Pusat Komunikasi dan Pemberantasan Disinformasi Turkiye membantah narasi mengenai bom buatan Turkiye yang dipakai Israel untuk menyerang Gaza.

"Turkiye tidak memiliki perdagangan amunisi langsung atau tidak langsung dengan Israel di bidang industri pertahanan," tulis badan tersebut melalui akun X resminya.

Selain itu, industri pertahanan Turkiye tidak memakai tanda "made by Turkey" pada produk-produknya.

Pusat Komunikasi Turkiye menyebutkan, foto serpihan bom itu merupakan salah satu bentuk propaganda Israel.

Sebagai konteks, Turkiye dan Israel tidak memiliki hubungan yang cukup baik untuk memperdagangkan senjata.

Sebaliknya, kedua negara tersebut bersitegang dan saling menunjukkan kekuatan militernya di Suriah.

Dilansir DW, Israel menyerang bandara militer di Hama dan menyerang pangkalan udara Tiyas pada April 2025.

Sejak rezim Bashar Assad digulingkan pada Desember 2024, Israel telah menyerang beberapa target di Suriah.

Pemerintah Suriah yang baru menyatakan tidak ingin memicu konflik apa pun dengan Israel. Lantaran berfokus pada usaha menyatukan negara itu setelah 14 tahun perang saudara yang memecah belah.

Kendati demikian, Israel mengebom Suriah untuk memastikan pemerintah baru tidak menggunakan senjata rezim lama untuk melawannya.

Di sisi lain, Turkiye mencoba mendirikan negara neo-Ottoman di Suriah.

Narasi mengenai bom buatan Turkiye dipakai Israel untuk menyerang warga Gaza merupakan informasi keliru.

Pemerintah Turkiye membantah narasi itu. Industri pertahanan Turkiye tidak memakai label "made by Turkey" pada produknya.

Turkiye juga tidak melakukan perdagangan senjata dengan Israel.

Setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk pendaftaran guru Sekolah Rakyat tidak mengarah ke situs resmi pemerintah.

Tautan tersebut mengarah ke sebuah situs yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif.

Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data. Sebab, tidak ada informasi resmi mengenai pendaftaran guru Sekolah Rakyat dengan akun Telegram.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 1 Mei 2025, rekrutmen guru Sekolah Rakyat akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen).

“Rekrutmennya untuk tiga, yang pertama untuk guru, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga untuk tenaga kependidikan,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Dia mengatakan bahwa proses rekrutmen akan menggunakan skema aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 adalah hoaks.

Tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah, dan kemungkinan besar merupakan modus phishing.

Adapun proses rekrutmen guru sekolah rakyat akan dilaksanakan oleh Kemendikdasmen menggunakan skema ASN dan PPPK.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang OJK mengadakan program pemutihan data nasabah yang gagal membayar pinjol mulai 1 Mei 2025. Penelusuran mengarah ke akun Instagram resmi OJK, @ojkindonesia.
Dalam salah satu postingannya, akun Instagram @ojkindonesia menyebut, tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan datan pinjol. Bahkan, akun Instagram @ojkindonesia memberikan stampel hoaks pada postingan yang mengklaim bahwa OJK mengadakan program pemutihan data nasabah yang gagal membayar pinjol mulai 1 Mei 2025.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
"Waspada Penipuan Mengatasnamakan OJK
Sobat OJK,
OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online.
Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan OJK.
#CekDulu kebenaran informasi yang kamu terima ke Kontak OJK 157 @kontak157," tulis akun Instagram @ojkindonesia pada 4 Mei 2025.
 

Kabar tentang OJK mengadakan program pemutihan data nasabah yang gagal membayar pinjol mulai 1 Mei 2025 ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online. Postingan tersebut diduga merupakan modus penipuan mencatut OJK.
 

Disadur dari artikel Anti Hoax antaranews.com

Kode ‘Blok Medan’ disebut-sebut mengarah ke blok tambang di Halmahera Timur, Maluku Utara. Istilah ini terungkap pertama kali saat persidangan kasus korupsi dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Berdasarkan penelusuran antaranews.com, tidak ada informasi resmi yang menarasikan KPK periksa Bobby Nasution dan Kaesang Pangarep.

Pada Agustus 2024 lalu, Bobby Nasution menyatakan kesiapannya apabila diminta hadir oleh KPK terkait penyebutan ‘Blok Medan’ dalam sidang kasus dugaan korupsi yang melibatkan AGK. KPK akan melakukan diskusi internal untuk membahas kelanjutan kasus yang melibatkan AGK usai yang bersangkutan meninggal dunia pada Jumat (14/3).

Sementara itu, untuk dugaan perkara lain yang berkaitan dengan AGK, seperti Blok Medan, KPK masih menunggu hasil persidangan yang melibatkan almarhum dan pengusaha Muhaimin Syarif (MS).

Dengan demikian, tidak benar KPK memeriksa menantu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yakni Bobby Nasution dan juga putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep pada April 2025.

Unggahan berisi klaim “KPK periksa Bobby dan Kaesang terkait kasus ‘blok Medan’” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).