Dari hasil penelusuran tim cek fakta Medcom.id , unggahan yang dinarasikan Presiden Prabowo umumkan pembuatan dan perpanjang SIM online gratis tidaklah benar.

Usai informasi tersebut viral,National Traffic Management Center (NTMC) Korps Lalu Lintas Polri dalam akun X (Twitter) resminya memberikan klarifikasi, bahwa informasi terkait adanya pembuatan dan perpanjangan SIM gratis yang berlaku seumur hidup secara online adalah berita bohong alias hoaks.

“Telah beredar di media sosial, yang menyatakan bahwa ada program atau kebijakan baru yang memberikan SIM tanpa biaya atau berlaku seumur hidup, informasi tersebut tidak benar,” tulis akun tersebut.

Sebagai informasi, perpanjangan SIM kini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Digital Korlantas Polri dengan fitur SINAR (SIM Nasional Presisi), dengan mengunggah sejumlah dokumen seperti SIM lama, e-KTP, pas foto berlatar biru, hasil tes psikologi dan kesehatan, serta tanda tangan di atas kertas polos. Setelah proses selesai, SIM akan dikirim langsung ke alamat rumah.

Unggahan yang menyebut Presiden Prabowo umumkan perpanjang dan pembuatan SIM online gratis adalah hoaks, karena tidak memuat informasi yang benar. Konten ini masuk dalam kategori misleading content (konten menyesatkan).  

Misleading dibuat secara sengaja dengan maksud menggiring opini sesuai kehendak pembuat informasi. Misleading content dibentuk dengan menampilkan informasi untuk mengarahkan opini pembaca agar sesuai dengan keinginan pembuatnya.  

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri foto yang diklaim Prabowo Subianto menunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi menjadi ketua umum Partai Gerindra. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah foto tersebut ke situs Google Images.
Hasilnya ditemukan foto identik pada artikel "Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo" yang dimuat situs tribunnews.com pada 6 Desember 2024.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
Foto tersebut merupakan peristiwa pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di kediaman Prabowo, Jakarta pada Jumat 6 Desember 2024.
"Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (6/12/2024) malam. Pertemuan tersebut sebagai kunjungan balasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai Presiden Prabowo Subianto menemuinya di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu," demikian keterangan dalam foto tersebut.
Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci "prabowo tunjuk jokowi ketum gerindra" di kolom pencarian Google Search. Hasilnya, tidak ada informasi valid yang mendukung klaim tersebut.
 

Foto yang diklaim Prabowo Subianto menunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi menjadi ketua umum Partai Gerindra ternyata tidak benar. Faktanya, foto tersebut merupakan pertemuan Prabowo dan Jokowi di Kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (6/12/2024) malam. Selain itu, tidak ada informasi valid yang mendukung klaim tersebut.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa poster tersebut tidak diterbitkan oleh Polresta Sidoarjo. Meski begitu memang terjadi peningkatan jumlah kasus dan korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dalam beberapa tahun terakhir.

Polresta Sidoarjo melalui akun Instagram tertanggal 28 November 2019, sesungguhnya sudah mengumumkan bahwa poster yang beredar tersebut bukan dari mereka alias hoaks. “Selebaran yang beredar di medsos tentang dugaan aksi penculikan di wilayah Sidoarjo adalah HOAX,” bunyi keterangan tersebut.

Dilansir Antara, gambar polisi dalam poster atau selebaran tersebut adalah sosok Kombes Pol Zain Dwi Nugroho yang saat itu menjabat sebagai Kapolresta Sidoarjo. Zain pun telah membantah narasi yang beredar melalui poster tersebut.

"Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan, hasil klarifikasi dan pengecekan ke lokasi bahwa tidak ada kejadian percobaan penculikan anak. Informasi yang beredar adalah informasi yang tidak benar atau berita hoaks," katanya dalam video yang diunggah di akun Instagram Polresta Sidoarjo.

