Tempo memverifikasi klaim tersebut melalui penelusuran publikasi, riset  dan wawancara ahli. Menurut Dosen Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Dr. Daniel, M.Sc., zat-zat itu memang punya potensi menyebabkan kanker dan gangguan hormon. Tetapi belum ada penelitian yang jelas-jelas membuktikan kandungan itu terdapat pada pembalut dan menyebabkan kanker dan gangguan hormon.

“Setahu saya, belum ada penelitian yang jelas-jelas membuktikan kandungan zat klorin, phthalates, dan BPA pada pembalut bisa menyebabkan kanker dan ganggun hormon,” kata Daniel kepada Tempo, Kamis, 12 Maret 2025.

Daniel yang pernah melakukan riset tentang sampah pembalut ini, menjelaskan kandungan zat-zat itu pada pembalut sebenarnya tergolong rendah. Dengan demikian belum ada riset yang telah membuktikan hubungan sebab-akibat atau korelasi statistik antara zat-zat tersebut dengan kanker dan hormon.

“Kalau kadarnya tinggi, ya, bisa menyebabkan kanker dan gangguan hormon. Tapi di konteks pembalut, belum ada, apalagi kadarnya pun rendah. Kalau selama ini digembar-gemborkan soal kehadiran zat-zat itu menyebabkan kanker dan gangguan hormon, menurut saya ini karena masalah "perang dagang" antar brand-brand pembalut,” tuturnya.

Menurut Asisten Penelitian RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr Lathifah Dzakiyyah Zulfa. Penelitian mengenai pemakaian produk yang mengandung klorin terhadap potensinya menyebabkan kanker. telah lama dipublikasikan. Misalnya minum air keran yang dimurnikan dengan klorin tanpa dimasak, berenang di kolam renang berklorin, atau pembalut menstruasi. 

Kanker dapat terjadi karena reaksi dari klorin yang menghasilkan zat sisa (dioksin) dengan sifat karsinogenik. Selain klorin, bahan lainnya seperti phthalates dan BPA juga punya potensi yang sama.

“Perlu digarisbawahi bahwa kadar tertentu saja yang dapat meningkatkan risiko terkena kanker seperti kanker usus dan kanker kandung kemih. Barang-barang rumah tangga yang ditambahkan klorin, bila hanya untuk pemakaian luar, maka kadar yang diserap ke tubuh akan lebih sedikit,” kata Latifah.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pernah mendesak pemerintah agar membuat Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai kadar aman dioksin atau klorin selain untuk air dan pangan. Namun dari keterangan Kementerian Kesehatan, kata Lathifah, produksi pembalut saat ini tidak menggunakan klorin elemental yang menyebabkan terbentuknya dioksin.

Dikutip dari BBC.com bahwa Kementerian Kesehatan mengatakan sejumlah merk pembalut wanita dan pantyliner (pelapis celana dalam) yang beredar resmi di Indonesia sudah memenuhi persyaratan kesehatan.

Keterangan resmi Kemenkes ini menanggapi temuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 2015, yang menyebut adanya kandungan klorin pada sembilan merek pembalut dan tujuh merek pantyliner. YLKI mengatakan zat klorin dapat membahayakan para perempuan yang menggunakan pembalut tersebut karena dapat menyebabkan kanker leher rahim, kemandulan, dan keputihan.

Seorang pejabat Kementerian Kesehatan mengatakan, temuan residu klorin dalam proses pemutihan (bleaching) produk pembalut wanita tidak berbahaya untuk kesehatan. Kementerian Kesehatan menegaskan, proses produksi semua merek pembalut di Indonesia sesuai standar klasifikasi Badan Makanan dan Obat Amerika Serikat (FDA), termasuk penggunaan zat pemutih (klorin).

"FDA menyatakan bahwa masih diperbolehkan adanya jejak residu klorin pada hasil akhir pembalut wanita," kata Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Maura Linda Sitanggang, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2015.

National Library Medicine melansir bahwa Bisphenol A (BPA)–senyawa sintetis berbasis karbon, memiliki sifat seperti hormon yang terkandung di lingkungan dan dalam jaringan manusia karena penggunaannya yang luas dan akumulasi biologis. BPA dapat meniru estrogen untuk berinteraksi dengan reseptor estrogen α dan β, yang menyebabkan perubahan dalam proliferasi sel, apoptosis, atau migrasi dan dengan demikian, berkontribusi pada perkembangan dan progresi kanker.

Pada tingkat genetik, BPA telah terbukti terlibat dalam beberapa jalur pensinyalan onkogenik, seperti jalur STAT3, MAPK, dan PI3K/AKT. Selain itu, BPA juga dapat berinteraksi dengan reseptor steroid lainnya (seperti reseptor androgen) dan berperan dalam perkembangan kanker prostat.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim pembalut yang mengandung BPA dan klorin sebagai penyebab kanker adalah klaim yang belum ada bukti.

