Tempo memverifikasi video tersebut dengan pencarian gambar terbalik dan analisis konten deepfake. Hasilnya, hingga artikel ini terbit, tidak ada pernyataan resmi dari KPK mengenai penyelidikan terhadap Megawati Soekarnoputri.

Video itu terbukti hasil gabungan berbagai gambar yang tidak terkait dan ditambah rekayasa akal imitasi (AI).



Gambar Hasto dalam kolase video yang beredar sebenarnya diambil saat ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Potongan itu identik dengan video resmi yang ditayangkan kanal YouTube KPK pada 20 Februari 2025. 

Hasto tersandung dugaan kasus suap penetapan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang mengadili Hasto, menyatakan, dia bersalah dan menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan dan membayar denda 250 juta subsider 3 bulan kurungan pada Jumat, 25 Juli 2025.

Namun, Prabowo memberikan amnesti atau pengampunan Hasto hingga terbebas dari hukuman melalui surat Presiden Nomor R24/Pres.07.2025. Megawati tak terseret dalam kasus tersebut.

Pilihan Editor: Perjalanan Kasus Hasto Kristiyanto Hingga Dapat Amnesti dari Prabowo



Pada foto Megawati dan Puan Maharani, Tempo menganalisisnya menggunakan alat pendeteksi deepfake, AI or NOT. Hasil nya menunjukkan, 48 persen gambar tersebut melibatan AI. Was It AI, juga menyatakan hal yang sama.

Hingga artikel ini dipublikasikan, tidak informasi resmi dari KPK tentang penyelidikan terhadap Megawati.

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang menyebut Megawati diperiksa KPK atas puluhan kasus adalah klaim keliru.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengunduh audio konten dan menganalisisnya dengan perangkat deteksi AI, detect.resemble.ai. Diketahui, audio konten itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI).
TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Menteri Pemberdayaan Perempuan Kabinet Prabowo” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke artikel kompas.com “Profil Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi di Kabinet Prabowo-Gibran” yang tayang Minggu (20/10/2024).
Menukil daftar menteri aktif di laman wapresri.go.id, hingga saat ini Arifatul masih menjabat sebagai Menteri PPPA.
TurnBackHoax lalu memeriksa tangkapan layar konten (yang diklaim sebagai momen pelantikan Najwa Shihab di Istana Negara) menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke video kanal YouTube KOMPAS TV “[FULL] Detik-Detik Presiden Prabowo Lantik Menteri Baru, Menko Polkam hingga Menpora”.
Konteks asli video yang tayang Rabu (17/9/2025) itu adalah momen reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Rabu (17/9/2025). Dalam reshuffle kali ini, Prabowo melantik beberapa menteri baru, mulai dari Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) hingga Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Najwa Shihab jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan”.

Unggahan video berisi klaim “Najwa Shihab jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar konten menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran teratas mengarah ke video di kanal YouTube METRO TV “Momen Prabowo ‘Gemas’ Pada Anies”.
Konteks asli video yang tayang Rabu (24/4/2024) itu adalah momen sidang pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 di KPU RI. Usai menyampaikan pidato, presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat menggenggam erat lengan Anies Baswedan.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Anies gabung ke Kabinet Merah Putih” ke mesin pencarian Google. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Anies Baswedan bergabung ke Kabinet Merah Putih”.

Unggahan video berisi klaim “Anies Baswedan bergabung ke Kabinet Merah Putih” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

TurnBackHoax memasukkan kata kunci “GPS dalam KTP” ke kolom pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan liputan6.com “Cek Fakta: Chip di E-KTP Dipasangi GPS yang Bisa Melacak Posisi Pemiliknya? Simak Faktanya” tayang pada Mei 2022.

Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha dalam pemberitaan itu menyebut chip dalam KTP-el tidak bisa memancarkan sinyal jauh untuk melacak keberadaan pemiliknya. Dijelaskan, kapasitas penyimpanan chip tersebut hanya 8 kb sehingga tidak mampu menyimpan data dengan kapasitas besar.

Melansir pemberitaan detik.com tayang pada Jumat (12/2/2021), Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri (saat itu Zudan Arif Fakrullah) menjelaskan chip dalam KTP-el berisikan data kependudukan yang bisa dilihat datanya dengan card reader yang bekerja sama dengan Dukcapil. Data tersebut tidak bisa terbuka tanpa adanya kerja sama antara pengguna card reader dengan Dukcapil.

“Kalau ada hal yang tak nyaman merasa KTP ini saya seolah disadap, diikuti jejaknya, silakan melapor ke call center Dukcapil. Saya pastikan chip itu hanya berisi data kependudukan dan chip itu hanya menyimpan data kependudukan, tidak untuk menyadap, tidak untuk mengikuti seseorang,” kata Zudan seperti yang dikutip dari detik.com.

Video berisi klaim “KTP-el terdapat GPS untuk pantau keberadaan masyarakat” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).