Video yang beredar bukanlah program pemusnahan tabung elpiji 3 kg. Faktanya, PT Pertamina Patra Niaga masih memproduksi dan mendistribusikan elpiji dengan tabung melon.

Video yang beredar merupakan penanganan tabung yang tidak layak atau rucat (rusak dan cacat).

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, tabung elpiji yang tidak layak akan dikirim ke bagian retester.

"Retester merupakan bengkel pemeliharaan dan perbaikan LPG 3 kg dan akan dilihat kondisinya, apakah perlu cat ulang, pengelasan, atau sampai harus dikategorikan rucat," kata Heppy kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Selain itu, Pertamina dan pemerintah tidak berencana menghentikan penggunaan dan distribusi elpiji 3 kg bersubsidi.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg mulai 1 Februari 2025.

Namun, keputusan itu telah dicabut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan gas LPG 3 kg seperti biasa.

Dilansir Kompas.com, Selasa (4/2/2025), pemerintah akan mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg, sambil menyelaraskan aturan penjualannya agar tepat sasaran.

Terkait peralihan ke DME, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memang pernah mewacanakan energi alternatif pengganti elpiji.

DME merupakan batu bara yang diolah menjadi gas. Namun, sejauh ini tidak ada aturan atau kebijakan yang memutuskan penggunaan DME sebagai pengganti elpiji 3 kg bersubsidi.

Video pemusnahan tabung elpiji 3 kg yang akan diganti menjadi DME merupakan hoaks.

Peristiwa dalam video merupakan penanganan tabung gas yang tidak layak, bukan pemusnahan.

Pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga tidak beralih ke DME atau menghentikan distribusi elpiji 3 kg.

Video yang beredar bersumber dari tayangan Fox News yang diunggah di kanal YouTube-nya pada 2 Mei 2024, tepatnya pada menit ke-34.

Tayangan itu memberitakan penangkapan dan pembongkaran kemah aksi damai yang dilakukan sekitar 400 mahasiswa UCLA.

Dilansir BBC, unjuk rasa pro-Palestina terjadi di berbagai negara bagian di AS, usai serangan Hamas 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 di Israel, dan serangan balasan militer Israel yang menewaskan lebih dari 34.000 orang di Gaza.

Video Fox News disebarkan ulang, usai Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mendeportasi mahasiswa perguruan tinggi non-warga dan lainnya yang ikut serta dalam aksi pro-Palestina.

"Kepada semua penduduk asing yang bergabung dalam protes pro-jihad, kami memberi tahu Anda: mulai 2025, kami akan menemukan Anda, dan kami akan mendeportasi Anda," kata Trump, dikutip dari Reuters.

Kendati demikian, video penangkapan mahasiswa UCLA tidak terkait langsung dengan keputusan deportasi oleh Trump.

Narasi soal mahasiswa bernama Liu Linjun ditulis oleh Money Change dan Telegraph India.

Keduanya menyebutkan kemungkinan deportasi mahasiswa asal China yang terlibat unjuk rasa pro-Palestina di UCLA.

Belum ada laporan atau informasi kredibel yang menyatakan bahwa mahasiswa bernama Liu Lijun telah dideportasi.

Sebelumnya, pemeriksa fakta Misbar telah meluruskan bahwa video yang beredar merupakan penangkapan pengunjuk rasa di UCLA pada Mei 2024.

Ada yang perlu diluruskan dari video penangkapan mahasiswa UCLA.

Video itu bersumber dari tayangan Fox News, 2 Mei 2024, ketika polisi menangkap dan membongkar kemah aksi damai yang dilakukan sekitar 400 mahasiswa UCLA.

Namun, belum ada bukti mahasiswa bernama Liu Lijun telah dideportasi.

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran narasi tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, narasi yang mengeklaim pemerintah menghapus tunggakan iuran JKN pada 2025 adalah hoaks.

"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut," kata Rizzky saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Rizzky meminta masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial.

Masyarakat dapat menghubungi saluran komunikasi resmi apabila memiliki pertanyaan atau keluhan terkait BPJS Kesehatan.

Berikut saluran komunikasi resmi BPJS Kesehatan:

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim pemerintah menghapus tunggakan iuran JKN pada 2025 adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, pemerintah tidak mengadakan bantuan atau program penghapusan tunggakan iuran JKN.

Ketika tautan video dibuka, tidak ditemukan informasi Sakti Wahyu Trenggono telah dipecat dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Narator hanya membahas soal isu bahwa Sakti terancam diberhentikan sebagai menteri setelah kasus pagar laut di pesisir Tangerang, Banten menjadi sorotan.

Beberapa klip dalam video juga tidak terkait dengan narasi tersebut. Klip di awal video yang menampilkan Susi Pudjiastuti identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV ini.

Video itu adalah momen Susi bertemu dengan Prabowo pada tahun 2023 yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan.

Menurut Susi dalam kunjungannya ke kantor Kementerian Pertahanan, ia berbincang banyak hal dengan Prabowo, salah satunya terkait isu pertahanan. 

Sementara, sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Sakti Wahyu Trenggono dipecat.

Di laman Sekretariat Kabinet, Sakti masih tercatat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Merah Putih.

Unggahan yang mengeklaim Prabowo memecat Sakti Wahyu Trenggono dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Januari 2025 adalah hoaks.

Judul dengan isi video tidak sesuai. Narator hanya membahas soal adanya isu bahwa Sakti terancam diberhentikan sebagai menteri setelah kasus pagar laut di pesisir Tangerang, Banten menjadi sorotan.

Sampai saat ini Sakti masih tercatat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Merah Putih.