Sebagai informasi, Perum BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran.

Untuk menelusuri kebenaran informasi yang tersebar di Facebook ini, Tim Riset Tirto memeriksa situs yang disertakan dengan cara mengeklik tautan yang disertakan dalam unggahan.

Hasilnya, tautan yang disertakan dalam unggahan mengarahkan kami ke situs yang bertuliskan “Rekrutmen Perum BULOG Tingkat SMA/K, D3/S1. Situs tersebut meminta calon pelamar untuk mengisi data diri pribadi seperti nama asli (sesuai e-ktp) dan nomor telepon untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lowongan tersebut.

Selanjutnya, meski situs tersebut mencantumkan logo milik Perum BULOG, namun setelah diteliti lebih lanjut, situs tersebut bukanlah situs resmi milik Perum BULOG. Berdasarkan penelusuran Tirto, situs resmi milik Perum Bulog adalah situs https://www.bulog.co.id/.

Tirto kemudian menelusuri akun Facebook pengunggah klaim lowongan pekerjaan ini. Meski mencatut nama Perum BULOG akun tersebut bukanlah akun resmi milik Perum BULOG. Akun Facebook resmi perusahaan milik negara tersebut bernama “Perum BULOG”, yang per Rabu (11/12/2024) telah memiliki 14 ribu pengikut.

Berdasarkan penjelasan dalam situs resmi Perum BULOG, perusahaan tersebut saat ini telah menutup masa pendaftaran rekrutmen pegawai. Lebih lanjut, informasi resmi terkait lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut hanya melalui situs Rekrutmen Perum BULOG bulog.rakamin.com dan media sosial resmi Perum BULOG.

“Website Rekrutmen BULOG: bulog.rakamin.com, IG dan Tiktok : @perum.bulog, Twitter : PerumBulog, Facebook : Perum Bulog,“ tulis keterangan dalam situs tersebut.

Sebagai informasi, unggahan tentang lowongan pekerjaan Perum BULOG telah beberapa kali beredar di media sosial. Pada Oktober 2024 lalu misalnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kompas juga telah melakukan pemeriksaan fakta terhadap informasi palsu soal rekrutmen Perum BULOG.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa informasi lowongan pekerjaan di Facebook yang mengatasnamakan Perum BULOG bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut tidak mengarahkan ke situs resmi milik Perum BULOG. Sementara itu, akun penyebar informasi lowongan pekerjaan tersebut juga diketahui bukan akun resmi milik Perum BULOG.

Perum BULOG sendiri di situs resminya telah menyatakan masa pendaftaran rekrutmen pegawai saat ini telah ditutup.

Dari hasil penelusuran tim cek fakta Medcom.id , unggahan yang dinarasikan Presiden Prabowo umumkan pembuatan dan perpanjang SIM online gratis tidaklah benar.

Usai informasi tersebut viral,National Traffic Management Center (NTMC) Korps Lalu Lintas Polri dalam akun X (Twitter) resminya memberikan klarifikasi, bahwa informasi terkait adanya pembuatan dan perpanjangan SIM gratis yang berlaku seumur hidup secara online adalah berita bohong alias hoaks.

“Telah beredar di media sosial, yang menyatakan bahwa ada program atau kebijakan baru yang memberikan SIM tanpa biaya atau berlaku seumur hidup, informasi tersebut tidak benar,” tulis akun tersebut.

Sebagai informasi, perpanjangan SIM kini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Digital Korlantas Polri dengan fitur SINAR (SIM Nasional Presisi), dengan mengunggah sejumlah dokumen seperti SIM lama, e-KTP, pas foto berlatar biru, hasil tes psikologi dan kesehatan, serta tanda tangan di atas kertas polos. Setelah proses selesai, SIM akan dikirim langsung ke alamat rumah.

Unggahan yang menyebut Presiden Prabowo umumkan perpanjang dan pembuatan SIM online gratis adalah hoaks, karena tidak memuat informasi yang benar. Konten ini masuk dalam kategori misleading content (konten menyesatkan).  

Misleading dibuat secara sengaja dengan maksud menggiring opini sesuai kehendak pembuat informasi. Misleading content dibentuk dengan menampilkan informasi untuk mengarahkan opini pembaca agar sesuai dengan keinginan pembuatnya.  

