Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial TikTok mengeklaim bahwa Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait pemangkasan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI, dan Polri.

Unggahan tersebut menarasikan bahwa pemerintah melakukan pemangkasan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara dan aparat keamanan sebagai upaya penghematan anggaran.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Gaji ke-13 PNS dan PPPK hingga TNI-Polri 2026 Dipangkas, Begini Penjelasan resmi Purbaya”

Namun, benarkah pemerintah memangkas gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

tirto.id - Sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook mengklaim adanya kebijakan terkait guru non ASN (Aparatur Sipil Negara) atau honorer tidak lagi diperbolehkan mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027.

Unggahan tersebut dibagikan oleh akun Facebook bernama “Nurrmah Sitt” (arsip) pada Rabu (13/05/2026). Dalam unggahan tersebut memperlihatkan gambar seorang guru memakai seragam tengah duduk di kelas dan mengajar anak-anak dengan wajah menunduk.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

“RESMI!! GURU NON-ASN DILARANG MENGAJAR DI SEKOLAH NEGERI MULAI TAHUN 2027. TUAI BANYAK SOROTAN!!” Begitu narasi tertulis dalam gambar.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Pengunggah juga menambahkan keterangan: “Kebijakan terkait guru non-ASN atau honorer kembali menjadi sorotan publik setelah muncul informasi bahwa mulai tahun 2027 guru non-ASN tidak lagi diperbolehkan mengajar di sekolah negeri. Informasi tersebut ramai dibahas di media sosial dan memicu kekhawatiran di kalangan tenaga honorer di berbagai daerah.

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Dalam unggahan yang beredar, disebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan penataan tenaga pendidik melalui skema ASN, baik PPPK maupun CPNS. Masa transisi disebut berlangsung hingga akhir tahun 2026 sebelum aturan baru diterapkan secara penuh.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa guru non-ASN selama ini bukan sekadar tenaga sementara, melainkan bagian penting yang menopang sistem pendidikan nasional, terutama di daerah yang masih kekurangan guru ASN.

Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi kepegawaian, tetapi juga menyangkut rasa keadilan bagi para guru honorer yang telah bertahun-tahun mengajar dengan pendapatan terbatas dan status yang belum pasti.

Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 1,6 juta guru honorer di Indonesia. Banyak diantaranya menjadi penopang utama kegiatan belajar mengajar, khususnya di wilayah pelosok yang masih minim tenaga pendidik ASN.

Pemerintah sendiri sebelumnya memang mendorong penataan tenaga honorer melalui jalur PPPK dan CPNS. Namun sejumlah pihak menilai kuota formasi yang tersedia masih belum mampu menampung seluruh guru non-ASN yang ada saat ini.

Hingga kini belum ada keputusan final yang benar-benar melarang seluruh guru honorer mengajar secara mendadak pada 2027. Pemerintah masih berada dalam tahap penataan dan transisi tenaga pendidikan nasional.

Kementerian PANRB dan Kemendikbud sebelumnya juga beberapa kali menegaskan bahwa penyelesaian tenaga non-ASN dilakukan bertahap melalui mekanisme seleksi ASN dan PPPK sesuai kebutuhan daerah serta kemampuan formasi pemerintah.

Isu ini pun menuai banyak respons dari masyarakat. Banyak netizen menilai keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan, terutama di sekolah-sekolah negeri yang kekurangan tenaga pengajar tetap.

“Kalau semua honorer dihentikan tanpa solusi jelas, sekolah di daerah bisa kekurangan guru,” tulis salah satu netizen.

Ada juga yang berkomentar, “Yang bertahun-tahun bantu pendidikan jangan sampai malah ditinggal pas sistem lagi butuh.” Begitu narasi dituliskan dalam keterangan unggahan.

Tirto juga menemukan unggahan serupa pada akun Instagram @tanjung.news, @viral.sekalii, akun TikTok @duniapunyacerita, dan akun Facebook “Pendaki Kusam.” Semua unggahan tersebut menampilkan gambar dan video serupa yang mengklaim guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027.

Lantas, benarkah guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027?

Baca juga:P2G Desak Pemerintah Tidak Memecat 200 Ribu Guru Honorer

HEADER periksa fakta guru non ASN.