Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar dari video itu lewat Google Lens. Pencarian teratas mengarah ke Shorts video kanal YouTube WaarZone-AI dengan judul “Game Changer: Indonesia Reveals Long-Range ICBM Technology!”.

Kanal ini diketahui secara konsisten memproduksi video menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Unggahan berisi klaim “rudal R-Han milik Indonesia” merupakan konten palsu (fabricated content).

Ledakan bisa terjadi jika tepung tersebar di udara dalam jumlah cukup dan bertemu dengan nyala api. Ini dikenal sebagai ledakan debu (dust explosion) yang bisa terjadi tidak hanya di skala industri.

Tim Pemeriksa Fakta kemudian menelusuri fenomena dust explosion melalui video eksperimen ilmiah yang relevan. Salah satunya bisa dilihat pada shorts kanal YouTube sciencenorth berjudul “Dust Can Be Explosive?! Watch This!”.

Dalam video yang diunggah pada (6/2/2025) tersebut, diperlihatkan bahwa tepung yang dibiarkan mengendap tidak terbakar, meskipun disulut dengan api secara langsung. Namun, saat tepung disebarkan ke udara dan membentuk awan debu, ia menjadi sangat mudah terbakar dan dapat memicu ledakan kecil apabila terdapat sumber nyala api.

Standar keselamatan industri menyebutkan bahwa konsentrasi minimal debu tepung yang dapat memicu ledakan adalah sekitar 50 gram per meter kubik udara. Dalam konteks rumah tangga, konsentrasi sebesar ini sangat jarang tercapai, kecuali jika terjadi tumpahan besar dan penyebaran partikel yang meluas ke udara, disertai dengan nyala api terbuka di sekitar lokasi kejadian.

Unggahan berisi klaim “menuangkan tepung di dekat kompor bisa memicu terjadinya ledakan setara bom” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

BSU merupakan bantuan uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan untuk bulan Juni dan Juli 2025, yang dicairkan secara sekaligus atau dirapel sehingga pekerja langsung menerima bantuan Rp600.000.

Kriteria untuk menerima BSU mencakup pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai April 2025 dengan penghasilan paling banyak Rp3,5 juta.

Pekerja yang ingin mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima BSU 2025 dapat memeriksa di situs resmi BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker, yaitu:

BPJS Ketenagakerjaan: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/
Kemenaker: https://bsu.kemnaker.go.id/
Sementara itu, tautan yang diklaim untuk mendapatkan BSU Rp1,7 juta tidak menuju ke situs resmi BPJS Ketenagakerjaan atau Kemenaker.

Tautan tersebut menuju ke situs yang meminta pengunjung untuk mengisi informasi nama lengkap dan nomor Telegram yang aktif. Ini adalah metode phishing atau pengambilan data secara ilegal.

Waspada, phishing dapat menjadi jalur untuk berbagai kejahatan, termasuk membobol rekening bank Anda.

Faktanya Kemenaker menyalurkan BSU pada Juni-Juli 2025 dengan nominal Rp300.000 per bulan dan pencairannya dirapel. Sehingga, pekerja langsung menerima Rp600.000.

Video yang diunggah pengguna media sosial merupakan pertemuan Sekretariat Kabinet Jepang.

Konten serupa ditemukan di akun Instagram Japan Station, yang diunggah pada Senin (14/7/2025).

Keterangan video menyebutkan, pemerintah Jepang membentuk sebuah organisasi di bawah Sekretariat kabinet.

Organisasi yang dijuluki "menara kontrol" itu dibentuk untuk menangani tindakan kriminal dan ketidaktertiban warga negara asing di Jepang.

Dilansir Japan Times, Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi ingin menerapkan sistem yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melibatkan tenaga kerja asing.

"Ada situasi di mana warga merasa tidak nyaman dengan sistem di Jepang, yang diterapkan dengan tidak tepat oleh beberapa penduduk asing atau khawatir dengan tindakan yang mereka lakukan," ujarnya.

Kendati demikian, tidak ada pernyataan dari pemerintah Jepang yang secara spesifik mengaitkan pembentukan organisasi tersebut dengan aksi WNI di Jepang.

Sebagaimana diwartakan Antara, pembentukan "menara kontrol" atau pusat komando baru di bawah Sekretariat Kabinet, dilatarbelakangi berbagai hal.

Isu pembentukan organisasi ini telah ada dalam kampanye resmi pemilihan anggota majelis tinggi parlemen Jepang.

Latar belakangnya yakni kontroversi penyalahgunaan sistem kesejahteraan nasional.

WNA yang terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jepang selama lebih dari tiga bulan, diwajibkan mendaftar program Asuransi Kesehatan Nasional. Asuransi ini juga berlaku bagi wiraswasta dan pengangguran.

Sejumlah partai oposisi konservatif di Jepang lantas mempermasalahkan persentase pembayaran premi kepada penduduk asing yang dinilai tinggi.

Perdebatan mengarah ke xenofobia dengan mengaitkan angka kriminalitas di Jepang yang melibatkan penduduk asing. Sehingga dibentuklah organisasi komando untuk menangani kontroversi tersebut.

Sebagai konteks, aksi sejumlah WNI di Jepang menjadi belakangan menjadi sorotan.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, pada akhir Juni 2025 ada tiga WNI yang merampok warga Jepang, setahun sebelumnya dikabarkan bahwa sekelompok WNI membentuk sebuah geng di Jepang, serta aksi pengibaran bendera kelompok silat.

Namun, masalah tersebut telah tertangani. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo memastikan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang dalam keadaan baik.

Video konferensi pers pembentukan Pusat Komando di bawah Sekretariat Kabinet Jepang disebarkan dengan narasi keliru.

Pembentukan organisasi tersebut dilatarbelakangi kontroversi penyalahgunaan sistem kesejahteraan nasional di Jepang dan mencegah narasi xenofobia.

Pemerintah Jepang tidak menyebutkan bahwa pembentukan organisasi itu disebabkan oleh aksi WNI di Jepang yang belakangan menjadi sorotan.