Zat tersebut bila hanya untuk pemakaian luar dengan kadar rendah, sangat kecil terserap dan bisa menyebabkan kanker.

melalui situs resmi milik Gudang Garam TBK www.gudanggaramtbk.com pada halaman karir. Hasilnya, ditemukan 3 lowongan sebagai mekanik, operator mesin produksi, dan pengawasan proyek sipil. Namun, kualifikasi yang disertakan berbeda dengan yang ditampilkan pada sumber.

Informasi serupa juga pernah diklarifikasi oleh tim Pemeriksa Fakta Mafindo di laman Turnbackhoax.id dalam judu artikell “[PENIPUAN] Lowongan Pekerjaan PT Gudang Garam”, tayangRabu (11/12/2024).

Unggahan informasi “lowongan kerja Gudang Garam TBK” merupakan konten tiruan (impostor content).
(Ditulis oleh Arief Putra Ramadhan)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) coba melakukan penelusuran sumber tersebut melalui website resmi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada halaman Publikasi-Pengumuman. Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, proses seleksi CPNS 2024 berakhir pada 23 Maret 2025. Adapun tanggal pasti pembukaan pendaftaran CPNS 2025 belum ditetapkan dan diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
Lebih lanjut, TurnBackHoax juga menelusuri pada halaman siaran pers. yang menyebut pendaftaran CPNS hanya dilakukan di portal Sistem Seleksi CPNS Nasional BKN, www.sscasn.bkn.go.id.
Dilansir dari detikFinance, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) belum bisa memastikan jumlah kebutuhan tambahan pegawai yang diperlukan masing-masing kementerian.
Terlebih lagi, di pemerintahan Presiden Prabowo terdapat sejumlah kementerian ataupun lembaga baru yang membutuhkan pegawai. Untuk itu, pemerintah harus melakukan pemetaan jabatan dan jumlah tambahan pegawai yang diperlukan terlebih dahulu sebelum membuka pendaftaran CPNS 2025.
Untuk mendapatkan informasi terkait hal tersebut, masyarakat bisa memantau website dan laman media sosial resmi pada:
Website Resmi BKN: https://www.bkn.go.id/
YouTube BKN: https://www.youtube.com/channel/UCBqlmOSbHwfNECbKzFHlqGg
Facebook BKN: https://www.facebook.com/BKNgoid/
TikTok BKN: https://www.tiktok.com/@bkngoid
Instagram BKN: https://www.instagram.com/bkngoidofficial
Website Resmi Kementerian PAN-RB: https://menpan.go.id/site/
Instagram Kementerian PAN-RB: https://www.instagram.com/kemenpanrb/

Unggahan informasi “pendaftaran CPNS tahun 2025” merupakan konten tiruan (impostor content).

Tim Riset Tirto mula-mula menghubungi Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, untuk memverifikasi klaim adanya BBM gratis dalam rangka pemberian THR. Ia menyatakan informasi yang beredar tidak benar.

“Kami tidak menyediakan BBM Regulasi THR dan menggiring publik melalui link web yang dicurigai penipuan dan tidak menggunakan logo mypertamina untuk hal tersebut sehingga dipastikan hoaks,” ungkap Fadjar kepada Tirto, Jumat (14/3/2025).

Tirto lantas mengunjungi profil akun TikTok pengunggah, “riskacabby12”, untuk menelusuri tautan klaim BBM gratis dalam rangka THR. Setelah itu, kami menyalin tautan tersebut ke mesin deteksi situs, urlscan.io.

Tautan yang disertakan dalam unggahan rupanya tidak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun resmi Pertamina. Tautan tersebut meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram aktif.

Klaim pemberian BBM gratis juga sebelumnya sempat berseliweran. Pertamina dikabarkan menggratiskan pengisian BBM di SPBU pada tanggal 29 dan 30 Februari 2025. Namun, narasi tersebut sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), selain juga bulan Februari 2025 hanya sampai tanggal 28.

Wacana terkait BBM gratis sebagai upaya kompensasi Pertamina memang sempat mengemuka. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, merupakan salah satu orang yang melontarkan ide tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Pertamina, Selasa (11/3/2025), ia mengusulkan Pertamina agar memberikan BBM secara gratis kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Menurutnya, usulan dari para warganet dapat dipertimbangkan untuk mengembalikan nama baik Pertamina yang beberapa minggu terakhir ini disorot akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

Meski demikian, belum ada rilis resmi Pertamina maupun berita kredibel yang mengonfirmasi wacana ini. Dilaporkan Antara, Rabu (12/3/2025), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyebut kalau kompensasi pemberian BBM sebagai bentuk permintaan maaf dari PT Pertamina masih harus dikaji lebih lanjut. Menurut Erick, kasus korupsi harus ditindaklanjuti secara hukum.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, tautan untuk klaim BBM gratis dari Pertamina dalam rangka regulasi Tunjangan Hari Raya (THR) bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkap bahwa pihaknya tidak menyediakan BBM Regulasi THR dan menggiring publik melalui tautan situs yang dicurigai penipuan.

Wacana terkait BBM gratis sebagai upaya kompensasi Pertamina memang sempat mengemuka. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, merupakan salah satu orang yang melontarkan ide tersebut. Meski demikian, belum ada rilis resmi Pertamina maupun berita kredibel yang mengonfirmasi wacana ini.