka harapan baru bagi Indonesia yang menjadi negara dengan kasus TB terbanyak kedua. Menurutnya, setiap jam ada 15 orang yang meninggal karena TB di Indonesia, sementara per tahunnya sekitar 1 juta orang terdeteksi TB dengan kematian mencapai 125-130 ribu kasus setiap tahun.

Ia menjelaskan vaksin M72 sudah melewati masa uji coba in vitro terhadap hewan, uji klinis fase 1 dengan populasi terbatas, hingga uji klinis fase 2 dengan populasi lebih banyak serta terarah. Maka, keterlibatan Indonesia dalam uji klinis fase 3 ini justru membuka kesempatan untuk mengeliminasi kasus TB di Tanah Air.

“Jadi kami sangat bersemangat, dan alhamdulillah-nya juga di-support oleh pemerintah dalam hal ini, badan POM dan juga kementerian kesehatan, akhirnya kemudian Indonesia terpilih itu,” ucap Erlina.

Pelaksanaan uji klinis dimulai sejak 3 September 2024, dan rekrutmen partisipan untuk uji vaksin M72 secara resmi telah selesai per 16 April 2025. Secara global, total partisipan uji klinis fase 3 vaksin M72 berjumlah 20.081 orang dari lima negara.

Pengembangan vaksin M72 diharapkan rampung seluruh rangkaiannya pada akhir 2028. Kemenkes memastikan, seluruh pelaksanaan uji klinis vaksin M72 di Indonesia diawasi secara ketat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan RI, serta para ahli vaksin nasional dan global.

Dalam artikel ilmiah yang ditulis Al Maani dkk (2025) yang terbit di jurnal IJID Regions volume 14 pada Maret lalu, dinyatakan bahwa hingga Agustus 2024, terdapat 15 kandidat vaksin TB baru yang tengah memasuki tahapan pengembangan klinis dengan menargetkan berbagai aspek kekebalan tubuh. Salah satunya yang sudah mencapai uji klinis fase 3, adalah vaksin M72.

Masih dalam artikel itu, beberapa vaksin yang dikembangkan dirancang untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan vaksin BCG (vaksin generasi sebelumnya). Khususnya, pada orang dewasa yang sudah menerima vaksinasi awal.

“Dari jumlah (kandidat vaksin TB) tersebut, vaksin M72/AS01E maju sebagai kandidat utama yang menunjukkan efisiensi mencapai 50 persen dalam dalam mencegah penyakit TB pada individu dengan infeksi TB selama uji coba fase 3 di Afrika Selatan pada Maret 2024,” tulis artikel ilmiah itu.

Dengan begitu, narasi yang menyatakan vaksin TB akan membunuh warga secara massal merupakan klaim tidak berdasar dan tidak terbukti secara ilmiah. Justru, pengembangan vaksin TB baru terus digencarkan secara global oleh ilmuwan lintas negara, agar proteksi atau pencegahan terhadap kasus TB bisa semakin efektif.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, narasi vaksin TB akan membunuh warga Indonesia sudah dibantah oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan para pakar kesehatan.

Hasil penelusuran fakta terhadap narasi ini juga menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak berdasar secara ilmiah. Penelitian justru menunjukkan urgensi pengembangan vaksin TB generasi baru.

Maka, narasi bahwa vaksin TB akan membunuh warga Indonesia bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tim Riset Tirto mencari kebenaran klaim ini menggunakan penelusuran Google sebagai langkah awal. Hasilnya, dengan memasukkan kata kunci “Erick Thohir*ijazah palsu Jokowi”, kami tak menemukan adanya sumber resmi maupun pemberitaan kredibel yang melaporkan soal permintaan Erick kepada polisi untuk menghentikan pengusutan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Hasil pencarian teratas justru membawa kami ke artikel yang dipublikasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menyatakan narasi ini tidak benar.

Untuk mencari tahu konteks asli tangkapan layar artikel CNBC yang disematkan, Tirto mencoba memasukkan foto itu ke Google Image. Hasilnya, kami menjumpai kalau header, penulis berita, dan waktu terbit artikel identik dengan laporanCNBC Indonesia bertajuk “Erick Thohir Akan Berkantor di Danantara Seminggu Sekali”.

Seperti judulnya, laporan itu berisi tentang rencana Erick untuk berkantor di Wisma Danantara minimal sekali dalam sepekan. Rencana itu menjadi bagian dari posisi Erick sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dengan begitu, dia merasa perlu untuk mengunjungi kantor Danantara.

"Kami hanya regulasi pengawasan, bahkan alhamdulillah, saya diberikan kantor di Danantara di mana sudah ada kesepakatan, insya Allah setiap seminggu sekali minimum," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, seperti dilaporkan CNBC Indonesia, Selasa (8/7/2025).

Dalam artikel aslinya tidak ada informasi terkait ancaman Erick ke polisi untuk menghentikan pengusutan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Universitas Gadjah Mada sebagai tempat berkuliah Jokowi sebenarnya sudah pernah mengeluarkan klarifikasi terkait dugaan ijazah dan skripsi palsu Jokowi. Lewat siaran pers, Jumat (21/3/2025), Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto, mengatakan bahwa tuduhan UGM melindungi Jokowi terkait kepemilikan ijazah dan skripsi palsu adalah hal keliru.

Meski begitu, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) maupun Roy Suryo. Dilansir Tempo, Rabu (9/7/2025), Yakup mengatakan hasil dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) yang telah diumumkan sudah cukup menjadi bukti keaslian ijazah Jokowi.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan kalau tangkapan layar artikel CNBC Indonesia berisi pernyataan Erick mengancam polisi untuk menghentikan pengusutan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi bersifat salah dan meneysatkan (false & misleading).

Header, penulis berita, dan waktu terbit artikel identik dengan laporan CNBC Indonesia bertajuk “Erick Thohir Akan Berkantor di Danantara Seminggu Sekali”. Seperti judulnya, laporan itu berisi tentang rencana Erick untuk berkantor di Wisma Danantara minimal sekali dalam sepekan.

Dalam artikel aslinya tidak ada informasi terkait ancaman Erick ke polisi untuk menghentikan pengusutan dugaan ijazah palsu Jokowi. Klaim ini juga sudah dinyatakan tidak benar oleh Komdigi.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.