Tempo memverifikasi konten tersebut dengan membandingkan informasi resmi dari Kementerian Sosial mengenai pendaftaran bantuan sosial 2025. Hasilnya menunjukkan tautan tersebut adalah palsu.

Dikutip dari Tempo, penerima bansos harus terdaftar terlebih dahulu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Agar bisa masuk ke dalam DTKS, masyarakat bisa mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat dengan membawa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga (KK). 

Cara kedua melalui pendaftaran online. Dikutip dari situs Kementerian Sosial, pendaftaran online hanya melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store untuk ponsel Android. Tidak ada situs atau aplikasi lain yang digunakan selain Cek Bansos. 

Setelah memasukkan usulan, Dinas Kependudukan bersama Dinas Sosial di masing-masing daerah harus memverifikasi dan memvalidasi data terlebih dahulu sebelum diteruskan ke Kemensos. Nama yang sudah masuk ke DTKS, juga tak otomatis mendapatkan bansos karena disesuaikan dengan kategori penerima setiap jenis bansos.

Bansos Go Digital

Istilah ‘Bansos Go Digital’ juga bukan jenis bansos baru dengan nilai Rp1,5 juta. Dikutip dari Kemensos, istilah itu merujuk upaya transformasi digital dalam program perlindungan sosial agar bantuan makin akurat, adil, dan tepat sasaran.

Kemensos rencananya berkolaborasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengembangkan sistem Digital Public Infrastructure (DPI) untuk tiga layanan yakni  Identitas Digital, Pembayaran Digital, dan Data Exchange, yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Digitalisasi ini diharapkan mampu memperluas akses, mempercepat distribusi bantuan, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan. 

Selama ini, pembagian bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan cara mentransfer melalui bank. Sedangkan pengiriman bantuan tunai secara langsung atau manual dengan melibatkan PT Pos.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan tautan yang beredar di Facebook tersebut menuju formulir pendaftaran penerima bansos dalam program Bansos Go Digital adalah klaim keliru.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan Tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ojk.go.id, tetapi mengarahkan warganet untuk mendaftar melalui telegram dengan mengisi nama lengkap dan nomor telepon aktif.
Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci “pemutihan pinjaman online” ke kolom pencarian di laman resmi OJK. Tidak ditemukan informasi tentang program itu.
TurnBackHoax kemudian mengecek akun Instagram resmi OJK “ojkindonesia”. OJK dalam salah satu unggahannya telah membantah adanya program itu.
“OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online. Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan OJK. #CekDulu kebenaran informasi yang kamu terima ke Kontak OJK 157,” tulis OJK pada Sabtu (3/5/2025).

Unggahan berisi tautan “pendaftaran pemutihan pinjaman online” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh Vania)

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek gambar tersebut menggunakan reverse image search.

Hasilnya pencarian di Google mengarahkan ke salah satu artikel di Mashriq TV, 11 Januari 2023.

Artikel tersebut membahas mengenai insiden keracunan massal di sebuah sekolah dasar di India.

Siswa mengalami muntah hingga dilarikan ke rumah sakit. Penyebabnya, makan siang yang mereka konsumsi terkontaminasi bangkai ular.

Berita lainnya mengenai makan siang terkontaminasi bangkai ular ditemukan di Ensonhaber dan BBC, pada Jumat (2/5/2025).

Ada sekitar 500 anak yang mengonsumsi makan siang gratis dari sekolahnya. Kemudian lebih dari 100 di antaranya jatuh sakit.

Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC) mengatakan, juru masak tetap menyajikan makan siang setelah mengeluarkan bangkai ular yang ada di dalamnya.

Narasi yang beredar menggunakan istilah MBG, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan makan bergizi gratis pada anak sekolah.

Ketika diklik, artikel membahas insiden keracunan makanan di Mokama, Bihar, India dan bukan program MBG yang dijalankan di Indonesia.

Sejauh ini tidak ditemukan insiden kontaminasi bangkai ular dalam makanan dari program MBG pemerintah Indonesia.

Narasi mengenai MBG tercemar bangkai ular tidak benar.

Peristiwa keracunan yang dimaksud yakni makan siang gratis di sebuah sekolah di Mokama, Bihar, India pada Jumat (2/5/2025).

Artikel yang disebarkan menggunakan istilah MBG untuk peristiwa di India, sehingga berpotensi memicu kekeliruan informasi di media sosial.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek video pernyataan Trump dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video yang sama ditemukan di kanal YouTube CNBC. Video itu diunggah pada 16 September 2016 dengan judul "Donald Trump: We Must Replace Globalism With Americanism".

Video yang sama juga dipublikasikan oleh C-SPAN pada 15 September 2016.

Dalam video tersebut, Trump yang saat itu menjadi calon Presiden AS berbicara tentang rencananya untuk menjadikan Amerika sebagai pusat ekonomi dunia dan menciptakan 25 juta lapangan pekerjaan.

Dalam kesempatan tersebut, Trump tidak menyebut India atau Pakistan dalam pidatonya.

Sementara itu, pemeriksa fakta AFP menemukan kejanggalan di mana dagu dan leher Trump dalam video bergerak tidak wajar, yang menunjukkan manipulasi artificial intelligence (AI).

Setelah diperiksa dengan perangkat analisa suara dan gerak bibir terkini yang dikembangkan oleh University of Buffalo, video itu terdeteksi sebagai hasil manipulasi.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video Trump mendukung India memusnahkan Pakistan adalah hoaks.

Video itu merupakan hasil manipulasi. Video asli adalah momen Trump berkampanye pada September 2016. Ia tidak menyebut India atau Pakistan dalam pidatonya.