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri foto yang diklaim Prabowo Subianto menunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi menjadi ketua umum Partai Gerindra. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah foto tersebut ke situs Google Images.
Hasilnya ditemukan foto identik pada artikel "Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo" yang dimuat situs tribunnews.com pada 6 Desember 2024.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
Foto tersebut merupakan peristiwa pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di kediaman Prabowo, Jakarta pada Jumat 6 Desember 2024.
"Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (6/12/2024) malam. Pertemuan tersebut sebagai kunjungan balasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai Presiden Prabowo Subianto menemuinya di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu," demikian keterangan dalam foto tersebut.
Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci "prabowo tunjuk jokowi ketum gerindra" di kolom pencarian Google Search. Hasilnya, tidak ada informasi valid yang mendukung klaim tersebut.
 

Foto yang diklaim Prabowo Subianto menunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi menjadi ketua umum Partai Gerindra ternyata tidak benar. Faktanya, foto tersebut merupakan pertemuan Prabowo dan Jokowi di Kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (6/12/2024) malam. Selain itu, tidak ada informasi valid yang mendukung klaim tersebut.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa poster tersebut tidak diterbitkan oleh Polresta Sidoarjo. Meski begitu memang terjadi peningkatan jumlah kasus dan korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dalam beberapa tahun terakhir.

Polresta Sidoarjo melalui akun Instagram tertanggal 28 November 2019, sesungguhnya sudah mengumumkan bahwa poster yang beredar tersebut bukan dari mereka alias hoaks. “Selebaran yang beredar di medsos tentang dugaan aksi penculikan di wilayah Sidoarjo adalah HOAX,” bunyi keterangan tersebut.

Dilansir Antara, gambar polisi dalam poster atau selebaran tersebut adalah sosok Kombes Pol Zain Dwi Nugroho yang saat itu menjabat sebagai Kapolresta Sidoarjo. Zain pun telah membantah narasi yang beredar melalui poster tersebut.

"Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan, hasil klarifikasi dan pengecekan ke lokasi bahwa tidak ada kejadian percobaan penculikan anak. Informasi yang beredar adalah informasi yang tidak benar atau berita hoaks," katanya dalam video yang diunggah di akun Instagram Polresta Sidoarjo.

Narasi serupa juga pernah beredar tahun 2017, yang sesungguhnya juga telah dibantah, sebagaimana dilaporkan Detik.com. Saat itu, Wakasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Teguh Setiawan mengatakan belum ada informasi dari jajaran mereka tentang kasus penculikan.

Dia mengimbau masyarakat tidak langsung menyebarkan poster tersebut, melainkan memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Dikatakannya secara umum masyarakat diminta waspada terhadap penyebaran hoaks. "Menurut kami berita tersebut adalah bohong," kata Teguh.

Meski poster tersebut tidak diterbitkan oleh Polresta Sidoarjo, tetapi kasus penculikan anak memang cukup tinggi sehingga seluruh pihak tetap harus waspada. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) seperti ditulis Tempo menyoroti tren peningkatan jumlah kasus dan korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun lalu, platform Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) menerima laporan sebanyak 28 kasus penculikan, penjualan, dan perdagangan anak. Sebanyak 89 anak menjadi korban dalam kasus-kasus tersebut.

Angka tersebut lebih tinggi dibanding data pembanding yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam catatan KPAI, sedikitnya 28 anak menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak pada 2021. Data ini sebetulnya juga menunjukkan tren peningkatan karena KPAI mencatat sedikitnya 34 anak menjadi korban penculikan dan 17 anak menjadi korban penjualan dan/atau perdagangan anak pada 2022. Adapun dalam kurun dua bulan terakhir, Januari-Februari 2023, KPAI sudah mencatat sebanyak 14 anak menjadi korban penculikan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Polresta Sidoarjo pernah mempublikasikan poster peringatan mewaspadai penculikan sebagaimana gambar yang beredar adalah klaimmenyesatkan.

Pihak Polresta Sidoarjo telah membantah narasi yang mengatakan mereka menyebarkan peringatan waspadai penculikan sebagaimana gambar yang beredar tersebut. Meski begitu, jumlah kasus dan korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dalam beberapa tahun terakhir meningkat sehingga perlu perhatian dari seluruh pihak.