Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar gambar, kemudian melakukan pencarian gambar di Google. Teknik ini disebut dengan reverse image search.

Hasil pencarian mengarahkan ke video serupa di akun X @politicturk yang diunggah pada 12 Februari 2023.

Keterangan unggahan menyebutkan video berlokasi di jalan raya Pazarcik, Kahramanmaras, Turkiye.

Situs berita TV48 juga mengunggah video serupa. Gempa yang terjadi di Kahramanmaras mengakibatkan pergeseran tanah mencapai 7-8 meter.

Dikutip dari Daily Sabah, gempa dengan magnitudo 7,7 melanda Kahramanmaras pada 6 Februari 2023 pukul 4.17 waktu setempat.

Gempa itu mengakibatkan lebih dari 1.500 orang tewas dan lebih dari 9.000 orang mengalami luka-luka.

Kendati demikian, peristiwa dalam video yang beredar berbeda dengan gempa yang belakangan terjadi di Turkiye.

Sebagaimana diwartakan Al Jazeera, gempa dengan magnitudo 6,1 melanda Provinsi Balikesir di barat laut Turkiye pada Minggu, 10 Agustus 2025 malam.

Video jalanan aspal rusak akibat gempa di Turkiye disebarkan dengan konteks keliru.

Peristiwa gempa terjadi pada 6 Februari 2023, bukan 10 Agustus 2025.

Gempa dalam video berpusat Kahramanmaras, sementara gempa di Turkiye yang belakangan terjadi melanda Provinsi Balikesir.

Tempo memverifikasi video tersebut menggunakan aplikasi pencarian gambar terbalik. Hasilnya, Tempo menemukan video yang identik pernah dipublikasikan oleh situs media Murianews.com pada 23 Maret 2025. Pembakaran gedung DPRD Kota Malang itu terjadi saat demonstrasi untuk menolak revisi Rancangan Undang-undang (RUU) TNI. 



Dilansir Tempo, demonstrasi menolak pengesahan RUU TNI saat itu dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Arek-arek Malang. Awalnya aksi berjalan tertib, namun berakhir ricuh.

Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang Daniel Alexander Siagian, mengatakan,  ratusan warga yang terdiri gabungan masyarakat, mahasiswa, dan suporter sepak bola, menjebol dan membakar area depan gedung DPRD Kota Malang.

Personel gabungan TNI-Polri kemudian membubarkan demonstran, tanpa didahului peringatan pada pukul 18.30 WIB. Sebagian massa bahkan dikejar dan ditangkap. LBH mencatat ada puluhan orang terluka.

“Ada korban yang mengalami bocor kepala. Banyak yang ditangkap dalam kondisi luka-luka. Kami mengamati, ada proses penangkapan yang sewenang-wenang dan kami duga aparat telah melakukan tindakan eksesif (tindakan keras yang melampaui batas kebiasaan),” kata Daniel.

Sementara itu, aksi protes menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan memang berlangsung di Pati. Namun hingga artikel ini diturunkan, warga yang memprotes tidak membakar gedung DPRD setempat.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang menyatakan video yang beredar berisi rekaman masa demonstrasi membakar gedung DPRD Kota Malang dan Pati pada Agustus 2025 adalah klaim menyesatkan. 

Video itu memang memperlihatkan pembakaran gedung DPRD Kota Malang oleh demonstran, namun peristiwa itu terjadi pada Maret 2025.

Tempo memverifikasi unggahan tersebut dengan mengunjungi akun media social TikTok milik Dedi Mulyadi @dedimulyadiofficial. Hasilnya video tersebut hasil manipulasi. Dalam video aslinya, Dedi Mulyadi bukan sedang membicarakan pinjaman online tanpa agunan.



Tapi, video yang diunggah pada 5 Agustus 2025 membahas soal prioritas pembangunan jembatan penghubung antar daerah untuk membuka isolasi supaya anak-anak tidak menyeberang Sungai dengan berenang atau menggunakan rakit.

“Terima kasih, anak-anakku, tetap semangat untuk bersekolah. Masalah Jembatan, besok, hari Rabu, tim teknis Dinas PU Provinsi Jawa Barat segera berkunjung untuk menghitung besaran alokasi yang harus dibangun. Gubernur Jawa Barat akan memprioritaskan pembangunan jembatan-jembatan tradisional penghubung antar daerah untuk membuka isolasi agar anak-anak tidak menyeberang sungai dengan berenang atau menggunakan rakit,” demikian kutipan ucap Dedi Mulyadi.

Seluruh kebutuhan anak-anak sekolah, terutama untuk kepentingan transportasi daerah akan menjadi perhatian utama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi meminta pada seluruh Bupati dan Walikota untuk mendata daerah-daerah yang anak-anaknya ke sekolah harus menyeberang sungai. 

Tempo melansir dalam beberapa tahun terakhir, maraknya layanan pinjaman daring turut membuka celah bagi munculnya praktik pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Dengan berbagai modus yang semakin canggih dan manipulatif, pelaku pinjol ilegal menyasar calon korban melalui beragam saluran, mulai dari pesan pribadi hingga media sosial.

Tempo kemudian melakukan pemindaian menggunakan Hive Moderation.com. Hasilnya menunjukkan bahwa 99,6 persen video yang beredar di TikTok itu dibuat menggunakan teknologi akal imitasi.



Modus Pinjol Ilegal Menjerat Korban

1. Penawaran Lewat WhatsApp dan SMS Semakin Marak

Belakangan ini, marak ditemukan praktik penawaran pinjaman online (pinjol) ilegal melalui pesan WhatsApp dan SMS. Pola ini dinilai semakin agresif, dengan menjangkau masyarakat secara acak, tanpa pandang bulu. Cara kerja pinjol ilegal ini mengingatkan pada modus klasik penipuan seperti "mama minta pulsa".

2. Dana Langsung Ditransfer ke Rekening Korban

Modus baru pinjol ilegal kini juga ditemukan dengan langsung mentransfer sejumlah dana ke rekening korban—rata-rata sekitar Rp1 juta—tanpa adanya pengajuan sebelumnya. Setelah itu, korban akan ditagih untuk membayar pokok pinjaman beserta bunga tinggi oleh pihak penagih.

3. Menyamar dengan Nama Mirip Fintech Legal di Media Sosial

Kasus lain yang juga banyak ditemukan adalah pinjol ilegal yang beriklan di media sosial dengan nama yang menyerupai penyelenggara fintech resmi—hanya berbeda satu huruf atau spasi. Tidak jarang, logo OJK juga disisipkan secara ilegal dalam materi promosi mereka guna memberikan kesan legalitas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim video Dedi Mulyadi resmikan pinjaman online adalah keliru.

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menepis kabar tentang adanya biaya yang dikenakan untuk membuka blokir rekening dormant.

“Tidak ada biaya. Gratis,” ujar Ivan, sebagaimana dilaporkan kompas.com, Kamis (14/8/2025).

PPATK telah menyelesaikan proses analisis terhadap 122 juta rekening dormant yang diblokir sejak 15 Mei 2025, semua rekening tersebut sudah dibuka kembali.

Unggahan berisi klaim “ada biaya untuk pembukaan rekening yang diblokir PPATK” merupakan konten palsu (fabricated content).