Terdapat sejumlah kejanggalan pada hasil tes yang beredar di media sosial.

Dokumen tersebut mencantumkan tanggal lahir Zakir Naik yakni 18 Oktober 1965. Namun, usia yang tertera yakni 65 tahun.

Padahal tes dilakukan pada 2025, yang seharusnya mencantumkan usia Zakir Naik 60 tahun. Atau, 59 tahun, karena tanggal diterbitkan dokumen adalah 11 September 2025 sebelum Zakir Naik berulang tahun.

Padahal, catatan medis biasanya mencantumkan usia yang akurat.

Dikutip dari Free Malaysia Today, Zakir Naik membantah narasi yang mengeklaim dirinya terinfeksi HIV/AIDS.

"Itu sampah! Itu berita bohong," kata dia.

Pengacaranya, Akberdin Abdul Kadir juga membantah narasi serupa.

“Seperti yang sudah saya katakan, itu adalah berita sampah, berita palsu dan sama sekali tidak benar," kata Kadir sebagaimana dilaporkan The True Net.

Selain pendakwah kontroversial, Zakir Naik menjadi buronan di India atas tuduhan pencucian uang.

Pada 2019, pria kelahiran Mumbai mengucapkan ujaran kebencian mengenai umat Hindu dan Tionghoa yang tinggal di Malaysia.

Dalam rangka menjaga keamanan nasional dan menjaga kerukunan, polisi melarang Zakir Naik berpidato di hadapan publik. Namun berdasarkan laporan Asia News, larangan itu kini telah dicabut.

Zakir Naik membantah dirinya terinfeksi HIV/AIDS.

Selain itu, terdapat kejanggalan dalam foto hasil tes HIV/AIDS Zakir Naik yang beredar. Tanggal lahir dan usia yang ditampilkan tidak selaras.

Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa berbasis AI.

Pertama, orang yang disebut "ahli gizi India" tidak mengenakan pakaian formal meski bertemu dengan pejabat resmi negara.

Kemudian, foto itu dimaksudkan untuk menunjukkan situasi konferensi pers. Namun, para wartawan yang memegang kamera justru berdiri di belakang Bahlil dan "ahli gizi India".

Selanjutnya, Kompas.com mengecek keaslian foto tersebut menggunakan pendeteksi AI dari situs Undetectable AI. 

Menurut hasil pemeriksaan Undetectable AI, foto Bahlil berjabat tangan dengan "ahli gizi India" merupakan hasil rekayasa AI. Kemungkinan foto itu asli hanya 34 persen.

Adapun, pemerintah memang melakukan studi banding ke India terkait pelaksanaan MBG. India memiliki program sejenis, yakni Pradan Mantri Poshan.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut, Indonesia meminta bantuan ke India untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG.

Menurut Dadan, bimbingan teknis dari India akan membantu kelancaran MBG di Indonesia.

"Ya kita kan, sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India. Melihat role model di India. Dan saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia," kata Dadan, 29 Oktober 2025.

Akan tetapi, tidak ditemukan pemberitaan kredibel tentang kedatangan "ahli gizi India" ke Indonesia yang disambut oleh Bahlil.

Bahlil juga bukan pejabat yang punya wewenang terkait program MBG. Tidak ada keterkaitan Kementerian ESDM untuk bertemu ahli gizi terkait MBG.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, foto Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjabat tangan dengan ahli gizi India adalah hoaks.

Foto itu merupakan hasil manipulasi AI. Selain itu, tidak ada pemberitaan kredibel tentang Bahlil menerima kedatangan ahli gizi India. 

Foto Raja Abdullah II yang dipakai pengguna media sosial bersumber dari Reuters yang dipotret oleh Muhammad Hamed. Foto tersebut dipakai situs berita Antara.

Dalam foto, Raja Abdullah II menyampaikan sambutan dalam pembukaan sidang umum keempat Parlemen ke-18 di Amman, Jordania pada Minggu, 10 November 2019.

Dalam sejumlah kesempatan, Raja Abdullah II dan Prabowo memang membahas mengenai konflik di Gaza.

Misalnya, pertemuan pada April 2025, ketika Prabowo bertandang ke Jordania.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, Prabowo menyampaikan topik yang dibicarakan bersama Raja Abdullah II. Mereka membahas upaya bantuan kemanusiaan dan mendesak gencatan senjata.

"Kita juga bicara masalah Gaza, bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan, juga kita mendesak segera ada gencatan senjata, dan kita akan menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses perdamaian," kata Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza yang terluka akibat serangan Israel.

Namun, tidak ada pernyataan resmi dari Raja Abdullah II yang melarang Indonesia mengirim pasukan ke Palestina.

Jordania memiliki peran vital sebagai jalur pengiriman bantuan dari berbagai negara ke Palestina.

Bantuan dari Indonesia juga dikirim lewat Jordania.

Dikutip dari situs web Kemhan, Indonesia berhasil memberangkatkan dua pesawat C-130J Super Hercules milik TNI Angkatan Udara dari King Abdullah II Air Base, Amman, Jordania.

Narasi mengenai Raja Jordania memperingatkan Prabowo agar tidak mengirim pasukan ke Palestina merupakan hoaks.

Tidak ada pernyataan dari Raja Abdullah II mengenai larangan mengirim TNI ke Palestina.

Sebaliknya, Jordania memiliki peran vital sebagai jalur kiriman bantuan berbagai negara ke Gaza, termasuk Indonesia.

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan resmi dari Menteri HAM Natalius Pigai untuk menarik total pasukan TNI dari Papua.

Di sisi lain, narasi tersebut juga keliru karena menyebut Pigai sebagai Komnas HAM. Sebab, Komnas HAM berbeda dengan Kementerian HAM pimpinan Pigai.

Komnas HAM adalah lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

Pada Oktober 2025, Komnas HAM mengunjungi beberapa wilayah di Papua Tengah. Usai kunjungan, muncul rekomendasi agar pasukan TNI ditarik secara bertahap.

Sebagaimana diberitakan Jubi, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan bahwa rekomendasi ini berdasarkan harapan dari para pengungsi yang ditemui.

Para pengungsi sangat ingin kembali ke kampung halamannya, tetapi masih takut karena pos-pos keamanan non-organik yang dibentuk di beberapa titik pemeriksaan.

"Dalam pertemuan kemarin dengan masyarakat pengungsi di Ilaga, di Gome, mereka mengharapkan bahwa mereka ingin kembali," kata Anis, 16 Oktober 2025.

"Tetapi mereka meminta agar pasukan non-organik yang ada di beberapa titik-titik checkpoint di puncak diminta ditarik secara bertahap, secara terukur, sehingga masyarakat merasa aman untuk kembali ke kampung halamannya," tuturnya.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Menteri HAM Natalius Pigai desak penarikan total pasukan TNI dari Papua adalah hoaks.

Pigai tidak pernah menyatakan hal tersebut. Narasi tersebut juga keliru karena menyebut Pigai sebagai Komnas HAM. Sebab, Komnas HAM berbeda dengan Kementerian HAM.