Narasi serupa juga pernah beredar tahun 2017, yang sesungguhnya juga telah dibantah, sebagaimana dilaporkan Detik.com. Saat itu, Wakasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Teguh Setiawan mengatakan belum ada informasi dari jajaran mereka tentang kasus penculikan.

Dia mengimbau masyarakat tidak langsung menyebarkan poster tersebut, melainkan memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Dikatakannya secara umum masyarakat diminta waspada terhadap penyebaran hoaks. "Menurut kami berita tersebut adalah bohong," kata Teguh.

Meski poster tersebut tidak diterbitkan oleh Polresta Sidoarjo, tetapi kasus penculikan anak memang cukup tinggi sehingga seluruh pihak tetap harus waspada. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) seperti ditulis Tempo menyoroti tren peningkatan jumlah kasus dan korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun lalu, platform Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) menerima laporan sebanyak 28 kasus penculikan, penjualan, dan perdagangan anak. Sebanyak 89 anak menjadi korban dalam kasus-kasus tersebut.

Angka tersebut lebih tinggi dibanding data pembanding yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam catatan KPAI, sedikitnya 28 anak menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak pada 2021. Data ini sebetulnya juga menunjukkan tren peningkatan karena KPAI mencatat sedikitnya 34 anak menjadi korban penculikan dan 17 anak menjadi korban penjualan dan/atau perdagangan anak pada 2022. Adapun dalam kurun dua bulan terakhir, Januari-Februari 2023, KPAI sudah mencatat sebanyak 14 anak menjadi korban penculikan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Polresta Sidoarjo pernah mempublikasikan poster peringatan mewaspadai penculikan sebagaimana gambar yang beredar adalah klaimmenyesatkan.

Pihak Polresta Sidoarjo telah membantah narasi yang mengatakan mereka menyebarkan peringatan waspadai penculikan sebagaimana gambar yang beredar tersebut. Meski begitu, jumlah kasus dan korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dalam beberapa tahun terakhir meningkat sehingga perlu perhatian dari seluruh pihak.

Dengan menggunakan pencarian gambar menggunakan Google Images, hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa video tersebut tidak terjadi menjelang Natal 25 Desember 2024, melainkan pada 2016.



Foto serupa ditemukan dalam berita Detik.com tertanggal 22 Desember 2016 yang berjudul “Kisah Viral Polres Sragen Cegah Ormas Masuk Swalayan Terkait Atribut Natal.”

Video itu bersumber dari saluran YouTube Sukowati Channel. Peristiwa itu terjadi di depan swalayan Mitra Sragen, Jalan Raya Sukowati No 156c, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu, 21 Desember 2016.

Konteks video tersebut adalah saat Ketua DPC FPI Sragen Mala Kunaifi dan sejumlah anggotanya hendak melakukan razia atribut perayaan Natal di swalayan tersebut. Namun mereka dihalangi polisi di depan pintu masuk swalayan. 

Mala mengatakan dia ingin memastikan tidak ada umat Islam di sana, misalnya pegawai swalayan yang dipaksa mengenakan atribut Natal. Kapolres Sragen yang saat itu dijabat AKBP Cahyo Widiarso, pun datang. Setelah berdebat beberapa saat, kelompok FPI itu pun pergi.

Informasi yang sama juga dipublikasikan Solopos. Berdasarkan pantauan mereka, kelompok FPI tersebut sempat meminta Polres dan Kodim untuk menyertakan mereka dalam razia namun ditolak. Mereka juga tampak hendak melakukan razia di swalayan lain, namun mengurungkan niat itu karena melihat penjagaan polisi yang ketat.

Sementara jelang Hari Raya Natal 2024, sejumlah pemberitaan mengabarkan razia oleh penegak hukum untuk meminimalisir kriminalitas. Belum ditemukan adanya ormas yang melakukan razia atausweeping.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan video razia atribut perayaan Natal 2024 oleh kelompok ormas, adalah klaim yangmenyesatkan.

Video itu memperlihatkan kelompok FPI yang ingin melakukan razia terkait atribut Natal tahun 2016, di sebuah swalayan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang kemudian gagal karena dihentikan oleh kepolisian.